cover
Contact Name
Haqiqi Rafsanjani
Contact Email
rafsanjanihaqiqi@gmail.com
Phone
+6281250614657
Journal Mail Official
jurnalmasharifal-syariah@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorejo No. 59, Surabaya – Jawa Timur – Indonesia. Telp (031) 381-1966 Email: jurnalmasharifal-syariah@um-surabaya.ac.id, Website: www.um-surabaya.ac.id
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN : 25276344     EISSN : 25805800     DOI : http://dx.doi.org/10.30651/jms.v6i3.7248
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (e-ISSN: 2580-5800; p-ISSN: 2527-6344) is a journal that is managed by the Islamic Banking Study Program, Muhammadiyah University of Surabaya and in collaboration with professional organizations, namely Ikatan Ahli Ekonomi Islam. This journal is published three times a year (April, August and December). This journal focuses on the publication of research results and scientific articles on islamic banking, islamic finance, islamic microfinance institutions, non-bank financial institutions, islamic capital market, islamic economic and other themes related to Islamic finance.
Articles 413 Documents
Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia M. Nasyah Agus Saputra
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.596 KB) | DOI: 10.30651/jms.v2i1.1039

Abstract

Fakta menunjukkan, bahwa inovasi produk perbankan syariah di Indonesia masih kurang dan masih jauh tertinggal. Produknya masih monoton dan bahkan terkesan kaku, kurang dinamis. Berdasarkan kajian dari praktisi perbankan syariah dari Kuwaity Investment Company., Baljeet Kaur Grewal, Indonesia menduduki kluster ketiga dalam inovasi produk bank syariah dan pengembangan pasar. Sedangkan kluster keempat yang merupakan kluster tertinggi adalah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kluster keempat adalah negara yang paling inovatif dan variatif dalam pengembangan produk. Sementara Indonesia, Brunei Darussalam dan Afrika Utara, Turkey dan Qatar berada di bawah negara kluster ke empat. Dengan demikian, negara-negara ini (Indonesia, Brunei, Afrika Urata, Trurley dan Qatar), masih kalah jika dibandingkan dengan kluster keempat. Kata kunci: Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dan Pengaturannya Di Indonesia Rukhul Amin
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.644 KB) | DOI: 10.30651/jms.v1i2.766

Abstract

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu bentuk derivatif dari surat berharga syariah, di samping Surat Utang Negara (SUN), telah memiliki pengaturan yang cukup lengkap, mulai dari Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang SBSN, Peraturan Pemerintah No.56/2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN, Peraturan Pemerintah No. 57/2008 tentang Pendirian Perusahahaan Penerbit SBSN maupun Fatwa DSN-MUI seperti Fatwa MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Fatwa MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Negara serta Peraturan-peraturan Menteri lainnya
Peningkatan Efisiensi LKMS Inklusif Melalui Skim Pembiayaan Mikro Takaful Untuk PKL Surabaya Arin Setiyowati
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.978 KB) | DOI: 10.30651/jms.v1i1.413

Abstract

Surabaya sebagai kota metropolis kedua di Indonesia, isu terkait tenaga kerja informal khususnya pedagang kaki lima merupakan salah satu isu abadi yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah PKL menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengurangi angka pengangguran di Surabaya sebagai kota urban. Sehingga wajar saja kalau PKL layak mendapatkan jamsostek (jaminan sosial ketenagakerjaan), mengingat tempat kerjanya yang rentan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua untuk keluarga mereka. Sementara UU SJSN dan jamsostek maupun  UU pelaksana lainnya belum secara signifikan menganggarkan untuk mereka. Sehingga perlu segera diadakan skim coverage baru yang diinisiasi oleh lembaga non pemerintah untuk jamsostek PKL. Melalui Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dengan karakter inklusifitasnya, maka salah satunya BMT mengadakan skim pembiayaan mikrotakaful untuk tenaga kerja informal, khususnya PKL dalam rangka coverage kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Dengan menggunakan metode penelitian PAR (Partisipation Action Research) dengan PKL-PKL di sentra PKL yang sudah disediakan oleh Pemkot Surabaya maupun yang masih liar, dan dari pihak LKMS. Sehingga diharapkan dari penelitian ini mampu menjadi new inside dalam Islamic Economic science dan menjadi solusi alternatif mewujudkan kesejahteraan umat. 
Indonesia dan Persaingan di Era Asean Economic Community Hendra Maujana Saragih
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.892 KB) | DOI: 10.30651/jms.v2i2.1445

Abstract

Abstract This paper focusing on looking at Indonesia's readiness to deal with the Era of the Economic Community in ASEAN with the urgency that Indonesia's preparations should have a systemic impact on Indonesia's economic growth. The socialization that has been carried out continues and continues to be inflated by every child of the nation so as not to lose compete and be swallowed by the existence of regional countries that really use ASEAN Economic Community as a positive and constructive economic opportunity for each ASEAN member country officially. ASEAN Economic Community is one form of Free Trade Area (FTA) and located in Southeast Asia .ASEAN Economic Community which is formed with a mission to make the economy in ASEAN to be better and able to compete with countries whose economy is more advanced than the condition of ASEAN countries currently. The realization of ASEAN Economic Community, can make ASEAN a more strategic position in the international arena. Researchers expect that with the realization of the ASEAN economic community can open the eyes of all parties, resulting in an inter-sectoral dialogue that will also complement each other among the stakeholders of the economic sector in ASEAN countries and this is very inherent formally. Keywords: Competition, Free Trade Area, Opportunity, Challenge
Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan : Analisis Data Panel pada Jakarta Islamic Index Yudhistira Ardana
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.296 KB) | DOI: 10.30651/jms.v3i2.1765

Abstract

His study aims to determine the effect of financial performance on the value of the company. Data collection is conducted in 2012 until 2017. This research tries to analyze the influence of financial performance proxy with 3 (three) free variable, that is ratio of liquidity (quick ratio) as X1, profitability ratio (ROA) as X2, and solvency ratio (Debt to Total Assets Ratio) as X3 against the dependent variable / bound in the form of company value (Price Book Value) as Y at the company registered in Jakarta Islamic Index (JII). Data analysis technique used in this research is using panel data regression. The results of this study are independent variables profitability and solvency ratios have a positive and significant effect on the dependent variable in the form of company value measured by Price to Book Value (PBV). While the independent variable liquidity ratio measured by quick ratio has no effect on the value of the company.
Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Luluk Wahyu Roficoh; Mohammad Ghozali
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.754 KB) | DOI: 10.30651/jms.v3i2.1736

Abstract

Rahn merupakan salah satu akad yang diberlakukan dalam usaha pegadaian syariah di Indonesia, selain sebagai akad konsep rahn juga merupakan nama produk di Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah. Gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-pripsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga disebabkan oleh keberhasilan terlembaganya bank, BMT, BPR dan asuransi syariah, maka pegadaian mendapat perhatian untuk dibentuk di bawah naungan suatu lembaga tersendiri. Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba.  Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menerapkan berbagai macam produk dan akad dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu produknya adalah akad rahn yang ada di Pegadaian Syariah, adanya kebebasan untuk mendesain bentuk akad akan memberikan keberagaman produk, Namun demikian analisis fiqh dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang, mrngingat salah satu kaidah dalam ushul fiqh adalah pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Berdasarkan rukun akad rahn secara praktik mulai dari marhun, marhun bih, shighah, dan ‘aqidaini sudah sesuai dengan dengan teori syariah, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperjelas untuk mendapatkan praktik yang benar secara teori syariah. Yaitu tentang pemanfaatan barang gadai yang belum dijelaskan secara rinci tentang pemanfaatan dari pihak rahin maupun dari pihak murtahin.
Sistem Pengendalian Intern Terhadap Fungsi Penerimaan Kas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pematangsiantar M Fauzan
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.464 KB) | DOI: 10.30651/jms.v3i2.1658

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sistem pengendalian intern terhadap fungsi penerimaan kas pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pematangsiantar. Data penelitian ini menggunakan data berupa slip setoran dan laporan harian transaksi penerimaan kas serta dokumen yang berkaitan dengan fungsi  penerimaan kas di perusahaan. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik angket atau kuesioner yang berisikan pernyataan-pernyataan yang diajukan secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan jawaban serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui teknik wawancara kepada informan penelitian dan observasi, Bank Muamalat Indonesia cabang Pematangsiantar ini beralamatkan di di Komplek Megaland Blok A Jl. Sangnawaluh No. 6-7, Pematangsiantar Sumatera Utara. Dari hasil pengolahan data yang ada diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern terhadap fungsi penerimaan kas di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pematangsiantar sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang diperoleh yaitu 3,20 yang terdapat pada interval 2,51 – 3,25 dengan kategori “Baik”.
Penguatan Kapasitas Pelaku Bisnis Mikro Melalui Penataan Pengelolaan Keuangan Usaha: Pandangan Islam Renny Oktafia; Abdul Rahman Hidayat
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.701 KB) | DOI: 10.30651/jms.v3i2.2090

Abstract

Abstrak Kelompok usaha mikro merupakan kelompok yang dapat mendorong sektor riil, untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di negara kita. Untuk itu, perlu peran dari seluruh pihak dalam mendorong pertumbuhannya. Upaya mendorong pertumbuhan usaha mikro adalah dengan selalu memantau perkembangan usahanya, yaitu melalui proses pencatatan keuangan usaha yang tertata baik. Oleh karena itu, pendampingan pada kelompok usaha mikro ini, dilakukan dengan proses-proses untuk meningkatkan keahlian anggota kelompok, tentang pencatatan keuangan usaha yang sesuai dengan aturan pencatatan keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan dampingan adalah pendekatan ABCD (Asset Based Community Development), dengan metode Appreciative Inquiry. Dengan beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu : discovery, dream, design dan destiny, sehingga dari tahapan-tahapan yang dilalui ini, ditemukan hal-hal positif yang dimiliki oleh kelompok dampingan, yang kemudian disusun strategi dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan nilai dari hal-hal positif yang dimiliki tersebut. Hasil yang diperoleh dengan menerapkan pendekatan dan metode yang telah ditetapkan, yaitu kelompok dampingan telah mengalami peningkatan terkait keahliannya dalam melakukan pencatatan usahanya secara signifikan. Hal ini terbukti bahwa kelompok ini telah dapat membuat jurnal, neraca, dan laporan laba rugi secara sederhana. Kata Kunci : Kelompok Usaha Mikro, Pencatatan Keuangan Usaha, Pendekatan ABCD
Philosophy and Methodology In Islamic Law: Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam Abdul Mujib
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.985 KB) | DOI: 10.30651/jms.v3i2.2089

Abstract

Abstrak Permasalahan-permasalahan hukum islam yang muncul pada masa kini berbeda dengan persoalan hukum yang terjadi pada masa lampau. Perbedaaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaaannya bisa disebabkan oleh faktor tempat yang jauh dari tempat tumbuh dan berkembangnya hukum islam, seperti permasalahan hukum islam bagi masyarakat minoritas muslim yang tinggal di negara-negara barat; faktor masa (era) yang terpisah jauh dari masa (era) dibukukannya fiqh klasik yang banyak menjadi pegangan, ataupun faktor esensi dan format yang memang baru ada dan tidak ditemukan padanannya pada masa sebelumnya, seperti cloning, bayi tabung, e-commerce, dan lain sebagainya. Kata kunci: metodologi, hukum Islam
Politik Pangan: Konstruksi Kebijakan Dalam Rangka Konsolidasi Ketahanan Ekonomi Indonesia (Tinjauan Sosio-Historis Kultural Ekonomi Islam) Arin Setiyowati
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (934.341 KB) | DOI: 10.30651/jms.v3i2.2091

Abstract

ABSTRACT Ghazan Khan (1295-1353 M) and Sultan alauddin Khidji (1296-1316 M), both of them are Islamic leader who succes in Persia and india. They can drive their state Islamic system throught equality distribution of wealth policy. Both of them have a similar power to change their not good economic system to excelent. Agricultural policy by Ghazan Khan and The price control system by Sultan Alauddin Khan. Therefore, they drive the welfare society. Indonesia, is agrarian country and economics condition still haven’t stable yet, especially it shows from some crisis tragedies both food and economy in Indonesian history. Therefore, this literature study to be effort to give a problem solving for indonesian economics condition based historical perspective from the best leader from Mongol generation. Its according with Indonesians wisdom and be urgent agenda to reformula, because food distribution sector and political will of government is important factor in food political of a state. Keywords: Ghazan Khan, Sultan Alauddin Khidji, Food and market policy, Souvereignty of Indonesians Economic.

Page 4 of 42 | Total Record : 413