cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Al-'Adl
ISSN : 19794916     EISSN : 26155540     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 252 Documents
Perempuan Dalam Struktur Sosial Dan Kultur Hukum Bugis Makassar Abdillah Mustari
Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.164 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v9i1.671

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam struktur sosial masyarakat Bugis Makassar, memberi gambaran kondisi perempuan dalam kultur hukum Bugis Makassar dan menelusuri nilai-nilai Lontarak pa’pasang terimplementasikan dalam masyarakat Bugis Makassar. Rumusan tentang hak-hak asasi manusia dapat ditemukan pada sejumlah piagam dan naskah. Keragaman rumusan itu mencerminkan bahwa hak-hak asasi manusia merupakan nilai yang dijunjung tinggi sekaligus mencerminkan bahwa pandangan masyarakat tertentu tentang hak-hak itu mengalami perkembangan. Tetapi, banyaknya perhatian yang dicurahkan terhadap masalah hak-hak asasi manusia ternyata tidak mengurangi kasus-kasus pelanggaran yang ada, bahkan cenderung kian meningkat, termasuk dalam hal ini pelanggaran karena motivasi perbedaan jenis kelamin, khususnya terhadap perempuan. perhatian akan hak-hak asazi manusia pun tidak lepas dari perhatian masyarakat Bugis Makassar yang diwariskan pada tiap generasi secaraturun temurun melalui Lontarak, Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran tentang atau keadaan yang sebenarnya tentang posisi perempuan dalam struktur sosial dan kultur hukum Bugis Makassar dalam naskah Lontarak. Status sosial perempuan Bugis tampaknya cukup tinggi. Hal itu dapat kita lihat baik dalam realitas sosial maupun dalam naskah kuno. Dalam naskah kuno perempuan Bugis disebut berani “mtEru” (materru') dan bijaksana “ mlep nwnw” (malampé' nawa nawa). Walau begitu, tugas utama dari seorang perempuan Bugis Makassar adalah menjadi seorang ibu yang salehah, baik dan tulus “mCji aido an tEto riedeceG tud ripcieG” (mancaji Indo ana tettong ridécéngngé, tudang ripacingngé), menjadi penuntun suami yang jujur, hemat dan bijaksana sekaligus mitra pendukung dan penopang dalam mengatasi segala kesulitan maupun perjuangan dalam mengatasi segala hal.
Telaah terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam Abdul Haris Abbas
Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.121 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v10i1.688

Abstract

This paper reviews pornography laws in the study of Islamic law, even though their enactment has gained a lot of resistance and through a long process. From the review of Law no. 44 Year 2008 About Pornography, it is actually a formal and material element (legal material), has been very good and comprehensive enough to be used in preventing the occurrence of pornography and pornoaction, but in its implementation is still considered less effective because there are still some weaknesses both technical, Or juridical. Therefore it is necessary to propose to be revised in accordance with the findings in this paper.In the Qur'an requires thecreation of the benefit of the world and the hereafter for all humanity. Therefore, all manner of attitudes and actions that can lead a person to the destruction of human life are forbidden. Pornography and porno-action with its various forms are prohibited, such as adultery, opening aurat, saying or behaving in an arrogant manner expressly prohibited by Allah. Moreover, very negative impact because it can cause cases of rape, harassment, adultery, abortion, moral and moral damage, especially in children, and destroy the joints of community life, of course this is contrary to the objectives of Islamic law.
IMPLEMENTASI HUKUM WARIS DAN PENGAJARANNYA PADA MASYARAKAT KEC. POLEANG TENGAH KAB. BOMBANA (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata) Muh. Idris
Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.217 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v8i1.346

Abstract

Penelitian ini berkenaan dengan implementasi hukum waris dan pengajarannyapada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana, yang berkaitandengan perbandingan hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum warisPerdata. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pemahaman hukummasyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana terhadapimplementasi hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata danbagaimana kecenderungan masyarakatnya terhadap implementasi hukum warisAdat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata. Serta bagaimana upayamemberi pemahaman (pengajaran) tentang hukum waris Adat, hukum waris Islamdan hukum waris Perdata pada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah KabupatenBombana. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Hasilpenelitian menunjukan bahwa tingkat pemahaman masyarakatnya masih sangatrendah, baik pemahaman terhadap hukum waris Adat, hukum waris Islam danhukum waris Perdata dan kecenderungan masyarakatnya adalah memilih hukumwaris Islam karena dianggap sebagai petunjuk dan perintah agama yang diyakinimemberi kemashlahatan dan keadilan ketimbang hukum Perdata. Sertamenggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam, dengan sistempembagian 2 : 1 (laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian). Adapunsistem pengajaran hukum waris pada masyarakat Kecamatan Poleang TengahKabupaten Bombana adalah sistem penyuluhan, baik melalui sosialisasi, majelista’lim, maupun khutbah jum’at yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh agamasetempat.untuk itu sangat diharapkan dalam masyarakat Kecamatan PoleangTengah Kabupaten Bombana sedapat mungkin memilih salah satu sistem hukumwaris dengan menghindari pola yang tidak konsisten.Kata Kunci : Implementasi, Perbandingan, Hukum Adat, Hukum Islam, HukumPerdata
PERAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT : DISTRIBUSI ZAKAT DARI MUZAKKI KE MUSTAHIK PADA (BADAN AMIL ZAKAT) BAZ Wahyudin Maguni
Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.616 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v6i1.195

Abstract

Zakat adalah perintah dinul Islam yang ke-4, untuk wajib dilaksanakan oleh setiap manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat dari tangan muzakki ke musthadid, maka perlu peran dari badan amil zakat sebagai lembaga penyalur zakat yang resmi dan amanah, sehingga peran fungsi dan dari lembaga tersebut dapat maksimal, dan selanjutnya akan berdampak positif terhadap umat Islam secara makro. Hal yang masih perlu digaris bawahi bahwa perenan fungsi manajemen dari badan amil zakat belum maksimal disamping dari kalangan muzakki terdapat kecenderunan yang terjun langsung ke tempat mustahik dalam mendistribusikan sendiri zakat mereka, sehingga pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal dan tidak merata serta tidak maksimal. Disamping itu seakan melupakan fungsi manajemenn dari badan amil zakat sebagai lembaga lembaga resmi dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat . Kata Kunci : Fungsi Manajemen, dan distribusi zakat
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Muhammad Idris
Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.343 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v1i2.839

Abstract

The Republic of Indonesia is not an Islamic State. By complying with the Jakarta Charter in the Presidential Decree of July 5, 1959, it is by no means an Islamic state in Indonesia. With the recognition of the Jakarta Charter, it can be interpreted that Islamic Law applies to the followers of Islam as well as the politics of the Dutch East Indies before 1929. The new order government imposed Islamic law for its adherents with Law No. 1 of 1974 on marriage. RUU-PA, is the implementation of Article 24 of the 1945 Constitution and Article 10 of Law No. 14 of 1970 on the basic provisions of judicial power.
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA Mashur Malaka
Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.736 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v7i2.218

Abstract

AbstrakPasar Monopoli merupakan suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu produsen yangmenguasai pasar. Dengan kata lain satu penjual menguasai segala jenis penawaran.Seseorang yang menguasai pasar monopoli disebut monopolois. Persaingan usaha dapatmenguntungkan konsumen dalam mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik.Perusahaan tidak dapat mengalahkan pesaing hanya karena harga tapi layanan berkualitasjuga merupakan fokus utama dalam mempertahankan pelanggan. Kondisi ideal dalampasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barangyang akan di perjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi sepertiyang di miliki oleh pihak lain maka salah satu pihak akan merasa di rugikan dan terjadikecurangan atau penipuan. Disaat konsumen mengalami kesulitan dalam menilai mutuproduk-produk yang ditawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya ,maka harga akan menjadi suatu acuan atau ukuran.Kata kunci: praktek, monopoli, persaingan usaha, pasar, bisnis.
PEMIKIRAN IJTIHAD KONTEMPORER YUSUF QARDHAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Asni Asni
Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.211 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v6i1.186

Abstract

AbstrakKajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya posisi ijtihad dalam rangkamenjawab permasalahan hukum masa kini yang terus berkembang seiringperkembangan zaman. Hal ini mendorong beberapa pakar hukum Islam berupayamelakukan pengkajian mengenai ijtihad kontemporer, baik mengenai urgensi maupunmetodologinya, antara lain gagasan yang dimunculkan oleh Yusuf Qardhawiy.Konsep ijtihad kontemporer yang digagas Yusuf Qardhawi adalah ijtihad tarjihiintiqa’i (ijtihad selektif) dan ijtihad insya’i (kreatif) serta integrasi antara keduanya.Sedangkan wujud atau bentuknya dapat dalam bentuk perundang-undangan, fatwamaupun hasil penelitian. Model-model ijtihad tersebut dapat dijumpai dalampembaharuan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam (KHI).Kata Kunci: ijtihad kontemporer, tarjihi intiqa’i, ijtihad insya’i dan hukum Islam Indonesia
Pensyariatan Puasa (Suatu Kajian Historis) Abduh Muhammad
Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6795.194 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v2i2.869

Abstract

Fasting is one of the oldest worship ever known to mankind. in a broad sense, fasting means restraint or abandonment of actions including eating, drinking, talking or moving to a place like that of Siti Maryam. But in a technical sense, fasting means refraining from eating, drinking, and sexual intercourse between husband and wife from the dawn of Sadiq to the sun, and accompanied by intent.According to experts, this fasting has been done since the prophet Adam. Then followed by the people of the next Prophets, even with the ordinances, the number of days and motivations vary.
Al-Asy'Ariyah (Sejarah Timbul, Abu Hasan al-Asy’ari dan Pokok-Pokok Ajarannya) Beti Mulu
Al-'Adl Vol 1, No 1 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.142 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v1i1.816

Abstract

In the history of Islamic thought development, it is generally known that there are two contradictory features of kalam's thought. The thought of the Mu'tazilite kalam has rational or logical thinking, whereas al-Ash'ariyyah has a traditional-style thought, kalam thought that does not give freedom of will and do to man, a small force for reason, the power of God's will that applies eternally -the absolute, and tied to the literal meaning in providing interpretation of the verses of the Qur'an. The thought of this kalam will give birth to traditional understandings of Islamic teachings and will foster sublime attitude fatalistic life in man. This understanding is found in the Ash'arite and Maturidiyyh Bukhara schools. Abu al-Hasan al-Ash'ari as the founder and founder of al-Ash'ari school, was originally a loyal follower of the Mutazilite doctrine, because of several things that contradicted his conscience, his thoughts and the social conditions of society (he felt the need to abandon that doctrine ) and even led to a new theology as a reaction against the teaching of the Mu'tazilites. In understanding the text, the Mu'tazilites used reason and then provided an interpretation of the text or the revelation according to reason. The Ash'ariah, on the contrary, first to the text of revelation and then bring the rational arguments to the text of the revelation. The Mu'tazilites used a lot of ta'wil or interpretation in understanding the texts of revelation, while the Ash'ariahs held much to the meaning of lafzi or texted from the text of revelation. In other words, the Mu'tazilites read the implicit in the text, the Ash'ariites read the explicit. At the end of the 3rd century, H appeared two prominent figures, Abu al-Hasan al-Ash'ari in Bashrah and Abu Mansur al-Maturidi in Samarkand. They were united in their denial of the Mu'tazilites. Ash'ariah is a Traditional theological school composed by Abu Hasan al-Ash'ari (935) in reaction to the Mu'tazila theology. In the classification of Islamic theology, Asy'ariah and Maturidiah are both called Sunnah Wal-Jamaah experts. Maturidiah flow is widely embraced by the Muslims who mazhab Hanafi Asy'ariah school is generally embraced by Muslims who mazhab Sunni
Metode Penulisan Kisah Al-Quran Dalam Perspektif Histografi Muh Daming K.
Al-'Adl Vol 3, No 1 (2010): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3789.47 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v3i1.525

Abstract

Al-Quran menggunakan sarana kisah sebagai alat untuk menyampaikan nilai yang terdapat dalam lebih dari 1600 ayat.Kata Kunci : Al-Quran, Kisah

Page 1 of 26 | Total Record : 252