Articles
106 Documents
MENYOAL KEMBALI REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA
Rahmatunnisa, Mudiyati
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.634 KB)
This paper is aimed at analyzing public sector reform as a globalized movement and its practices in Indonesia. It is argued that normatively, it must be admitted that the reform process, started since the fall of Suharto?s New Order regime in the late 1990s, has shown significant progress. Nevertheless, empirically, the process has not brought similar progress particularly in terms of eradicating abused of power and delivering sophisticated public services.
OTONOMI DAERAH DAN INOVASI KEBIJAKAN
Mariana, Dede
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.88 KB)
Pergeseran paradigma pemerintahan mengubah pula peran yang diemban oleh pemerintah dari penyedia dan pelaksana program ke peran fasilitator dan regulator. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahan yang efektif yang salah satu indikatornya adalah adanya kebijakan publik yang inovatif. Dalam tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai peran kebijakan publik di era otonomi daerah.
PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN
Suwaryo, Utang
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.938 KB)
Perubahan sosial tidak bisa dihindari pasti akan terjadi, oleh sebab itu harus diikuti oleh dinamika pemerintahan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Wujud dari dinamika pemerintahan adalah adanya perubahan institusi, reorganisasi pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku birokrasi dan perubahan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menonjolkan paradigma yang sedang berkembang sekarang, yaitu reinventing government dan good governance.
KOALISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
Redjo, Samugyo Ibnu
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.14 KB)
Dalam sistem demokratis keberadaan partai politik menjadi penting. Peran yang dilakukan partai politik tidak hanya sekedar sebagai mediator antara rakyat dan penguasa, namun juga melakukan fungsi pendidikan politik. Oleh karena itu ketika sistem demokrasi diberlakukan di suatu negara, tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi. Tulisan ini berupaya menjelaskan mengenai koalisi dalam sistem pemerintahan, terutama dalam sistem presidensial.
MEMBANGUN GERAKAN BUDAYA POLITIK DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
Kuswandi, Aos
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.115 KB)
Artikel ini membahas tentang membangun budaya politik Indonesia. Fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa budaya politik Indonesia belum memiliki identitas yang jelas dan ajeg. Budaya politik masyarakat idealnya mampu berkontribusi melalui tindakan-tindakan konstruktif dalam sistem politik. Untuk itu perlu upaya konstruktif, fokus dan terprogram dalam pembangunan budaya politik Indonesia yang dilakukan melalui program pendidikan formal maupun non formal. Membangun keteladanan merupakan wujud dari gerakan budaya politik Indonesia. Upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah, partai politik dan masyarakat yang dilakukan secara konstruktif.
PEMBANGUNAN DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI – HUBUNGAN DAN PENGARUHNYA*
Diamond, Larry;
Rofieq, Ainur
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.631 KB)
Over the years the relationship between democracy and development has been comprehensively contested, and recent cross-national statistics as well as comparativehistorical data show that the relationship is not causal as conventionally perceived. Successful development has, for example, been achieved in both democracies andauthoritarian regimes, and similarly democracy has been sustained in countries with lower GNP than the traditional minimum threshold of 300 USD per capita per year. The relationship is also complicated by conceptual challenges in different regions of the world: different cultures delineate democracy and development differently and there no exact definitions of the two concepts.
DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI
Rahmatunnisa, Mudiyati
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.066 KB)
Decentralization and democracy are complex concepts. Contemporary discourse shows that both concepts have the potential of symbiotic relationship. However, theoretical and empirical discourse shows that the claim is not without opposition. This paper discusses the two concepts, the potential for symbiotic relationships between them, as well as criticism that appear on the relationship between the two concepts from various experts.
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN BANDUNG
Kurniasih, Dewi
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.094 KB)
Changes in the status of the village became a district policy or the government's efforts in order to form a new municipality with the aim of achieving effectiveness and efficiency of service to the community. This was done in order to respond to and accommodate growth and complexity of the interests of public service, especially at village level, including Local Government within the Bandung regency. Based on a discussion of some villages have been feasible to turn into district such as Pamekaran Village, Sadu Village and Soreang Village. While other villages not yet eligible to become a district because there is some requirements that have not met them a less extensive area.
ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN RUANG TERHADAP RISIKO PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS PROVINSI LAMPUNG
Najmulmunir, Nandang
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.352 KB)
The global climate change was the main global environmental problem. It was influenced by increasing the green house gas. The CO2 gas is of this one. The global climate change is accumulated factor from regional level to local level changes. The main factor is land use and cover change. These changes correlated by decreasing the capacity of the nature in the sink of CO2 gas and the increasing the emitting of the CO2 to the atmosphere. The agriculture practices in the regional development economic always do high risk of environmental problems.
FUNGSI REKRUTMEN POLITIK PADA CALON LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) 2009
Rofieq, Ainur
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.612 KB)
This paper aims to determine the recruitment process of political parties that occured amidst the political parties that are in conflict, as happened in the PKB. The conflict clearly resulted in the party cohesiveness is reduced so the question arises how the recruitment process and how the representation of woman in the recruitment process. The process happens by looking at the number of legislators elected on Election 2004 and Election 2009.