Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif ]]>
<![CDATA[Astra Vigo Putra]]>;
<![CDATA[Elita Rahmi]]>;
<![CDATA[Firdaus Abu Bakar]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v5i1.19105
<![CDATA[The duty of a notary as a public official is to serve the public concerned. As a servant, of course, a very noble task borne by a Notary. By referring to the UUJN which is actually a regulation that regulates his position, according to the author, it does not violate the law if it overrides the election law regarding concurrent positions. And also no party will be harmed if a Notary who is a member of the DPR applies for leave, in other words it does not stop. Notaries are required to apply for leave, and appoint a substitute Notary as stated in Article 11 paragraph (1-3) of the UUJN if the Notary is elected as a member of the Legislature. Because based on Article 17 letter d of the UUJN, a Notary is prohibited from serving as a state official. Regarding the request for leave due to being appointed as a State Official, the MPP must have received it within a maximum period of 60 (sixty) days from the date the decision as a State Official is stipulated. Before a Notary submits an application for leave, the mechanism in applying for a Notary leave that needs to be done first is to apply for a Leave certificate to the Directorate General of AHU Online. The request for leave must be received by the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council, or Central Supervisory Council at the latest 30 (thirty) days before the leave is implemented, unless there are other valid reasons. Abstrak Tugas Notaris sebagai pejabat umum ialah melayani masyarakat yang berkepentingan. Sebagai pelayan, tentunya sangat mulia tugas yang dipikul oleh Notaris. Dengan mengacu terhadap UUJN yang notabene sebuah peraturan yang mengatur akan jabatannya, menurut penulis tidak melanggar hukum apabila mengesampingkan Undang-undang pemilu soal rangkap jabatan. Dan juga tidak ada pihak yang dirugikan apabila Notaris yang menjadi anggota DPR mengajukan cuti, dengan kata lain tidak berhenti. Notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk Notaris pengganti seperti yang disebutkandalamPasal 11 ayat (1-3) UUJN apabilaNotaris terpilih menjadi anggota Legislatif. Karena berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN Notaris di larangrangkap jabatan menjadi pejabat negara. Mengenai permohonan cuti karena diangkat menjadi Pejabat Negara harus sudah diterima MPP dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan sebagai Pejabat Negara ditetapkan. Sebelum Notaris mengajukan permohonan cuti, mekanisme dalam pengajuan cuti Notaris yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah. ]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Dwi Tubagus]]>;
<![CDATA[Raffles Raffles]]>;
<![CDATA[Syamsir Syamsir]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v5i1.19299
<![CDATA[This study aims to: 1.) To find out and analyze the Validity of the Authentic Deed against the Deed made electronically, 2.) To find out and analyze the Deed that was signed electronically. The main legal issue or legal issue to be investigated is the existence of a legal conflict between Article 15 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the position of a Notary and Article 18 Juncto Article 7 Juncto Article 5 paragraph (1) Juncto Article 5 paragraph (4) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 rning Information and Electronic Transactions. The problems studied in this concerning actions. study are: 1.) How is the application of the cyber notary concept based on the legislation? 2.) How is the validity of the deed made by a notary that is carried out electronically the era of in the era legal research i f the covid-19 pandemic?. The type of research used in this normative juridical law research. The approach used in this research is the Statute Approach and the Conceptual Approach. The legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis of the materials in this research is carried out by taking an inventory of all laws and regulations in accordance with the problems discussed, systemizing legislation related to the problem under study, and interpreting the legal materials as mentioned above with the problems that will be discussed in this thesis problem. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Akta Otentik terhadap Akta yang dibuat secara Elektronik, 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi hukum terhadap Akta yang ditanda tangani secara Elektronik. Pokok persoalan hukum atau isu hukum yang akan diteliti adalah adanya konflik hukum antara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 18 Juncto Pasal 7 Juncto Pasal 5 ayat (1) Juncto Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana penerapan konsep cyber notary berdasarkan peraturan perundang-undangan ? 2.) Bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh notaris yang dilakukan secara elektronik ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Menginventarisasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, Mensistemisasi Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan Menginterprestasikan bahan-bahan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam permasalahan tesis ini.]]>
<![CDATA[Perlindungan Dan Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Pahlefi Pahlefi]]>;
<![CDATA[Evalina Alissa]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v5i1.21057
<![CDATA[This study aims to examine and analyze the urgency of respecting and protecting the right to manage natural resources for the Talang Mamak customary law community in Tebo District; and Researching and analyzing the conception of the relationship between the Talang Mamak people over natural resources in Tebo District. This research is an empirical research. The results of the study show that respect and protection of the right to manage the natural resources of the Talang Mamak customary law community in Tebo Regency have been carried out, although only in a number of sectors, namely recognition of existence in the government administration sector and residential areas. In the sector of recognition of the existence of customary law on natural resources by the Regional Government has not been carried out. Furthermore, the concept of the relationship between the Talang Mamak people over natural resources in Tebo Regency is a relationship concept based on political power and ideological power. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Meneliti dan menganalisis urgensi penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo; dan Meneliti dan menghanalisis konsepsi hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat suku talang mamak di Kabupaten Tebo telah di lakukan walaupun hanya di sebagian sektot, yaitu pengakuan eksistensi di sektor adminitrasi pemerintahan, dan wilayah pemukiman. Disektor pengakuan terhadap eksistensi hukum adat terhadap sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah belum di lakukan. Selanjutnya, Konsep hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo adalah konsep hubungan berdasarkan kekuasaan politk dan kekuasaan ideologi.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Pasca Perkawinan yang tidak diumumkan, yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga ]]>
<![CDATA[Nadya Novany]]>;
<![CDATA[Mohamad Fajri Mekka Putra]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v5i1.21235
<![CDATA[Marriage is the inner bond between a man and a women as husband and wife with the aim of forming a happy and everlasting family that based on the lordship of the almighty. The marriage agreement is a very important thing in the course of marriage. The marriage agreement in the civil code and the Marriage Law is a joint agreement between husband and wife ratified by the registrar of marriages at the time or before the marriage is held. Both parties by mutual consent may enter into a written agreement authorized by the marriage registration employee, as the content applies also to third parties to the extent that the third party is caught. For this reason, what about the regulations regarding marriage agreements and the legal consequences of marriage agreements made after the marriage takes place and are not announced. Abstrak Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berlangsungnya perkawinan. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan merupakan persetujuan bersama antara suami dan istri yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, sebagaimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Untuk itu bagaimana dalam peraturan mengenai perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangung dan tidak diumumkan.]]>
<![CDATA[Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. ]]>
<![CDATA[Lintang Ario Pambudi]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v5i1.21574
<![CDATA[The House of Representatives of the Republic of Indonesia has passed the Job Creation Draft Law into law which, according to the DPR and the Government, claims this law will address the complex problems of regulations in terms of investing in Indonesia. However, there are pros and cons to the passing of the Job Creation law, many people believe that the creation of this law was very hasty. In this article, we will focus more on the cooperative cluster in the Job Creation Law. The type of research used in this legal research is normative juridical which emphasizes written documents as the main source of law, such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and scholarly opinions. The Job Creation Law in the cooperative cluster adds and changes several articles and paragraphs to the cooperative law. The most visible change is the simplification of the establishment of a cooperative legal entity which previously required 20 (twenty) people, now it only requires 9 (nine) people, the accommodation of electronic documents in member registration, the provision of online member meetings, and the laying of a legal basis for cooperatives based on syaria. Abstrak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta kerja menjadi undang-undang yang menurut klaim DPR dan Pemerintah undang-undang ini akan mengatasi permasalahan peliknya regulasi dalam hal menanam investasi di Indonesia. Akan tetapi terdapat pro dan kontra atas disahkannya undang-undang Cipta Kerja, banyak kalangan yang menilai pembetukan undang-undang ini sangat tergesa-gesa. Dalam artikel ini akan lebih memfokuskan mengenai klaster perkoperasian di dalam Undang-undang Cipta Kerja. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum utamanya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana. Undang-undang Cipta Kerja dalam klaster koperasi melakukan penambahan serta perubahan beberapa pasal dan juga ayat kedalam Undang-undang koperasi. Perubahan yang paling dapat dilihat adalah penyederhanaan pendirian badan hukum koperasi yang semula memerlukan 20 (duapuluh) orang sekarang hanya memerlukan 9 (Sembilan) orang, diakomodirnya dokumen elektronik dalam pencatatan anggota, adanya pengaturan mengenai rapat anggota secara daring, dan peletakan dasar hukum bagi koperasi berdasarkan syariah]]>
<![CDATA[Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Devita Martha Nur Aida]]>;
<![CDATA[Sigid Riyanto]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v5i1.22624
<![CDATA[Notaris in carrying out his position, has obligations, one of which is stated in Article 16 paragraph (1) letter b of Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (hereinafter referred to as UUJNP) namely making deeds in the form of minuta deeds and keeping them as part of the Notary Protocol. When a Notary makes a deed, a Notary may make a typographical error on the deed. However, this typographical error is only noticed when the Notary has entered retirement. So that the notary who made the deed can no longer correct the typing / writing error. Therefore, this study focuses on the legislative ratio of the Notary Office Act does not give the responsibility of correcting typing / writing errors to the recipient Notary Protocol against typing/writing errors on the Notarial Protocol deed. The results of this study show that based on Article 16 paragraph (1) letter b explains that the Notary who receives the Notary Protocol has the responsibility to keep Notary Protocol well. Furthermore, Article 64 paragraph (2) of the UUJNP explains that the Notary receiving the Notary Protocol is responsible for the Grosse of the Deed, Copy of the Deed, or Citation of the Deed which expelled. Article 65 of the UUJNP states that Notaries, substitute Notaries and temporary notary officers are responsible for every deed he makes even though the Notary Protocol has submitted or transferred to the notary protocol depositor. Abstrak Notaris dalam menjalankan jabatannya, memiliki kewajiban salah satunya tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pada saat Notaris membuat akta, seorang Notaris bisa jadi melakukan kesalahan penulisan/pengetikan pada aktanya. Namun, kesalahan ketik/tulis ini baru diketahui pada saat Notaris telah memasuki masa pensiun/purna bakti. Sehingga Notaris pembuat akta tidak dapat lagi membetulkan kesalahan pengetikan/penulisan tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada ratio legis Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan tanggung jawab pembetulan kesalahan pengetikan/penulisan kepada penerima Protokol Notaris terhadap kesalahan pengetikan/penulisan pada akta Protokol Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris memiliki tanggung jawab untuk menyimpan Protokol Notaris dengan baik. Selanjutnya, Pasal 64 ayat (2) UUJNP menjelaskan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris bertanggung jawab atas Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan. Pasal 65 UUJNP menyatakan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. ]]>
<![CDATA[Peranan Balai Lelang Swasta Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Fatma Fauzia]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v5i1.22758
<![CDATA[If the implementation of the credit agreement has developed into a non-current credit, the Bank must seek credit rescue. One form of credit rescue that can be done is the execution of collateral. In practice, the auction of execution of mortgage rights is carried out through an auction hall registered with the State Property and Auction Service Office (KPKNL). This research focuses on how the implementation of the auction of the execution of the object of mortgage rights through the private auction hall, how the role and responsibility of the private auction hall towards the implementation of the auction of the execution of the object of mortgage rights and what are the obstacles encountered in the implementation of the auction of the execution of the object of mortgage rights through the private auction hall. The results of this study are that the seller or owner of the goods who intends to sell goods by auction through the Auction Hall or the Class II Auction Officer's Office, must submit a written request for auction to the Leader of the Auction Hall or Class II Auction Officer, accompanied by auction requirement documents in accordance with the type of auction. The Auction Center or KPKNL is responsible for the formal truth, while the material truth is the responsibility of the seller or owner of the goods. The results of the next study are the obstacles encountered in the implementation of the auction, including the absence of auction enthusiasts, the collateral has not been registered, the selling value of the collateral object is smaller than the amount of the debtor's debt. Abstrak Apabila pelaksanaan perjanjian kredit sudah berkembang menjadi kredit yang tidak lancar, maka Bank harus mengupayakan penyelamatan kredit. Salah satu bentuk penyelamatan kredit yang bisa dilakukan adalah pelaksanaan eksekusi jaminan. Pada praktiknya lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan melalui balai lelang yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan melalui balai lelang swasta, bagaimana peranan dan tanggungjawab balai lelang swasta terhadap pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan melalui balai lelang swasta. Hasil penelitian ini yaitu penjual atau pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Balai Lelang atau KPKNL bertanggungjawab terhadap kebenaran yang bersifat formil, sedangkan kebenaran yang bersifat materil merupakan tanggung jawab dari penjual atau pemilik barang. Hasil penelitian berikutnya yaitu hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang di antaranya adalah peminat lelang tidak ada, barang jaminan belum didaftarkan, nilai jual objek jaminan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah hutang debitur. ]]>
<![CDATA[Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah ]]>
<![CDATA[Inawati]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v5i1.23047
<![CDATA[The basis for land ownership can be in the form of a Sale Purchase Deed, a Will or a Grant through the transfer of rights to land or goods first. However, the sale and purchase agreement exists as an alternative to buying and selling between the parties, which can be done through a private deed or can also be done through a deed drawn up before a notary. The deed of sale and purchase binding is often referred to in the form of an authentic deed drawn up before an authorized official, either a Notary or a Land Deed Making Officer (PPAT) who has valid evidentiary powers. Every agreement entered into by the parties must be carried out in accordance with their abilities and in good faith, so that all the rights and obligations of each party stipulated in the agreement can be fulfilled perfectly. This is an ideal implementation of the agreement for the parties involved. In the community there are still many problems in the cancellation of the land sale and purchase binding agreement deed and the settlement process. These problems may arise due to differences in interpretation, lack of understanding between one party and another, as well as disputes because one party cannot comply. If the problems in the agreement cannot be resolved by way of deliberation, litigation and alternative dispute resolution, then the settlement of problems in the agreement can be done by canceling the agreement based on the applicable law. Abstrak Dasar kepemilikan tanah bisa di dapat berupa Akta Jual Beli, Wasiat atau Hibah yang melalui pemindahan hak atas tanah atau barang-barang terlebih dahulu. Namun pengikatan jual beli hadir sebagai alternatif jual beli antara para pihak dapat melalui akta dibawah tangan atau dapat pula dilakukan melalui suatu akta yang dibuat dihadapan notaris. Akta pengikatan jual beli sering disebut dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang baik Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan dengan adanya itikad baik, sehingga segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur dalam perjanjian tersebut dapat dipenuhi dengan sempurna. Hal ini merupakan pelaksanaan perjanjian yang ideal bagi pihak-pihak yang terkait. Di masyarakat masih banyak permasalahan dalam pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli tanah dan proses penyelesaiannya. Permasalahan tersebut mungkin muncul karena adanya perbedaan penafsiran, kurang kesepahaman antara para pihak yang satu dan yang lain, serta perselisihan karena salah satu pihak memang tidak dapat memenuhinya. Apabila permasalahan dalam perjanjian belum dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa maka penyelesaian permasalahan dalam perjanjian dapat dilakukan pembatalan perjanjian berdasarkan undang-undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pola Legitimasi “Criminal-Policy” Pada Pembentukan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Sri Wahyu Kridasakti]]>;
<![CDATA[Purwaningdyah Purwaningdyah]]>;
<![CDATA[Eko Nuriyatman]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v5i1.23157
<![CDATA[In the absence of standards regarding the establishment of existing regional regulations in Indonesia related to public order by local governments which contain criminal sanctions, this creates deviations in terms of the principles of legal certainty for the community. This scientific article discusses the formation of criminal policies by regional governments that have the same cultural similarities and have the same basis for legitimacy. The research approach used is socio-legal, the related issue is regarding the study of criminal-policy legal issues and the locus of government of the Special Region of Yogyakarta. With the same cultural group, namely Mataraman in the formation of criminal policies. Based on the results of the research, it was found that the formation of the Tibum Regional Regulation in Yogyakarta shows the use of different legitimacy bases in the formation of its criminal policy. Differences in the determination of criminal sanctions for the object of the same regulation, for selling in prohibited areas, environmental pollution, erection of illegal buildings and others, the threat of administrative fines and imprisonment varies, with fines ranging from IDR 50,000,000 to imprisonment for around 6 month. The acceptance in complexiu of the living-law values with their local wisdom in the formation of regional regulations in the field of public order was apparently nowhere to be found, so that the basis for the legitimacy of criminal-policy norms was built only on technocratic uptake. Abstrak Dengan tidak adanya standar mengenai pembentukan peraturan daerah yang ada di Indonesia terkait dengan tertib umum oleh pemerintah daerah yang bermuatan sanksi pidana, menimbulkan penyimpangan dalam hal asas-asa kepastian hukum bagi masyarakat. Artikel ilmiah ini membahas mengenai pembentukan criminal policy oleh pemerintahan daerah yang memiliki keserupaan kultur budaya yang sama memiliki dasar ukuran legitimasi yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah socio-legal, isu terkai adalah mengenai kajian isu hukum criminal-policy dan lokus pemeritahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keserumpunan budaya yang sama yaitu Mataraman dalam pembentukan criminal-policy. Berdasarkan kepada hasil penelitian didapat data bahwa pembentukan Peraturan Daerah Tibum di Yogyakarta menunjukkan penggunaan dasar legitimasi berbeda-beda dalam pembentukan criminal policy-nya. Perbedaan penetapan sanksi pidana pada obyek pengaturan yang sama, terhadap berjualan pada area terlarang, pencemaran lingkungan, pendirian bangunan liar dan lain-lainnya, ancaman denda administrasi maupun pidana kurungannya ternyata berbeda-beda dengan denda berkisar Rp50.000.000,- dengan pidana kurungan sekitar 6 bulan. Receptio in complexiu atas nilai-nilai the living-law dengan local wisdom-nya dalam pembentukan peraturan daerah bidang ketertiban umum ternyata tidak ada ditemukan, sehingga dasar legitimasi norma criminal-policy dibangun berdasarkan serapan teknokratis saja.]]>
<![CDATA[Mekanisme Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ]]>
<![CDATA[Indra Lestari]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v5i1.23365
<![CDATA[The purpose of this study is to find out and analyze imposition of land and building rights (BPHTB) acquisition fees on the complete systematic land registration program (PTSL). Second, mechanism for the Transfer of complete systematic land registration (PTSL) certificates of ownership to mortgage rights if the certificate of ownership is pledged as collateral to the Bank. Therefore, from these objectives, 2 problem formulations were formulated in this research, namely: First, How is the imposition of land and building rights (BPHTB) acquisition fees on the complete systematic land registration program (PTSL)? Second, How is the mechanism for the Transfer of complete systematic land registration (PTSL) certificates of ownership to mortgage rights if the certificate of ownership is pledged as collateral to the Bank? The theories used in this research are the theory of legal certainty, and the theory of authority. In this study using a normative juridical research method (legal research) Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Mekanisme Peralihan Sertipikat Hak Milik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi Hak Tanggungan apabila Sertipikat Hak Milik diagunkan ke Bank. Rumusan Masalah, Bagaimana Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)? Dan Mekanisme Peralihan Sertipikat Hak Milik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi Hak Tanggungan apabila Sertipikat Hak Milik diagunkan ke Bank? Menggunakan teori kepastian hukum, dan teori kewenangan.]]>
