Articles
156 Documents
<![CDATA[ MODUS PENGANGKATAN ANAK YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Sekedang, Effendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit yang dapatmembuat anak menjadi korbannya. Terlebih lagi di era modernisasi negara-negarabaik yang maju maupun Negara yang sedang berkembang telah membawa perubahanjalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana mereka rela mengeluarkanbiaya yang sangat besar untuk dapat mengadopsi anak demi kebutuhan mereka.Dengan adanya hal ini yang menyebabkan terdapat pihak-pihak yang memanfaatkanuntuk menarik banyak keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pada sisi lain diIndonesia masih banyak warga miskin dengan segala permasalahannya, yangkemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui prosesperdagangan.]]>
<![CDATA[ EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN KAPOLRI TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN ]]>
<![CDATA[Riyanto, Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Beberapa waktu yang lalu, Kapolri menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Beberapa kalangan mengkritik bahwa SE Kapolri tersebut akan memberangus demokrasi dan kebebasan berpendapat di negeri ini. Bahkan ada yang mengusulkan agar Surat Edaran tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar dibatalkan. Sementara di pihak yang lain, SE Kapolri ini dianggap sebagai kebutuhan internal kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya. Tulisan ini bermaksud menganalisis SE Kapolri tersebut dalam perspektif ilmu perundang-undangan.]]>
<![CDATA[ PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN KESELAMATAN KERJA ]]>
<![CDATA[-, 1. Ukas 2. Erik Chandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jaminan sosial tenaga kerja atau kesejahteraan tenaga kerja diatur dalamPasal 99 sampai dengan Pasal 101 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan. Tujuan program jaminan sosial tenaga kerjadiselenggarakan di PT.Bandar Abadi Batam untuk menanggulangi berbagaiperistiwa yang menimbulkan ketidakpastian sosial ekonomi secara universaldan meningkatkan taraf hidup tenaga kerja. Dalam penulisan jurnal iniPenulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam pengumpulandata Penulis menyebarkan kueisioner/angket kepada masing-masingresponden yang termasuk sampel penelitian. Berdasarkan hasil penelitiandapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerjayang diselenggarakan pada PT. Bandar Abadi Batam merupakan bentuksantunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yanghilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaanyang dialami oleh tenaga kerja berupa keselamatan kerja, sakit, hamil,bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Hambatan yang timbul dalammenjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini sesuia denganPasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja. Dalam mengatasi hambatan mengenai kurang pelayananyang diberikan oleh PT. Jamsostek, maka khusus untuk jaminanpemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Bandar Abadi Batammenyediakan berbagai fasilitas yaitu poliklinik, bidan dan dokter perusahaanserta bekerja sama dengan beberapa rumah sakit setempat.]]>
<![CDATA[ POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hidayat, Muhammad Fajar]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai reaksi terhadap maraknya kegiatan konglomerasi, sejak tahun 1980âan di Indonesia, masyarakat selanjutnya menuntut dikeluarkannya Undang-Undang Anti Monopoli atau Antitrust Law. Selain itu tuntutan dibuatnya perangkat hukum Anti Monopoli karena terdapat penguasaan bisnis pada sentralisme kekuasaan yang disinyalir kuat mengandung praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui politik hukum persaingan usaha di Indonesia dan yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan implementasi dari politik hukum persaingan usaha di Indonesia. Politik hukum persaingan usaha di Indonesia pada prinsipnya tergantung political will dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislatif bersama dengan Pemerintah selaku eksekutif dalam membuat Undang-Undang. Sebab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia dikarenakan dalam substansi UU tersebut masih terdapat kelemahan dalam beberapa pasal yang membuat kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi tidak maksimal.]]>
<![CDATA[ ANALISIS SYSTEM SANKSI (PUNISHMENT ) TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PT. MENCAST OFFSHORE AND MARINE ]]>
<![CDATA[-, Rony Prasetyo Ukas]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem sanksi terhadap upaya perlindungan hukumpekerja /buruh atas keselamaan dan kesehatan Kerja (K3) Objek riset adalah pekrja/buruh PT. Mencastofshore ad Marine yang bekerja di perusahaan tersebut baik karyawan permanen maupun karyawan subkontrak. Hasilnya, risert membuktikan dari uji korelasi didapatkan kekuatan hubungan antara sistim sanksi(Punishment) dan perlindungan buruh di tempat kerja memiliki hubungan yang rendah karena nilaisignifikasinya > 0,05. Dari analisis pengaruh didapatkan adanya pengaruh yang lemah antara kemampuanundang undang keselamatan kerja untuk melindungi pekerja/buruh di tempat kerja, ini dibuktikan nlaikoefisien data < 0,5.]]>
<![CDATA[ KEDUDUKAN PIHAK YANG LEMAH PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN MERGER DENGAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPNYA ]]>
<![CDATA[Bhakti, Rizki Tri Anugrah]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akibat dari persaingan usaha menyebabkan setiap perusahaan dituntut untuk bisa menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari adanya persaingan tersebut. Perusahaan berlomba-lomba menggunakan strategi yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Untuk itulah merger atau penggabungan dianggap merupakan strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya keuntungan yang didapat perusahaan, juga mengandung unsur kerugian didalamnya. Unsur kerugian akibat tindakan Merger ini lebih dirasakan oleh pihak-pihak yang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan, misalnya saja pihak yang lemah karena struktural, pihak yang lemah karena financial, pihak yang lemah karena lokalisasi, dan juga karena adanya penerapan Appraisal Rights. Oleh karena itulah perlu adanya perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dengan melindungi pihak yang lemah tersebut.]]>
<![CDATA[ SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MENURUT PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR CPNS TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[S, Erick Junata]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Publics Servant Prospective acceptance Civil or succeeding one to be abbreviated CPNS constitutes one of momentum the most hankered by society. A lot of it gives a damn society that follows to sort CPNS that arranged by ministry Region Office Sentences And Riaus archipelago Human Right where phase early participant has to perform PAINT test, Physical checking, and Interview for applicant s 1 and d. 3. SMAS ladder participant little bit different, after sits for an examination PAINT, they are mandatory follow to essay kesampataan, and Physical Watch Test and skill and Interview. Base background upon, therefore writer lift research aim as follows: first, In as much as which transparency sorts Civil Public Servant Candidate at Environmentally ministries Territorial Office Sentence and Riaus archipelago Human Right. Both of, Any kind constraint which is faced deep Prospective accepting performing Civil Public Servant at Environmentally ministries Territorial Office Sentence and Riaus archipelago Human Right.Methode research used in here is empiric with used technic for taked document is interview.]]>
<![CDATA[ KEWENANGAN MEMBERI SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA (STUDI KASUS MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA (MENPORA) VERSUS PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)) ]]>
<![CDATA[S, Sujana Donandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menteri Pemuda dan Olahraga telah mengelurakan Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 yang kemudian menimbulkan polemik antara Menpora dan PSSI.PSSI kemudian juga menerima sanksi administratif dari FIFA karena dianggap telah mendapat intervensi dari pihak ketiga. PSSI kemudian menggugat SK Menpora tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menganggap Menpora tidak punya wewenang menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan PSSI sebagai organisai olahraga serta bagaimana kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSSI adalah organisasi olahraga yang tunduk kepada peraturan nasional Indonesia dan peraturan FIFA secara bersamaan. Hal ini berarti, kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberi sanksi administratif kepada PSSI apabila PSSI melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Menpora atau FIFA.]]>
<![CDATA[ ANALISIS YURIDIS PEMAHAMAN UTILITARISME ETIKA DAN PROFESI HUKUM ]]>
<![CDATA[-, Ukas]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengemban profesi hukum haruslah orang dapat dipercaya secara penuh, dan ia tidak akan menyalahgunakan situasi dan kondisi yang ada, pengembangan profesi haruslah dilakukan secara bermartabat, sebab tugas profesi merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat dan harkat manusia. Untuk menjalankan sebuah profesi dibutuhkan kemampuan untuk memimpin secara etis.Menyangkut aparatur hukum bahwa pembangunan aparatur hukum diharapakan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang menyangkut penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peran hukum sebagai sarana pengatur dan pengayoman masyarakat.Jadi Profesi hukum merupakan bagian yang integral dari kebahagian sebagai tujuan hidup.]]>
<![CDATA[ ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM TANAH REKLAMASI PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PESISIR KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[keadilan, Jurnal cahaya]]>;
<![CDATA[-, Rabu]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sesuai dengan pembahasan Tinjauan Teori Tentang Analisis YuridisTerhadap Status Hukum Tanah Reklamasi Pantai Dan Dampaknya TerhadapWilayah Pesisir Kota Batam, serta dari hasil obsevasi. Penulis berpendapatbahwa wilayah pesisir pantai di Lingkungan pesisir Kota Batam berdekatanpesisir pantai (Tanah Timbun) dan upaya-upaya yang dilakukan olehpengusaha-pengusaha yang usahanya berdomisili di Kota Batam.Sesuaidengan peraturan yang terkait dengan kawasan pantai dan (Tinjauan TeoriTentang Kawasan Pantai). penulis berpendapat bahwa Tanah Timbun yang digunakan warga sebagai tempat pemukiman dan menjalankan aktifitasnyamerupakan kawasan sempadan pantai. karena wilayah sempadanpantai adalah tanah yang berada antara garis surut terendah dan garis airpasang tertinggi sampai jarak minimal (tidak kurang dari) 100 meter ke arahdaratan. Selain itu, pemerintah daerah kota batam provinsi kepulauan riauagar menentukan batas sempadan pantai di sebagaimana yang termaktubpada Pasal 31 Ayat (1) UU No.27/2007 Tentang Pengelolaan WilayahPesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan;âPemerintah Daerahmenetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristiktopografi, biofisik, hidrooseonografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya,serta ketentuan lainâ Secara de jure pemerintah dalam hal ini BadanPertanahan Nasional Kota Batam dapat menjalankan amanah sebagaimanayang tertera di dalam Surat yang diterbitkan oleh Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 TentangPenerbitan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.]]>
