Articles
85 Documents
<![CDATA[Aspek Hukum Pelayan Publik Secara Online Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (561.958 KB)
|
DOI: 10.22437/rr.v1i1.6031
<![CDATA[Perubahan pelayanan publik dari pelayanan secara manual kepada pelayanan secara online yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM berdampak besar terhadap kemudahan dan efisiensi pendaftaran fidusia, badan hukum PT dan yayasan. Meski demikian, dari aspek hukum ada beberapa hal terkait pelayanan publik di Direktorat AHU yang harus mendapatkan kejelasan sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan menjadi legal; misalnya soal memungkinkan ataukah tidak pelayanan diselenggarakan secara online pada peraturan terkait dengan obyek pendaftaran di Direktorat AHU. Demikian juga dengan soal sertifikat atau surat keputusan yang diberikan secara elektronik, apakah masih mengharuskan diterbitkan sertifikat atau surat keputusan yang asli.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Sistem Pengawasan terhadap Kejahatan Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Tito Sofyan]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (470.56 KB)
|
DOI: 10.22437/rr.v1i1.6044
<![CDATA[Sistem pengawasan terutama terhadap kejahatan dan pelanggaran di pasar modal yang bermuara pada perlindungan hak-hak pemodal merupakan masalah krusial karena banyak ditemukan bukti praktek penyalahgunaan sumber-sumber daya perusahaan yang berlangsung secara ekstensif. Padahal mekanisme perdagangan di pasar modal merupakan kepercayaan, bila kepercayaan itu hilang, maka runtuhnya pasar modal akan berimbas kepada sektor lain, terutama sektor ekonomi. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah mengatur ketentuan-ketentuanmengenai perlindungan terhadap hak-hak pemodal, namun dalam kenyataan seringkali hak-hak pemodal terabaikan karena kurangnya akses informasi terhadap sumber daya perusahaan dibanding emiten. Oleh karenanya perlu mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang dengan emiten, melalui intervensi norma-norma hukum yang sengaja diciptakan oleh negara, sebab perlindungan hukum terhadap pemodal ini tidak cukup dengan mengandalkan aspek norma-norma kebebasan berkontrak semata.]]>
<![CDATA[Analisis Yurisdis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia ]]>
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (587.553 KB)
|
DOI: 10.22437/rr.v1i1.6066
<![CDATA[In order to avoid financial abuse, the customer made a special rule that prohibits banks to provide recorded information to anyone related to finance customers, deposits and its depositors except in certain cases mentioned explicitly in in the Banking Act. Based on such matters, the issues to be studied in this research is how the bank's efforts in maintaining the security of bank secrecy. Based on the research results revealed that public confidence on banking institutions to grow and thrive because in the presence of an element of the institution in the form of bank secrecy. Bank secrecy is everything related to finances and other things from the customer's bank in the ordinary course of banking should not be publicly disclosed to the public. The Banking Act Number 10 of Year 1998 has required the application of bank secrecy for the sake of maintaining public confidence in the banking institutions. But in practice it is still difficult to implement because there is no uniformity in the determination of categories including bank secrecy]]>
<![CDATA[Jaminan Fidusia dan Potensi Meningkatkan Laju Ekonomi ]]>
<![CDATA[Widhi Handoko]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (682.106 KB)
|
DOI: 10.22437/rr.v1i1.6067
<![CDATA[Launch of online fiduciary reform is a concrete step that will contribute positively to the strengthening of security system moving objects Indonesia. The low compliance with registration and revocation of registration of fiduciary requires supporting policies that can support the compliance. Fiduciary will be optimal if the markets take full advantage of fiduciary guarantee registration system as a tool for business decision-making. Need an integrated policy between the authorities in the legal sector with the authorities in the financial sector/financing to support the implementation and utilization of the fiduciary]]>
<![CDATA[Notaris dan Penemuan Hukum ]]>
<![CDATA[Ishaq]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (709.252 KB)
|
DOI: 10.22437/rr.v1i1.6100
<![CDATA[This article describes the concept of a notary public as the law of the legal profession. Notary in the process of legal discovery are problematic, which means the problems posed by the client, where the result is legal but can not be considered as a source of law, because there is no one theory that suggests about the notary is a source of law in finding the law]]>
<![CDATA[Pandangan Konstitusi Terhadap Notaris: (Studi Kasus Putusan MK terhadap Notaris) ]]>
<![CDATA[Musri Nauli]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.645 KB)
|
DOI: 10.22437/rr.v1i1.6110
<![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesian cancel article 66 Law No. 30 of 2004, Act of Notary. The Constitutional Court of the Republic of Indonesian declare article 66 act of Notary contrary to the principle equality before the law. Consideration The Constitutional Court of the Republic of Indonesian interesting to view to how configuration right to refuse following the decision the Constitutional Court of the Republic of Indonesian]]>
<![CDATA[Pengaturan Kewenangan Pembuatan Akta Pertanahan Antara Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ]]>
<![CDATA[Adi Rahayu]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (560.435 KB)
|
DOI: 10.22437/rr.v1i1.6111
<![CDATA[This article discusses the regulation-making authority between the notary and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). In making the land deed, notary authority derived from attribution attached to the profession of notary, whereas PPAT authority derived from a delegate or delegation of authority from the competent authority, in this case Badan Pertanahan Nasional. Deed of land made by or in the presence of a notary deed is authentic and has the strength of evidence is perfect, while issued PPAT ineligible authentic deed and only has the strength of evidence deed under hand]]>
<![CDATA[Klausul Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Akta Notaris Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan Terbatas (PT) Pada Era Globalisasi ]]>
<![CDATA[Elita Rahmi]]>;
<![CDATA[Ageng Triganda Sayuti]]>;
<![CDATA[Zulfadli]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1579.543 KB)
|
DOI: 10.22437/rr.v1i1.6280
<![CDATA[Belum ditemukan akta Perusahaan Terbatas (PT) dalam mencantumkan kesadaran lingkungan berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada akta pendirian PT dan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas (PT), sehingga terkesan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR terkesan pengeluaran biaya (cost center) perusahaan, karena adanya tekanan luar yakni berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah dan tekanan globalisasi yang mewajibkan hal tersebut. Padahal klausul pendirian dan perubahan PT yang dapat menjadi agenda pada saat pendirian dan RUPS sangat memungkinkan dapat dimuat oleh Notaris melalui kewajibannya memberikan penyuluhan hukum dan keinginan perusahaan untuk menyadari bahwa kesadaran perusahaan atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian yang melekat atas kehadiran perusahaan di muka bumi (kewajiban hukum dan moral). Tujuan Penelitian ini adalah : Pertama :Untuk menjadikan kesadaran lingkungan sebagai suatu peryataan kesadaran perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai kewajiban hukum perusahaan Kedua untuk meningkatkan peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan sebagai suatu kewajiban moral. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menjadikan akta notaris pada pendirian atau perubahan Anggaran Dasar sebagai ruang yang sangat memungkinkan notaris dan perusahaan dapat membangun kesadaran hukum melalui keadilan lingkungan, dengan pendekatan historis, dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep yang diperolah melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah, menginventarisir, ketentuan Anggaran Dasar perusahaan untuk dilakukan klasipikasi dan sistematisasi dan selanjutnya dengan mengunakan interpretasi, maka dilakukan analisis, sesuai dengan perkembangan hukum perusahaan dan hukum lingkungan serta peran notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam mendorong perusahaan guna menjalankan kewajikannya melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, pertama: bahwa fungsi klausul tanggung jawab sosial dan perusahaan tetap harus didorong dalam prosedur peraturan perundang-undangan terutama di daerah berupa perda dan kebijakan lainnya serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk selalu memberikan rambu-rambu bagi anggotanya dalam pengembangan akta perusahaan sebagai tanggung jawab hukum dan moral INI dalam mengembangkan prinsip-prinsip moral notaris dalam pembuatan akta .Kedua Pembangunan berkelanjutan bagi perusahaan yang ada di indonesia belum menjadi instrumen dasar bagi perusahaan untuk berbagi keuntungan karena masih dipandang memberatkan perusahaan, dan prosedur perizinan yang menjadi kewenangan pememerintah daerah selaku eksekutor dalam mengawasi klausul tanggung jawab sosial sebagai instrumen lingkungan dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai ujung tombak pembangunan.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa: (BUM DESA) ]]>
<![CDATA[Ageng Triganda Sayuti]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (673.564 KB)
|
DOI: 10.22437/rr.v1i1.6712
<![CDATA[Village Owned Enterprises (BUM Desa) is an institution whose existence is mentioned in Law No. 6 of 2014 on villages to improve the village economy. The establishment of BUM Desa has many positive impacts, one of which is to increase the village's original income (PADes). From the increase of original income of the village will make the village economy and society. As a BUM Desa business entity related to third party in carrying out its economic activity. In terms of business law, a business entity is divided into legal entities and non-legal entities whose stance is made by Notaries, this paper discusses how the status of BUM Village Law agency and how the role of Notary as Public Official in the establishment of BUM Desa.]]>
<![CDATA[Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pngawasan Notaris ]]>
<![CDATA[Purwantoro Purwantoro]]>;
<![CDATA[Fatriansyah Fatriansyah]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 1 No. 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (560.246 KB)
<![CDATA[Notary supervision distinguish between the behavior and the actions undertaken by the Notary in running the office by the Regional Supervisor Notary while the behavior and actions undertaken by the Notary office outside run supervised by Notary Honorary Council. The supervision is basically a form of legal protection against the Notary itself because of the presence of an oversight, then every Notary in behavior and actions both in the running of his office and outside always within the law. Supervision conducted by the Supervisory Council of the Notary region should still be there because it is very instrumental in the development and monitoring of the performance of its members in order to minimize errors and violations in carrying out his duties.]]>
