Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Hazar Kusmayanti
Universitas Padjadjaran
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI HAK MEWARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT UNTUK MENCAPAI KEADILAN KELUARGA Djanuardi Djanuardi; Hazar Kusmayanti; Linda Rachamainy
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 3, No 2 (2021): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v3i2.8840

Abstract

ABSTRAK             Pengangkatan anak ini memiliki tujuan yang pada awalnya adalah untuk meneruskan keturunan ketika di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak ini berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal itu dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan dan kebahagiaan keluarganya. Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan memberikan penyuluhan hukum mengenai hak mewaris hak anak angkat menurut hukum Islam dan Hukum Adat oleh Tim Pengabdian Kepada Mayarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk memahami mengenai hak mewaris hak anak angkat menurut hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Sumedang dan melalui sosialisasi ini masyarakat kesadaran menjadi meningkat Kata kunci: Pengangkatan Anak, Hukum, Jatinangor
SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM RANGKA KESADARAN HUKUM Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti; Ali Abdurachman
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 3, No 2 (2021): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v3i2.8803

Abstract

ABSTRAK             Lembaga bantuan hukum lahir karena adanya suatu harapan baru dalam membantu masyarakat berhadapan dengan hukum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial serta minimnya pengetahuan hukum mereka, selain itu terdorong karena keinginan dalam mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh warga Negara, keberadaannya pun sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengigat prinsip persamaan di depan hukum. Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan membicarakan seputar kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin merupakan upaya untuk memaksimalkan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagai pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.  Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan. Berdasarkan hasil penyuluhan didapat hasil terjadinya peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kemampuan para masyarakat di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Sumedang mengenai prosedur bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin. Kata Kunci : Lembaga Hukum, Masyarakat Miskin, Jatinangor.
PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM ISLAM DI KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG Djanuardi Djanuardi; Hazar Kusmayanti; Linda Rachmainy
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 3 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i3.34455

Abstract

Penyelesaian sengketa Hukum Islam dilakukan dengan dua cara yaitu melalui mediasi di luar pengadilan dan melalui pengadilan negara. Namun banyak masyarakat tidak mengetahui akan tata cara dan prosedur bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka, tujuan PKM ini untuk menyosialisasikan lembaga penyelesaian sengketa hukum Islam berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyuluhan hukum dilaksanakan di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat dengan metode diskusi dua arah. Para peserta penyuluhan terdiri dari perwakilan desa, kecamatan, dan tokoh masyarakat. Setelah penyuluhan hukum dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:Pertama, pada tahap pengetahuan hukum, masyarakat di Kecamatan Darmaraja mengetahui sejumlah bagaimana proses dan tahapan beracara untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum Islam. Kedua, masyarakat dapat mengerti apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan setelah tim penyuluh memberikan paparan mengenai materi tata beracara penyelesaian sengketa di bidang hukum Islam. Sejauh ini tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat Darmaraja menjadi meningkat. Ketiga, masih ditemukan masyarakat Darmaraja yangmerasa takut akan sanksi dan takut ketika mendengar kata “pengadilan”.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur Hazar Kusmayanti; Agus Mulya Karsona
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i1.2162

Abstract

Protection of female workers in Cianjur District is indeed necessary, especially when working abroad. One of the problems is when there are many migrant workers who give birth to children out of wedlock and return to Indonesia without their husband. The purpose of this study was to determine the legal protection illegitimate child born by Women Workers in Cianjur Regency and to know the role of the government to cope with unmarried children born by Women Workers in Cianjur District. The study was analytical descriptive with the method of this research approach through normative juridical. The results of the study found that legal protection for illegitimate child born by Indonesian Female Workers in Cianjur has a regulation protecting it, namely Article 28 of the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010. The role of the government in protecting extramarital children born by Indonesian Workers in Cianjur, West Java is not optimal. The role of the village government is very helpful for women migrant workers, namely finding companies that will send their citizens. Whereas illegitimate child born by migrant workers can be protected one of them by smoothing all administrative processes for these children such as issuing a free birth certificate.
PRAKTIK BERACARA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT SUMATERA BARAT BERDASARKAN ASAS BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN Hazar Kusmayanti; Dede Kania; Galuh Puspaningrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2022.v6.i2.p185-202

Abstract

Dengan adanya kebijakan penghapusan peradilan adat maka secara yuridis yang diakui dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu peradilan negara. Namun di Sumatera Barat eksistensi lembaga penyelesaian sengketa adat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji mengenai praktik penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis, mengkaji kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa tahapan beracara penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan asas bajanjang naiak batanggo turun yaitu melalui tahap Bakaum (musyawarah antara kaum), Bakampuang (penyelesaian di setiap kampung), kemudian tahap Pasukuan (penyelesaian dibantu oleh suku lain) dan Babalai Bamusajik. Apabila tidak selesai maka diajukan kepada Lembaga Kerapatan Nagari.
PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Agnia Rahmah; Djanuardi Djanuardi; Hazar Kusmayanti
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.4398

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan sebuah sumber hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran perkawinan terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Untuk memperoleh mengenai keselerasan dan kesesuaian hukum menurut UU Perkawinan dan hukum adat terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pelaksanaan perkawinan masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor adalah telah sesuai dengan syarat sah perkawinan menurut UU Perkawinan. Untuk adanya suatu hal yang dilakukan secara adat tetap tidak dapat dikesampingkan atau tetap harus dilakukan dan dilaksanakan karena keyakinan masyarakat terhadap para leluhurnya masih cukup besar, namun hal-hal tersebut tidak berlawanan dengan UU Perkawinan.
THE PROTECTION OF RELIGIOUS FREEDOM OF SUNDA WIWITAN BELIEVERS Hazar Kusmayanti; Dede Kania; Dede Mulyanto
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8, No 3 (2019)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.3.2019.391-406

Abstract

Sunda Wiwitan as a religion had existed prior to the other, more well known religions in Indonesia, but is currently isn’t recognized as an official religion by Act No.1/PNPS/1965. The state, as opposed to guaranteeing the freedom of belief and its practice, instead imposes restrictions on religion in this particular case, leaving the believers of Sunda Wiwitan feeling abandoned and as outcasts. As a result, many violations and discriminations are experienced by adherents of Sunda Wiwitan. One example of such discrimination is the “whiting-out” of the “religion” column in ID Cards. The result of this discrimination is difficulty in accessing civil documents, in addition to verbal violence from certain parts of the society who assume the Sunda Wiwitan belief as heretic.
Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang Menjadi Istri Kedua Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Terkait Nurul Maulidina Jamilah; Hazar Kusmayanti; Betty Rubiati
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1542

Abstract

Female civil servants are absolutely prohibited from becoming second/third/fourth wives as regulated in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, with the threat of sanctions for those who violate. Problems occur if the judge grants the request for polygamy with the prospective second wife's position as a civil servant with one of the judge's considerations which is not in accordance with the Legislative Regulations, namely ordering the prospective second wife to attach a Certificate of Giving Permission from Her Superior, as in the Decision of the Demak Religious Court Number 539/Pdt. G/2019/PA.Dmk. This research aims to determine the validity of the Certificate of Giving Permission from the Superior submitted by the prospective second wife in the decision in terms of the relevant Legislation. The approach method used in this research is normative juridical with research specifications, namely analytical descriptive, meaning that the events being researched are described using primary, secondary and tertiary legal materials. This research uses qualitative juridical analysis methods to produce descriptive data. The results obtained from this research are that the validity of the Certificate of Granting Superior Permission submitted by the prospective second wife should not have perfect legal force and can be canceled because it does not comply with the provisions in Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage Permits and Divorce for Civil Servants.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Hani Suriyani; Nyulistiowati Suryanti; Hazar Kusmayanti
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1476

Abstract

The latest minimum age of marriage has been stipulated in Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law, namely a man and a woman aged 19 years, but if there are urgent circumstances that cause a person to have to carry out a minor marriage, the male parent and/or the woman's parents can request a marriage dispensation application to the court. The object of study in this study is the rejection of marriage dispensation at the Soreang Class I B Religious Court Number 163/Pdt.P/2023 and Number 5/Pdt.P/2023. The purpose of this study is to find out and formulate how the legal protection for the children of the Petitioners after the rejection of marriage dispensation by the judge. Child protection is all activities to guarantee, protect children and their rights in order to live, grow and develop, participate optimally in accordance with human dignity and dignity and get protection from violence and discrimination. The approach method used in this study is normative juridical with analytical descriptive research specifications. This research uses secondary data obtained from the results of literature studies as the main data and also uses primary data obtained through legal materials, namely related laws and regulations as a complement by using data collection techniques by means of document studies and interviews, as well as data analysis using qualitative data analysis methods. The rights of children in terms of jni concern the basic needs that should be obtained by children to ensure survival, growth, and, development as well as protection from all forms of mistreatment, exploitation and neglect of children, both including civil, economic, social and cultural rights. Child protection efforts are divided into two, namely preventive efforts and repressive efforts. Child protection efforts that the author will discuss in this paper are repressive child protection efforts, namely in the form of restoring children's condition both psychologically and physically after the rejection of marriage dispensation by the judge.
Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Sumedang Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Sistem Informasi dan Teknologi (Sisfokomtek)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i2.3016

Abstract

Desa Rancakalong merupakan salah satu dari  sepuluh desa yang berada di Kecamatan Rancakalong dan dilewati oleh jalur Jalan Provinsi  Tanjungsari-Sumedang. Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong pada tahun 2014 yang  dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, desa ini memiliki  status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya.  Sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting dalam industri  pangan dan produk konsumen di Indonesia, diatur dengan jelas oleh Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode yang digunakan di dalam PKM ini untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal di Rancakalong maka diberikan sosialisasi di Desa Rancakalong Sumedang dengan tahapan Tahap Persiapan awa, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir dan Persentasi. Pelaku UMKM di Desa Rancakalong yang awalnya belum terlalu paham pentingnya sertifikasi halal menjadi paham dan memiliki kesadaran hukum. Karena sertifikat halal tidak hanya  memberikan kepastian kehalalan suatu produk bagi konsumen, terutama yang menjalankan  ajaran Islam, tetapi juga membuka peluang bisnis global bagi produsen yang  memperolehnya. Dengan memenuhi ciri-ciri seperti memiliki  produk yang dibutuhkan, tempat usaha yang tetap, legalitas yang lengkap, SDM yang  berkualitas, serta perencanaan bisnis yang baik, UMKM dapat menjadi pilar ekonomi yang  kuat dan berdaya saing. 
Co-Authors Agnia Rahmah Agus Mulya Karsona Ali Abdurachman Alya Hanifah Setiawan Artaji Artaji Betty Rubiati Dede Kania Dede Mulyanto Deviana Yuanitasari Djanuardi Djanuardi Elvania Novita Natajaya Galuh Puspaningrum Hani Suriyani Jefri Marzal Linda Rachamainy Linda Rachmainy M Nasiruddin Fa Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Sridewi Anggraeni Wiyono Yantoro, Y