Garuda - Garba Rujukan Digital

LAW POLITIC OF ADMINISTRATIVE COURT JUDICATURE IN INDONEESIA Wahyu Mukti Beny Setiyawan; Fitriya Desi Wulandari
International Journal of Law Reconstruction Vol 3, No 1 (2019): INTERNASIONAL JOURNAL OF LAW RECONSTRUCTION
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v3i1.4365

Law politic present at the point of encounter between living realism and the demands ofidealism. Political law concerns on an ideal or hope, then there is a legal vision that is setin advance, then the form and content of the law are built to realize that vision. Theurgency existence of administrative justice in realizing the rule of law encourages thegovernment to establish a legal system in the field of administrative justice through theestablishment of Law Number 51986 about State Administrative Courts, which is thefoundation for the establishment of a State Administrative Court in Indonesia. In theexplanation of Law Number 5 of 1986 stated that the State Administrative Court was heldin order to provide protection to the people seeking justice, which felt themselves to beharmed by a State Administrative Decision. Principly, a country is expected to giveprotection for the human rights of its citizens

OPTIMALISASI SISHANKAMRATA MELALUI PENERAPAN LIMA PILAR TOTAL DEFENCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA INDONESIA YANG BERDAULAT Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Bagus Hanindyo Mantri; Amir Junaidi
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1715

AbstrakMenurut data statistik kependudukan dunia megatakan bahwa Negara Indonesia memliki jumlah penduduk terbanyak ke-empat, sebanyak 237,6 juta jiwa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia (the biggest archipelago state in the world). Keadaan tanahnya yang subur, dan terletak diantara dua benua serta dua samudera besar, membuat posisi geografis Indonesia sangat strategis. Hal ini menyebabkan banyak negara lain di dunia sejak dulu ingin menguasai bumi nusantara ini. Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber dorongan terbesar tekad bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan bangsa. Salah satu upayanya adalah dengan memperkuat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada penerapanya saat ini SISHANKAMRATA belum berjalan secara optimal dalam melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kualitas SDM, lemahnya ketahanan ekonomi Indonesia, kurang harmonisnya hubungan TNI dan Polri, rendahnya stabilitas politik, dan pudarnya rasa nasionalisme pada generasi muda. Untuk itu diperlukannya sebuah Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan mencakup pembangunan kemampuan nasional. Konsep Optimalisasi SISHANKAMRATA dengan 5 Pilar Total Defence System sebagai pembaharuan dan penguatan dari pertahanan nasional dengan menggabungkan konsep SISHANKAMRATA Indonesia dengan konsep Total Defence System Singapura yang selaras dengan cita-cita Dasar Negara. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue-approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach), Konsep Optimalisasi SISHANKAMRATA dengan lima Pilar Total Defence System memberikan solusi yang solutif dalam awal langkah baru menyongsong negara Indonesia yang Berdaulat dengan Pengoptimalan Sistem Pertahanan Nasional Indonesia dalam Kerangka SIHANKAMRATA.Kata kunci: SISHANKAMRATA,Sumber daya Manusia.AbstrakAccording to world population statistics, Indonesia has the fourth largest population, 237.6 million. Indonesia is also the largest archipelago country in the world (the biggest archipelago state in the world). The condition of the fertile land, and is located between two continents and two large oceans, makes Indonesia's geographical position very strategic. This has caused many other countries in the world to have always wanted to dominate this archipelago. The preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the greatest source of encouragement for the Indonesian nation's determination to achieve a national goal. One of the efforts is to strengthen the defense and security of the Republic of Indonesia. However, in its current implementation, SISHANKAMRATA has not been running optimally in protecting and defending the sovereignty of the Indonesian state. This is due to several factors such as the low quality of human resources, the weak resilience of the Indonesian economy, the lack of harmony between the TNI and the Police, low political stability, and a fading sense of nationalism in the younger generation. For this reason, a Defense Force Development Policy is needed which includes building national capabilities. The concept of optimizing SISHANKAMRATA with 5 Pillars of Total Defense System as a renewal and strengthening of national defense by combining the Indonesian SISHANKAMRATA concept with the Singapore Total Defense System concept which is in line with the Basic ideals of the State. The type of research that the writer will use in this research is juridical-normative research using the statue-approach method, the conceptual approach, and the comparative approach, the SISHANKAMRATA Optimization Concept with the five Pillars of Total Defense. The system provides a solution that is a solution in the beginning of a new step towards welcoming the Sovereign Indonesian state by optimizing the Indonesian National Defense System in the SIHANKAMRATA Framewor.Keywords: SISHANKAMRATA,Human Resources.

Strengthening the Role of the Social Development Center for Child in the Case of Sexual Crime Against Street Children Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Fitriya Dessi Wulandari; Widiatama Widiatama
Wacana Hukum Vol 26 No 1 (2020): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.wh.2020.26.1.3628

Being a civilized nation is one of the values enshrined in the Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, today the Indonesian nation can be said to be experiencing a crisis of morality. It is proven by the rise of cases of sexual crimes that occur in the community. The irony is that the victims of sexual crimes are children. The average victims of sexual crimes are street children. In fact, almost all female street children have experienced sexual harassment and rape. The state through the Ministry of Social Affairs has subsequently formed a social institution that specifically copes the problems of street children. This institution is the Social Development Center for Child (SDC). The Social Development Center for Child (SDC) has a role in handling cases of street children. As according to the Government Regulation Number 2 of 2002 concerning Procedures for the Protection of Victims and Witnesses in Serious Human Rights Violations, victims are "individuals or groups of people who have suffered as a result of severe human rights violations that require physical and mental protection from threats, harassment, terror and violence from any party.

PERLINDUNGAN HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Wahyu Beny Setiyawan; Paramitha Setia Anggraeny; Wahyu Beny Mukti Setiyawan
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v12i2.3132

Aborsi atau istilah latinnya Abortus adalah tindakan pengeluarannhasilnkonsepsi (pertemuannsel telur dannselnsperma) denganndikeluarkannyanjanin (fetus) ataunembrio sebelumnmemiliki kemampuannuntuk bertahannhidup diluarnrahim. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Tujuan dari penelitiannini yaitununtuk mengetahuinfaktor–faktornyang menjadinpenyebab terjadinyanaborsi dan bentuk perlindungan aborsinbagi korbannpemerkosaan menurutnUndang–Undang Nomorn36 Tahunn2009 tentangnKesehatan. Hasilnpenelitiannmenunjukkan : 1) Faktor–faktornyang menjadinpenyebab terjadinya aborsi yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor psikologis, faktor penyakit ibu, faktor herediter. 2) Perlindungan hukum aborsinbagi korbannpemerkosaan sudahndiatur dalamnPasaln75 ayatn (2) Undang–UndangnNomor 36nTahun 2009ntentang Kesehatanndan sebelum dilakukan tindakan aborsi harus melakukan konseling dengan konselor yang berkompeten dan berwenang, tindakan aborsi ini dapatndilakukan sebelumnumur kehamilann6nminggundihitungndarinharinpertamanhaidnterakhirnkecualinadankedaruratannmedis, dilakukan oleh tenaganmedis yangnprofesional dan memilikinsertifikat dari menteri. Perlindungan hukum ini diperkuat juga dalam Pasal 77 dimana Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi perempuan yang melakukan aborsinagarntidak terjadi tindakannaborsi yang tidak bermutu, melanggar norma dan peraturan perundang–undangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Aborsi, Hukum Kesehatan

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENYEBARAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H.
PROSEDING SEMINAR UNSA 2013: PROSEDING SEMINAR NARKOBA FAKULTAS HUKUM
Publisher : PROSEDING SEMINAR UNSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.728 KB)

Bahaya Narkoba terhadap remaja, pelajar ataupun pada khalayak ramai dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Tujuan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H.
PROSEDING SEMINAR UNSA 2014: PROSEDING SEMINAR KORUPSI FAKULTAS HUKUM
Publisher : PROSEDING SEMINAR UNSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.748 KB)

Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan, yang menyangkut aspek-aspek lingkungan, sumber energi,berita politik, kebijaksanaan luar negeri dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kriminologi di Indonesiaseyogyanya harus urun rembuk serta memberi masukan dalam rangka penyusunan politik sosial yang nyata. Berbagai nama, makna dan ruang lingkup apa pun yang hendak diberikan bertalian dengan corporate crime atau kejahatan korporasi pada dasar dan sifat kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama, bahkan dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu.

PENTINGNYA PERAN ORANGTUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H.
PROSEDING SEMINAR UNSA 2014: PROSEDING SEMINAR NARKOBA FAKULTAS HUKUM
Publisher : PROSEDING SEMINAR UNSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.386 KB)

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik “narkoba” atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

PENTINGNYA PERAN ORANGTUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H.
PROSEDING SEMINAR UNSA 2014: PROSEDING SEMINAR NARKOBA FAKULTAS HUKUM
Publisher : PROSEDING SEMINAR UNSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.875 KB)

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik “narkoba” atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalah gunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah diluar batas dosis atau over dossis.

PERAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DAKWAAN SUBSIDARITAS ATAU ALTERNATIF Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H.
RATU ADIL Vol 3, No 1 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.592 KB)

Disparitas pemidanaan dalam penanganan tindak pidana korupsi kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Produk legislasi yang seharusnya menjadi acuan, malah membuka peluang inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan. Dalam UU Tipikor, ada sejumlah delik sejenis tetapi ancaman pidananya berbeda. Permasalahan itu mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana berbeda untuk satu perkara yang sama. Ada logika terbalik yang dibangun pembuat UU Tipikor. Delik yang mengandung unsur kesengajaan justru diancam pidana lebih ringan ketimbang delik kelalaian.Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor misalnya. Pasal ini mengatur, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara, Pasal 3 mengatur, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.Unsur delik Pasal 3 justru lebih berat karena mempersyaratkan “tujuan” pelaku, sedangkan Pasal 2 ayat (1) cuma mempersyaratkan perbuatan melawan hukum. “Seharusnya, ancaman pidana minimal Pasal 3 lebih berat. Namun, yang terjadi malah sebaliknya.

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H.
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.772 KB)

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. dalam hukum pidana telah terdapat suatu perkembangan atau perluasan mengenai subyek hukum pelaku tindak pidana yang semula hanya individu atau perorangan tetapi sekarang telah berkembang termasuk juga bagi badan hukum. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agennya, yang dikenal dengan istilah “actus reus” yang berarti bahwa perbuatan dilakukan harus dalam lingkup kekuasaannya, yang dengan kata lain dalam menjalankan tugas itu masih dalam cakupan tugas korporasi. Keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan pencapaian tujuan korporasi tersebut, selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search