LAW REFORM
s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.
Articles
292 Documents
<![CDATA[INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME ]]>
<![CDATA[Muhammad Nizar Kherid]]>;
<![CDATA[Aminah Aminah]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 15, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.825 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v15i2.26185
<![CDATA[Konservasi laut dalam kerangka hukum lingkungan tidak cukup dengan fokus kepada aspek lingkungan, perlu dimaknai lebih luas dengan memposisikan laut sebagai bagian dari pertahanan negara. Implementasi dari konservasi laut dalam UU Kelautan dan UU Lingkungan selama ini hanya berdiri sendiri, yakni memisahkan sektor pertahanan negara yang sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pendekatan penelitian menggunakan yurudis normatif dengan analisis kualitatif. Pembahasan fokus kepada paradigma biosentris sebagai sistem yang saling berkaitan antar sektor, baik melindungi ekosistem laut, penegakan hukum laut, pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan laut, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Melalui paradigma biosentris, ada relasi antar sektor yang menyatu dan membentuk sebuah sistem menjadi sistem pertahanan laut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Lingkungan dapat disinkronkan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Bogor) ]]>
<![CDATA[Rona Rositawati]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 4, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.292 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v4i2.14546
<![CDATA[Latar belakang penelitian adalah perlunya dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memungut pajak kepada masyarakat, dalam era otonomi daerah maka pajak sebagai salah satu sumber pembangunan daerah. Adanya peraturan-peraturan daerah yang mengatur pajak daerah apakah sudah konsisten dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai bagaimana dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dalam penelitian mi untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Penelitian mi merupakan penelitian diskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau disebut dengan analisis data kualitatif normatif.Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) sistem yang dianut dalam pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, yaitu melalui penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, belum ada konsistensi antara peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.Perlunya revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal lebih efektif.Kata kunci : Sistem Pemungutan Pajak Daerah, Otonomi Daerah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN NASABAH PENGGUNA JASA TRANSFER DANA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Rina Purwariska]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 1, No 2 (2006) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (12510.706 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v1i2.12189
<![CDATA[Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa pelayanan Electronic Funds Transfer dengan nasabahnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum serta kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Metode pendekatan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data primer. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, sedangkan analisis data dilakukan secara analisa kualitatif. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan pada perjanjian baku yang formatnya telah dibuat sepihak oleh bank, sehingga dalam pelaksanaannya hanya berpihak pada bank saja, karena bank selalu menerapkan prudential banking. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap nasabah bank terjadi karena faktor bank itu sendiri serta para pihak yang terkait yaitu Bank Indonesia dan juga Lembaga Perlindungan Konsumen. Sedangkan kendala-kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen selaku nasabah bank terjadi karena faktor konsumen itu sendiri selaku nasabah dan juga dari pelaku usaha dalam hal ini adalah bank. Dalam kondisi yang demikian bank belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap nasabah.Kata Kunci : Perlindungan Hukum Nasabah, Transfer Dana Elektronik]]>
<![CDATA[PENGUATAN KELEMBAGAAN PANWAS PEMILIHAN DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, PIDANA, DAN KODE ETIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015) ]]>
<![CDATA[Budi Evantri Sianturi]]>;
<![CDATA[Fifiana Wisnaeni]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.805 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15873
<![CDATA[Keberadaan Panwas Pemilihan sebagai lembaga pengawas merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Kenyatannya, posisi Panwas Pemilihan menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Panwas Pemilihan cenderung hanya bertugas mengawasi, melaporkan atau memberi rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang ditemui kepada insatansi lain. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak memberikan kewenangan lebih kepada Panwas Pemilihan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menagalisa faktor-faktor penyebab Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 menganilisi idealnya pengaturan lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Socio Legal, dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian, bahwa Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran disebabkan karena beberapa faktor: Faktor substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat seperti DPR dan Kepolisian yang kurang mendukung peran Panwas Pemilihan melalui kewenangannya masing-masing. Faktor kultur hukum rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta pasangan calon yang dinilai kurang kooperatif. Pengaturan ideal mengenai lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di indonesia, pertama, Pengaturan mengenai penguatan kewenangan Panwas Pemilihan dengan memberikan kewenangan lebih dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, Pengaturan mengenai penambahan waktu kepada Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, pengaturan mengenai kedudukan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan agar disatukan dalam satu tubuh dengan Panwas Pemilihan yang akan bertanggung jawab langsung kepada Bawaslu guna mengefektifkan proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah.]]>
<![CDATA[DAMPAK YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING) DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Ratih Mannul Izzati]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 8, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.027 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v8i1.12416
<![CDATA[Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (gerechtelijk plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, dimaksudkan untuk mencari solusi hukum dari dampak kekosongan hukum (recht vacuum) yang timbul mengenai penerapan pemeriksaan setempat. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur secara normatif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai aplikasi pemeriksaan setempat.Permasalahan yang ditampilkan dalam tesis ini, diantaranya: Bagaimana kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana pada saat ini, Apa fungsi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana, Bagaimana dampak yuridis pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana, serta Bagaimana formulasi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang.Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter dengan menggunakan metode sistimatis yang dianalisis secara kualitatif normatif.Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa yang menjadi kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini merupakan kebijakan yang berasal dari penemuan hukum oleh hakim dengan metode konstruksi hukum, yang mengedepankan keadilan substansial dan asas peradilan cepat. Selanjutnya, fungsi pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana digunakan untuk keyakinan hakim, pertimbangan untuk menetapkan penyerahan barang bukti serta menambah keterangan bagi hakim. Kemudian dampak yuridis pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana adalah, tidak adanya unifikasi (keseragaman) aturan mengenai pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana pada saat ini, yang meliputi: ketidakseragaman mengenai para pihak yang mengikuti pemeriksaan setempat dalam perkara pidana dan ketidakseragaman mengenai uraian pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara pidana yang tidak jelas dan lengkap. Oleh karena masih terjadi ketidakseragaman terkait pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini, maka perlu formulasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas tentang aturan ruang lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana untuk menciptakan kepastian hukum.Kata Kunci: Pemeriksaan Setempat, Hukum Acara Pidana, Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DENGAN POLA (BOT) BUILD OPERATE TRANSFER DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo) ]]>
<![CDATA[Ikka Puspitasari]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.836 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i1.20237
<![CDATA[Pengadaan infrastruktur itu dibutuhkan dana yang sangat besar. Seiring dengan berjalannya waktu perlu diadakan perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yakni dengan melakukan perjanjian Build Operate Transfer (BOT) merupakan suatu konsep, dimana proyek dibangun atas biaya sepenuhnya dari perusahaan swasta, beberapa perusahaan swasta, ataupun kerjasama dengan BUMN.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Metode pendekatan Yuridis Empiris bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik terhadap objek penelitian yang menunjukkan bagaimana tentang perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Perjanjian kerja sama pemerintah dan swasta dalam pola build operate and transfer (BOT). Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Usaha Pengusahaan Jalan Tol telah melakukan kewajiban dengan menyediakan fasilitas berupa lahan sedangkan pihak dalam hal ini PT. Trans Marga Jateng adalah sebagai Perusahaan Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan Perjanjian Penguasahaan Jalan Tol (PPJT) PT. Trans Marga Jateng melakukan kewajibannya berupa pembangunan (build) dan melakukan Perencanaan Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Teknik, Pelaksanaan Kontruksi, Pengoperasian, Dan Pemeliharaan Jalan Tol agar bernilai ekonomi (operation). Berakhir perjanjian selama 45 tahun, maka tanah dan gedungnya dikembalikan kepada Pemerintah.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN ]]>
<![CDATA[Nofika Chilmiati]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.953 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v9i2.12449
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan. Tujuan lainnya adalah kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menujukan bahwa Pertama,Kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan di wujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan yaitu The Prosedural Rights Model dan Sevice Model.Kata Kunci:Advokasi, Perempuan, anak, korban kekerasan.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI KONSEKUENSI JAMINAN KREDIT UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN KREDITUR DI MUNGKID ]]>
<![CDATA[Ngadenan Ngadenan]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 5, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (613.881 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v5i2.12497
<![CDATA[ Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berupaya menambah modal usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Dimana kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak Tanggungan, meskipun di dalam hukum jaminan dikenal juga beberapa lembaga jaminan seperti Fidusia, Gadai. Secara umum undang-undang telah memberikan jaminan atau perlindungan kepada Kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata, yaitu : “Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak , baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnya”. Jaminan yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata tersebut bersifat umum, sehingga apabila jaminan tersebut dijual maka hasilnya dibagi secara seimbang sesuai besarnya piutang masing-masing Kreditur (konkurent). Dalam praktek perbankan, jaminan yang bersifat umum ini belum memberikan perlindungan hukum (kurang menimbulkan rasa aman) untuk menjamin kredit yang telah diberikan. Bank memerlukan jaminan yang ditunjuk dan diikat secara khusus untuk menjamin hutang debitur dan hanya berlaku bagi bank tersebut. Jaminan ini dikenal dengan jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara Kreditur dan debitur. Biasanya dengan jaminan berupa tanah yang kemudian dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan kreditnya kepada bank perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur? 2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dan upaya pemecahannya dalam eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur? Tujuan penelitian penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksekusi hak tanggungansebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur dan upaya pemecahannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maria Goretti Etik Prawahyanti]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 3, No 1 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2097.239 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v3i1.12341
<![CDATA[Hukum adalah salah satu alat yang amat diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Namun fakta menunjukkan lain. Hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat hukum yang tidak berspektif gender, perempuan korban kekerasan justru dipersalahkan, diperlakukan secara tidak hormat atau dikorbankan lebih jauh lagi (re-victimised). Hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat.Perlindungan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan belum mendapatkan perhatian yang maksimal baik dari pemerintah, masyarakat maupun aturan hukum yang ada. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal atas kasus kekerasan terhadap perempuan, maka perlu dilakukan terobosan atau pembaharuan sistem hukum kearah sistem hukum yang lebih berspektif gender, yakni Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)Kata Kunci : Kekerasan Terhadap Perempuan, Perlindungan Hukum, Perspektif Gender, Sistem Peradilan Pidana Terpadu]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN PAKET BARANG DOMESTIK ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA) ]]>
<![CDATA[Widyananda Yudikindra]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.634 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i1.15840
<![CDATA[Sengketa dengan konsumen dalam penyelenggaraan jasa pengiriman paket barang domestik justru diciderai sendiri oleh konsumen, yakni dengan melakukan kekhilafan atau kekeliruan, paksaan, dan penipuan. Sementara pembelaan PT. Pos Indonesia dengan membuktikan letak kesalahan pada konsumen membawa konsekuensi perjanjian menjadi tidak sah sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan dapat dibatalkan. Selain itu PT. Pos Indonesia (Persero) juga tidak dapat dituntut dari segala kerugian yang diderita konsumen. Sementara secara yuridis, adanya ketentuan UU No.8 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2009 maupun Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.65/DIRUT/0812 hanya menunjukan perlindungan hukum secara represif untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu masih diperlukan penataan kembali upaya perlindungan hukum dengan merujuk asas-asas hukum yang diatur UU No. 8 Tahun 1999 sehingga diharapkan lebih terwujud upaya perlindungan hukum secara preventif yang efektif untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.]]>
