Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.199
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Jurnal Dinamika Hukum Nexus Kedokteran Klinik Diponegoro Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Journal of Government and Civil Society Undang: Jurnal Hukum Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Recital Review WAJAH HUKUM Jurnal Notariil Mendapo: Journal of Administrative Law JISOS: Jurnal ilmu sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Bina Hukum Lingkungan Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Elita Rahmi
Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Korioamnionitis Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Persalinan Preterm Rahmi, Elita; Respati, Supriyadi Hari; Melinawati, Eriana
Nexus Kedokteran Klinik Vol 2, No 1 (2013): Nexus Kedokteran Klinik
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.046 KB)

Abstract

Background: Premature Rupture of Membranes (PROM) is one causes of fetal mortality and morbidity. Suspected chorioamnionitis is a major cause of preterm labor. Methods: This study was observational analytic cross-sectional approach. Sample of 694 study subjects that satisfy with inclusion and exclusion criteria were taken from the medical records of patients who gave birth in RSUD Dr. Moewardi. The data was analyzed using bivariate analysis and processed with Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows 20:00. Results: Chorioamnionitis is a risk factor 1.045 times to preterm delivery occur (OR = 1045; CI = 95%, 0737, 1483, p = 0804). Chorioamnionitis caused  death of neonatal mortality 1.554 times compared with norma pregnancy (OR = 1554; CI = 95%, 0790, 3057, p = 0.194). Chorioamnionitis 1.747 times risk factors for occur asphyxia in preterm labor and statistically significant (OR = 1747; CI = 95%, 1114, 2741, p = 0.014). Conclusions: There was no significant relationship between chorioamnionitis with preterm labor and chorioamnionitis with neonatal mortality. There is a significant relationship between chorioamnionitis with asphyxia. Keywords: PROM, Chorioamnionitis, preterm labor
“WAJAH BARU” PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (STUDI PP NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PP NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PPAT) Rahmi, Elita
Jurnal Notariil Vol 1, No 1 (2016): November 2016
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.177.1-13

Abstract

Tujuan penelitianpertama untuk menganalisis ketentuan baru yang diatur pada PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT. Kedua Untuk mengkritisi eksistensi PPAT dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah di Indonesia terjadi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.Metode penelitian yuridis normative, dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta approach) pedekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).Pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam menganalisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengkasifikasikan peraturan yang terkait dengan PPAT dan pendaftaran tanah dan mengsistemasikan peraturan perundang-undangan serta menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Dengan disempurnakannya PP nomor 37 Tahun 1998 menjadi PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT, yang mengalami perubahan hanya terkait denganpersoalan usia calon PPAT dan kewajiban magang sebelum calon PPAT di angkat, penambahan masa kerja PPAT semula 65 (enam puluh lima ) tahun dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun,Penambahan jenis pemberhentian terhadap PPAT, perluasan daerah kerja semula 1 (satu) wilayah kerja kabupaten/kota menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi terakhir penambahan larangan rangkap jabatan. Sedangkan untuk aspek yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tetap menindaklanjuti PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan perubahan dimaksud, sesungguhnya menuntut adanya sistim pendaftaran tanah on line dan reforma agraria pada kementerian agraria dan jajarannya, tanpa sinergi teknologi dan pelayanan bidang pertanahan maka fungsi PP Nomor 24 tahun 2016 tidak mmberikan fungsi signifikan dengan pelayanan cepat, murah dan sederhana dalam proses pendaftaran tanah.
Politics of Land Law For Indonesian Farmers(Towards the Bill of Land in Indonesia) Elita Rahmi
International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG) Vol 1 (2013): 1st ICon-LBG
Publisher : UBL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.674 KB)

Abstract

The purpose of this paper are: first, to examine critically how the politics of agrarian law in Indonesia canprovide legal protection for land ownership for farmers in Indonesia, so that the transition of function ofthe land from agricultural land into non-agricultural sector still pays great attention to the farmers as thevulnerable groups (poor, abandoned); second, to examine critically how the draft of the land law whichis now being discussed in parliament can give protection to the farmers, so that they have bargainingposition of land ownership equally with those of the capital owners.This paper uses three analysis namely: 1) juridical analysis to understand the legal norms of the land lawfor the farmers in Indonesia; 2) historical analysis to understand the history of land ownership for farmerssince independence of Indonesia which had not been proporsionil compared with the ownership to thoseof investors in Indonesia; 3) analysis of prospective of agrarian law corcerning with the pros and cons ofthe Bill of Land being discussed before the Parliament.This paper wishes to provide alternative for the rule of land for the farmers, so that the politics of lawrelated to land in Indonesia correlated with farmers’ strategic position as one of the main agents of thedevelopment.
Political Law’s Reconstruction of Village Apparatus To Realize Independent Village in Indonesia Hartati Hartati; Pahrudin HM; Elita Rahmi
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2461

Abstract

Indonesian Village Law 2014 states that the purpose of village regulation is to create an independent village. Village management in Indonesia is carried out using a self-governing community system that requires apparatus that has good capacity. On the other hand, the existence of village apparatus in Indonesia still does not have the capacity needed to organize the government to become an independent village. Therefore, it is necessary to do a political law reconstruction to find a solution to the inequality of expectations of village regulation and the reality of the quality of village officials like this. Political law functions as a bridge to the goals to be achieved and is strongly influenced by the social reality of society. This research was conducted using a qualitative approach with the type of library research by reviewing data related to villages in Indonesia, especially village government. The results of this study revealed that only 7.43% were independent villages, most of village apparatuses unprofessional, poverty rate 9.66%, and unemployment rate of 5.01%. This requires a solution through a series of solution policies so that the objectives of village regulation towards independent villages can be achieved so that the prosperous community can be achieved.Undang-Undang Desa Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan peraturan desa adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pengelolaan desa di Indonesia dilakukan dengan sistem kemasyarakatan swakelola yang membutuhkan aparatur yang memiliki kapasitas yang baik. Di sisi lain, keberadaan perangkat desa di Indonesia masih belum memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan menjadi desa yang mandiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi politik hukum untuk mencari solusi atas ketimpangan ekspektasi peraturan desa dan realitas kualitas aparatur desa seperti ini. Hukum politik berfungsi sebagai jembatan menuju tujuan yang ingin dicapai dan sangat dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka dengan mengkaji data-data terkait desa di Indonesia khususnya pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa mandiri hanya 7,43%, perangkat desa sebagian besar tidak profesional, tingkat kemiskinan 9,66%, dan tingkat pengangguran 5,01%. Untuk itu diperlukan solusi melalui serangkaian kebijakan solusi agar tujuan peraturan desa menuju desa mandiri dapat tercapai sehingga masyarakat sejahtera dapat tercapai.
Korioamnionitis Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Persalinan Preterm Elita Rahmi; Supriyadi Hari Respati; Eriana Melinawati
Nexus Kedokteran Klinik Vol 2, No 1 (2013): Nexus Kedokteran Klinik
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.046 KB)

Abstract

Background: Premature Rupture of Membranes (PROM) is one causes of fetal mortality and morbidity. Suspected chorioamnionitis is a major cause of preterm labor. Methods: This study was observational analytic cross-sectional approach. Sample of 694 study subjects that satisfy with inclusion and exclusion criteria were taken from the medical records of patients who gave birth in RSUD Dr. Moewardi. The data was analyzed using bivariate analysis and processed with Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows 20:00. Results: Chorioamnionitis is a risk factor 1.045 times to preterm delivery occur (OR = 1045; CI = 95%, 0737, 1483, p = 0804). Chorioamnionitis caused death of neonatal mortality 1.554 times compared with norma pregnancy (OR = 1554; CI = 95%, 0790, 3057, p = 0.194). Chorioamnionitis 1.747 times risk factors for occur asphyxia in preterm labor and statistically significant (OR = 1747; CI = 95%, 1114, 2741, p = 0.014). Conclusions: There was no significant relationship between chorioamnionitis with preterm labor and chorioamnionitis with neonatal mortality. There is a significant relationship between chorioamnionitis with asphyxia. Keywords: PROM, Chorioamnionitis, preterm labor
STATE PROTECTION UPON ADOLESCENT VICTIM OF INCEST RAPE THROUGH GENDER LENS Elita Rahmi; Elly Sudarti
Diponegoro Law Review Vol 4, No 1 (2019): Diponegoro Law Review April 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.646 KB) | DOI: 10.14710/dilrev.4.1.2019.89-104

Abstract

The state obligations to fulfill and protect the rights of adolescent victim of incest rape post-abortion and other rights have not been exercised during the legal process of investigation until court verdict as it is indicated that the adolescent victim is unfairly detained without due process for illegally practicing abortion. This occasion indicates that the law is being unfair towards the adolescent victim without considering the precondition which inevitably forces the abortion. This article scrutinizes such case of Muara Bulian county in which the local court’s verdict No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn did not accommodate the substantive justice which take stand of the rights of adolescent victim of incest rape. The verdict indicates that such court verdict does not express gender sensitivity to the right of adolescent female victim of incest rape to which the state is obliged to fulfil and protect.
Tarik Menarik antara Desentralisasi dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan Elita Rahmi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 16, Edisi Khusus 2009
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian government does not have “political will” in implementation local government in the land field based on authority principles.This problem can be seen from overlapping regulation in land’s field,on the one hand stipulated that land as local’s autority,on the other hand it still as central’s autority.This tension brings to effect more confflicts in indonesia. To solve the above problem,it needs regulations sincroization in the land field which regulater that land task is local governments authority,while central government only to do preventive and refresif,monitoring through making regulation,standard and norm that will become the rule of the game for local government in implementing the lands authority.Key words :land matter, decentralization, centralization, autorite
EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH (HPL) DAN REALITAS PEMBANGUNAN INDONESIA Elita Rahmi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, No 3 (2010)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2010.10.3.104

Abstract

Management Right on Land (HPL) is right outside in Act No. 5 of 1960 on Basic Regulation on Agrarian Principles (Undang-undang Pokok Agraria/UUPA) that grow and develop in accordance with the demands of the development. Rights that has existed since the colonial era already formulated in a special regulation, so that the holders of HPL with are third parties who utilize HPL within the law and morals. Development held in Indonesia still requires the existence of HPL, due to limited government funds and the empowerment of government agencies central government and local government. HPL may become a test of the right control of the country. Are the economically weak have a place in existence in order to compensate parties who HPL always "land eklpoitation "  the investors.Key word: Management Right, value, development.
PELINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA JAMBI M. Andika; Yolanda Claresa; Elita Rahmi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11450

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara normatif kebijakan dan strategis pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Jambi berdasarkan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013, dan untuk menganalisis perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif.Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan historis (historical approach).  Hasil penelitian setelah dianalisis secara normatif dan kualitatif, menunjukkan bahwa secara konseptual hak-hak individu dan masyarakat telah diatur dan dilindungi oleh Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 maupun oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur tentang Penataan Ruang (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010). Selain itu juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat. Demikian pula halnya dengan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013 telah mengatur dan melindungi secara jelas hak dan kewajiban masyarakat, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW  hanya sebatas konsultasi publik saja. Padahal bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah bukan hanya sebatas konsultasi publik akan tetapi peran serta  dalam menyusun dan merencanakan penataan ruang tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dengan baik, maka perlunya melakukan peninjauan kembali, dan keikutsertaan masyarakat harus diutamakan.
PELAKSANAAN FUNGSI PENYIARAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH TVRI STASIUN JAMBI Zaky Arita; Elita Rahmi; Fitria Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari pelaksanaan fungsi penyiaran sebgai implementasi keterbukaan informasi publik dalam penangan dan pencegahan COVID-19 di TVRI Stasiun Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menujukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (harapan dan kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah, melalui TVRI Stasiun Jambi diharapkan pemerintah dapat memberikan keterbukaan informasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Di tengah pandemic COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia terkhusus Provinsi Jambi keterbukaan informasi merupakan sarana perwujudan good governance, keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya penangan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh pemerintah, melalu TVRI Stasiun Jambi pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisai terkait pencegahan penularan COVID-19 untuk mewujudkan keterbukaan informasi.
Co-Authors Ageng Triganda Sayuti Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andra Tanady Arsyad Arsyad Astra Vigo Putra Eko Nuriyatman Elly Sudarti Eriana Melinawati Fauzi Syam Fauzy Syam Firdaus Abu Bakar Fitria Fitria Fitria Fitria Hartarti Hartarti Hartati Hartati Hartati Hartati Hartati Hartati Hartati Hartati Iqbal Anshori Iskandar Zulkarnain Jingga Mulia M. Andika Nola Elfi Tumangger Pahrudin HM Rustian Mushawirya Supriyadi Hari Respati Supriyadi Hari Respati Syamsir Syamsir Yetniwati Yetniwati Yolanda Claresa Zaky Arita Zulfadli