Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERIAN GAJI KEPADA PENGURUS YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YAYASAN Nira Hustiana; Muhammad Ardi Pradana
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 2 (2017): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

PEMBERIAN GAJI KEPADA PENGURUS YAYASANBERDASARKAN UNDANG-UNDANG YAYASAN Nira Hustiana dan Muhammad Ardi PradanaProgram Studi Magister Kenotariatan fakultas HukumUniversitas Airlangga Abstrak Yayasan merupakan badan hukum yang dilahirkan dengan pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan tertentu dibidang sosial. Kekayaan yang telah menjadi milik yayasan tidak dapat dialihkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organ yayasan, baik dalam bentuk gaji, upah atau honorarium. Undang-Undang Yayasan memberikan pengecualian kepada pengurus yayasan untuk dapat memperoleh gaji dari yayasan, tetapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan. Hal ini dimaksudkan karena pengurus yayasan mempunyai tanggung jawab yang besar mengenai kepengurusan yayasan. Atas dasar tanggung jawab tersebut, sehingga pengurus yayasan layak untuk mendapatkan gaji. Dalam praktik, pemenuhan syarat hanya dengan pengakuan belaka. Syarat-syarat tersebut yaitu dituangkan dalam anggaran dasar, ditetapkan oleh pembina, pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas dan melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh. Penetapan dalam anggaran dasar adalah sebagai syarat paling utama agar syarat lainnya mempunyai dasar hukum. Untuk memastikan bahwa pengurus tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas maka perlu dimintakan pembuktian berupa dokumen-dokumen, misalkan kartu keluarga masing-masing organ. Apabila anggaran dasar belum mencantumkan pengurus boleh menerima gaji, maka dilakukan perubahan anggaran dasar. Kata Kunci: yayasan, pengurus yayasan, pemberian gaji GIVING SALARY TO THE FOUNDATION MANAGEMENTBASED ON THE FOUNDATION LAW Nira Hustiana and Muhammad Ardi PradanaMaster Program of Notary, Faculty of LawAirlangga University Abstract Foundation is a legal entity containing the distribution of a property for a particular purpose in the social field. The wealth that has been owned by foundation cannot be transferred either directly or indirectly to the organs of the foundation, whether in the form of salary, wages or honorarium. Foundation Law gives an exception to the board of foundations to be able to earn salary from the foundation, but with the conditions set by the Foundation Law. This is because the board of the foundation has a great responsibility regarding the stewardship of the foundation. On the basis of such responsibility, the foundation board is feasible salary. In practice, the fulfillment of a condition is only with the recognition only. These conditions are set forth in the articles of association, established by the founder, elder maker is not the founder and is not affiliated with the founders, elder makers and supervisors and the implementation of direct and has legal principles. Establishing budget is as the most important condition, so that other conditions have a legal basis. To guarantee the board is not affiliated with the founders, elder makers and supervisors, it is necessary to ask for proof of documents, for example the family card of each organ. If the articles of association not yet include the board, they may receive salary, and then the amendment of the articles of association shall be made. Keywords: foundation, foundation management, salary

STUDI KASUS PENGGUNAAN INTERNET YANG BERBASIS PANCASILA BAGI WARGA PERUM LOH AGUNG JATEN KARANGNAYAR Hanuring Ayu
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAK Bagaimanakah pengaturan tentang penghinaan di dunia maya dalam hukum positif indonesia? Bagaimana etika menggunakan sosial media yang benar ? Bagaimana aplikasi etika menggunakan sosial media yang sesuai dengan pancasila. Metode pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi , tanya jawab serta dilanjutkan dengan praktek demonstrasi penggunan etika yang baik dan benar dalam berselancar di dunia maya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan metode pendidikan kepada masyarakat (peternak) melalui penyuluhan, pelatihan, dan demontrasi di lapangan serta penerapan/aplikasi langsung (percontohan) dengan melibatkan kelompok ibu ibu di sekitar wilayah perumahan loh agung, jaten karanganyar. Tujuan gerakan internet sehat adalah untuk memberikan pendidikan kepada pengguna internet untuk menganalisis pesan yang disampaikan, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik dibalik citra atau pesan di internet dan meneliti siapa yang bertanggungjawab atas pesan yang diimplikasikan itu. Bagaimanapun pelanggaran terhadap etika tersebut bisa berdampak kurang baik bahkan bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi kita dan anak kita. Konsekuensinya sendiri bisa terjadi dalam bentuk ringan seperti pengucilan, pemblokiran, dan hal sejenis lainnya, hingga dalam bentuk yang cukup berat yang bisa membawa kita berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Dari hasil pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian di perumahan loh agung jaten Kecamatan jaten Kabupaten karanganyar melalui penyuluhan hukum dapat memberi dampak positif ke warga masyarakat,berdasarakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. ABSTRACTHow is the setting of humiliation in cyberspace in Indonesian positive law? How is the right ethics in using social media? How is ethical application in using social media compatible with Pancasila? This community service method was in the form of counseling in the way of lectures and discussions, question and answer and continued by practicing demonstration of the use of good and true ethics in surfing in cyberspace. The implementation of this service was done through education method to the community with counseling, training, and demonstrating in field and direct application by involving group of mothers around the Loh Agung residential area Jaten Karanganyar. The goal of a healthy internet movement is to provide education to internet users, to analyze the messages conveyed, to consider commercial and political purposes behind images or messages on the internet and to examine who is responsible for the implied message. However, violations of such ethics may have an adverse effect and can even be a bad thing for us and our children. The consequences can occur in the form of ostracism, blocking, and other similar things. It also can bring severe consequence such as we have to deal with the police and the courts. The results concluded that the activities of dedication in Loh Agung Resident, Jaten Karanganyar regency through legal counseling can give a positive impact to the community, based on the noble values contained in Pancasila.

MANAGEMENT MODEL WITH BY IN MODEL PENGELOLAAN DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT ADAT PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL RAWA AOPA KABUPATEN BOMBANA Jabal Nur; Nur Intan
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 2 (2017): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

MANAGEMENT MODEL WITH BY IN MODEL PENGELOLAAN DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT ADAT PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL RAWA AOPA KABUPATEN BOMBANA Jabalnur dan Nur IntanThe School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, Indonesia Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi kawasan Taman Nasional Rawa Aopa yang merupakab bagian wilayah masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dan merumuskan model pengeloaan dengan pelibatan masyarakat adat sebagai pelestarian kearifan local pada kawasan Taman Nasional Rawa Aopa. Berdasar hasil penelitian tersebut dapat dijadikan indikator dan acuan dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kawasan taman nasional.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris karena dianggap paling tepat untuk merumuskan model pengelolaan dengan pelibatan masyarakat adat pada kawasan Taman Nasional Rawa Aopa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan taman nasional serta menganalisis fenomena yang ada di lapangan sehingga akan diperoleh suatu strategi dalam pengelolaan taman nasional. Kata Kunci : Pengelolaan, Masyarakat Adat, Kawasan Taman Nasional VOLVING INDIGENOUS PEOPLE IN THE NATIONAL PARK AREAS OF RAWA AOPA BOMBANA DISTRICT Jabalnur and Nur IntanThe School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, Indonesia AbstractThe purpose of this research is to identify Rawa Aopa National Park area which is part of indigenous community of Moronene Hukaea Laea and to formulate model of management by involving indigenous community as preservation of local wisdom in Rawa Aopa National Park area. Based on the results of the study, it can be used as indicators and references in overcoming problems in the management of the park area.The method used in this research was the type of descriptive qualitative research with the empirical normative approach. Since it is considered most appropriate to formulate the management model with the involvement of indigenous peoples in the area of Rawa Aopa National Park with reference to legislation regulating the management of national park area and analyze the phenomenon that exist in the field, so that it will obtain a strategy in the management of national parks.Keywords: Management, Indigenous Peoples, National Park Area

TELAAH YURIDIS PENERAPAN SANKSI DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PIDANA KHUSUS Oheo K. Haris
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 2 (2017): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

TELAAH YURIDIS PENERAPAN SANKSI DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PIDANA KHUSUS Oheo K.HarisThe School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, IndonesiaABSTRAK:Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Pengadilan Negeri Sleman, kota Yogyakarta dan Bantul. Pengadilan tersebut dipilih dengan pertimbangan terdapat beberapa perkara yang menyangkut tindak pidana khusus. Tujuan penelitian : (1) untuk mengetahui apakah hakim boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum khusus pada perkara pidana khusus dan (2) untuk mengetahui apa dasar yuridis pemikiran hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus pada perkara pidana khusus. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian dilaksanakan dengan menggunakan rancangan penelitian hukum. Sampling meliputi subjek sampling yang ditentukan secara purposive. Bahan hukum terdiri dari: bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan : (1) Peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum dalam tindak pidana khusus pada proses peradilan pidana sangat besar, yaitu sebagai pemberi putusan akhir, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka penulis berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum. Dengan alasan bahwa negara Indonesia menganut Sistem Kontinental yakni hakim (sebagai pedoman pemidanaan) terikat oleh undangundang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi asas the binding persuasive of precedent. Selain itu, konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan. (2) Selain mengacu Pasal 103 KUHP dan 284 ayat (1) dan (2) KUHAP, dasar yuridis penerapan sanksi, hakim mengacu pada peraturan perundangundangan tindak pidana khusus yang mengatur ketentuan minimum khusus. Selain kedua pasal di atas, yurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar yuridis dalam penjatuhan sanksi, dengan catatan, tetap mengacu ketentuan minimum sekurang-kurangya sama atau di atas minimum.Katakunci : Penerapan Sanksi dan Pidana Khusus THE JURIDIS STUDY OF SANCTION APPLICATIONS UNDER SPECIAL MINIMUMON SPECIAL CREDIT CODES Oheo K.Haris The School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, Indonesia This research was carried out in the District Court in the Province of Yogyakarta Special Region covering the District Court of Sleman, the city of Yogyakarta and Bantul. The court was chosen with consideration of several matters involving special crimes. The objectives of the study are: (1) to determine whether a judge may impose sanctions below minimum standards specifically on special criminal cases and (2) to find out what the judicial mind's juridical grounds in imposing criminal sanctions are below a special minimum on special criminal cases. To achieve these objectives, the research was conducted by using the research design law. Sampling includes the subject of sampling which is determined purposively. Legal material consists of: primary and secondary legal materials, they were collected through interviews and documentation. The analysis was done qualitatively. The results of the research show: (1) the judge had a big role in the application of minimum sanction in a special criminal act in the criminal justice process, namely as the final decision maker, the judge is guided by the legislation. Thus, the researcher argues that the judge should not impose sanctions below minimum standards. For that reason, the Indonesian state embraces the Continental System ie the judge (as a guideline of punishment) is bound by the law (conservative school). That is, as the realization of the binding persuasive principle precedent. In addition, the context of minimum sanctions contained in the formulation of the article on specific criminal acts, clearly contain statement of criminal sanctions containing the provisions of the maximum and minimum, so it does not require further interpretation. (2) In addition to referring to Article 103 of the Criminal Code and 284 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code, the juridical basis for the application of sanctions, judges refer to special criminal law legislation governing special minimum provisions. In addition to the above two chapters, jurisprudence may be used as a juridical basis in the imposition of sanctions, with a note, still referring to the minimum requirement of at least equal to or above the minimum. Keywords: Application of Special Penalties and Crimes

KEDUDUKAN HUKUM PENGAMBILALIHAN TANAH WAKAF YANG BATAL DEMI HUKUM UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Lambang Prasetyo
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRACTWakaf is legal act of a person or legal entity that separates part of the property in the form of land property and institutionalize it forever for the sake of worship or other public purposes in accordance with the teachings of Islam. The purpose of this study is: To understand the process of the acquisition ofwakaf land which is canceled by law for being shared as heritage and the legalstatus of wakaf land acquisition which is canceled by law for being shared asheritage in accordance with Act No. 41 Year 2004 about wakaf. The research methodology used in this study is juridical normativeapproach, with specification of analytic descriptive. The sources of the researchare derived from the primary and secondary law materials with the technique ofcollection through the literature and library research. The method of datapresentation is descriptive, the method of analyzing the law materals is done byusing qualitative analysis. The results of the research show that: 1) The process of acquisition of wakafland that is canceled by law for being shared as inheritance is carried out bySemarang Religious Court by determining the joint property of wakif and thewakif‟s wife, then set half of the joint property is the wakif part which has notbeen shared and stated the heirs and their parts according to the provision ofIslamic inheritance. This is in accordance with Article 97 of the Compilation ofIslamic Law which states that the wakif (widower) should be given half of thecommon property as long as it is not specified otherwise in the marriageagreement. 2) Legal status of the acquisition of wakaf land which is canceled bylaw for being shared as inheritance based on Act No. 41 Year 2004 about wakaf,In principle, Act No.41 Year 2004 affirms that wakif‟s land that has been sharedcan not be canceled, but of course the principle of law certainty must synergizewith the value of fairness to the perpetrator or heirs. This is where the role of the judges are required to provide fair justice if found wakaf case.

MENGGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Hadi Mahmud
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

AbstraksiIndonesia merupakan Negara hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali penyelewengan yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu kasus kejahatan dalam berumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan rumah tangga yang paling merusak keutuhan rumah tangga salah satunya yaitu kasus marital rape. Sedangkan dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belum mengatur khusus tentang atau masalah marital rape. Ada cara yang sangat membantu untuk mengatasi masalah marital rape yaitu dengan metode pendekatan restorative justice. Dengan pendekatan model ini, maka masalah marital rape akan terpecahkan karena tujuan dari model restorative justice ini mengutamakan suatu keadilan dan pemulihan masalah tanpa jalur pidana. Restorative justice akan berhasil dilaksanakan di masyarakat jika memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat terkhusus Norma Hukum. Untuk itu, dibutuhkan sosialisasi tentang restorative justice di kalangan masyarakat agar pelaksanaan restorative justice bisa menyelesaikan kasus marial rape di indonesia. Penyelesaian kasus marital rape dengan metode pendekatan restorative justice dapat berupa memberikan solusi dengan konsultasi psikologi, jika cara tersebut belum berhasil, bisa menggunakan cara hukum, dimana korban bisa menggugat cerai si pelaku, dan jika si korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan pelaku, korban bisa mendapatkan bantuan medis. Abstract Indonesia merupakan Negara hukum .Indonesia is a Nation of law. The aim of law is to create peace and tranquility in social life. But in the reality many once misappropriation that occurred in society. For instance in case of crime in household. Domestic Violence (KDRT) actually has arranged in Constitution Number 23 of 2004 that governing abolishment violence in household. One of the most factor which demage households integrity is case in marital rape. While in Constitution Domestic Violence (KDRT) there is no special regulation yet against marital rape. There is a really helpfull way to resolve marital rape with approach restorative justice method. With approach this model, then problem marital rape will solved because aim of this restorative justice model give priority for a justice and recovery problem without criminal law. Restorative justice will successful held in community if pay attention norms that exist in community especially the Legal Norms. Therefore socialization about restorative justice are needed in circles community for implementing restorative justice in order to solve case of marital rape in Indonesia. Settlement of marital rape with restorative justice approach method could actualized through psychology consultation, if that way not successful yet, the victim could take litigation way, where she could divorce the perpetrator, and if the victim has experience Physical violence by perpetrators, the victims could acquired medical aid.

IMPLEMENTASI HAK ATAS AHLI WARIS ANAK KANDUNG NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA Kadi Sukarna; Jevri Kurniawan Hambali
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 2 (2017): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

IMPLEMENTASI HAK ATAS AHLI WARIS ANAK KANDUNG NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali Pasca Sarjana magister Ilmu Hukum Universitas Semarang ABSTRAK Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Permasalahan tentang kewarisan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi adalah berkaitan dengan pewarisan kepada anak kandung yang beragama non-Muslim atau murtad dari agama Islam. Di satu sisi jelas bahwa dalam Hukum Islam seorang pewaris Muslim tidak boleh mewarisi disebabkan oleh tiga halangan (hijab hirman bil washfi)[1] yaitu karena beda agama (termasuk murtad), membunuh dan hamba sahaya.[2] Sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991[3] yaitu Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 173 yang dimana pada intinya tidak mengatur agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Dalam implementasinya, wasiat wajibah diambil dari tirkah bukan dari mauruts hingga tidak melanggar ketentuan nasikh-mansukh ayat wasiat oleh ayat waris dan demi kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Landasan hukum pemberian harta kepada non Muslim khususnya anak kandung dijelaskan sama sekali dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahkan diadopsi dalam kasus serupa oleh Pengadilan Agama, tetapi alasan hukum dipengaruhi oleh kepentingan kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan dan keyakinan hakim untuk memutuskan. Dan pertimbangan hukum pemberian waris terhadap anak kandung non muslim tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Ahli Waris, Anak Kandung Non Muslim, Hukum Islam IMPLEMENTATION OF INHERITANCE RIGHT TO NON MUSLIM CHILDREN IN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE APPLIED IN INDONESIA Kadi Sukarna and Jevri Kurniawan HambaliMagister of Law Science University of Semarang ABSTRACTThe law of inheritance is one part of the civil law as a whole and it is the smallest part of the family law. The question of inheritance which is still debated among practitioners and academics is related to the inheritance of a non-Muslim or apostate Islam. On the one hand, it is clear that in Islamic Law a Muslim heir may not inherit it caused by three obstacles (hijab hirman bil washfi). It is because of different religions (including apostasy), killing and servant (hamba sahaya). As in the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 dated June 10, 1991 of the Compilation of Islamic Law regulates in Article 173 which in essence does not regulate religion as a barrier to inherit, but in Article 171 letter b and c Compilation of Islamic Law states that the heir and the heirs must be in an Islamic state. This indicates that if one of them is not Moslem, they cannot inherit each other. In the implementation, the mandatory shall be taken from tirkah not from mauruts until it does not violate the provisions of nasikh-mansukh verse of wills by the verse of inheritance and for the interests of justice, benefit and legal certainty. The legal basis for giving property to non-Muslim children, especially biological children, is fully explained in the jurisprudence of the Supreme Court even adopted in similar cases by the Religious Courts. However, the legal grounds are influenced by the benefit, and justice, humanity and judge's conviction to decide. Further, legal considerations of inheritance of non Muslim children are not contrary to Islamic values. Keywords: Heirs, Non-Muslim Children, Islamic Law

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AQAD PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DALAM KAJIAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH Abdullah Kelib; Sodikul Amin
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

The Mudharabah Financing Agreement is based on trust, with another understanding that the investor will hand over the funds to the fund managerparty after the investor is sure that the borrower of the capital both skillfully andmorally is trustworthy to manage the capital provided with his expertise and willnot manipulate the capital. However, it does not mean that in the implementationof the mudharabah agreement the fund management party is released from theguarantee system or there is third party who guarantee it. This is done in order to create justice among customers / mudharib and the bank so it can protectthemselves from the loss. The problems in this research are how the implementation of mudharabahfinancing agreement in Sharia Banks, how the Banks solve the in troublemudharabah financing in Sharia Banks, what sanction is implemented tomudharib if they break the agreement in Mudharabah financing agreement. To answer the above problems, this study uses juridical normative methodqualitatively by analyzing primary, secondary and tertiary data as well asinterview materials therefore produces the answer of each problems given. Based on the research it can be concluded that, among others, thearrangement of mudharabah financing agreement is based on the holy Al-Qur'an, Al-Hadist, National Sharia Fatwa Council of MUI, Act No. 21 Year 2008 onSharia Banking and Act No. 10 Year 1998 About Banking.

KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN NO. 200/PDT.G/2008/PN.SMG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Ade Adriyansah
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAK Tesis dengan judul “Kedudukan Hukum Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice” membahas putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG dimana antara penggugat dan tergugat I, II, dan III para pihak mengambil jalan untuk berdamai dengan surat perjanjian perdamaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode library research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Kedudukan hukum atas Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dapat diketahui dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan juga telah menjalankan serta telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (PERMA) karena dalam hal ini PERMA sifatnya wajib dalam setiap Pengadilan Negeri yang dalam menangani kasus perdata yang dilakukan dengan cara mediasi, dan dalam hal ini telah dicantumkan beberapa pasal yang terkait dan sesuai dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam kasus-kasus sengketa perdata. 2. Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG terkait penyelesaian sengketa sesuai dengan pendekatan Restorative Justice, secara hukum dapat diterima, bahwa keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Akan tetapi ditinjau dari sudut filosofis, teori keadilan restoratif tidak idealnya akan merumuskan sifat memuaskan dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. ABSTRACT The thesis entitled "Legal Standing of Decision No. 200/Pdt.G /2008/PN.SMG In the Settlement of Land Ownership Disputes through Restorative Justice Approach" discusses the Decision No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG between the plaintiff and the defendant I, II, and III. All the parties agreed to settle the dispute through the peace agreement. The method used in this research was law juridical normative and the specification of this research is descriptive analytical. On the other hand, the method used in data collection was library research. The results of the study concluded that: 1. Legal standing of Decision No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG in the settlement of land ownership disputes can be known from the Panel of Judges of Semarang District Court in performing its duties well and also has run and complied with Supreme Court Regulation Number 1 Year 2008 (PERMA) because in this case PERMA is mandatory in every District Court in handling civil cases conducted by means of mediation. Further, this case has included several related articles and in accordance with the subject matter contained in cases of civil disputes. 2. Decision No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG related to dispute resolution is in accordance with the Restorative Justice approach, it is legally acceptable that restorative justice can provide a satisfactory sense of justice for the parties to the dispute. From a philosophical point of view, however, the theory of restorative justice does not ideally formulate a satisfactory nature in which justice is a common right for everyone before the court.

PERAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PROSES EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN SENGKETA INFORMASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINJAUAN UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Slamet Haryanto; Kadi Sukarna
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

The community as the users of information has sufficiently important rights in the context of information disclosure. When the right to obtain information isinhibited because the public entity or governor is not available in the execution ofthe information disclosure management, then public information lawsuit willemerge in the implementation of the public information disclosure. The public information lawsuit happens when public entity and the user ofinformation disputes with something related to the rights to acquire informationand to use information based on legislation. The completion of the lawsuitthrough nonlitigation ajudication is the process of the completion of publicinformation lawsuit. The completion of the information through nonlitigationajudication is hopefully able to resolve the dispute fast, low cost, and simple. The problems in this thesis are: a) how the mechanisms of the settlement ofpublic information lawsuit in the Information Commission, b) what obstacles andsolutions of the execution implementation of the Information Commissiondecisions which have been legally binding. Answering the problem, research with juridical normative approach methodwith analytical descriptive research specification was conducted. The type of dataused in this study is secondary data. Based on the research that had been conducted, it was found that PublicInformation Lawsuit Settlement Procedure, the execution of the decision or theexecution of the Information Commission decision which had been legallybinding was conducted by the competent Court, in the context that the publicinformation lawsuit settlement was the court within the jurisdiction of the pleated.In this case if the pleated is State or Government public entity then the court inquestion is the Administrative Court of the State, whereas if the execution pleated is a party outside the State or Government public entity then the competent court is the competent District Court. The execution authority of the Information Commission decision granted tothe State Administrative Court as well as the District Court, causes theinformation users to experience the long process of obtaining information whichis their needs or constitutional rights.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official pasca@usm.ac.id

Editorial Address Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA