Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 2 (2021): November"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[PELINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Tasya Nafiisah]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i2.4239
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis suatu pelindungan atas merek terdaftar yang baik dalam prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan wewenang bagi penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif hukum dengan spesifikasi bersifat deskripsi analitis yang mempelajari dan meneliti pelanggaran merek dihubungkan dengan UU Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pemilik hak atas merek yang sah berdasarkan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Pelindungan hukum ini dapat berupa pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Kemudian terhadap pihak pelanggar hak atas merek harus terbukti telah melakukan pelanggaran yang kemudian apabila telah terbukti maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa pembatalan merek karena pelanggar hak atas merek memiliki unsur itikad tidak baik terhadap merek yang telah terdaftar serta apabila terbukti mengakibatkan sejumlah kerugian terhadap merek terdaftar maka pelanggar hak atas merek harus melakukan ganti rugi. Kata kunci: Merek, pelindungan merek, pelanggaran merek]]>
<![CDATA[KEBERADAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI KONSEPHAK MENGUASAI OLEH NEGARA ]]>
<![CDATA[Tesya Veronika]]>;
<![CDATA[Atik Winanti]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i2.4397
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang masalah mengenai masyarakat hukum adat terutama hak mengusai terhadap tanah adat atau yang dikenal dengan sebutan Hak Ulayat. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila negara dan masyarakat tidak selaras dalam memenuhi kewenangan dan kewajibannya dalam hak menguasai tanah yang berdampak pada pemanfaatan sumber dayanya. Penelitian ini difokuskan menganalisis Putusan MK bagi masyarakat hukum adat terhadap perubahan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif dan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selain itu juga digunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Hasil dari penelitian ini adalah menampilkan hasil kepastian hukum bagi hak masyarakat hukum adat dalam menguasai wilayah ulayatnya dalam pengelolaan dan pemanfaatanya yang dikuasai oleh Negara dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang-Undang Kehutanan sehingga negara tidak ditempatkan sebagai pemilik tanah, melainkan hanya sebagai penguasa yang berwenang mengatur dan mengurus tanah dapat menjalankan kewenangannya terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia.]]>
<![CDATA[KEPATUHAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT TINDAKAN MALADMINISTRASI TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Muhammad Fachry Dharmawan]]>;
<![CDATA[Robinsar Marbun]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i2.3035
<![CDATA[ABSTRACTPublic services are the key to running a perfect government in the framework of the obligation to serve its citizens. In practice, we often encounter complicated problems from the start to the end. So that this bureaucratic process becomes long, inefficient, and expensive. A fast and precise process is needed so that the public service process will be better in the future. One of the causes of not optimal public services in Indonesia is due to inadequate supervision of internal government. Finally, supervisory agencies have become important in their existence in Indonesia, both for direct investigation and following up on reports from the public. After conducting an investigation, the Ombudsman of the Republic of Indonesia will issue a recommendation if it is proven that the public service institution has committed maladministration. However, many question whether these recommendations are being followed. Then whether the recommendation is sufficient as a sanction for maladministration is still in question. This certainty is important to ensure that the government's performance remains prime and fully pro-people.Keywords: Public Services; Bureaucracy; Public Service Supervisory Agency; Maladministration. ABSTRAKPelayanan publik menjadi kunci dari jalannya roda pemerintahan yang sempurna dalam rangka kewajiban melayani warga negaranya. Dalam prakteknya, seringkali ditemui masalah yang berbelit pada proses awal hingga akhir. Sehingga proses birokrasi ini menjadi lama, tidak efisien, dan mahal. Diperlukan suatu proses yang cepat dan tepat agar proses pelayanan publik semakin baik kedepannya. Salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik di Indonesia disebabkan oleh pengawasan yang kurang pada internal pemerintahan. Akhirnya, lembaga pengawas menjadi penting keberadaannya di Indonesia, baik untuk investigasi langsung ataupun menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia dalam setelah melakukan investigasi akan mengeluarkan rekomendasi jika terbukti Lembaga pelayanan publik melakukan tindakan maladministrasi. Namun, banyak pertanyaan apakah rekomendasi tersebut dipatuhi. Lalu apakah rekomendasi tersebut sudah cukup sebagai sanksi atas tindakan maladministrasi tersebut juga masih dalam pertanyaan. Kepastian tersebut menjadi penting untuk menjamin kinerja pemerintahan tetap prima dan berpihak pada rakyat sepenuhnya.Kata kunci: Pelayanan Publik; Birokrasi; Lembaga Pengawas Pelayanan Publik; Maladministrasi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEPENTINGAN YANG WAJAR (FAIR USE) MENGENAI MATERI HAK CIPTA DI INTERNET ]]>
<![CDATA[sulasno sulasno]]>;
<![CDATA[Inge Dwisvimiar]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i2.4355
<![CDATA[The same and not justified laws such as acts of plagiarism or images without permission. Fair use doctrine or fair use (fair deadling, fair use). The most common sense of fair use is any use of copyrighted material or materials for a limited and transformative purpose. Reasonable interest is one of the protections that copyright law allows to use copyright in a reasonable and limited use in copyright work so as to minimize copyright infringement. But on the internet, there are many things that can happen. For example, copying existing in copyrighted Internet content may be considered a copyright infringement, opening music data and then uploading it without the permission of the Copyright Holder may also be categorized Copyright Infringement, reading articles to electronic books are also vulnerable to copyright infringement and others. The most common sense of fair use is any use of copyrighted material or materials for a limited and transformative purpose. The term fair use is a doctrine in copyright law in the United States that allows the limited use of copyrighted works, without the permission of the rights holder. Another term is fair use. The use is limited to the importance of commenting, criticism, news reporting, research, and teaching]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR SENEN JAYA ]]>
<![CDATA[Firda Khoirun Nisya]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i2.3023
<![CDATA[Bisnis Pakaian bekas impor sejatinya bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas impor dikatakan bahwa Pakaian bekas impor memiliki potensi berbahaya untuk kesehatan manusia sehingga tidaklah terjamin jika dimanfaatkan dan dipakai oleh masyarakat. Dalam praktik usaha ini, masih banyak mereka yang tidak menyampaikan secara jujur mengenai kondisi barang yang diperjual belikan. Bahkan ada Sebagian pelaku usaha yang melakukan tipu daya dan memanfaatkan kelemahan konsumen. Peneliti tertarik untuk membahas bentuk proteksi konsumen terhadap praktik jual dan beli Pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pengawasan yang dilakukan pengelola pasar senen terhadap praktik jual beli Pakaian bekas impor import di Pasar Senen Jaya. Metode yang dipergunakan adalah penelitianyuridis empiris, peneliti menjalankanobservasi secara langsung di Pasar Senen Jakarta. Serta mempergunakan data primer dan sekunder, untuk membantu penelitian ini. Hasil yang didapatkan praktik penjualan Pakaian bekas impor di pasar senen jaya terdapat ada sejumlah pelaku usaha yang cukup banyak yang melanggar aturan yang telah ada pengaturannya.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Agnia Rahmah]]>;
<![CDATA[Djanuardi Djanuardi]]>;
<![CDATA[Hazar Kusmayanti]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i2.4398
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan sebuah sumber hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran perkawinan terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Untuk memperoleh mengenai keselerasan dan kesesuaian hukum menurut UU Perkawinan dan hukum adat terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pelaksanaan perkawinan masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor adalah telah sesuai dengan syarat sah perkawinan menurut UU Perkawinan. Untuk adanya suatu hal yang dilakukan secara adat tetap tidak dapat dikesampingkan atau tetap harus dilakukan dan dilaksanakan karena keyakinan masyarakat terhadap para leluhurnya masih cukup besar, namun hal-hal tersebut tidak berlawanan dengan UU Perkawinan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Fitri Arum]]>;
<![CDATA[Surur Roiqoh]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i2.3817
<![CDATA[Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu proses demokratisasi tingkat desa yang dilaksanakan guna mendukung jalannya roda Pemerintahan Desa. Sama halnya dengan pemilihan lain pasti mengalami perselisihan yang timbul dari berbagai jenis pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa. Sisi yang lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan. Oleh karena itu, pemilu bisa dijadikan cerminan prinsip kedaulan rakyat, maka saat itu juga rakyat diberikan kebebesan untuk memilih serta menentukan para pemimpin beberapa tahun kedepan. Persoalan yang timbul bagaimanakah penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa pasca Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memenuhi keadilan warga masyarakat]]>
<![CDATA[Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Singapura ]]>
<![CDATA[Ahsana Nadiyya]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i2.4370
<![CDATA[ Bekerja merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, sehingga setiap manusia diberikan hak untuk bekerja serta bebas memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi penerapan klausul non-kompetisi dalam sebuah perjanjian kerja dapat membatasi seorang pekerja atas kebebasan memilih pekerjaan setelah pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan terkait klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja di Indonesia, Malaysia, dan Singapura guna menganalisis kelebihan dan kelemahan dalam pengaturan klausul non-kompetisi di Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi alternatif bagi perlindungan tenaga kerja terkait pencantuman klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaturan terkait larangan penggunaan klausul non-kompetisi di Malaysia dan Singapura diberikan pengecualian terbatas. Indonesia sendiri belum secara tegas mendefinisikan dan mengatur penggunaan klausul non-kompetisi ke dalam hukum positif. Terhadap perjanjian kerja yang berisi klausul non-kompetisi dan memberatkan pihak pekerja dapat melakukan upaya-upaya hukum demi tercapainya kepastian hukum bagi pekerja seperti permohonan penetapan pembatalan perjanjian serta pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN PESANGON AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) ]]>
<![CDATA[Andiny Rahimah Kaffah]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i2.3025
<![CDATA[Bicara mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai pesangon. Faktanya, pesangon merupakan hal yang sangat krusial dan tak jarang menimbulkan konflik saat terjadi adanya PHK. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan PHK tanpa pemberian pesangon dimasa pandemi Covid-19. Kedua, mengapa perusahaan melakukan PHK pada keadaan pandemi Covid-19. Penelitian ini ialah yuridis normatif dan memakai pendekatan statute approach (peraturan perundang-undangan) serta case approach (pendekatan kasus). Penelitian ini menampilkan hasil kalau akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan PHK tanpa memberikan pesangon kepada pekerjanya dimasa pandemi Covid-19 yaitu timbul adanya perselisihan PHK, sehingga perusahaan dapat dituntut oleh para pekerja ke pengadilan hubungan industrial guna memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pengusaha terkait kompensasi dalam pemberian pesangon. Namun, sebelum perselisihan PHK dibawa ke pengadilan hubungan industrial, para pihak dapat melalui beberapa tahapan dengan merujuk pada Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) melalui tahapan mekanisme penyelesaian. Selanjutnya terkait mengapa perusahaan melakukan PHK pada saat pandemi Covid-19 yaitu karena terdesak oleh keadaan sehingga memerlukan cara untuk mengurangi kerugian dari keadaan tersebut, salah satunya yaitu dengan melakukan PHK yang pada umumnya dilakukan karena alasan keadaan memaksa (force majeure) atau untuk efisiensi.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Luar Pengadilan ]]>
<![CDATA[Thasya Novianna]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i2.3557
<![CDATA[Perkembangan teknologi membuat penyelenggaraan transaksi perdagangan semakin gampang menggunakan internet, setiap orang dapat bertransaksi secara bebas. Namun demikian, pemanfaatan teknologi dalam transaksi e-commerce tetap memiliki resiko sengketa. Kenyataan terjadi beberapa kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak penjual dalam sebuah transaksi jual-beli melalui e-commerce seperti, barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dan pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran, pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang yang dijual, karena adanya wanprestasi dan penjual menanggung biaya pengiriman barang tersebut. Permasalahan penelitian ini meliputi, Bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Penyelesaian Di Luar Pengadilan, dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, maka frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi, hal ini berarti akan banyak sengketa yang harus diselesaikan.Kata Kunci: E-commerce; Perlindungan Hukum; Penyelesaian Sengketa. ]]>
