cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tukino
Contact Email
tukino@puterabatam.ac.id
Phone
+6282268577917
Journal Mail Official
andika@puterabatam.ac.id
Editorial Address
Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Location
,
INDONESIA
Cahaya Keadilan
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 23391693     EISSN : 25802461     DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v11i01
Core Subject : Humanities,
Humanities
Scope We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law International Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016" : 7 Documents clear
ANALISIS SYSTEM SANKSI (PUNISHMENT ) TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PT. MENCAST OFFSHORE AND MARINE -, Rony Prasetyo Ukas
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem sanksi terhadap upaya perlindungan hukumpekerja /buruh atas keselamaan dan kesehatan Kerja (K3) Objek riset adalah pekrja/buruh PT. Mencastofshore ad Marine yang bekerja di perusahaan tersebut baik karyawan permanen maupun karyawan subkontrak. Hasilnya, risert membuktikan dari uji korelasi didapatkan kekuatan hubungan antara sistim sanksi(Punishment) dan perlindungan buruh di tempat kerja memiliki hubungan yang rendah karena nilaisignifikasinya > 0,05. Dari analisis pengaruh didapatkan adanya pengaruh yang lemah antara kemampuanundang undang keselamatan kerja untuk melindungi pekerja/buruh di tempat kerja, ini dibuktikan nlaikoefisien data < 0,5.
KEDAULATAN ASURANSI BAGI MASYARAKAT PESISIR KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA PERALIHAN RESIKO PERAHU BUATAN MASYARAKAT TANJUNGPINANG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGAN PERASURANSIAN Kurniawan, Wishnu
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki tipologi wilayah perairan dan daratan. Hampir 96%wilayahnya adalah perairan. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayahpesisir. Mayoritas matapencaharian masyarakat pesisir adalah mengandalkan wilayah perairan. Salah satumatapencaharian tersebut adalah produksi kapal perahu (pompong) yang digunakan sebagai alat transportasidan sebagai alat untuk mencari ikan. Kapal Pompong merupakan kapal yang masih tradisional dalam bentukdan pembuatannya. Masyarakat produsen kapal tersebut dalam memproduksi perahu pompongmengandalkan kebiasaan dan ilmu pembuatan secara turun temurun. Hal ini membuat perahu pompong perludilindungi dengan asuransi sebagai pengalihan resiko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanpendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder khususnyasumber hukum primer melalui ketentuan peraturan perundangan, sumber hukum sekunder dalam bentukpendapat para ahli dan tinjauan lapangan guna menganalisa data empiris dari masyarakat terkait.Permohonan asuransi pada dasarnya membutuhkan kelengkapan dokumen sebagai kepastian legalitas dankepastian itikad baik dalam perjanjian dibidang asuransi. Kelengkapan dokumen tersebut merupakan syaratutama dalam memenuhi perjanjian dalam bidang asuransi. Kapal pompong buatan masyarakat pesisir diKepulauan Riau sejatinya dapat melakukan perjanjian terkait hal tersebut di atas, namun perlu mememnuhikelengkapan dokumen persyaratan. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta pemerintah dalam memberikankemudahan bagi pengurusan ijin atas perahu pompong milik masyarakat Kepulauan Riau, agar kearifan lokalyang dimiliki masyarakat dapat terjaga dan masyarakat pemilik memiliki kepastian perlindungan sertakepastian hukum kepemilikan Kapal Pompong
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT ADANYA KLAUSULA BAKU DI LINGKUNGAN PERBANKAN -, Rizki Tri Anugrah Bhakti Indrasanta
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi pada sebuah negara mutlak diperlukan. Dengan berbagai resikoyang ditanggungnya, bank selalu mengutamakan adanya perjanjian antara dirinya dengan nasabah, danseringkali isi dari perjanjian tersebut memuat klausula baku. Hal tersebut tentu menguntungkan bagi bank,sebaliknya posisi nasabah menjadi lemah, karena dihadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau menolakperjanjian dengan klausula baku tersebut (take it or leave it). Inilah yang kemudian sering merugikannasabah. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebenarnya telahmemberi pengaturan mengenai pencantuman klausula baku, namun kenyataan dilapangan menunjukkan haltersebut masih tetap digunakan oleh perbankan di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untukmendeskripsikan dan menganalisis (1)klausula baku dalam perjanjian perbankan jika dikaitkan denganUUPK, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan karena adanya klausula baku. Terdapatbeberapa permasalahan terkait adanya klausula baku pada perjanjian perbankan antara lain keberadaanklausula baku dalam perjanjian perbankan jika dikaitkan dengan Undang-Undang perlindungan Konsumenserta bentuk perlindungan hukumnya. Sumber utama penelitian ini adalah data yang sudah tersedia dalambentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis, yang kemudian akan dikaji menurutketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitudilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkutasas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen danperjanjian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisisditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifatumum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) Svinarky, Irene
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat diancam hukuman sesuai dengan pasal yang terdapat di dalam KUHP. Pengaturan pungli yang juga dapat dikenakan pasal korupsi ini barulah terlaksana dengan sehurusnya mengikuti aturan setelah dipublikasikannya masalah pungli pada tanggal 11oktober 2016 di televise, sebelumnya telah terlaksana juga tetapi kurang efektif. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar (pungli). Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pembahasan bahwa tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknum yang melakukan pungutan liar sudah sangat baik, tetapi putusan terakhir dimana tergolong perbuatan apa yang oknum lakukan yang dapat menentukan perbuatan seperti kesalahan administrasi atau pungli dan bisa saja korupsi adalah putusan hakim di pengadilan
PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MENUJU STRONG BICAMERALISM Riyanto, Agus
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. DPD dilahirkankarena mempunyai gambaran kedepannya untuk checks and balances antar lembaga-lembaga negara. Hal inibertujuan agar lembaga-lembaga negara lebih efektif dibandingkan pada masa Orde Baru. Di Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat biasanya disingkat dengan (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah yang sering disingkat dengan (DPD) merupakan representasi rakyat Indonesia yang memiliki fungsi legislatif, anggarandan pengawasan, agar terwujudnya negara Indonesia yang demokratis dan sejahtera. Dalamimplementasinya, meskipun merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui Pemilu, namunfungsi dan kewenangan DPD masih lemah dari pada DPR (vide Pasal 22D UUD 1945). Realitaskonstitusional seperti ini memerlukan pemikiran lebih lanjut terkait bagaimana dua lembaga ini dapatberfungsi lebih ideal dan saling melengkapi.
MENGINTEGRASIKAN NILAI MORAL DALAM PROSES LEGISLASI YANG DEMOKRATIS bangun, Dwi resti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum menetapkan kode moral yang lazim atau dilakukan dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial manusia atau suatu moralitas hukum yang spesifik. Hukum juga merupakan keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas/keadilan sosial, terhadap mana individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi pemerintah harus senantiasa mengorientasikan tingkah lakunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana jenis penelitian yang digunakannya adalah normatif.
ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA TERHADAP PEMANFAATAN PERAIRAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN RIAU Jamba, 1. Ukas 2.Padrisan
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara umum pengesahan Unclos 1982 membawa konsekuensi Negara untuk menata, memperbaiki untuklebih baikdan bermanfaat utamanya penempatan wilayah perairan/laut secara umum wilayah PerbatasanNegara Indonesia khususnya wilayah perairan/laut perbatasan Negara di wilayah Kepulauan Riau.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada antara lain ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor4/Prp/1960 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Serta Undang-UndangNomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Perairan di perbatasan wilayah perairan perbatasan Negara. Lautadalah wilayah yang lebih luas dibanding wilayah daratan, hanya saja kadang menjadi kekhawatirantersendiri bagi suatu Negara, apalagi dengan arus globalisasi yang intinya bangsa akan mencaripengembangan teknologi dan pemanfaatan wilayah tanpa menyadari yurisdiksionalnya seperti yangditentukan dalam pengesahan United Nations Convention of the law of sea dan peraturan wilayahbersangkutan/kedaulatan negara.Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempuyai dampakpenting dan memiliki peranan strategis bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pertahanankesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat di dalam maupun diluar wilayah yang memiliki keterkaitan yangkuat dengan kegiatan-kegiatan diwilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkungan nasional maupuninternasional yang pastinya mempunyai dampak positif dan negatif, dampak terhadap fungsi pertahanankeamanan nasional. Setiap wilayah perbatasan Negara Indonesia memiliki karakteristik dan ciri hasmasyarakat masing-masing dipengaruhi kultur budaya, etnis, kearifan local dan potensi alam yang adadikawasan tersebut. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, namun keadaan laut dan Negarakita sangat kurang terjaga, sehingga banyak ancaman sengketa mengenai batas wilayah perairan lautIndonesia dengan Negara-negara tetangga.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023 Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022 Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022 Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021 Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 Vol 4 No 1 (2016): april 2016 Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan More Issue