cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tukino
Contact Email
tukino@puterabatam.ac.id
Phone
+6282268577917
Journal Mail Official
andika@puterabatam.ac.id
Editorial Address
Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Location
,
INDONESIA
Cahaya Keadilan
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 23391693     EISSN : 25802461     DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v11i01
Core Subject : Humanities,
Humanities
Scope We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law International Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan" : 11 Documents clear
MODUS PENGANGKATAN ANAK YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Sekedang, Effendi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit yang dapatmembuat anak menjadi korbannya. Terlebih lagi di era modernisasi negara-negarabaik yang maju maupun Negara yang sedang berkembang telah membawa perubahanjalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana mereka rela mengeluarkanbiaya yang sangat besar untuk dapat mengadopsi anak demi kebutuhan mereka.Dengan adanya hal ini yang menyebabkan terdapat pihak-pihak yang memanfaatkanuntuk menarik banyak keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pada sisi lain diIndonesia masih banyak warga miskin dengan segala permasalahannya, yangkemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui prosesperdagangan.
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DARI PRAKTEK DUMPING AKIBAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the role of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in providing protection for industry in Indonesia from dumping practices due to international trade. Speaking of dumping, it means talking about the practice of selling products in export destination countries at prices below the normal price that have the aim of controlling foreign markets. The consequences of Indonesias participation in international trade organizations will certainly indirectly have the potential to experience impacts on dumping, this is due to the powerlessness of refusing exports from fellow member countries.
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SEBAGAI DAYA PEMBEDA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Desmayanti, Rakhmita
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki kemampuan untuk menarik para pemilik usahauntuk memperdagangkan barang dan jasa milik pelaku usaha asing yang ada di Indonesia.Agar barang dan jasa terlindungi para pelaku usaha akan melakukan upaya perlindunganyang maksimal. Salah satu usaha perlindungan yang dilakukan adalah denganmendaftarkan nama produk barang dan jasa, yang kita kenal dengan istilah merek, kekantor merek yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan IntelektualKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada proses pendaftaran merek inilah seringkali ditemukan kendala. Untuk mendaftarkan merek sesuai dengan UU Merek si pemohonharus memenuhi persyaratan pendaftarannya. Salah satu syarat sebuah merek dapat didaftarkan adalah merek yang akan didaftarkan tidak boleh ada persamaan bunyi,persamaan huruf, dan lainnya dengan merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan dikantor Merek dan hal ini dikenal dengan istilah daya pembeda. Merek yang akandidaftarkan memiliki daya pembeda dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Tujuanpenelitian adalah untuk menjelaskan istilah merek terkenal dan untuk menjelaskan sejauhmana penerapan kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada Undang-Undang Merekterlaksana. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif, dengan tipe normatif.Data yang dipergunakan bersumber pada bahan hukum primer yaitu Undang-undangNomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan MenteriKehakiman Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Merek juga bahan hukumsekunder berupa buku-buku dan tulisan ilmiah para pakar hukum di bidang hukum HKIdan bahan hukum tertier dengan menggunakan kamus.
TINJAUAN TERHADAP SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Arman, Zuhdi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di era reformasi didasarikomitmen untuk mempertegas sistem Presidensial. Sebaliknya, sistem multi partai yangdikombinasikan dengan sistem pemerintahan Presidensial saat ini mendorong partaiuntuk membentuk koalisi yang justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri.Praktik koalisi di Indonesia yang dibentuk sebelum pemilihan umum Presiden danWakil Presiden didominasi transaksi politik mengenai pembagian jabatan pemerintahantanpa disertai perumusan platform bersama. Kenyataannya, koalisi yang dibentuk tidakmenjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil dibadan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Oleh karena itu,penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan sistem multi partai dalam sistempemerintahan Presidensial di Indonesia pada era reformasi sekaligus merumuskanimplikasi terhadap hubungan eksekutif dan legislatif serta penerapan yang idealnya.Jenis penelitian ini dapat dapat di golongkan dalam jenis penelitian yuridis normatif,karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Sumber data yangdigunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kajiankepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem multi partai dalamsistem pemerintahan Presidensial justru memperlemah sistem Presidensial danmemiliki implikasi terhadap relasi eksekutif dan legislatif. Tiga hal yang menjadiimplikasinya yaitu; Pertama, banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangandengan kebijakan pemerintah. Kedua, tidak adanya pengaturan koalisi tetap. Ketiga,lemahnya posisi Presiden. Idealnya penerapan sistem multi partai, agar terciptanyastabilitas sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, maka ada 3 (tiga) hal yangperlu dibenahi dalam sistem Presidensial kita, yaitu: Pertama, penyederhanaan partaipolitik, kedua, pengaturan koalisi tetap, dan ketiga, penguatan desain institusikepresidenan. Penulis menyarankan diperlukan adanya koalisi partai politik yangsifatnya permanen yang ditetapkan melalui aturan-aturan, undang-undang yang lebihjelas sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efisien dan diupayakanadanya penguatan institusi kepresidenan agar posisi Presiden tidak lemah terhadapParlemen, dengan cara pemisahan institusi kepresidenan dari Dewan PerwakilanRakyat (DPR) dan partai politik melalui aturan-aturan Undang-Undang yang jelas.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM KEHIDUPAN KONSUMEN -, ukas
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian (kontrak) yang mengikuti perkembangan ekonomi dan sosialpada umumnya, perjanjian standar pada umumnya dipakai dalam perusahaan tertentu, baik untukkepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan individu dalam memenuhi kebuuhannya. Isiperjanjian baku menjadi standar yang dibuat dalam bentuk format baku. Ditelaah secara yuridisperjanjian baku (kontrak) sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang, perjanjian standarsesuai dengan kebutuhan dan para pihak dapat menerimanya, kegiatan seperti mempunyai kekuatanmengikat berdasarkan kebiasaan. Perjanjian standar adalah perjanjian yang ditulis, isinya sudahditentukan sebelumnya oleh pihak yang pada umumnya memiliki posisi yang lebih dominan, danperjanjian baku dalam perkembangan global mengikuti perkembangan perdagangan dan atau transaksibisnis, baik di negeri maupun luar negeri, jika perjanjian standar itu telah ditanda tangani para pihakmaka menjadilah undang-undang untuk para pihak. Tujuan Masalah adalah Pertama, untuk mengetahuibentuk dan keabsahan suatu perjanjian baku (standard contract) dalam lapangan hukum keperdataan;Kedua, untuk mengetahui kekuatan mengikat suatu perjanjian baku (standard contract). Metodependekatan yang digunakan adalah hukum normatif. Teknik pengumpulan datanya library researchyang merupakan metode utama.
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DARI PRAKTEK DUMPING AKIBAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the role of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in providing protection for industry in Indonesia from dumping practices due to international trade. Speaking of dumping, it means talking about the practice of selling products in export destination countries at prices below the normal price that have the aim of controlling foreign markets. The consequences of Indonesia's participation in international trade organizations will certainly indirectly have the potential to experience impacts on dumping, this is due to the powerlessness of refusing exports from fellow member countries.
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SEBAGAI DAYA PEMBEDA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Rakhmita Desmayanti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.12 KB) | DOI: 10.33884/jck.v6i1.874

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki kemampuan untuk menarik para pemilik usaha untuk memperdagangkan barang dan jasa milik pelaku usaha asing yang ada di Indonesia. Agar barang dan jasa terlindungi para pelaku usaha akan melakukan upaya perlindungan yang maksimal. Salah satu usaha perlindungan yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan nama produk barang dan jasa, yang kita kenal dengan istilah merek, ke kantor merek yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada proses pendaftaran merek inilah sering kali ditemukan kendala. Untuk mendaftarkan merek sesuai dengan UU Merek si pemohon harus memenuhi persyaratan pendaftarannya. Salah satu syarat sebuah merek dapat di daftarkan adalah merek yang akan didaftarkan tidak boleh ada persamaan bunyi, persamaan huruf, dan lainnya dengan merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan di kantor Merek dan hal ini dikenal dengan istilah daya pembeda. Merek yang akan didaftarkan memiliki daya pembeda dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan istilah merek terkenal dan untuk menjelaskan sejauh mana penerapan kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada Undang-Undang Merek terlaksana. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif, dengan tipe normatif. Data yang dipergunakan bersumber pada bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Merek juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan ilmiah para pakar hukum di bidang hukum HKI dan bahan hukum tertier dengan menggunakan kamus.
TINJAUAN TERHADAP SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Zuhdi Arman
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.794 KB) | DOI: 10.33884/jck.v6i1.875

Abstract

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di era reformasi didasari komitmen untuk mempertegas sistem Presidensial. Sebaliknya, sistem multi partai yang dikombinasikan dengan sistem pemerintahan Presidensial saat ini mendorong partai untuk membentuk koalisi yang justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri. Praktik koalisi di Indonesia yang dibentuk sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didominasi transaksi politik mengenai pembagian jabatan pemerintahan tanpa disertai perumusan platform bersama. Kenyataannya, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan sistem multi partai dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia pada era reformasi sekaligus merumuskan implikasi terhadap hubungan eksekutif dan legislatif serta penerapan yang idealnya. Jenis penelitian ini dapat dapat di golongkan dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Sumber data yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem multi partai dalam sistem pemerintahan Presidensial justru memperlemah sistem Presidensial dan memiliki implikasi terhadap relasi eksekutif dan legislatif. Tiga hal yang menjadi implikasinya yaitu; Pertama, banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kedua, tidak adanya pengaturan koalisi tetap. Ketiga, lemahnya posisi Presiden. Idealnya penerapan sistem multi partai, agar terciptanya stabilitas sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, maka ada 3 (tiga) hal yang perlu dibenahi dalam sistem Presidensial kita, yaitu: Pertama, penyederhanaan partai politik, kedua, pengaturan koalisi tetap, dan ketiga, penguatan desain institusi kepresidenan. Penulis menyarankan diperlukan adanya koalisi partai politik yang sifatnya permanen yang ditetapkan melalui aturan-aturan, undang-undang yang lebih jelas sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efisien dan diupayakan adanya penguatan institusi kepresidenan agar posisi Presiden tidak lemah terhadap Parlemen, dengan cara pemisahan institusi kepresidenan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik melalui aturan-aturan Undang-Undang yang jelas.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM KEHIDUPAN KONSUMEN Ukas - -
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.524 KB)

Abstract

Standard contract they exist for adhering to social conditions and economic large companies, the company spring, or the utility hold cooperation for their interests. Standard contract contents be standardized made in the form a format raw. Reviewed in a juridical manner, standard contract was not minimum undang-undang, according to community needs and their activities acceptable, raw deal strength binding based on habits. Standard contract is an agreement which are written, the contents of are predetermined in advance by the party that in general have a position that are more dominant, and standards the contract that was originally follow the development of trade and or business transaction, good at home or abroad. The contract needs this standard becomes very important, raw contract which in this case when the contracts signed with a signature means other parties agree . Problem formula that is utilized first, To know indentured default in it consumen life not at cross of with private law and or could accepted . Second, factor-factor to become obstacle in the indentured default and if happen merchant transactions among producer with its consumer. To know Approximate methods that is utilized is jurisdictional normatif. Its data collecting tech library research that constitute main method.
MODUS PENGANGKATAN ANAK YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Effendi Sekedang
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.526 KB)

Abstract

Permasalahan pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit yang dapat membuat anak menjadi korbannya. Terlebih lagi di era modrenisasi negara-negara baik yang maju maupun Negara yang sedang berkembang telah membawa perubahan jalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana mereka rela mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk dapat mengadopsi anak demi kebutuhan mereka. Dengan adanya hal ini yang menyebabkan terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan untuk menarik banyak keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pada sisi lain di Indonesia masih banyak warga miskin dengan segala permasalahannya, yang kemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses perdagangan

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023 Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022 Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022 Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021 Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 Vol 4 No 1 (2016): april 2016 Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan More Issue