cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Beta Andri Anggiano Uliansyah
Contact Email
beta.uliansyah@pknstan.ac.id
Phone
+628567074554
Journal Mail Official
jurnal.mkp@pknstan.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Jurusan Manajemen Keuangan Gedung K Lantai 4, Politeknik Keuangan Negara STAN Jalam Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan 15222 Telepon(021)7361654-58
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 25811207     DOI : http://dx.doi.org/10.31092/jmkp
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Manajemen Keuangan Publik (MKP) adalah jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN Redaksi Jurnal Manajemen Keuangan Publik menerima artikel/tulisan ilmiah dengan tinjauan berbagai keilmuan (multi disiplin) yang fokus kepada penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan publik yang mencakup : Penganggaran Manajemen Belanja dan Pendapatan Manajemen Aset dan Penilaian Manajemen Investasi Pemerintah Manajemen Hutang dan Pembiayaan Penilaian Kinerja dan Perilaku Organisasi Publik Sistem Informasi Keuangan Keuangan Pusat dan Daerah (Desentralisasi Fiskal) Akuntansi Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 67 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS SAPP di DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Syamsuddin, Muhammad Anshar
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.101

Abstract

Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) merupakan sistem aplikasi yang digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penatausahaan, monitoring piutang dan pengembalian dalam rangka melaksanakan tugas penagihan pajak. Saat ini SAPP telah diimplementasikan di seluruh kantor bea dan cukai. Harapan terhadap SAPP adalah terhimpunnya data piutang secara realtime.Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP. Model penelitian yang dikembangkan adalah model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) yang disesuaikan dengan kondisi organisasi dan tambahan beberapa variabel dari model penelitian-penelitian sebelumnya. Model DeLone dan McLean merupakan model yang telah teruji dalam mengukur efektivitas suatu sistem informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kepada pengguna SAPP di lingkungan DJBC. Data hasil survei diolah dengan teknik Structural Equation Model (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara signifikan adalah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, dan Kondisi Fasilitas.
STUDI EMPIRIS DAMPAK FISKAL BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Dinarjito, Agung
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v2i1.135

Abstract

One of the reforms of State Finance management reflected in the package of the State Finance Act is by allowing a flexible form of government work units known as the Public Service Agency. Flexibility in the management of finance has greatly increased the number of public service agencies. Under the prevailing rules, increasing the number of Public Service Agency will have an impact on the fiscal due to the Government should provide additional budgets to meet mandatory spending. This paper aims to calculate the value of the fiscal impact on revenues and expenditures of the Public Service Agency in the Education and Health field from 2011 through 2015. The research method used is a descriptive quantitative method using mathematical equiation to calculate and explain the fiscal impact. The results of the research indicate that the fiscal impacts resulting from BLU's revenues on education and health in 2015 amounted to 37.18% of BLU revenue, while the fiscal impact of BLU spending on education in 2015 amounted to 5% of BLU spending and 20% for BLU on Health. From the results of the study, it can be concluded that the BLU in the Education and Health sector will provide a fiscal impact for government from the income generated and from BLU expenditure. 
OPTIMALISASI PENERIMAAN LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT PENERIMAAN NEGARA Kurniawati, Lestari
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.139

Abstract

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN meski dalam beberapa tahun terakhir dapat tercapai, namun pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir hanya mencapai 5,5% year on year. Jumlah Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN juga hanya didominasi oleh 8 s.d. 12 BUMN dari 70 BUMN yang menyetorkan dividen kepada Pemerintah. Saat ini terdapat 121 BUMN, dengan 70 BUMN yang tercatat aktif membayar dividen. Dalam pembagian dividen, BUMN seringkali terikat oleh jumlah dividen yang ditetapkan Pemerintah, baik dalam jumlah maupun dalam dividend payout ratio. Dominasi kepentingan Pemerintah dalam BUMN juga tercermin pada peran BUMN dengan fungsi komersil namun diberikan penugasan Public Service Obligation. BUMN yang berperan sebagai fungsi komersil namun harus menjalankan layanan umum kepada masyarakat (Public Service Obligation-PSO) dapat menghasilkan laba yang tidak optimal. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja BUMN dan melakukan penyehatan dan penguatan kelembagaan BUMN, Pemerintah melakukan penambahan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan strukturisasi melalui privatisasi BUMN. PMN dan privatisasi BUMN yang dilakukan Pemerintah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja BUMN dalam menghasilkan laba. PMN yang dilakukan Pemerintah tidak semata dilakukan dalam rangka penguatan permodalan, namun dapat juga sebagai pendukung penugasan Pemerintah. PMN akan lebih dapat meningkatkan nilai perusahaan jika dalam melaksanakan PMN, Pemerintah melakukan seleksi dan sinergi yang tepat antar BUMN.
ANALISIS PERANAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEBAGAI PENDANAAN DESENTRALISASI Handaka, Riya Dwi
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.140

Abstract

      Sebagai wujud adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan yang digunakan untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam melayani masyarakatnya. Salah satu bentuk dana perimbangan adalah dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (DBH SDA Migas). Pengalokasian DBH SDA MIgas erat kaitannya dengan penerimaan negara bukan pajak dari SDA Migas, dimana dalam kurun waktu 2011-2016 memiliki kecenderungan stagnan dan menurun. Banyak penelitian membuktikan pengaruh DBH terhadap pendapatan dan belanja daerah positif dan signifikan. Untuk itu penelitian ini menggunakan analisis horizontal dan analisis kontribusi untuk menilai trend/pertumbuhan dan kontribusi DBH SDA Migas terhadap Dana Perimbangan dan APBD secara nasional untuk kurun waktu 2011-2016.       Dari analisis yang dilakukan menunjukan hasil bahwa secara trend atau pertumbuhan yang dinilai dengan analisis horizontal didapatkan hasil bahwa DBH SDA Migas mengalami trend yang menurun dan negative. Sedangkan dari analisis kontribusi didapatkan hasil bahwa secara nasional DBH SDA Migas masuk dalam kategori Kurang dan Sangat Kurang kontribusinya terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah.
PERSEPSI CALON PELAMAR KERJA TERHADAP TEMPAT KERJA IDEAL STUDI KASUS MAHASISWA TINGKAT AKHIR UNIVERSITAS DI INDONESIA Prabowo, Sakti
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.141

Abstract

Perception Research of Talent to Ideal Workplace Case Study of Final-Year University in Indonesia aims to describe the dominant factors behind the career choice of students and to know the level of student interest for a career in the Ministry of Finance. Respondent surveys are final-year university students, consist of 20 best universities in Indonesia and 5 (five) Universities that manifest affirmative action program as representative from outside East Java / Indonesia. Based on the results, the perception of talent on the selection of the ideal place of work according to the respondent is a company / organization that provides high income, good career opportunities and a comfortable working environment. 80,7% of respondents stated their approval that the Ministry of Finance has a positive image as an ideal workplace according to respondents' choice. Meanwhile, in the competition of the national job market, the Ministry of Finance is ranked second place where the worker is considered ideal and desired by the respondents, under PT Pertamina which is ranked number one.
PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DALAM TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA: ANALISA ATAS DAMPAK DAN MANFAAT Puspitarini S.E., M.Acc.Fin, Intan
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.143

Abstract

Pemerintah di berbagai negara terus dituntut untuk memperbaiki kinerja sektor publik dan pada saat yang sama mengendalikan kenaikan belanja. Masyarakat semakin kritis dan menuntut pemerintah untuk lebih akuntabel atas kinerja yang berhasil dicapai dengan pajak yang dibayar. Dengan tingginya tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah berbagai negara mulai melakukan reformasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak beberapa dekade terakhir. Konsep penyempurnaan pemberian pelayanan ini dikenal dengan nama “New Public Management” (NPM), yang mengacu pada reformasi birokrasi administrasi dan keuangan di sektor publik. Reformasi keuangan negara di Indonesia mulai bergulir sejak diterbitkannya 3 (tiga) paket perundangan di bidang keuangan negara. Dengan reformasi keuangan Negara, Pemerintah telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Terbitnya paket perundangan tersebut menjadi dasar dalam penataan kembali struktur dan pengelolaan keuangan negara, termasuk didalamnya pengelolaan aset negara. Akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan salah satu bagian dari konsep NPM. Tulisan ini akan mengulas tentang perjalanan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual khususnya pada pengelolaan Barang Milik Negara, dampak yang ditimbulkan sekaligus manfaat yang diperoleh dalam penerapannya.
EVALUASI DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT : STUDI KASUS SISTEM APLIKASI KEUANGAN NEGARA Akhmadi, M Heru
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.144

Abstract

Kesuksesan impelementasi sistem aplikasi keuangan negara khususnya implementasi SAIBA, MPN G2, SAS dan SPAN sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi. Dukungan ketersediaan anggaran, SDM, sarana dan perasarana serta leadership akan membuat pengimplementasian sistem informasi berjalan secara lancar sesuai target yang diharapkan. Hal ini juga menjadi tolok ukur bagi pegawai untuk menunjukkan komitmen dan kinerja yang positif apabila dukungan organisasi maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dukungan organisasi yang dirasakan oleh pegawai terhadap implementasi e-government di Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sampel data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa dukungan organisasi yang belum optimal, yakni aspek SDM, seperti tunjangan kinerja dan pelatihan peningkatan kompetensi, Aspek Anggaran, seperti anggaran operasional IT, pelatihan, sosialisasi, dan  manajemen perubahan, Aspek Sarana dan Prasarana. Khusus untuk aspek leadership, dukungan kepemimpinan sudah dianggap baik meskipun perlu tetap ditingkatkan kembali sehingga komitmen karyawan menjadi baik dan positif. Beberapa strategi perbaikan kekurangan dukungan organisasi terhadap implementasi e-government antara lain: membuat dan melaksanakan sistem penilaian kinerja bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Negara, membuat aturan dan juklak/juknis mengenai anggaran inovasi terkait pelaksanaan inisiatif Sistem Informasi Keuangan Negara di daerah/perwakilan, dan mengidentifikasi semua kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Negara
ANALISA UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DARI PENGGALIAN POTENSI PAJAK ATAS PENGHASILAN YOUTUBER Wijaya, Suparna; Mahatma, Eka Abid
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.145

Abstract

Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam dunia hiburan. Youtuber memanfaatkan peluang tersebut dengan menghadirkan video yang bermutu yang banyak disukai masyarakat dan mendapat penghasilan dari kegiatan tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dari penghasilan youtuber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa youtuber mendapatkan penghasilan dari monetized views, brand deals, dan penjualan merchandise dan itu semua merupakan objek pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara.
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN BELANJA SUBSIDI ENERGI BERBASIS AKRUAL – STUDI KASUS TAHUN 2015 Mabrur, Azas; Siswanto, siswanto
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.147

Abstract

Subsidy spending has a large share in the state budget (APBN). Thereby affecting the audit results by Supreme Auditor on government financial reports (LKPP). with the implementation of accrual-based government accounting in 2015, subsidy spending not only records transactions/activities based on cash flow but also non-cash transaction such as subsidy expenses and subsidy payable. This study aims to determine the implementation of the accrual basis on the accounting of energy subsidy spending.This study examines whether the recognition and measurement of energy subsidy spending, energy subsidy expenses and energy subsidy obligations have been presented in accordance with accrual-based government accounting standard and whether the recognition and measurement issues set out in the relevant Ministry of Finance Regulation (PMK) are in conformity with the accrual basis of accounting principles.The results show that the accounting of energy subsidy spending has been implemented in accordance with the PMK. However, the results also show that the PMK that regulates the accounting and financial reporting system of accrual-based subsidy spending still needs improvement.The necessary improvements are related to the recognition of subsidy expense over a period, the measurement of subsidy expenses, and the mechanism of subsidy payable disposal.
MEKANISME PENGHAPUSAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK BUMN (Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara) Muhasan, Imam
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.148

Abstract

ABSTRAKDalam industri perbankan, timbulnya kredit macet merupakan suatu keniscayaan, mengingat core business dari sektor ini memang menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada para nasabah dalam bentuk pinjaman (fungsi intermediaries). Hal mana juga berlaku pada bank-bank BUMN. Sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, bank BUMN juga membutuhkan fleksibilitas dalam menjalankan perusahaan. Flleksibilitas bagi bank-bank BUMN seringkali terkendala dengan status kekayaan BUMN dalam keuangan negara yang disebabkan masih adanya tumpang tindih pengaturan aturan (over-regulated). Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada perbedaan pengaturan penghapusan kredit macet bagi bank-bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mana yang dapat digunakan oleh bank-bank BUMN dalam penghapusan kredit macet mereka? Apakah mengikuti rezim korporasi ataukah rezim keuangan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) atau disebut juga penelitian doktrinal (doctrinal research). Dari penelitian, disimpulkan bahwa untuk Hapus Buku (conditional write-off), bank BUMN dapat menundukan diri pada rezim korporasi, sementara untuk Hapus Tagih (absolute write-off) harus tunduk pada rezim keuangan negara.Kata Kunci: Bank BUMN, Penghapusan Kredit Macet, Rezim Korporasi, Rezim Keuangan Negara

Page 2 of 7 | Total Record : 67

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 1 (2021): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Vol 4 No 2 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 Vol 3 No 1 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul More Issue