Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[DINAMIKA POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Asni Asni]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1656
<![CDATA[Perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagai amanat konstitusi harus terimplementasi dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap anak. Anak dengan segala keterbatasannya harus mendapatkan perlindungan khusus karena anak adalah generasi pelanjut yang akan menegakkan peradaban dan masa depan bangsa di masa datang. Tulisan ini menguraikan tentang perlindungan anak dalam politik hukum di Indonesia, menelusuri langkah-langkah yang telah ditempuh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari waktu ke waktu, baik dalam kebijakan hukum maupun dalam penerapannya oleh lembaga-lembaga terkait. Tulisan ini menemukan bahwa pasca amandemen konstitusi tampak perkembangan signifikan dalam instrumen hukum perlindungan anak di Indonesia namun dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala yang harus menjadi perhatian di masa-masa mendatang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEDIS DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Adi Ashadi L. Diab]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1688
<![CDATA[Artikel ini mengulas tentang perlindungan hukum dalam tindakan pidana positif dan Islam dalam melakukan tugasnya untuk memberikan pelayanan sebagai pelaku medis. Tulisan ini menggunakan teori sistem hukum dan teori konflik dalam menguai peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebagai aturan yang memberikan dan mempertegas keberadaan hukum Islam dalam mengatur fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat serta tetap dalam pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan setiap orang. Pelaku medis dalam melakukan tugasnya harus dilakukan sesuai prosedur yang ada (SOP) standar operasional prosedur. Dalam melakukan tindakan medis dipastikan pelaku medis harus betul-betul ahli dan memiliki ilmu serta memiliki surat tugas di bidang itu, dan mendapatkan izin dari pasien setelah menjelaskan semuanya yang berkaitan dengan keluhaannya tersebut, sehingga jika hal tersebut dilakukan oleh tenaga medis kemudian terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya cacat atau bahkan meninggal dunia maka secara hukum Islam yang mayoritas pendapat mengatakan tidak dibebankan tanggungjawab dan begitupun dengan hukum pidana. Oleh karena itu, hukum sebagai timbangan dalam menilai perbuatan setiap manusia dalam sikap, perilaku, hak, kewajiban, betul-betul harus diterapkan dengan baik yang bersinergi.]]>
<![CDATA[NIQAB DALAM SOROTAN FIQH ]]>
<![CDATA[Danial Danial]]>;
<![CDATA[Abbas Abbas]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1689
<![CDATA[Penelitian ini fokus pada kontroversi tentang niqab/cadar yang banyak terjadi di Indonesia, tak terkecuali kampus IAIN Kendari, sejak Rektor IAIN Kendari mengeluarkan aturan Pasal 14 Ayat (10) tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari tentang menggunakan penutup wajah pada proses pembelajaran. Tulisan ini ingin menelaah lebih jauh hukum penggunaan cadar dari sorotan Fiqh. Penulis mendeskripsikan perbedaan pendapat para ulama tentang penggunaan cadar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa dalil yang sama dalam menetapkan hukum cadar, akan tetapi berbeda pada penafsiran dan istinbath hukumnya, Syekh Ali Jum’ah, Mahmud Hamdi Zaqzuq, Yusuf Qardhawi, Nashiruddin Albani diantara ulama yang membolehkan membuka cadar dengan dalil – dalilnya. Ulama yang mewajibkan menggunakan cadar ialah Syekh Ramadhan al – Buthy, Syekh Utsaimin dan Syekh Mustafa al – Maraghy.]]>
<![CDATA[VAKSIN MEASLES DAN RUBELLA (MR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AS SYARIAH ]]>
<![CDATA[Rusnam Muh Idi]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v12i2.963
<![CDATA[Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella. Vaksin MR (Measles Rubella) memberikan manfaat seperti dapat melindungi anak dari kecacatan dan kematian akibat komplikasi pneumonia, diare, kerusakan otak, ketulian, kebutaan dan penyakit jantung bawaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Vaksin Measles dan Rubella (MR) ditinjau dari Hukum Islam dengan pendekatan Maqashid As Syariah. Berdasarkan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa oleh karena belum ada fatwa khusus tentang rubella, maka kembali ke kaedah dasar, agar adil dalam menilai dan bukan hanya berdasar prasangka. Agama menganjurkan berprasangka baik/husnudzhon sebelum ada buktinya. Manusia tidak boleh menghukumi orang menggunakan katanya, karena itu dzhon/praduga. Maka kembalikan ke kaidah awal. Pertama, belum ada vaksin halal sejenis yang ada dan tersedia. Kedua, ada situasi kondisi yang darurat atau hajat yang jika tidak divaksin akan menyebabkan kematian atau cacat tetap. Ketiga, ada opini dari ahli / dokter yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang menyatakan itu dan tidak ada alternatif pengobatan yang lain. Ada maslahat yang jelas, nanti jelas laranganya baru berhenti. Adanya pencampuran enzim Babi dalam vaksin masih merupakan asumsi/Zhan dugaan sedangkan dampak buruk dari virusnya sudah nyata qath'i /pasti dan sesuatu yang pasti tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih meragukan.]]>
<![CDATA[URGENSI FIQH SAHABAT TERHADAP KONSTRUKSI METODOLOGI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Muhammad Sabir]]>;
<![CDATA[Agus Muchsin]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1419
<![CDATA[Ketika Rasululah Saw masih hidup, segala persoalan yang dihadapi oleh para sahabat dapat terselesaikan dengan mudah. Sebab rasulullah saw sebagai tempat mereka bertanya sebagai solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. namun setelah wafatnya rasulullah saw maka terjadilah perbedaan pendapat atau pemahaman dikalangan para sahabat. Yang secara otomatis dibutuhkan langkah ijtihad sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Perbedaaan pemahaman dari kalangan para sahabat disebabkan karena beberapa faktor selain bertambah luasnya kawasan kekuasaan islam, perbedaan tingkat kapasitas kecerdasan atau pemahaman mereka terhadap suatu nash, serta perbedaan sosio-kultural antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga lahirla dua aliran yaitu aliran dari hijaz dan aliran iraq. Yang keduanya memiliki karakter atau ciri yang berbeda. Karakateristik yang menonjol pada fikih hijaz ialah menekankan pada dzahirnya suatu nash dan tidak melakukan interpretasi kecuali dalam keadaan terpaksa. Sementara fikih iraq sebaliknya ialah lebih mengandalkan rasio atau akal dalam menyelesaiakan suatu persoalan.]]>
<![CDATA[PERAN KUA DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN POMALAA DAN WUNDULAKO ]]>
<![CDATA[Andi Novita Mudriani Djaoe]]>;
<![CDATA[Dhita Amalia Safitri]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1570
<![CDATA[Perkawinan adalah ikatan suci antara pria dan wanita. Dengan mengucapkan ijab Kabul maka keduanya akan memikulperan sebagai suami isteri, dan juga orang tua. Keberadaan keluarga yang harmonis dapat menunjang terbentuknya masyarakat yang baik pula. Untuk menciptakan tujuan tersebut, maka angka perceraian harus diturunkan agar dapat memastikan tujuan kekal dan abadi dari perkawinan dapat terwujud. Dalam penelitian ini yang menjadi maslah adalah 1) faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di Kota Kolaka?2) Bagaimana efektivitas peran KUA dalam menngurangi angka perceraian? 3)Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanan kursus calon pengantin ini?. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum, dimana melihat peran efektivitas KUA bukan hanya melalui perundang-undangan semata.Data diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan mereduksi, mendisplay kemudian memverifikasi. Dari penelitian ini apat diketahui bahwa peraturan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini sudah efektif dari segi peraturannya. Namun dari segi perilaku serta budaya hukum belum bisa dikatakan efektif. Selain itu faktor utama dari perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat ditemui lagi kerukunan dalam keluarga tersebut. Hingga solusi yang paling tepat adalah menjaga komunikasi antar keluarga.]]>
<![CDATA[URGENSI KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH YANG BEBAS DARI ANGGOTA PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Moh Bagus]]>;
<![CDATA[Helga Nurmila Sari]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1356
<![CDATA[Penelitian in bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi lembaga DPD pasca reformasi. kemudian dipaparkan terkait dengan awal mula keinginan untuk dibentuknya DPD sebagai lembaga pengganti utusan daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normative (normative legal research). Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yakni UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai peraturan perundang-undangan pertama pasca dibentuknya lembaga DPD dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai legitimasi dalam pemilu 2019. Selain menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), penulis juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yakni menelaah putusan MK No.10/PUU-VI/2008 yang mana telah menetapkan desain dari DPD, serta Putusan MK No.30/PUU/XVI/2018 yang menyatakan keikutsertaan anggota partai politik dalam keanggotaan DPD bertentangan dengan semangat konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pasca reformasi sangat banyak anggota DPD yang juga sebagai anggota partai politik. Sehingga mengaburkan konsep keterwakilan yang dimiliki oleh DPD. Banyaknya anggota DPD yang tergabung dalam keanggotaan partai politik menimbulkan perspektif bahwa DPD lebih bercorak partai politik daripada daerah sebagai latar belakang keterwakilannya. Adapun urgensi dari pemurnian keterwakilan anggota DPD yang bebas dari unsur partai politik adalah (1) Menutup entry point konflik kepentingan antara partai politik dan daerah; (2) Original intent pembentukan DPD sebagai perwakilan daerah; dan (3) Penerapan teori deliberative democracy melalui mekanisme perwakilan. Maka dari itu, anggota DPD harus bebas dari anggota partai politik menjadi hal yang sangat penting untuk mengembalikan marwah dan kewibawaan DPD sebagai teritorial representation.Kata kunci: DPD, Partai Politik, Original Intent, konfik kepentingan.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG DIBIAYAI OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN (PROBLEMATIK PELAKSANAAN DI LAPANGAN) ]]>
<![CDATA[Hartanto Hartanto]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1496
<![CDATA[Motorcycle is a means of transportation that is quite efficient and effective in supporting community activities. Motorcycle like other products that are sold not only by cash system (cash), but most of it is actually credit (buying and selling with credit / installments). This raises the problem of the occurrence of criminal acts of buying and selling motorbikes financed by financial institutions and its completion. Problems in the field show there are bad ideas from consumers and there are bad ties from employees of financial institutions due to the emergence of the use of "debt collectors", as well as problems of the cost of fiduciary guarantees. Whereas the solution can be taken through civil and criminal law.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Junaidi Junaidi]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1565
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) peran hukum dalam mengubah pola perilaku masyarakat dan (ii) bagaimana kesadaran hukum masyarakat tumbuh dan berkembang dari dalam diri masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara mendokumentasikan data-data sekunder dan teknik analisis datamenggunakan logika deduksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (i) hukum berperan dalam proses perubahan sosial termasuk didalamnya adalah perubahan terhadap perilaku sosial masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya; (ii) kesadaran hukum dalam diri masyarakat muncul dari keyakinan bahwa apa yang diketahui merupakan sesuatu yang benar, namun kesadaran hukum masyarakat juga dapat ditumbuhkan dengan melakukan berbagai upaya agar terbangun kesadaran hukum dari dalam diri masyarakat.]]>
<![CDATA[RAHASIA BANK DALAM KASUS PENIPUAN (SEBUAH DILEMATIS) ]]>
<![CDATA[Fatihani Baso]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1561
<![CDATA[Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menjelaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Rahasia bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang di bank. Namun, menjadi dilema ketika bank menghadapi nasabah penyimpan atau orang dari luar nasabah penyimpan yang datang ke bank meminta untuk membuka data nasabah penyimpan dengan dalih bahwa salah satu rekening bank yang tercatat di bank tersebut adalah milik rekening seorang penipu dalam suatu kasus penipuan. Penulis akan membahas mengenai dilema bank ketika harus berhadapan dengan kasus penipuan dan diminta membuka data nasabah penyimpan untuk diselidiki sedangkan di lain pihak bank berkewajiban menjaga rahasia bank kecuali yang telah ditetapkan. Jika bank menolak membuka data nasabah pemyimpan, apakah lantas bank dapat dikategorikan tidak ikut andil dalam hal menjaga ketertiban umum. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi korban penipuan tersebut. Indonesia menganut rahasia bank yang bersifat nisbi yang memberikan beberapa pengecualian bagi pihak tertentu untuk mengakses data nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun pengecualian tersebut dalam hal Kepentingan Perpajakan, Penyelesaian Piutang Bank, Kepentingan Peradilan Pidana, Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata, Kepentingan Tukar-Menukar Informasi Antar-Bank, Kepentingan Pihak lain yang ditunjuk Nasabah serta Kepentingan Penyelesaian Kewarisan. Dilema bank adalah ketika harus berhadapan dengan kasus penipuan dan oleh korban penipuan, bank diminta membuka data nasabah penyimpan untuk diselidiki sedangkan di lain pihak bank berkewajiban menjaga rahasia bank kecuali yang telah ditetapkan. Ketika bank menolak membuka data nasabah pemyimpan, kebanyakan masyarakat menganggap bank tidak ikut andil dalam hal menjaga ketertiban umum. Bank hanya dapat membuka rahasia bank jika menyangkut kepentingan orang banyak, dalam hal kepentingan individu bank tidak memiliki akses untuk melakukan hal tersebut walaupun ingin. Maka dari itu, BI mengeluarkan kebijakan Bye Laws. Bye Laws ini merupakan terobosan hukum untuk membantu nasabah dengan memblokir, mengembalikan dana dan penutupan rekening. Namun, bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mitigasi risiko hukum dengan melakukan investigasi dengan cara meneliti profil transaksi nasabah, mengunjungi alamat nasabah dan identitas nasabah.Selama dana hasil kejahatan masih tersisa di rekening penerima tindak pidana penipuan, nasabah yang menjadi korban bisa mengupayakan dananya kembali dengan mengikuti prosedur Bye-Laws sebelum melapor ke kepolisian.]]>
