Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 1 (2020): Mei"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang ]]>
<![CDATA[Indra Yuliawan Yuliawan]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v10i1.1614
<![CDATA[EFEKTIFITAS BANTUAN HUKUMBAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SEMARANG EFFECTIVENESS OF LEGAL ASSISTANCE FOR POOR COMMUNITIES IN SEMARANG DISTRICT Indra Yuliawan, Adhi Budi Susilo, Arista Candra IrawatiFakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi WaluyoJl. Diponegoro No.186 Ungaranyuliawan.indra@yahoo.com ABSTRAKLahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan akses warga negara terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan hak semua warga negara dihadapan hukum (equality before the law) khususnya bagi rakyat miskin di Kabupaten Ungaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang belum efektif, dikarenakan belum adanya peraturan daerah sebagai fasilitator optimalisasi pemberian bantuan hukum guna mewujudkan hak kontitusional (equality before the law) dan Akses keadilan (access to law and justice) Karena hanya Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dapat memberikan askes bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.Kata Kunci: Efektifitas, Bantuan Hukum ,Masyarakat Miskin ABSTRACTLaw Act No. 16 of 2011 concerning of the Legal Aid is about citizens' access to justice (access to justice) and equal rights of all citizens before the law (equality before the law) especially for poor people in Semarang District. This research is intended to determine the effectiveness of legal aid for the poor in Semarang District. Based on the research results of providing legal assistance to the poor in Semarang District has not been effective, because there are no local regulations as a facilitator of optimizing the provision of legal assistance in order to realize constitutional rights (equality before the law) and access to justice (access to law and justice) because only the District Court Semarang Regency, which can provide legal assistance in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services to Disability Communities in Courts.Keywords: Effectiveness, Legal Aid, Poor Communities]]>
<![CDATA[Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan di Indonesia ]]>
<![CDATA[M. Ro'i Adhi Pamungkas]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.802 KB)
|
DOI: 10.26623/humani.v10i1.1884
<![CDATA[The concept of discretion after the enactment of the Law on Government Administration, changed from the concept of free and independent discretion to bound and procedural discretion. This study aims to find out and analyze a paradigmatic study of the concept of government officials' discretion in Indonesia. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach and is presented in a descriptive analytical form. The concept of discretion in Indonesia in the paradigmatic study shows that there has been a shift from the meaning of discretion from the interpretivism paradigm which means that discretion is carried out freely and independently, into discretion in the postpositivism paradigm which emphasizes limited and bound discretion. The concept of discretion in Indonesia must be returned to the paradigm of interpretivism. that discretion is a free action from the government in order to realize its duty to realize the welfare of society without any complicated procedural elements full of conditions. The policy makers should return the discretion to the original understanding so that there is no government stagnation, which is contrary to the objectives of the welfare state.]]>
<![CDATA[Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro) ]]>
<![CDATA[Agus Salim Ferliadi]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (649.135 KB)
|
DOI: 10.26623/humani.v10i1.1718
<![CDATA[AbstractMicro, small and medium businesses are business sectors that are classified based on venture capital and also the acquisition of product sales per year. MSMEs become one of the sectors that sustain and provide the most reliable economic reserves even in a very unstable economic condition. In its development, of course business people need various kinds of efforts and innovation, and this can be achieved through the development of intellectual property rights. In the metro city umkm developed quite well it was seen from the distribution of the umkm metro city in 5 sub-districts. At the same time, the potential for IPR that can be developed also increases. However, this development has not been accompanied by an awareness of the importance of IPR in the field of business carried out by UMKM actors. The lack of awareness is due to the lack of understanding of business actors, and socialization from the government regarding IPR and its urgency. So it is very important for the government to provide more attention in this regard. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bidang usaha yang diklasifikasikan berdasarkan modal usaha dan juga perolehan penjualan produk per-tahunnya. UMKM menjadi salah satu sector penopang dan cadangan ekonomi yang paling bisa bertahan bahkan dalam kondisis perekonomian yang sangat tidak stabil. Dalam pengembangannya, tentu para pelaku usaha membutuhkan berbagai macam upaya dan inovasi, dan hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan hak atas kekayaan intelektual. Di kota metro umkm berkembang cukup baik hal itu terlihat dari sebaran umkm kota metro yang ada di 5 kecamatannya. Bersamaan dengan itu, potensi HKI yang dapat dikembangkan juga bertambah banyak. Akan tetapi perkembangan tersebut belum dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya HKI dalam bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku umkm. Kurangnya kesadaran tersebut karena minimnya pemahaman pelaku usaha, dan sosialisasi dari pemerintah akan HKI dan urgensinya. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan atensi lebih dalam hal ini.]]>
<![CDATA[Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan ]]>
<![CDATA[ufuk robert wibowo]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (538.912 KB)
|
DOI: 10.26623/humani.v10i1.1802
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu kepastian hukum harus diberikan kepada masyarakat, salah satunya melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris yang mana memiliki kepastian hukum yang sempurna. Tetapi dalam prakteknya ternyata akta otentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sehingga perlu ditinjau lebih lanjut lagi penyebab akta tersebut dapat terdegradasi dan sanksi apa yang diterima notaris apabila akta otentik teresbut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, supaya kepastian hukum yang diberikan akta kepada para pihak menjadi terjamin. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu inventarisasi dan studi pustaka. Dari hasil penelitian ini maka penyebab akta otentik dapat terdegradasi karena notaris tidak memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam UUJN dan sanksi bagi notaris yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, bunga dan biaya, tetapi tidak ada sanksi yang berdampak langsung kepada notaris.Kata Kunci: Notaris; Akta Otentik; Akta di Bawah Tangan; Terdegradasi]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERBASIS PARADIGMA GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nirwan Ardhi Jaya]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.821 KB)
|
DOI: 10.26623/humani.v10i1.2096
<![CDATA[Fiscal decentralization policy has deviated from the main objective and abused a lot. Fiscal decentralization policy should be implemented based on the Paradigm of Good Financial Management (good financial governance) in order to realize the country's goals to advance the people's welfare. The purpose of this study, namely; to find out and analyze the importance of fiscal decentralization policies based on the paradigm of Good Financial Governance in Indonesia. The research method used was a qualitative method, with a normative juridical approach and presented in an analytical descriptive form. The construction of fiscal decentralization policies based on the paradigm of Good Financial Governance in Indonesia, is carried out with at least the application of 3 (three) basic principles, namely; minimum service system, money follow function and performance based budget, to realize financial management that obeys the rule of law, transparency and participation. The integration of the paradigm of good financial governance in the implementation of fiscal decentralization policies must be supported by budgeting politics that policy makers, in order to accelerate the realization of the value of usefulness (usefulness). The government is expected to conduct philosophical, juridical and sociological studies of various regulations concerning the management of state and regional finances in preparation for applying the paradigm of good financial governance as a guide to the financial management process. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING DI TOKO ONLINE SHOPEE ]]>
<![CDATA[Mabarroh Azizah]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.605 KB)
|
DOI: 10.26623/humani.v10i1.1848
<![CDATA[The practice of buying and selling online, a seller is required to be not deliberate contradiction between words and deeds in his business. The seller must have a mandate by displaying an attitude of openness, honesty, optimal service, and doing good with everything, let alone relating to community service. That there are some problems that occur in buying and selling online (online). Among these are sellers who post pictures on Shoppe that don't match the original. This study aims to explain the application of Islamic business ethics in Shopee's online store. This type of research is juridical-normative or normative legal research. the nature of this research is descriptive-analysis research. Primary data is research material in the form of rules, norms about Islamic business ethics and documented online trading concepts. Data collection techniques in this study used literature, documentation and interviews. Data analysis technique is done by inductive thinking. The results showed that: the application of Islamic business ethics in the practice of buying and selling online (online) at Shopee's online store, has not implemented Islamic business ethics. Because there are still lies and also post pictures that are not in accordance with the original.]]>
<![CDATA[Proses Pendaftaran Hak Merek Bakpia Sembilan Klaten ]]>
<![CDATA[Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v10i1.1584
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Proses Pendaftaran Hak Merek Bakpia Sembilan Klaten. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses pendaftaran merek dalam perdagangan barang dan jasa khususnya di Indonesia. Pendaftaran Hak Merek sangatlah penting karena maraknya pelanggaran terhadap hak merek yang terjadi di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur tentang Hak Merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek menjadi sangatlah penting terutama dalam menjaga persaingan antar pengusaha dan merek dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui promosi melalui iklan yang menarik atas barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi lapangan dan pustaka yang kemudian data penelitian diolah menjadi data kualitatif. Permohonan proses pendaftaran merek diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan mencantumkan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal HKI. Merek dagang yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari Negara ketika merek mereka ditiru oleh orang lain. Pemilik merek diharapkan mendaftarkan merek dagangnya untuk memperoleh perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku ]]>
<![CDATA[Dauri Dauri]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.858 KB)
|
DOI: 10.26623/humani.v10i1.1852
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dampak atau akibat hukum dalam penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada pembukaan rekening tabungan yang dilakukan oleh Bank. Dalam hal ini yang merasakan akibat atas perjanian pembukaan rekeing Bank adalah konsumen atau nasabah. Bentuk atau model perjanjian pembukaan rekening tabungan pada Bank telah dibuat secara tercetak berupa formulir aplikasi pembukaan rekening yang berisi berbagai ketentuan tentang identitas calon nasabah dan syarat-syarat menjadi nasabah Bank. Permasalahan yang akan diabahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum dalam penerapan klausula eksonerasi terhadap perjanjian baku pembukaan rekening tabungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normati, yaitu dengan memperlajari bahan pustaka dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian penulis melihat adanya klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan ini, bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, namun jika dilihat dari persfektif Bank, adanya kalusula eksonerasi pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank ini dimaksudkan untuk keamanan Bank. Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di Bank secara yuridis dapat berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan UUPK dan POJK, oleh sebab itu agar bank terhindar dari risiko hukum, maka terhadap formulir pembukaan rekening tabungan yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang didalamnya mengandung klausula eksonerasi harus diberikan penjelasan kepada nasabah tentang klausula eksonerasi tersebut dan tidak sekedar menyodorkan perjanjian baku untuk dibaca dan ditandatangani.]]>
