Garuda - Garba Rujukan Digital

Islamic Boarding School (Pondok Pesantren) , Independent And Community Empowerment Dwi Purwoko
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1790

Implementation of the learning system at Islamic Boarding Schools (Pondok Pesantren – commonly called in Indonesia) usually leaves an imprint in the memory of the students who in turn will make it perspective that can be applied in their everyday lives, both in their ways of thinking and when they make good deeds blessed by the God. In addition, the Islamic Boarding School that plays strategic roles and has long been rooted in the Indonesian society has its own force in arousing the spirit and passion of the students to advance towards more prosperous and independent life. The values learned in the school, in particular its values of self-reliance, have encouraged the santri to practice these values in the society. Coming from such background, this research aims to provide an overview of the boarding schools that teach independent life to the students who in turn, when they graduate, they may empower the community in which they live.Penerapan sistem pembelajaran di Pondok Pesantren biasanya meninggalkan jejak dalam ingatan para santri yang pada gilirannya akan menjadikannya cara pandang yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam cara berpikirnya. dan ketika mereka melakukan perbuatan baik yang diberkati oleh Tuhan. Selain itu, Pondok Pesantren yang memiliki peran strategis dan telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia memiliki kekuatan tersendiri dalam membangkitkan semangat dan gairah santri untuk maju menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri. Nilai-nilai yang dipelajari di sekolah, khususnya nilai-nilai kemandirian, telah mendorong santri untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pesantren yang mengajarkan kehidupan mandiri kepada para santrinya yang pada gilirannya kelak ketika mereka lulus dapat memberdayakan masyarakat di mana mereka tinggal.

Upaya Ardan Radio Bandung Mempertahankan Citra Radio Anak Muda Melalui Segmentasi, Targeting, Positioning Dioba Ari Saputra; Djudjur Luciana Radjagukguk
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1566

The purpose of this study is to identify and analyze the Segmentation, Targeting, Positioning (STP) of Ardan Radio Bandung in maintaining the image of Radio Anak Muda which will certainly make Ardan radio last for a long time in the world of radio broadcasting. The method used is descriptive qualitative, namely the results of thoughts, talks and observations of the behavior of other people who produce and provide detailed and in-depth data regarding the strategies carried out by Ardan Radio. The results of this study, Ardan Radio always do STP well and provide youth programs, so that the image is maintained as a Youth Radio in the city of Bandung. Maintain good relations with clients and good relations with listeners, so that listeners do not move to other radios by giving a giveaway, bringing in artists who are loved by young people and collaborating through youth events and local brands that are liked by young people in Bandung and outside Bandung . Then in the defending stage, always be the first in any case. Ardan Radio always tries to innovate and provide interesting youth programs every month so that it builds a strong image and increases listeners. After forming the image, it must also strengthen the programs that are broadcast around young people that reach 30 compared to other radio stations, ranging from regular to special programs. In addition to the program, there are other things that can strengthen the image, namely the characteristic that is owned is the broadcaster side who has high knowledge, slang and also has a variety of characters and one of the regional radios located in Bandung by lifting the trends of today's young people with enthusiasm local.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) Ardan Radio Bandung dalam mempertahankan citra Radio Anak Muda yang tentunya akan membuat Ardan radio dapat bertahan lama dalam dunia penyiaran radio. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif yaitu hasil pemikiran, pembicaraan serta pengamatan terhadap perilaku orang lain yang menghasilkan dan memberikan perolehan data-data detail serta mendalam mengenai strategi yang dilakukan Ardan Radio. Hasil dari penelitian ini, Ardan Radio selalu melakukan STP dengan baik dan memberikan program-program anak muda, sehingga citra tetap terjaga sebagai Radio Anak Muda di Kota Bandung. Menjaga hubungan baik dengan klien dan hubungan baik dengan pendengar, agar pendengar tidak pindah ke radio lain dengan memberikan sebuah giveaway, mendatangkan artis yang digandrungi anak muda dan bekerjasama melalui event – event anak muda dan brand lokal yang disukai anak muda Bandung maupun di luar Bandung. Kemudian dalam tahapan mempertahankan selalu menjadi yang pertama dalam hal apapun. Ardan Radio selalu mencoba berinovasi dan memberikan program-program anak muda yang menarik setiap bulannya sehingga terbangunlah citra yang kuat dan menambah pendengar. Setelah membentuk citra juga memperkuat program sekitar anak muda dengan jumlah mencapai 30 dibanding radio lainnya, mulai dari yang reguler sampai spesial program. Selain program ada hal lain juga yang bisa memperkuat citra yaitu ciri khas yang dimiliki adalah sisi penyiar yang memiliki pengetahuan yang tinggi, gaul dan juga punya karakter yang beragam. Ardan Radio juga menjadi salah satu radio regional yang berada di Bandung dengan mengangkat tren-tren anak muda masa kini dengan semangat lokal.

Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya Dhea Cika Pratiwi; Arimurti Kriswibowo
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1867

The problem of children in Indonesia is quite alarming. The Child Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) development policy is the government's effort in overcoming these child problems. In implementing Child Friendly City, there are five parts is: First, civil rights and freedoms. Second, freedom when in a family environment and alternative care. Third, the right to basic welfare and health. Fourth, education, the use of spare time and cultural activities and fifth, special protection guarantees. Surabaya has been awarded as a Child Friendly City for the main category four times. The award is given to districts/cities that are successful and committed to every indicator of the KLA policy assessment. The award received by Surabaya does not indicate that has been implemented 100%. This research was conducted in a qualitative descriptive manner. This research was conducted at the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) in Surabaya. Data was collected by observational interviews and documentation. The focus in this study is based on the theory of Mazmanian and Sabatier policy implementation, namely: 1) Problem characteristics, 2) Policy characteristics, and 3) Policy environment. The analytical technique used is the Miles and Huberman Interactive Model. The data validity technique used is source triangulation. The results of this study are that the tractability of the problem in child-friendly city policies can be understood and overcome. Policy characteristics in child-friendly city policies are already good. The policy environment on the implementation of child-friendly cities has been going well. Permasalahan anak di Indonesia cukup memprihatinkan. Kebijakan pengembangan Child Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak tersebut. Dalam melaksanakan Kota Layak Anak terdapat lima bagian dari pemenuhan hak istimewa anak yaitu: Pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, kebebasan ketika dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, hak atas kesejahteraan dan kesehatan dasar. Keempat, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan kelima, hak atas jaminan perlindungan khusus. Kota Surabaya telah memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori utama sebanyak empat kali. Penghargaan tersebut diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil dan berkomitmen dalam memenuhi setiap indikator pengukuran penilaian kebijakan KLA. Penghargaan yang didapat oleh Kota Surabaya, tidak mengindikasikan bahwa pencapaian kebijakan KLA telah terlaksana 100%. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yaitu: 1) Karakteristik Masalah, 2) Karakteristik kebijakan, dan 3) Lingkungan debijakan. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan Interactive Model Miles and Huberman, yaitu triangulasi sumber. Hasil penelitian ini yaitu karakteristik masalah pada kebijakan Kota Layak Anak sudah dapat dipahami dan diatasi. Karakteristik kebijakan pada kebijakan Kota Layak Anak sudah baik. Lingkungan kebijakan pada implementasi Kota Layak Anak sudah berjalan dengan baik.

Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Mahruf Mahruf
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1855

The Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning Reference Purchase Prices at the Farmer Level and Reference Sales Prices at the Consumer Level is the legal basis for government policies in regulating the reference purchase price at the farmer level and the reference selling price at the consumer level. In its application, not as a reference price but as a maximum limit or the highest retail price, especially the price of white crystal sugar (GKP), thus making sugarcane farmers and business actors not have legal certainty. The reference price for sugar commodities is always seen from the global sugar price where the price has actually been distorted so that it cannot be used as a benchmark for Indonesian domestic prices where sugarcane plantations and the national sugar factory industry must compete freely without any government protection, so that unfair business competition will lead to unfair competition. kill sugarcane plantations and national sugar mills. This research is an empirical juridical research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data collection techniques were obtained from interviews with questionnaires, library research and legislation. The results of this study indicate that the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning Reference Purchase Prices at the Farmer Level and Reference Sales Prices at the Consumer Level only regulates the reference price for purchasing white crystal sugar at the farmer level and selling prices at the consumer level, not regarding retail prices. the highest price limit, and the determination of the maximum price for the purchase and sale of white crystal sugar is detrimental to sugar cane farmers and business actors of white crystal sugar. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah landasan hukum kebijakan pemerintah dalam mengatur harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Dalam penerapannya nyatanya bukan sebagai harga acuan namun sebagai batas maksimal atau harga eceran tertinggi terutama harga Gula Kristal Putih (GKP). Hal demikian membuat para petani tebu dan pelaku usaha tidak memiliki kepastian hukum. Harga acuan komoditas gula selalu dilihat dari harga gula global yang mana harga tersebut sebenarnya telah terdistorsi sehingga tidak dapat digunakan sebagai patokan harga dalam negeri Indonesia dimana perkebunan tebu dan industri pabrik gula nasional harus bersaing bebas tanpa ada perlindungan pemerintah, sehingga persaingan usaha yang tidak adil akan mematikan perkebunan tebu dan pabrik gula nasional. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Tehnik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, penelitian kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen khususnya komoditas gula hanya mengatur harga acuan pembelian gula kristal putih di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen, bukan tentang Harga Eceran Tertinggi, dan penentuan batas maksimal harga pembelian dan penjualan gula kristal putih merugikan petani tebu dan pelaku usaha gula kristal putih.

Pembentukan Kelompok Sadar Lingkungan Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan di Lokawisata Pemandian Cirahab Sazali Sazali; Sri Anggraeni; Muhtadi Muhtadi
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1609

The Tourism Environment Awareness Group (Kelompok Sadar Lingkungan Wisata/ Pokdarlita) is one alternative in improving the quality of the environment and the awareness of traders in protecting the environment at the Cirahab Baths Lokawisata. The formation of Pokdarlita was motivated by a less well-maintained tourist environment due to the lack of awareness of traders and visitors in maintaining a clean environment which had an impact on decreasing tourist visits. Several cross-university students empowered the community by forming a tourism environment awareness group (Pokdarlita) at the Cirahab Baths Lokawisata and providing assistance. Community empowerment is carried out using an asset, based, community development (ABCD) approach. The purpose of this community empowerment is to develop capacity and increase awareness of traders in improving the quality of the environment and foster a sense of solidarity among traders. The research method used is qualitative with descriptive type. Data collection techniques were carried out utilizing observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the formation of a tourism environmental awareness group (Pokdarlita) at the Cirahab Baths Lokawisata has an impact on improving the quality of the environment which is starting to improve and the awareness of traders in protecting the environment begins to increase. With the improvement of the quality of the environment in a better direction, visitors will feel comfortable and make return visits. This can improve the welfare of traders in terms of their income.Kelompok Sadar Lingkungan Wisata (Pokdarlita) merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesadaran para pedagang dalam menjaga lingkungan di lokawisata pemandian Cirahab. Terbentuknya Pokdarlita dilatarbelakangi oleh lingkungan wisata yang kurang terjaga karena kurangnya kesadaran para pedagang dan pengunjung dalam menjaga kebersihan lingkungan yang berdampak pada kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan. Beberapa mahasiswa lintas universitas melakukan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Pokdarlita di lokawisata pemandian Cirahab dan melakukan pendampingan. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan asset based community development (ABCD). Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kesadaran para pedagang dalam meningkatkan kualitas lingkungan serta menumbuhkan rasa solidaritas antar pedagang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari kajian ini menunjukan bahwa dengan terbentuknya kelompok sadar lingkungan wisata (Pokdarlita) di Lokawisata Pemandian Cirahab berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan yang mulai membaik dan kesadaraan pedagang dalam menjaga lingkungan mulai meningkat. Dengan adanya peningkatan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik, pengunjung akan merasa nyaman dan melakukan kunjungan kembali. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang dari segi pendapatan mereka.

Pengaruh Budaya Digital dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Masa WFH di Ditjen Dukcapil Tahun 2020-2021 Rendy Chandra Suparman; Eko Sugiyanto
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1967

The Covid 19 pandemic in year 2020 affected many organizations. Work From Home (WFH) policy is the new work methods in Indonesia, especially in a public organization. Employee performance when Work From Home becomes concern for organizations and superiors, because employees are required to achieve the same targets as during Work From Office. The purposes of this paper to ˑfind ˑout the influence ˑof digitalˑculture ˑand work discipline ˑon employee performance during the Work From Home period at Direktorat Jenderal Kependudukan & Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri in 2020-2021. The research method used quantitative method with multiple linear regression analysis. The sample in this study are 82 employees at Ditjen Dukcapil in 2020-2021. The analysis results show, digital culture significantly affect employee performance. which has a significance value of 0.021 (p<0.05). On the work discipline variable, significance of 0.028 (p <0.05), these results indicate that there is a significantˑ effect of workˑ discipline ˑon employeeˑ performance during the Work From Home period. Theˑ results of thisˑ study also explain that there is a simultaneous influence of digital culture & work discipline on employee performance during Work From Home at Ditjen Dukcapil in 2020-2021, which is shown from the results of the influence value of 25% with a significanceˑ level of 0.000 (p< 0.05). Pandemi Covid 19 di tahun 2020 berdampak pada banyak organisasi. Kebijakan Work From Home (WFH) merupakan cara kerja baru di Indonesia, khususnya di organisasi publik. Kinerja karyawan saat Work From Home menjadi perhatian bagi organisasi maupun atasan, karena karyawan dituntut untuk mencapai target yang sama seperti saat Work From Office. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya digital dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di masa Work From Home di Direktorat Jenderal Kependudukan & Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri tahun 2020-2021. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda dengan sampel 82 pegawai di Ditjen Dukcapil. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan budaya digital terhadap kinerja pegawai di masa Work From Home di Ditjen Dukcapil dimana memiliki nilai signifikansi 0,021 (p<0,05) atau 20%. Pada variabel disiplin kerja, didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,028 (p<0,05) atau 19%. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh secara simultan budaya digital & disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di masa Work From Home di Ditjen Dukcapil, dimana ditunjukkan dari hasil nilai pengaruh sebesar 39% dengan taraf signifikansi 0,000 (p< 0,05).

Peran Akun Instagram Yayasan Sobat Mengajar Indonesia Dalam Menarik Minat Relawan Nieke Monika Kulsum; Charmaninta Putrista Dewi; Agus salim
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1825

In this unprecedented situation, social media become one of communication tool that could help people to connected to other people easier. The activities of the Sobat Mengajar Indonesia Foundation (YSMI) used social media (Instagram) to attract young people to teach in their foundation, motivated by the lack of equal distribution of education in Indonesia, especially in remote areas in Indonesia. This foundation was built in 2018, in this case, YSMI participate in the community, especially the Sobang area, Lebak Banten. This research aims to describe the activity in Instagram conduct by YSMI. The research methodology use qualitative research tools such as semi-structures interview, observations non participatory and secondary data from literature study. YSMI has succeeding attract many voluntary from their Instagram activities. Dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi yang dapat membantu orang untuk lebih mudah terhubung dengan orang lain. Kegiatan Yayasan Sobat Mengajar Indonesia (YSMI) menggunakan media sosial (Instagram) untuk menarik anak muda untuk mengajar di yayasannya, dilatarbelakangi dengan belum meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil. Yayasan yang berdiri pada tahun 2018, dalam hal ini, YSMI ikut berpartisipasi di masyarakat khususnya di daerah Sobang, Lebak Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas pemanfaatan media sosial Instagram yang dilakukan oleh YSMI. Metodologi penelitian menggunakan alat penelitian kualitatif berupa wawancara semi terstruktur, observasi non partisipatif dan data sekunder dari studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan YSMI berhasil menarik banyak relawan dari aktivitas Instagram mereka.

Dinamika Politik Proses Keputusan Impor Beras Tahun 2018 dan Tahun 2021 Asran Jalal
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1857

The rice import decision process in 2018 and 2021, creates different view on government elites and government elites with non-government elites. The government elites are Presiden Jokowi, the Coordinating Minister for the Economy, the Trade Minister, the Agriculture Minister, the Director Bulog, and DPR. Non-government elites are political parties, observers, civil society. The focus this article is first, to discuss the differences in the views of the Minister of Trade against the Director of Bulog and the Minister of Agriculture regarding the rice impor decision process in 2018 and 2021. Second, to discuss President Jokowi’s decision to continue rice imports in 2018 and his decision to cancel rice imports in 2021. The argument of this paper is that the different views of government elites on the rice impor process in 2018 and 2021 are base on political-pragmatic interests versus ideolocal-stategic interests and interest of institution-organization. President Jokowi’s decision to cancel the to import rice in 2021, because the rejection of the plan did not only come from the DPR as government elites, the refusal also came from the political party elite as non-government elite.Proses keputusan impor beras pada tahun 2018 dan tahun 2021, menimbulkan perbedaan pandangan pada elite-elite pemerintah dan elite-elite pemerintah dengan elite-elite non-pemerintah. Elite-elite pemerintah dimaksud yaitu Presiden Jokowi, Menko Ekonomi, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Direktur Bulog, dan DPR. Elite-elite non-pemerintah yaitu partai politik, pemerhati, dan masyarakat sipil. Fokus artikel ini adalah: pertama, mendiskusikan perbedaan pandangan Menteri Perdagangan berhadapan Direktur Bulog dan Menteri Pertanian tentang proses keputusan impor beras tahun 2018 dan tahun 2021. Kedua, mendikusikan keputusan Presiden Jokowi melanjutkan impor beras tahun 2018 dan keputusannya membatalkan impor beras tahun 2021. Argumen tulisan ini adalah perbedaan pandangan elite-elite pemerintah dalam proses impor beras tahun 2018 dan 2021 dilandasi kepentingan politis-pragmatis versus kepentingan ideologis-strategis dan kepentingan organisasi-institusi. Keputusan Presiden Jokowi membatalkan rencana impor beras tahun 2021, karena penolakan rencana tersebut bukan hanya berasal dari DPR sebagai elite-elite pemerintah, penolakan juga datang dari elite partai politik sebagai elite non-pemerintah.

Representasi Kesenjangan Kelas Sosial dalam Film СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (SEREBRYANYE KONKI) ‘Sepatu Luncur Perak” Cindy Aulia; Mochamad Aviandy
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1756

The aim of this research is to find out the representation of the social class inequality in the movie Cеребряные Kоньки (Serebryanye Konki/Silver Skate). The method used in this research is the qualitative descriptive method. In order to describe the social classs inequality in the movie Cеребряные Kоньки/Silver Skate, the representation theory of Stuart Hall is used. The representation of the social class inequality in this movie is analyzed in six scenes through the use of the social stratification concept. Based on this research, it can be known that there is a social class inequality that is seen from the indicators of power, privilege, and prestige, which the upper-class group only owns. Those indicators influenced the rise of violence, discrimination, and difference in lifestyle of the lower class. The social class inequality that is represented through the movie Cеребряные Koньки/Silver Skate describes the social issues resulting from the social position of a person in social life. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi kesenjangan kelas sosial yang terdapat dalam film Серебряные Коньки (Serebryanye Konki/Sepatu Luncur Perak). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Untuk menggambarkan kesenjangan kelas sosial yang terdapat dalam film Серебряные Коньки/Sepatu Luncur Perak, teori yang digunakan adalah teori representasi milik Stuart Hall. Gambaran kesenjangan kelas sosial yang terdapat dalam film tersebut dianalisis melalui enam adegan melalui penggunaan konsep stratifikasi sosial. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan kelas sosial yang dilihat dari indikator power (kekuasaan), privilege (hak istimewa), dan prestige (nilai kehormatan) yang hanya dimiliki oleh kelompok kelas atas. Indikator tersebut berdampak pada timbulnya kekerasan, diskriminasi, dan perbedaan gaya hidup pada masyarakat kelas bawah. Kesenjangan kelas sosial yang direpresentasikan melalui film Серебряные Коньки/Sepatu Luncur Perak menggambarkan adanya permasalahan sosial yang disebabkan oleh perbedaan posisi sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi Zainul Djumadin
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1858

The end of President Suharto's rule in 1998 marked the beginning of a new era in Indonesia's political history. After being controlled by the authoritarian regime of Suharto, a new phase known as reform began to emerge with democracy as its main idea. This era is also known as the initial phase of open democracy with expanded decentralization. However, in the current reform era, problems of democracy have re-emerged. This can be seen in almost every political event, both on a national and regional scale. This means that even though the faucet of democracy has been opened, in substance the democratic process has not been fully realized. In this study, descriptive research methods were used as an effort to describe and interpret democracy and problems of political development in the reform era, including situations and conditions with existing relationships, opinions that developed, consequences or effects that occurred and so on. From the results of the analysis, a simple conclusion can be drawn that the democratic political system in Indonesia has developed over time. However, what needs to be considered in the future is to realize a substantive democracy, where democracy does not provide space for every ruler to abuse power, both in the process of seizing power and in order to maintain power. This is also in line with political and democratic education for the people, so that there will be a much better acceleration of the democratization process.Berakhirnya pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1998 menandai dimulainya era baru dalam sejarah politik di Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Suharto, fase baru yang dikenal dengan reformasi mulai tampil dengan demokrasi sebagai gagasan utamanya. Era ini dikenal juga sebagai fase awal dimulainya demokrasi yang terbuka dengan desentralisasi yang semakin diperluas. Namun di era reformasi sekarang ini, permasalahan-permasalahan demokrasi kembali muncul. Hal ini bisa dilihat di hampir setiap perhelatan politik, baik skala nasional maupun daerah. Artinya, meskipun keran demokrasi telah dibuka, namun secara substansi proses demokrasi belum dapat diwujudkan secara maksimal. Pada penelitian ini, metode penelitian deskriptif digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan tentang demokrasi dan masalah-masalah pembangunan politik di era reformasi, mencakup situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya. Dari hasil analisa, dapat diambil suatu kesimpulan sederhana bahwa sistem politik demokrasi di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu. Namun hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah mewujudkan demokrasi yang substansi, di mana demokrasi tidak memberikan ruang bagi setiap penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan, baik dalam proses merebut kekuasaan maupun dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut juga berbanding searah dengan pendidikan politik dan demokrasi terhadap rakyat, sehingga akan terjadi percepatan proses demokratisasi yang jauh lebih baik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA