Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ius Constituendum

jic
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 25412345 EISSN : 25808842 DOI : 10.26623

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.

Arjuna Subject : -

Articles 168 Documents

2 3 4 5 6

PENGATURAN MONOPOLI KARTEL OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSAINGAN USAHA GARAM : SUATU KAJIAN PUTUSAN KPPU NO. 10/KPPU-L/2005 Rizal Aji Pratama
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya agar terciptanya persaingan usaha yang kondusif dan sehat. Dalam implementasinya, peraturan tersebut belum ditaati oleh seluruh pelaku usaha. Terbukti dengan adanya praktek kartel garam yang dilakukan di daerah Sumatera Utara, bahwa ada 7 (tujuh) pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel yakni PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo yang bertindak sebagai pemasok garam yang disebut dengan kelompok G3 dengan PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera yang disebut dengan kelompok G-4. Praktek tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen serta persaingan usaha tidak sehat. Berdasar kondisi tersebut ada 2 (dua) permasalahan yang penulis ambil, yakni : Bagaimana pengaturan mengenai larangan praktek monopoli kartel dalam persaingan usaha garam dalam kajian putusan KPPU no. 10/KPPU-L/2005 dan Bagaimana pengaturan ideal mengenai praktek monopoli kartel dalam persaingan usaha garam dalam kajian putusan KPPU no. 10/KPPU-L/2005.Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan kartel diatur dalam Pasal 4 (larangan oligopoli), Pasal 5 - Pasal 6 (larangan penetapan harga), dan Pasal 11 (larangan kartel) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedangkan untuk pengaturan idealnya perlu disempurakan dan/atau dirumuskan klausul pasal yang mengatur tentang perluasan definisi pelaku usaha, menerapkan penegakan hukum dengan asas ekstra teritorialitas, memperjelas kedudukan dan kewenangan KPPU, penyempurnaan penerapan liniciency program, perubahan sanksi administratif, pembenahan sistem merger.

PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN Masrokimin Masrokimin
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Positive Law of the treasure together for this is still not the Resolute to provide rules on the division of the problem treasure together all still feel ambiguous are no rules that specify the split of the treasure together in KHI (Compilation of Islamic Law) by dividing equally that half to his wife and half for husband , but in a specific case by case if all decisions jointly owned by such disputes will be found, less able to reflect the sense of justice by a particular party, the Islamic law there is no clear division of the treasure together, both in classical and contemporary jurisprudence, is not even found in Al-Quran or Al-Hadith on this issue, there are certain differences in solving problems of common property, from differences in both the Positive Law and Islamic Law regarding subdivision and settlement when there is a dispute about the treasure joint will be obtainedcomparison, the ratio will be understood as a positive step in understanding and explore how the distribution and completion of this common treasure, so that would be obtained justice for those who want to resolving the problem treasure together.Legal dispute settlement joint property according to the Law-Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law that according to article 37, that is: "If the marriage broke up because of divorce, the joint property set by statute each-each, any property obtained during marriage is community property, where as in the compilation of Islamic Law, joint property due to divorce will be split half and half for the husband to the wife. The judge in the consideration of the joint property dispute resolution processes as a result of the divorce, the judge must be able to contribute to find a law that make of public order and sense of justice among the parties in addition to the meaning of legal certainty and legal protection. The procedure for resolving disputes together limitative property has been set in the civil procedural law, ranging from the laws it until judge so submission concerning joint property dispute after their divorce. In the process of dispute resolution does not rule out treasure along with the reconciliation process or mediation outside the Judiciary or in Non-Litigation with principles-principles and basic-basic fairness amongpihak. In Islamic law principles for dispute resolution highly promoted because it will be much can find a sense of justice among between with attention to customary law and without prejudice to the other party. But when disputes the joint property is entered in the Litigation in court Judge precisely given the right to according in this settlement by way istimbath law as rights - the right of a judge that they have in accordance with the main points of the power of Justice.

POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA Arif Hidayat; Zaenal Arifin
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (social equilibrium), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera. Corak komunikasi atau dialog dan dialektika yang berlangsung dalam proses pembentukan perundang-undangan akan berpengaruh pada karakter hukum, semakin transparan dan partisipatif akan menjadikan hukum semakin responsif. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Politik hukum perundang-undangan seharusnya mencakup tiga hal: (i) menjamin keadilan dalam masyarakat (guarantee justice in society); (ii) menciptakan ketentraman hidup (creat alive placidity) dengan memelihara kepastian hukum; dan (iii) mewujudkan kegunaan (realize use) dengan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara kongkrit. Penerapan prinsip keadilan, didasarkan pada “ daya laku hukum” dan “ kesamaan di hadapan hukum”. Prinsip kepastian hukum, ditempuh melalui: (i) penormaan yang jelas dan tegas mengenai keharusan dan larangan; (ii) transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif; dan (iii) kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa mendatang. Adapun prinsip kemanfaatan didasarkan pada kemampuan hukum sebagai instrumen sosial untuk mengintegrasikan agregasi kepentingan sosial agar tidak saling berbenturan, dan sebaliknya terjadi keteraturan.

KASUS GLORIA E MAIRERING PERKARA KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Hanuring Ayu; Paramitha Setia Anggraeny
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dengan adannya Undang – Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua kewarganegaraan bagi anak - anak hasil perkawinan campuran. Undang – Undang ini memberikan kewarganegaraan ganda, hanya terbatas pada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu ia harus memilih salah satu untuk menjadi kewarganegaraannya. Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak - anak hasil perkawinan campuran. Bila anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus. Akan tetapi ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku,tetapi dalam kasus Gloria sesuai dengan keputusan MK Nomor 213/Pdt.G/2013/PN.BKS. Tahun 2013. Bahwa MK menolak gugatan dari ibunda Gloria.

PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Arif Widi Fatoni
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Perkembangan teknologi Informasi yang sangat cepat berdampak pada tuntutan pelayanan informasi publik yang lebih optimal. Sehingga lembaga publik juga dituntut untuk melaksanakan ketentuan sesuai yang di amahkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan tanggapan atau pelayanan yang cepat sehingga dalam pelayanan tidak menimbulkan adanya sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi ke Komisi Informasi Publik. Karena adanya pengajuan sengketa tentu saja Komisi Informasi Publik akan menyelesaikan melalui ajudikasi. Untuk itu standar operasional proedur dalam permintaan informasi pada lembaga publik atau penyedia informasi harus dilaksanakan dengan baik.Perumusan masalahnya adalah cara penyelesaikan sengketa serta mengetahui kendala dan solusi penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik melalui ajudikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.Pendekatan Penelitian adalah yuridis normatif, dalam mengadakan pendekatan serta prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku untuk meninjau, melihat serta menanalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta dalam pendekatan juga melihat kenyataan yang ada dalam prakteknya.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Dalam penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan oleh tiga orang komisioner dalam sidang terbuka dan keputusannya disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, 2) Kendala dalam penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi adalah diperlukan waktu yang lama dalam menghadirkan pemohon dan termohon sehingga solusinya adalah komisi informasi diberi wewenang dalam eksekusi agar prosesnya lebih efektif.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG Yokotani Yokotani
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Permasalahan perizinan dan pengelolaan lingkungan khususnya pertambangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung, diawali sejak munculnya Izin Usaha Penambangan atau IUP. Dampak perizinan yang diberikan masih banyak yang tidak memenuhi standar pemulihan lahan pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam permasalahan pertambangan darat dan laut yang terjadi di provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan izin pertambangan, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah (pusat maupun daerah) yang mengeluarkan Izin Usaha Penambangan (IUP). Pelaksanaan penambangan tersebut, diharuskan memperhatikan ekosistem lingkungan yang ada disekitar wilayah pertambangan. Pelaksanaan penambangan yang dimulai dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), akibat rusaknya lingkungan tersebut, warga tidak bisa menikmati lingkungan hidup yang laik sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1). Perlindungan hukum yang sekarang masih digunakan adalah melalui UUPPLH yang secara isi atau materinya masih relevan.

KASUS SENGKETA MEREK PRADA S.A DENGAN PT. MANGGALA PUTRA PERKASA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Nourma Dewi; Tunjung Baskoro
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan salah satunya dalam sektor perdagangan yang terjadi saat ini. Khususnya dalam kasus Prada S.A Italy sebagai pemilik merek Prada S.A menggugat PT. Manggala Putra Perkasa dimana dalam kasus ini pengadilan memutuskan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.

KEDUDUKAN LEGAL OFFICER KSP. RODA SEJAHTERA DALAM MENJAMIN AKTIVITAS PERUSAHAAN SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Wahyu Puji Widodo
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Peran dan fungsi Legal Officer dalam pengelolaan manajemen koperasi sangatlah penting dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama secara efektif dan efisien, karena koperasi sebagai bentuk usaha bersama juga harus melakukan fungsi-fungsi manajemen. Permasalahan yang dihadapi koperasi pun beragam, baik dari masalah internal koperasi maupun masalah eksternal, selain itu masalah permodalan koperasi, dan masalah re-generasi dalam pengurusan koperasi juga merupakan kendala yang dapat menghambat pertumbuhan koperasi.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang terjadidi lapangan. Penelitian ini didukung dengan pedoman wawancara dari para narasumber, dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan tentang Koperasi, Legal Officer, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Legal Officer dibutuhkan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan nilai perusahaan karena keberhasilan koperasi merupakan suatu prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, 2) Berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Legal Officer KSP. Roda Sejahtera lebih banyak dari sektor penanganan kredit macet yang dapat menghambat perkembangan usaha koperasi. Dalam menangani permasalahan kredit macet ini khususnya, pihak Legal Officer melakukan pendekatan dan penetapan strategi dengan lebih mengedepankan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian masalahnya.

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HAK NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK, KANTOR CABANG MEDAN GATOT SUBROTO) Andi Nova Bukit
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan dan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan.Bank berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana, serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Kondisi yang demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat sebagai nasabah dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.

POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Prijo Dwi Atmanto; Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum
Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Semarang

Politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum menyangkut sebuah cita-cita atau harapan, maka terdapat visi hukum yang ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian bentuk dan isi hukum dibangun untuk mewujudkan visi tersebut. Urgensi keberadaan peradilan administrasi dalam mewujudkan Negara hukum mendorong pemerintah untuk membentuk sistem hukum dibidang peradilan administrasi, yakni melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan fondasi bagi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat percari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Secara prinsip, suatu negara diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya.

Page 4 of 17 | Total Record : 168

2 3 4 5 6

Filter by Year

2016 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 2 (2024): JUNE Vol 9, No 1 (2024): PEBRUARY Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER Vol 8, No 2 (2023): JUNE Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): April Vol 2, No 2 (2017): Oktober Vol 2, No 1 (2017): April Vol 1, No 2 (2016): Oktober More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official pasca@usm.ac.id

Editorial Address Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA