Articles
<![CDATA[Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim ]]>
<![CDATA[Surya Wiranto]]>
<![CDATA[ Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[PUSJIANMAR SESKOAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52307/ijm.v8i2.35
<![CDATA[Indonesia pada masa lampau memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara dan bahkan seluruh Wilayah Asia, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Indonesia memiliki keunggulan aspek budaya Maritim bentukan alamiah dari sejak dahulu bahkan sebelum konsep Indonesia lahir. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia negara Maritim. Jayanya maritim Indonesia perlu menjadi penyemangat dalam mendukung Pertahanan Maritim Indonesia. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Budaya maritim Indonesia merupakan salah satu poin kebijakan dalam lima pilar pembentukan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Budaya maritim menjadi dasar dalam pembentukan elemen elemen pertahanan maritim di Indonesia. Budaya maritim yang kuat akan membentuk pertahanan maritim yang kuat.]]>
<![CDATA[Government’s Efforts To Minimize The Threat of Coastline Changes on the North Coast of Bengkalis Island ]]>
<![CDATA[Siti Sarah]]>;
<![CDATA[Tomi Aris]]>;
<![CDATA[Surya Wiranto]]>;
<![CDATA[Purwanto Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 15, No 1: April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/pamator.v15i1.14260
<![CDATA[This study aims to analyse the changes in the coastline that will occur using geographic information system technology and formulate anticipatory efforts from the government to overcome the threat of abrasion on the north coast of Bengkalis Island, Riau Province. Bengkalis is a Regency located on the north coast of Riau Province, where the coastal area is very vulnerable to maritime disasters. This is evidenced by tidal waves or high tides that regularly occur at the end of the year in the north coastal area of the Bengkalis Regency. There are hundreds of houses and shopping centre shops submerged by the tide; this is causes harm to the community. In addition, the threat of abrasion, which causes changes to the coastline toward settlements, continues to increase every year; this problem threatens the country’s sovereignty because the worst possibility is to eliminate the island. This study found that coastal abrasion that occurred on the coast of Bengkalis Island reached 39 meters a year, and the average rate of change of the coastline was 14 meters a year.Without serious handling and countermeasures from the government, this will become a big problem.]]>
<![CDATA[SINERGI STAKEHOLDER DALAM MENANGANI ANCAMAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PROVINSI ACEH ]]>
<![CDATA[Dhimas Rudy Hartanto]]>;
<![CDATA[Artha C. Rosevina Anak Ampun]]>;
<![CDATA[Endyka Triono Dachi]]>;
<![CDATA[Surya Wiranto]]>;
<![CDATA[M. Adnan Madjid]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 2 (2021): May - July ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i2.18059
<![CDATA[Narcotics is a substance that is very dangerous when consumed by the body. One of the areas affected by the spread of narcotics is Aceh Province. Drug smuggling transactions are carried out by sea by transferring narcotics from one ship to another. The Aceh Provincial National Narcotics Agency (BNNP) has a duty to prevent, eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics. The results in this study are that the Aceh BNNP strategy in stopping drug smuggling with the experience of arresting the bandar is quite heavy because the perpetrators use sophisticated information technology. The act of smuggling drugs by sea is a collaboration between smugglers and fishermen. Enforcement and rehabilitation activities as well as prevention activities have been carried out through visual publics, social media, and others. The government has coordinated with neighboring countries considering that drug smuggling can already be called a proxy war. Drug trafficking by sea is a serious threat that must be dealt with seriously. BNN also synergizes with the Maritime Security Agency and Customs and Excise to jointly fortify Indonesian sea from drug attacks. Several agencies such as Tuha Peut, Tuha Lapan, and Panglima Laot were well embraced to assist the drug trafficking process in Aceh.]]>
<![CDATA[STRATEGI INTEGRASI KOMANDO GABUNGAN WILAYAH PERTAHANAN I DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA OPERASI MILITER DALAM MENDUKUNG KAMPANYE MILITER ]]>
<![CDATA[Adam Mardamsyah]]>;
<![CDATA[Surya Wiranto]]>;
<![CDATA[Harangan Sitorus]]>;
<![CDATA[Hipdizah Hipdizah]]>;
<![CDATA[Dwi Saptono]]>;
<![CDATA[Haposan Simatupang]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 9: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v2i9.1281
<![CDATA[Kampanye Militer merupakan serangkaian dari beberapa Operasi gabungan yang dilaksanakan secara berurutan, untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu (TNI 2019). Penelitian ini bertujuan a). Untuk menganalisis pelaksanaan operasi militer Kogabwilhan I dalam mendukung Kampanye militer di wilayah Natuna. b) Untuk menganalisis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Kampanye militer. c) Untuk menganalisis Strategi integrasi Kogabwilhan I dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Kampanye militer. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian 1) Kogabwilhan I bertugas sebagai penindak awal, pemulih, penangkal sesuai kebijakan Panglima. 2) fungsi Pemerintah Kepri meliputi Keamanan, pembangunan ekonomi dan Infrastruktur. 3). Terselenggaranya kegiatan pembinaan teritorial melalui metode Komsos dengan komponen masyarakat. Pembahasan konsep Kampanye militer Kogabwilhan I dalam pelaksanaan kerangka Strategis negara menentukan tujuan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan mengembangkan sumber daya nasional termasuk militer, namun untuk mencapainya konteksnya juga ditentukan oleh hubungan masyarakat yang menopang dan terjalin aktivitas antara sipil dan militer sehingga prajurit dapat mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara. Kerjasama dimaknai sebagai bentuk proses sosial untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Maka terselenggaranya kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dengan dukungan masyarakat Kepri terbangun hubungan emosional yang erat dan positif antara prajurit dengan masyarakat.]]>
<![CDATA[SIKAP INDONESIA DALAM MERESPON KONSEP INDO PASIFIK SERTA RELASINYA DENGAN KONDISI PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ahmad Zaky Haidir]]>;
<![CDATA[Panji Suwarno]]>;
<![CDATA[Surya Wiranto]]>
<![CDATA[ Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (375.55 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v9i3.2626
<![CDATA[Keamanan maritim menjadi hal yang urgent bagi Indonesia mengingat area kedaulatannya yang bersentuhan langsung dengan laut serta memiliki hubungan bilateral dengan negara-negara lain khususnya ASEAN dalam berbagai hal, baik diplomasi maupun pertukaran sumber daya. Dalam situasi pandemi Covid-19 tentu keselamatan nasional serta sektor-sektor yang terlibat dalam kemaritiman harus terjaga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk membahas efek Covid-19 terhadap keselamatan masyarakat Indonesia sesuai dengan konsep maritime security, khususnya matriks keamanan maritim oleh Bueger. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia harus menerapkan protokol-protokol yang perlu di lakukan berkaitan dengan keamanan nasional dan keamanan maritim dari segi ancaman pandemi, dengan menerapkan regulasi di pelabuhan dan penerapan aturan-aturan dalam pelayaran.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM TERHADAP MASUKNYA UNDERWATER UNMANNED VEHICLE (UUV) DI PERAIRAN SELAYAR INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sekar Tanjung Ajita]]>;
<![CDATA[Surya Wiranto]]>
<![CDATA[ Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (722.914 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v9i4.3114
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan kedaulatan dan penegakan hukum terhadap masuknya Underwater Unmanned Vehicle (UUV) atau Sea Glider yang berada di Perairan Selayar Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum dilakukanya penegakan hukum terhadap masuknya UUV atau Sea Glider di Perairan Selayar Indonesia dikarenakan belum adanya dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum.]]>
<![CDATA[PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR ACEH ]]>
<![CDATA[Elly Irhana Savitri]]>;
<![CDATA[Surya Wiranto]]>;
<![CDATA[Endro Legowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.295 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v10i2.3463
<![CDATA[Meningkatnya permasalahan keamanan maritim di wilayah Aceh menjadikan suatu masalah sosial di lingkungan masyarakat, Panglima Laot di Aceh memiliki salah satu peran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemaritiman. Artikel ini akan menganalisis peran Panglima Laot dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Aceh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber pustaka yang terkait dengan topik penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa Panglima Laot mempunyai peran dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan di wilayah Sabang. Adanya kecenderungan muncunya permasalahan maritim yang merupakan indikator adanya menurunnya kondisi ketahanan sosial masyarakat. Panglima Laot secara internal berperan dalam menjaga hubungan sosial antar masyarakat nelayan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dengan adanya peraturan adat yang berlaku dan dihadapkan dengan metode penangkapan ikan yang berlaku di masyarakat nelayan maka dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana manusia dapat bersahabat dengan alam. Secara eksternal Panglima Laot juga mempunyai peran yang luar biasa bagi masyarakat nelayan yaitu sebagai media fasilitator jika terjadi permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat nelayan ataupun dengan pihak-pihak lain sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial.]]>
<![CDATA[STRATEGI KERJASAMA PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT GUNA MENGHADAPI ANCAMAN KONFLIK LAUT CINA SELATAN DALAM RANGKA MENJAGA HAK BERDAULAT NKRI ]]>
<![CDATA[Bambang Wasito]]>;
<![CDATA[Surya Wiranto]]>;
<![CDATA[Gentio Harsono]]>
<![CDATA[ Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (371.583 KB)
|
DOI: 10.37081/ed.v10i2.3576
<![CDATA[The South China Sea (SCS) conflict was concern caused by national boundary and had potential natural resources. United States rejected China's disputed claims to offshore resources in July 2020 with increasing its exercises and patrols about freedom of navigation. Indonesia as Indo-Pacific region also deploys a geopolitical strategy with America order to maintain the country's sovereignty so that necessary to know the factors and strategies of defense cooperation between them two about SCS conflict. This is qualitative research with descriptive and ex post facto methods. Research data obtained by interview, observation and literature study. Validity of data was tested by triangulation method and analyzed accorded Hubberman and Saldana (2014)’s theory such as SWOT, PESTLE and AHP. The results show that strength of internal factors that can increase or hinder cooperation was existence of resource cooperation management agency (1.9). The weakness of internal factors was ego sectoral (1.89) but can be covered by strengths based on the IFAS matrix. The external factor that influences was free and active politics with an EFAS Matrix score of 4. The AHP calculation shows that the SO (Strengths-Opportuniny) strategy was the first ranks(0.50) such as Implementation of human resource management by maximizing capabilities of state institutions accordance with political culture, maximize institutional supervision and control based international issues as well as intensive cooperation and assessment.]]>
<![CDATA[The Disputes of South China Sea From International Law Perspective ]]>
<![CDATA[Surya Wiranto]]>;
<![CDATA[Hikmahanto Juwana]]>;
<![CDATA[Sobar Sutisna]]>;
<![CDATA[Kresno Buntoro]]>
<![CDATA[ The Southeast Asia Law Journal Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate of Jayabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.056 KB)
|
DOI: 10.31479/salj.v1i1.1
<![CDATA[Disputes in the South China Sea (SCS) occur due to the seizure of mari- time regions of Spratly and Paracel islands, the regions which are rich in natural resources of oil and gas. Indonesia is not a claimant state to the features in SCS, but Indonesia has a vital national interest to the jurisdiction of waters of the exclusive economic zone (EEZ) and the continental shelf which overlaps with claims 9 dashed lines of PRC. In analyzing and resolving these disputes, the writer uses theory of law- based state as a grand theory, the theory of international law as a middle range theory, and theory of conflict resolution as an applied theory. The method is a normative legal research. The legal materials are collected based on the identifted list of problems/issues and are assessed according to the classiftcation of the problems. The legal materials are deductively managed to draw conclusions from the problems encountered, and are further analyzed to solve these problems. Conflict resolution to maritime territorial dispute can be achieved by legal means. The dispute settlement by legal means can be done through bilateral, multilateral, arbitration, to the International Court of Justice, while the dispute resolution through CBMs can be achieved through dialogue in international fora by applying the formula 6 + 4 + 2 or 6 + 4 + 1 + 1, and by conducting survey and research cooperation in the fteld of maritime.]]>
<![CDATA[PROPAGANDA ISSUES OF RACISM THROUGH SOCIAL MEDIA TO TRIGGER SOCIAL VIOLENCE IN PAPUA AND WEST PAPUA IN 2019 ]]>
<![CDATA[M. Alfi Rajabi Nasution]]>;
<![CDATA[Surya Wiranto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Republic of Indonesia Defense University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33172/jp.v6i2.857
<![CDATA[Racism events that took place in the Papua Student Dormitory, Surabaya, East Java had a long tail by causing mass protests and riots in Papua and West Papua from 19 August 2019 to 23 September 2019. Mass riots by Papuans and Papuan native students were triggered by the problem of spreading propaganda on the issue of racism on a massive scale through social media by exploiting the issue of racism that is happening in the city of Surabaya. This study uses propaganda theory, social conflict theory, and national security theory in analyzing these problems. This study uses qualitative research methods with a descriptive analysis approach. Sources of data obtained through interviews, observation, and literature studies. The results showed that the propaganda issue of racism was the cause of mass unrest and social conflict in Papua and West Papua; the propaganda issue of racism is very effective in achieving its broader goals of changing the attitudes and behavior of Papuan and Papuan indigenous students to be destructive and gaining local and international support by creating negative opinions as material to delegitimize and discredit the Government of Indonesia, and the propaganda issue of racism has resulted in damage to social relations with other Indonesian people and the potential for social conflict that can threaten national security.]]>
