Articles
79 Documents
<![CDATA[PELAYANAN PUBLIK DAN WELFARE STATE ]]>
<![CDATA[Rofieq, Ainur]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.073 KB)
<![CDATA[Political reforms that happened in Indonesia were not able to produce significant improvement, one in the public service sector. People do not receive the public services that are transparent, accountable, efficient and responsive. The result of the public services is not improved people?s welfare. This paper considers the characteristics of a form of public service that supports the establishment of the welfare state.]]>
<![CDATA[DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kuswandi, Aos]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.059 KB)
<![CDATA[Desentralisasi politik (demokratik) sebagai konsep desentraliasi yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dalam pelaksanaannya. Pada kasus penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yang paling utama adalah ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam komitmen anggaran APBD belum sepenuhnya terpenuhi. Partisipasi masyarakat sebagai indikator dari otonomi daerah menjadi penting diwujudkan dalam mencapai tujuan dari desentralisasi pendidikan.]]>
<![CDATA[ANTARA “OTONOMI†SULTAN DAN “KEPATUHAN†PADA PUSAT DI ERA REFORMASI: STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) ]]>
<![CDATA[Ratnawati, Tri]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.185 KB)
<![CDATA[Pada era Reformasi tuntutan akan demokratisasi bergerak hingga ke tingkat daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah yang menghadapi permasalahan ini. Statusnya sebagai daerah istimewa memberinya sejumlah ?perlakuan? khusus, salah satunya mengenai kedudukan sultan. Tulisan ini mencoba menganalisa mengenai peran Sultan Hamengku Buwono sebagai Raja Yogyakarta serta Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada era Reformasi.]]>
<![CDATA[MASYARAKAT ADAT MELAWAN PERUSAHAAN: KASUS DI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.021 KB)
<![CDATA[Tulisan ini menyoroti perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan di Kalimantan Barat.Menampilkan wacana ini menjadi penting karena akan memperkaya kajian akademik. Hasil penelusuran data menyebutkan bahwa ada dua pola perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan yakni pola damai dan pola kekerasan. Kedua pola ini dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini terjadi karena masyarakat adat banyak kalahnya di satu sisi, sementara pihak perusahaan banyak menangnya. Terlepas dari apapun hasilnya, perlawanan masyarakat adat ini patut untuk dicatat dan didokumentasikan dalam lembaran sejarah.]]>
<![CDATA[KORUPSI DI TINGKAT DESA ]]>
<![CDATA[Rahman, Fathur]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.536 KB)
<![CDATA[Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa sekalipun. Ada empat penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa, pertama, kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih ujung tombok. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, posisim kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.]]>
<![CDATA[MENGEMBALIKAN OTONOMI UNTUK DESA ]]>
<![CDATA[Suwaryo, Utang]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.246 KB)
<![CDATA[Bagaimana memahami kembali eksistensi desa sebagai subyek dan obyek pembangunan, sehingga perubahan dan dinamika yang ada dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman. Ada enam model penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan yang dapat dilakukan secara paralel atau kombinasi sesuai dengan kondisi lingkungan dimana mereka berada. Keenam model tersebut adalah: 1). Model desa murni adat, 2). Model desa administratif, 3). Model integrasi antara adat dan desa administratif, 4). Model dualisme adat dan desa, 5).Model kelurahan, 6).Model desa praja.]]>
<![CDATA[MENATA KURIKULUMILMU PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MASYARAKAT PENGGUNA ]]>
<![CDATA[Kuswandi, Aos]]>
<![CDATA[ Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.361 KB)
<![CDATA[Adanya perkembangan dalam berbagai aspek negara, pemerintahan, masyarakat dan teknologi informasi menuntut Program Studi Ilmu Pemerintahan di berbagai universitas di Indonesia untuk senantiasa peka dan merespon secara positif dalam menyempurnakan kurikulum. Program Studi Ilmu Pemerintahan harus membuat kurikulum yang relevan dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Permasalahan dalam merevisi dan menyusun kurikulum Ilmu Pemerintahan adalah bagaimana Program Studi Ilmu Pemerintahan mampu mengakomodasi kebutuhan pihak pengguna lembaga pemerintahan, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kekhasan dalam setiap program studi pada setiap universitas di Indonesia menjadikan eksistensi Program Studi Ilmu Pemerintahan semakin diakui. Oleh karenanya memberikan alternatif konsentrasi studi dan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh program studi]]>
<![CDATA[KONFLIK PARTAI: PERBANDINGAN ANTARA PKB DAN PDIP ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.965 KB)
<![CDATA[Tulisan ini menfokuskan diri pada kajian konflik yang terjadi dalam tubuh PKB dan PDIP. Studi perbandingan ini menarik, bukan saja karena jumlahnya masih kurang dilakukan tetapi juga memberikan ruang yang cukup luas dalam mendalami anatomi konflik yang terjadi di PKB maupun di PDIP. Pada kedua partai ini tidak pernah lepas dari intrik dan konflik. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat model konflik. Pertama, konflik secara horizontal dimana yang terlibat dalam konflik ini adalah para petinggi partai politik. Konflik ini biasa terjadi pada saat pemilihan ketua umum partai. Kedua, konflik yang terjadi secara vertikal. Konflik senantiasa terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Implikasi yang ditimbulkan akibat konflik adalah terjadinya perpecahan di partai PKB maupun PDIP.]]>
<![CDATA[FUNGSI REKRUTMEN POLITIK PADA CALON LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) 2009 ]]>
<![CDATA[Rofieq, Ainur]]>
<![CDATA[ Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.612 KB)
<![CDATA[This paper aims to determine the recruitment process of political parties that occured amidst the political parties that are in conflict, as happened in the PKB. The conflict clearly resulted in the party cohesiveness is reduced so the question arises how the recruitment process and how the representation of woman in the recruitment process. The process happens by looking at the number of legislators elected on Election 2004 and Election 2009.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN RUANG TERHADAP RISIKO PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Najmulmunir, Nandang]]>
<![CDATA[ Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.352 KB)
<![CDATA[The global climate change was the main global environmental problem. It was influenced by increasing the green house gas. The CO2 gas is of this one. The global climate change is accumulated factor from regional level to local level changes. The main factor is land use and cover change. These changes correlated by decreasing the capacity of the nature in the sink of CO2 gas and the increasing the emitting of the CO2 to the atmosphere. The agriculture practices in the regional development economic always do high risk of environmental problems.]]>
