cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora
ISSN : 24604208     EISSN : 25497685     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
PERILAKU PEMILIH DI KECAMATAN JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 Odeles Kirawan Emka
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.835 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.693

Abstract

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu, sebagaimana diketahui telah memunculkan pasangan Anies-Sandi sebagai pemenangnya dan sah memimpin DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022. Pasangan Anies-Sandi unggul atas pasangan Ahok-Djarot yang sebelumnya memimpin DKI Jakarta. Peristiwa politik tersebut secara nyata telah menimbulkan dinamika politik yang sangat tinggi. Namun demikian perlu kiranya untuk melihat perilaku pemilih terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang tersebut. Dalam penulisan ini akan di lihat perilaku pemilih di Wilayah Kecamatan Jagakarsa. Perilaku pemilih ini akan diihat dari pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional.
STUDI PERSUASI: ANALISIS TERHADAP KAMPANYE KEMENTERIAN KESEHATAN “CEGAH, OBATI, LAWAN DIABETES” MELALUI YOUTUBE Yunita Permatasari; Sophia Bernadette; Indra Kusumawardhana
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.495 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.695

Abstract

Artikel ini melakukan analisis mendalam terhadap aktifitas kampanye “Cegah, Obati, Lawan Diabetes” yang diunggah oleh Kementerian Kesehatan di Youtube sebagai suatu wujud upaya pemerintah dalam melakukan suatu persuasi terhadap masyarakat. Menimbang upaya untuk menguatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit tersebut. Pertanyaan utama yang akan diajukan adalah bagaimana upaya persuasi Kementerian Kesehatan melalui Kampanye “Cegah, Obati, Lawan Diabetes”yang diunggah di Youtube dapat memengaruhi penerima pesan yang dikomunikasikan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan model analisis persuasi Elaboration Likelihood Model yang dipopulerkan oleh Richard E Petty dan John T Cacioppo. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif dan in depth interview, Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dari upaya pemerintah dalam melakukan persuasi terhadap masyrakat dalam tujuan-tujuan tertentu.
MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DENGAN HAK PATEN DAN HAK MEREK Triayu Ratna Dewi; Erma Defiana Putriyanti
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.068 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.697

Abstract

Melindungi pengetahuan tradisional menjadi isu penting di Indonesia, hal ini disebabkan karena ada keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dan adanya sarana untuk melindungi hak masyarakat lokal. Sehubungan dengan keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional ternyata belum mampu menikmati seutuhnya hasil pemanfaatan secara ekonopemanfaatan sumber daya tersebut secara ekonomi. Oleh sebab itu penulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana cara melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan hak paten dan hak merek. Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif dan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan Hak Paten terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) serta dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, khususnya Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3). Peraturan tersebut menentukan bahwa jika invensi berkaitan dan/ atau berasal dari sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan Hak Merek juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid. Kebjiakan tersebut merupakan suatu upaya untuk melestarikan dan menjaga kelangsungan produk jamu lokal agar bisa setara dan mendapat kepercayaan dari konsumen internasional.
STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA MENUJU PENYEDERHANAAN BIROKRASI Chazali H Situmorang
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.941 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.699

Abstract

Jokowi mengedepankan Lima Priotas Program Strategis. Kelima program strategis tersebut bukanlah hal yang baru, sudah sering disampaikannya pada berbagai kesempatan, termasuk juga disampaikan oleh para Menteri  beberapa waktu yang lalu. Salah satu dianatarnya adalah; Penyederhanaan birokrasi (bureaucratic trimming)  dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong.  Caranya bagaimana?. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.  Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Agar  disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Bagaimana rencana detailnya, dan menjadi kegiatan teknis yang lebih spesifik dan terukur, tentu menjadi urusan Bappenas memformulasikannya. Untuk rencana 5 tahun sudah ada rumahnya bernama RPJMN 2020-2024, dan juga kemudian lebih dirinci lagi menjadi target kerja satu tahun  yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui forum trilateral antara Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian/sektor terkait. Perangkat pemerintah adalah birokrasi, dan oleh karena itu para birokrat dituntut untuk punya kompetensi tinggi sebagai pengarah, pengendali, dan peran pelayanan dapat dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Undang-Udang ASN sudah sangat jelas, menempatkan aparatur sipil negara itu dalam tugas-tugas yang bersifat kebijakan dan kepemimpinan. Lantas, kenapa Birokrasi pemerintahan saat sekarang ini, tangga jabatan strukturalnya masih gemuk, sedangkan jabatan fungsionalnya masih terbatas?. Kenapa para birokrat masih enggan untuk menempati jabatan fungsional dari pada struktural?. Sedangkan UU ASN mengamanatkan pada penyederhanaan jabatan struktural dengan 3 tingkatan dalam dua segmen jabatan sebagaimana diuraikan diatas. Dan memberikan ruang yang luas untuk jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan. Oleh karena itulah, diperlukan pemangkasan birokrasi (Bureaucartic Trimming), menjadi penting, supaya tujuan dari diselenggarakannya pemerintahan itu dapat tercapai, sesuai dengan amanat konstitusi yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat (welfare state). Dalam kajian yang dilakukan terkait dengan komitmen Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan  birokrasi, hanya sampai pada 2 level jabatan struktural, dan me replace jabatan struktural selebihnya dalam jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi masing-masing, dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dengan memotret kebijakan-kebijakan negara dalam bentuk hukum negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Poin penting yang dapat disimpulkan adalah: 1) Perjalanan birokrasi di Indonesia sangatlah panjang. Mulai zaman Pemerintahan Belanda, diwariskan kepada Pemerintah Indonesia dengan model Max Weber (Weberian). 2) Semangat Revitalisasi Birokasi dengan tema Reformasi Birokrasi, sudah sejak 10 tahun yang lalu diwacanakan. Sebagai bentuk imbas globalisasi  yang dibawakan oleh Pemerintahan Margareth Thatcher, dengan melakukan gerakan memangkas birokrasi. 3) UU ASN lahir tahun 2014, dengan semangat Reformasi Birokrasi. ASN dituntut punya kompetensi tinggi, profesional, berintegritas, netral, tidak berpolitik, dan melawan kopupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping perlu dilakukannya penyederhanaan  struktur birokrasi. 4) Lima tahun UU ASN berjalan, perampingan atau penyederhanaan  birokrasi dimaksud tidak bergerak. Kalaupun bergerak hanya lebih bersifat dipermukaan saja. Birokrasi masih tetap gemuk, rentang kendali yang panjang, dan masih menggunakan biaya yang besar. Belum efektif dan efisien. 5) Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju, sudah sampai pada keputusan final, agar memendek  mata rantai birokrasi. Struktur birokrasi dipotong separuhnya. Dari empat jenjang eselonering jabatan, hanya dibenarkan dua jenjang struktural, dan selebihnya pada jabatan administrasi dan fungsional. Hal ini sesuai dengan perintah UU ASN. 6) Secara teknis pelaksanaan, pemangkasan birokrasi tidaklah sulit. Yang penting bagi ASN harus diberikan kepastian bahwa hak normatifnya, tunjangan, jenjang karir dan kepangkatannya tidak  terhambat. 7) Kendala utama, adalah pada para birokrat yang memang sudah pada tidak punya potensi untuk berkembang, bersaing, dan kemampuan profesional sudah mandeg. Harus dicarikan jalan keluar yang terhormat. Jika tidak akan dapat menjadi krikil di sepatu. Golden second mungkin alternatif yang bijak, bagi yang berkeinginan.
MEMAHAMI KOMPLEKSITAS GROWTH TRIANGLES Yusnarida Eka Nizmi
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.15 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.701

Abstract

Tulisan ini menganalisa beberapa konseptual utama dalam lingkup fenomena growth triangle yang dibagi menjadi beberapa pembahasan. Diawali dengan etimologi dari growth triangle dan membahas  apa yang membedakannya dengan bentuk kerjasama ekonomi regional lainnya. Terminologi Growth Triangles  muncul setelah deputi Pedana Menteri Singapura Goh Chok Tong menggunakannya pada Desember 1989 untuk menjabarkan kerjasama ekonomi subregional yang melibatkan Singapura, Selatan Johor dan Pulau Batam di Indonesia. Growth Triangles, mengeksploitasi komplementaritas diantara negara-negara yang berbeda secara geografis untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dalam rangka promosi ekspor. Growth Triangles menampilkan karakteristik-karakteristik mikrolinkages, namun dibedakan oleh komposisi tripartite. Mereka dianggap sebagai “transnational economic” dimana ekonomi-ekonomi yang memiliki perbedaan sumber daya dari ragam faktor produksi, jasa, tenaga kerja, modal, sumber daya alam,  efesiensi-efesiensi yang ada, dan kekuatan-kekuatan masing-masing negara. Dalam teori, lebih besar comaprative advantage yang ada, maka dapat menjamin anggota-anggota yang ada untuk bekerja secara bersama-sama diluar batas-batas negara mereka. Growth Triangle merujuk pada dimensi Comparative tersebut. Area-area ekonomi pinggiran, yang jauh dari pusat-pusat utama, secara khusus diuntungkan. Dalam Growth Triangle juga ditemukan insentif sosial-ekonomi yang meningkat yakni peluang-peluang mendapatkan pendapatan dan pekerjaan.
UPAYA MENINGKATKAN KINERJA DENGAN PENDEKATAN APLIKASI BALANCE SCORECARD PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI JAKARTA Rebin Sumardi; Suryono Efendi
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.115 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.681

Abstract

Setiap Perusahaan dalam era globalisasi saat ini, sangat dituntut untuk dapat menunjukan kinerja yang optimal dan unggul agar dapat bersaing di dunia internasional, bukan hanya global. Kinerja Perusahaan dapat berhasil dengan baik manakala didukung dengan sumber daya yang mampu menghasilkan dan mewujudkan visi misi organisasinya. Organisasi yang didukung dengan SDM yang tangguh dan kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi pasti dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Perguruan Tinggi sebagai organisasi yang bergerak di jasa pendidikan juga dituntut dapat menunjukan kemampuan dalam meleyani konsumen dengan optimal melalui proses yang terencana dan sistematis, sehingga memiliki kinerja yang baik demi melayani jasa pendidikan dengan penyelengaraan tridharma perguruan tinggi yang baik. Kinerja organisasi di Perguruan tinggi dapat diukur melelui pendekatan Balanced Scorcard dari Kaplan, dimana pendekatan pengukuran ini meliputi (1). perspektif keuangan, (2). Perspektif konsumen, (3). Perspektif bisnis internal, (4). dan perspekif pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui pendekatan ini kinerja Organisasi Universitas Nasional dapat diukur dengan temuan bahwa melalui pendekatan secara financial, konsumen, dan bisnis internal dapat menunjukan kinerja baik, namun pengukuran pendekatan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menujukkan kinerja yang kurang baik. Dari hasil pengukuran kinerja Universitas Nasional, secara umum kinerja Organisasi menunjukkan keberhasilan, namun pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan masih perlu diupayakan dengan berbagai terobosan strategis, agar berhasil dengan baik di kemudian hari
PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH DALAM HIMPITAN AMBIGUITAS POLITIK DAN URGENSI USWAH POLITIK Ian Zulfikar; Ma'mun Murod Al-Barbasy
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.696

Abstract

Perdebatan Pancasila sebagai ideologi negara mengiringi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Muhammadiyah menawarkan rumusan baru terkait Pancasila dengan menyebutnya sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu negara konsensus dan negara kesaksian. Penyebutan Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah merupakan penegasan untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Realitas politik menjadi begitu pragmatis lantaran moralitas politik yang “mendua” (ambigu). Lebih menyedihkan lagi, perilaku politik amoral dan lekat dengan abuse of power justru dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai kedok atau tameng berlindung. Revolusi mental menghendaki adanya perubahan mendasar yang melibatkan revolusi material, mental kultural, dan political. Dasar dan haluan revolusi mental ini adalah nilai Pancasila, terutama yang terdapat dalam sila pertama, kedua, dan ketiga.Yang paling penting dalam melakukan Revolusi Mental adalah perlunya keteladanan (uswah) politik. Uswah memberikan banyak keteladanan dalam beragama, keteladanan dalam hal integritas moral, yang termasuk di dalamnya adalah keteladanan dalam menjalin relasi dengan kekuasaan.
AESTHETIC VALUES SUFISM IN FORMING OF THE SOLIDARITY IN URBAN COMMUNITY Ichmi Yuni Arinda Rohmah
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.355 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.700

Abstract

Abstract Sufisme have long been rooted in some groups of Indonesian society. One thing that is unique to the Sufi community in metropolitan cities in Indonesia is that its adherents are not only Muslims but also non-Muslims. Research conducted by the researcher intends to examine the existence of Sufism in the urban community environment, the researcher also examines the aesthetic values of Sufism which are the attraction of urban society to follow Sufi teachings, and researchers conduct research on the solidarity of the community formed in urban communities in Indonesia . The location of this research is in the capital city of Indonesia, Jakarta. This study uses a type of phenomenological (qualitative) research method. Extracting field data using interview, observation, and documentation techniques. The results of the study explain that the teachings of Sufism still exist in urban communities that are in the midst of the life of the metropolitan city of Jakarta, Indonesia. The Sufism community that teaches Sufi teachings can be accepted by most urban communities. One of the driving factors that makes urban society to study the teachings of Sufism is the aesthetic value of Sufism, besides that the Sufism teachings are built in creating community solidarity among urban communities who are very heterogeneous in their socio-cultural background. Sufism aesthetic values can be obtained by adherents through various religiosity activities (dhikr, praying, preaching and shalawat) and the arts of Sufism (music, songs, dances, fashion creativity). 
MAKNA PENTING KEBERADAAN KOMUNITAS POLITIK KEAMANAN ASEAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK KAWASAN Hendra Saragih; Yanyan M Yani
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.973 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.694

Abstract

Makalah ini berupaya menegaskan bahwa posisi strategis ASEAN di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah menggunakan kekuatan militer dan bersenjata dalam menyelesaikan konflik baik antar sesama anggota ASEAN ataupun di luar Anggota ASEAN dan ini merupakan prestasi terbesar ASEAN dalam mengatur interaksi damai di dalam kawasan. Pembangunan dan pembentukan postur keamanan ASEAN yang berbentuk Komunitas Politik keamanan tentunya diharapkan akan banyak berperan dalam rangka menjadi garda terdepan ASEAN dalam upaya memperbaiki relasi-relasi yang sudah tercabik akibat konflik yang pernah terjadi dan merajutnya kembali agar lebih damai dan menjadi contoh bagi kawasan lainnya.
KONFLIK POLITIK ANTARA GUBERNUR DAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PROSES PENETAPAN APBD 2015 Zainul Jumadin; Yusuf Wibisono
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (924.734 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i2.698

Abstract

Dalam penyelenggaraan sistem otonomi daerah dan desentralisasi, diskursus tentang pola relasi kekuasaan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi kajian menarik. Hal ini mengingat dalam prakteknya, pasang surut hubungan Kepala Daerah dan DPRD dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang di daerah, seperti halnya yang terjadi dalam konflik Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Penetapan APBD Tahun 2015. Konflik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama dan DPRD menarik untuk diteliti tidak hanya banyak menyita perhatian publik, namun yang lebih penting kasus ini merupakan preseden buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beranjak dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Dalam Penetapan APBD Tahun 2015, serta untuk memahami pola yang digunakan dalam penyelesaian konflik politik antara Gubernur DPRD DKI Jakarta Dalam Penetapan APBD Tahun 2015. Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, teori yang digunakan menggunakan teori yang dikemukakan Paul M. Collier yang menyebutkan bahwa secara garis besar konflik politik disebabkan oleh dua hal, yakni karena perbedaan kepentingan, dan perebutan sumber daya (resources) yang langka atau sangat terbatas. Sedangkan teori penyelesaian konflik politik yang digunakan teori yang dikemukakan Simon Fisher, yang menyebutkan pola penyelesaian konflik terbagi menjadi tiga cara, yakni negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (case study). Dari hasil temuan penelitian menyebutkan bahwa faktor utama penyebab konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam penetapan APBD tahun 2015 adalah faktor pemerintahan daerah yang terbelah (divided local government), dan faktor perbedaan kepentingan politik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta akhirnya menemukan titik temu setelah melalui proses panjang dalam upaya penyelesaiannya. Pola penyelesaian konflik yang digunakan adalah pendekatan mediasi, dengan mengikutsertakan Kementeriaan Dalam Negeri RI dalam penyelesaian konflik tersebut, untuk menemukan titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Page 1 of 12 | Total Record : 113