cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformative
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25810308     EISSN : 25483323     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum" : 7 Documents clear
Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Fajar Arofah, Fury Ayunindya
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan mengelaborasi perselisihan antara KPU dan Bawaslu dalam pemilihan umum 2014. KPU dan Bawaslu adalah aktor yang diamanatkan oleh UU sebagai penyelenggara pemilu. Karena itu kedua lembaga ini memiliki peran yang berbeda dalam menyelenggarakan dan mengawal prsoses pemilu. Sekalipun demikian, dalam praktekknya kedua lembaga ini tidak selalu berjalan beriringan. Terkadang diantara keduanya saling berselisih paham dalam menentukan partai politik mana saja yang lolos mengikuti pemilu. Misalnya, dalam menentukan lolosnya PKPI pada pemilu 2014 ternyata terjadi perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu. Perselisihan pandangan ini nampak dari sikap egoisme masing-masing lembaga penyelenggara. Hal ini tentunya sangat disayangkan. Sebab kedua lembaga ini sebenarnya didisain untuk saling bermitra dan bekerjasama dalam mengawal proses pemilu di Indonesia.
Menakar Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) kusuma, putri dima
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mencoba membahas peran sentral lembaga DKPP dalam proses penyelenggaraan pemilu. DKPP merupakan lembaga yang secara konstitusional memiliki tugas dan fungsi dalam mengawal proses pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, DKPP juga merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan sanksi baik ringan, sedang maupun berat kepada penyelenggara pemilu yang terindikasi tidak netral ataupun melanggar kode etik kepemiluan. Dengan otoritas yang dimilikinya, DKPP sudah banyak memberhentikan anggota KPUD karena terbukti kode etik kepemiluan.
Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Nugraha, Fajar Kuala
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini mendiskusikan mengenai peran sentral MK dalam sengketan pemilukada. MK sebagaimana diatur dalam UU diberi kewenangan dalam menyelesaikan persoalan sengketan dalam pemilukada. Bahkan, MK memiliki peran penting. Dikatakan demikian karena keputusan merupakan keputusan terakhir dan final. Itu artinya, keputusan MK merupakan keputusan terakhir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh partai politik, gabungan partai politik maupun calon perseorangan. Karena itu apa pun keputusan yang dikeluarkan oleh MK harus diterima oleh semua pihak. Sinilah letak kekuatan MK dalam memberikan putusan. Karena itu, putusan yang keluar dari MK harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, akuntabel, dan demokratis.
Pemetaan Sosiologis Perilaku Memilih di Nusa Tenggara Barat Chandra, Agus
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat dua mazhab yang mendominasi studi tentang perilaku memilih (votting behavior) di era kekinian, yakni; mazhab sosiologis dan psikologis. Yang pertama meyakini perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan yang kedua meyakini perilaku memilih dikonstruksi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh ikatan emosional terhadap partai politik atau kandidat, orientasi terhadap isu, dan analisis terhadap kandidat. Mengkontradiksikan dua pikiran ini tentu hanya akan mempersempit obyek kajian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Untuk menghindari keterjebakan atas dua perdebatan mazhab tersebut, penulis memilih mempertemukan keduanya dalam kajian perilaku memilih (votting behavior). Pertemuan kedua mazhab tersebut menghasilkan pemetaan perilaku memilih masyarakat NTB berada pada tiga kategori. Kategori pertama, pemilih yang memilih karena figuritas dan tokoh panutan. Ketegori ini disebut sebagai pemilih tradisional. Kedua, pemilih yang memilih karena pertimbangan-pertimbangan rasionalitas, seperti percaya pada kapasitas kandidat. Kategori ini disebut sebagai pemilih rasional. Ketiga, pemilih yang memilih bahkan tidak memilih karena terhambat faktor teknis pemilu dan aktivitas ekonomi. Ini disebut sebagai pemilih pragmatis.
Aburizal Bakrie dalam Panggung Politik Arswendi, Riki
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mencoba menghadirkan peran Aburizal Bakrie dalam panggung politik nasional. Menghadirkan sosok Aburizal Bakrie tentu sangat penting dalam kajian politik. Dikatakan demikian, karena Aburizal Bakrie selain dikeknal sebagai pengusaha sukses—juga seorang politisi yang berhasil menjabat sebagai menteri maupun ketua partai Golkar. Bahkan, Aburizal Bakrie pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kesemua ini menambah bobot terhadap sosok Aburizal Bakrie sebagai politisi-penguasa. Peran ganda dalam diri Aburizal Bakrie yakni politisi-penguasa merupakan fenomena yang patut diperhatikan dalam panggung politik di Indonesia. Dikatakan demikian, karena beberapa tahun terakhir semakin banyak aktor politik yang berasal dari politisi-penguasa.
Relasi Parlemen Dengan Konstituen Haboddin, Muhtar
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berusaha mengungkap baik secara konseptual maupun praktik relasi antara parlemen dengan konstituen. Secara konseptual relasi parlemen dengan konstituen bisa dilakukan dengan anekaragam bentuk dan polanya. Namun demikian, pada tataran prakteknya ternyata tidak bisa dilakukan oleh parlemen. Hal ini menunjukkan terjadinya gap antara teori dan praktek. Bahkan, dalam kasus di Indonesia pola relasi yang terbangun antara parlemen dengan konstituen masih sebatas formalitas. Padahal yang paling dibutuhkan dalam pola relasi ini adalah terjadinya kolaborasi, berjejaring, dan berkerjasama yang pada akhirnya membentuk pola relasi yang substansial. Maksudnya, anggota parlemen akan selalu berjuang dan bekerja berdasarkan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politik konstituennya. Pola inilah yang sejatinya hadir dalam panggung politik Indonesia.
Catatan Hitam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Sari, Ira Permata
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menelaah secara kritis persoalan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan gubernur (pilgub) di Sumatra Utara. Pelanggaran selalu hadir dan muncul dihampir semua pemilihan gubernur, termasuk di Sumatra Utara. Pelanggaran yang terungkap dalam pilgub ini beraneka ragam bentuknya. Mulai praktek politik uang, mencuri star kampanye, memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah, dan kampanye hitam. Variasi bentuk pelanggaran ini dilakukan oleh beragam aktor yang terlibat dalam pilgub. Kompleksitas bentuk pelanggaran dan aktor yang terlibat dalam pilgub mengisyaratkan problematika dalam pemilihan kepala daerah. Pelanggaran ini tentu merupakan catatan hitam dalam proses pembangunan demokrasi lokal. Selain itu, massifnya pelanggaran yang terjadi dalam pilgub merupakan bukti betapa kurangnya pemahaman para aktor politik dalam lokal dalam mengawal prosedural demokrasi. Apa yang terjadi di Sumatra Utara hanya sebagian kecil catatan hitam dalam membangun demokrasi di aras lokal.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2021): September Vol 7, No 1 (2021): Maret Vol 6, No 2 (2020): September Vol 6, No 1 (2020): Maret Vol 5, No 2 (2019): September Vol 5, No 1 (2019): Maret Vol 4, No 2 (2018): Pilkada Serentak dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum More Issue