<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terjadi di Provinsi Bali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa di Provinsi Bali terdapat banyak sekali tempat wisata di mana para wisatawan dapat menikmati destinasi wisata tersebut. Akan tetapi, terdapat berbagai macam permasalahan mengenai lingkungan dari tempat wisata tersebut. Terdapat berbagai tempat wisata yang masih belum memiliki izin yang jelas. Kemudian terdapat berbagai bangunan yang kosong padahal jika bangunan tersebut dibenahi dapat berpotensi sebagai bangunan yang dapat dijadikan objek wisata. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah Provinsi Bali dapat mengelola tempat tersebut menjadi tempat wisata yang bersih dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan bersifat partisipasif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan agar tempat tersebut dapat menarik perhatian para wisatawan. Ke depan kepada pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Bali, disarankan agar dalam mengeluarkan ketetapan berbentuk izin lingkungan hendaknya senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia serta keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang dengan berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui pengkajian dan analisis lingkungan yang akurat dan bertanggung jawab. ABSTRACT The purpose of this research is to describe problems related to environmental protection and management that occur in the province of Bali. This research is a normative or legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study found that in Bali Province there are many tourist attractions where tourists can enjoy these tourist destinations. However, there are various kinds of problems regarding the environment of these tourist attractions. There are various tourist attractions that still do not have clear permits. Then there are various empty buildings even though if the building is changed it has the potential to become a building that can be used as a tourist spot. Referring to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the Regional Government of the Province of Bali can manage the place to become a clean tourist spot while still paying attention to community aspirations and being participatory by involving all interested parties in its management. environmental management so that the place can attract the attention of tourists. In the future, it is suggested to the government and regional government of Bali Province to issue a decision in the form of an environmental permit so that they always pay attention to human needs and environmental limitations in meeting current and future needs based on environmentally sound principles. Become a sustainable development target through accurate and responsible environmental studies and analysis.]]>
Copyrights © 2023
