cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 170 Documents
 13   14   15   16   17 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2013)" : 170 Documents clear
Implementasi Etika Pemerintahan dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah ( SUATU STUDY DI KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SALINDEHO, MARIO Mc. A.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika Pemerintahan  dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa.  Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak  aparat pemerintah  dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan terutama  yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etika pemerintah.  Etika  dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan , yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pentingnya pelaksanaan Etika pemerintahan dapat dijadikan pegangan dan petunjukan bagi setiap aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab.Keys words: Etika, Kinerja, Aparatur
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA TAMBARU, RICHARD CHANRA
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepala desa dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya di desa MAMUYA bedasarkan hasil penelitian belum maksimal di karenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun aparat desa seihingga apa yang diharapkan oleh pemerintah desa belum mencapai sasaran dan tujuan dari pada pembangunan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, masyarakat desa mamuya belum merasakan kinerja dari pemerintah desa. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat dan adanya pembangunan yang tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GEMEH THUN 20011 Mangero, Reyky
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Guna menigkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat,berbagai upaya  telah dilakukan sebagai proses terhadap persoalan penanggulangan kemiskinan,pemerintah menjalankan berbagai program nasional yang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin,antara lain sejak tahun 1970-an masyarakat diharapkan menjadi subjek pembangunan . Mulai tahun 2007 pemeritah indoesia merencanakan program nasional  pemberdayaa masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM  mandiri pedesaan,PNPM  mandiri perkotaaan,serta PNPM mandiri wilayah khusus dan daerah yang tertinggal.Pendekatan PPM Mandiri Pedesaan merupakan pegembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasi.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Manado (Suatu Studi pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado) Pudehokang, Chelsy Adelin Elsa
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalamrangkapencapaianpelayanandanpelaksanaanpembangunansecaraefektifdanefesien, makasetiapdaerahharussecarakreatifmampumenciptakandanmendorongsemakinmeningkatnyasumber-sumberpendapatanaslidaerah.Salah satusumber-sumberPendapatanAsli Daerah yang potensialadalahdarisektorjasaperparkiran.Manado merupakansalahsatukotabesar di Indonesia dimanamasihbanyakterjadibeberapamasalahdalampenerimaanRetribusiParkir yang belum dikelolasecara optimal. Retribusi Daerah selainsebagaisalahsatusumberpenerimaanbagipemerintahdaerahjugamerupakanfaktor yang dominanperanannyadankontribusinyauntukmenunjangpemerintahdaerahsalahsatunyaadalahretribusiparkir.RetribusiparkirsebagaisalahsatusumberPendapatanAsli Daerah (PAD) yang bersumberdarimasyarakat, dimanapengelolaannyadilakukanolehUnit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado menjabarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam suatu kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum.Key words: Retribusi Parkir
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK PERILAKU MEMILIH PADA PEMILUKADA KOTA TERNATE TAHUN 2010 RAHIM, HASBULLAH ABD
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan.  Fakta objektif tersebut, beranggapan bahwa peranan tokoh masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem politik yang terdesentralisir di daerah. Sehingga  dari hasil penelitian  selama dikota Ternate dalam studi tentang  tokoh masyarakat dan perilaku memilih pada pilkada Walikota tahun 2010 dikota Ternate mengindikasikan bahwa beberapa tokoh masyarakat, diantaranya tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pilkada yang berlangsung di Kota Ternate. Perilaku memilih tokoh masyarakat  cenderung diarahkan oleh kuatnya ikatan subjektif-psikologis yang syarat dengan primordialisme radikal. Dengan kata lain, bahwa kuatnya ikatan yang membentuk perilaku masyarakat yang dapat melegitimasi suatu rejim atau sistem politik tersebut dikemukakan dengan baik olehGabriel A. Almond dan mengatakan bahwa, berbagai mithos, doktrin dan filsafat politik menanamkan suatu penafsiran tertentu mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada setiap generasi. Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elite sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik ditingkat lokal.  Menguatnya isu etinisitas ini dilakukan oleh elite antara lain dengan upaya membenturkan keberadaan satu etnis yang merasa tidak diuntungkan oleh keberadaan etnis lain sehingga mampu membangkitkan sentimen antar etnis di suatu daerah. Kata Kunci :Tokoh Masyarakat, Prilaku Memilih, Pilkada
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN (StudiTentangPelayananKesehatan di PuskesmasKecamatanMotoling) PAAT, HIZKIA
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Secaraumum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan), namun ada beberapa pelayanan lainnya seperti pembuatan surat keterangan berbadan sehat, pembayaran, surat rujukan serta surat lainnya. Di Kecamatan Motoling Motoling pelayanan akan pasien berjalan dengan baiknya kualitas pegawai mempengaruhi kualitas pelayanan :   Key words :Pelayanan, Puskesmas  
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH DAERAH SANGIHE NO.3 TAHUN 2007 TENTANG PEMILIHAN KAPITALAUNG DI DESA ENEMAWIRA KECAMATAN TABUKAN UTARA SINSU, RIVALDI ROGER
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12. Dalam mewujudkan kemandirian politik di tingkat lokal dan mewujudkan otonomi ditingkat desa salah satu yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Sangihe adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kapitalaung, Perangkat desa. Pemilihan kapitalaung langsung merupakan salah satu praktek demokrasi di pedesaan. Dalam pemilihan kapitalaung ini rakyat memilih secara langsung calon yang dianggap mampu memimpin desanya  dengan persyaratan yang diatur oleh masyarakat desa tersebut.Di penelitian ini, mengkaji mengenai pemilihan kapitalaung di desa Enemawira dari hasil yang penelitian terdapat beberapa masalah mengenai kinerja dari panitia pemilihan yang bekerja mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kapitalaung, Perangkat desaKey words : Pemilihan, Kapitalaung
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KENDAHE KABUPATEN SANGIHE KATIHOKANG, REIGEN
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa dibutuhkan kemampuan manajerial aparat pemerintah desa yang handal dalam usaha memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa sesuai tujuan keberadaan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik. Dalam penelitian ini dapat diketahui kapasitas atau kemampuan aparat pemerintah di desa Teep Kecamatan Amurang Barat yang pada umumnya berjalan dengan baik. Key words :Manajerial, Aparat
PENTINGNYA TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SORONG TIMUR KOTA SORONG AHULUHELUW, STEVAN SELFANUS
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan sekarang ini sebagian memperlihatkan bahwa pelaksanaannya dari pemerintah saja. Pemahaman yang demikian merupakan suatu pandangan yang keliru tentang tujuan pembangunan bagi masyarakat seluruhnya. Tidak heran pula kita melihat beberapa pembangunan yang dilaksanakan mengalami kegagalan serta tidak memenuhi sasaran yang diharapkan. Terlalu besarnya peran pemerintah dalam mengemban tugas serta lemahnya dan tidak profesionalnya kerja pemerintah dalam hal transparansi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat turut menyumbang kegagalan dalam pembangunan.Aparatur pemerintah Distrik Sorong Timur Kota Sorong diharapkan berperan aktif melaksanakan pembangunan ditingkat dostrik maupun program-program distrik dalam meningkatkan pembangunan di desa. Pembangunan di Distrik Sorong Timur dilaksanakan dalam jangka panjang, menengah dan pendek, program pembangunan lebih mengutamakan program jangka pendek yang lebih ingin dicapai misalnya peningkatan SDM aparat distrik, karena kemampuan aparatur distrik memiliki peran yang besar dalam memberikan stimulasi bagi masyarakat, untuk itu pemerintah distrik harus mampu mengoptimalisasikan ketrampilan/keahlian kualitas kerja. Namun dalam realita pelaksanaan pemerintahan Distrik Sorong Timur masih memiliki beberapa kendala-kendala yang dihadapi.
KEPEMIMPINAN KEPALA SUKU MONI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA PROPINSI PAPUA Sani, Piter
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepala Suku adalah kepala suku,  karana dilihat dari ciri keperbadian yang menyebabkan  timbulnya kewibawaan pribadi dari kepala suku dan merupakan bakat/sifat karismatik yang khas terdapat dalam dari kepala suku yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan. Kepala suku terjadi  bukan  karena  diangkat atau di pilih oleh orang lain tetapi ditunjukkan dan diangkat oleh kepala suku yang bersangkutan dari keturunannya sendiri. Ia menilai cara-cara,  gerak-gerik,  sifat dan  karakter sejak anak tersebut lahir. Sehinggs ia berusia  tua  dan  merasa  tidak  buat  apa-apa ia memberikan  mandat  kepada anak yang  bersangkutan  untuk menjalankan  fungsi  kepemimpinan  kepala  suku, maka  semua  pihak  harus  taat  mendengarkan  perintah  dari  orang  yang  memberikan  mandat  tersebut  sebagai  kepala  suku. Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Suku, Pembangunan.

Page 15 of 17 | Total Record : 170

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)