Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2: November 2017"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERBELANJA DI PASAR MUSIMAN ]]>
<![CDATA[Said Ahmad Alatas]]>;
<![CDATA[Azhari Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.588 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; konsumen berhak mendapat perlindungan dari pelaku usaha terhadap barang-barang yang dibelinya termaksuk di dalamnya barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha di pasar musiman. Akan tetapi dalam prakteknya di Kota Banda Aceh para konsumeartikeln pasar musiman tidak mendapat perlindungan hukum terhadap barang-barang yang dibelinya dimana barang-barang tersebut rusak dan tidak berfungsi dengan baik (tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya saat terjadi transaksi jual beli). Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang berbelanja di pasar musiman; menjelaskan bentuk pertangungjawaban yang diberikan oleh pedagang musiman terhadap konsumen yang dirugikan, dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh pertanggungjawaban dari penjual di pasar musiman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mendapat data hukum sekunder dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara hukum konsumen yang berbelanja di pasar musiman berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen; hak-hak konsumen yang berbelanja di pasar musiman banyak tidak terlindungi karena pedagang musiman tidak mengetahui dengan jelas kewajibannya terhadap konsumen; salah satu hambatan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh tanggungjawab pedagang musiman adalah selalu berpidah-pindahnya tempat jualan pedagang musiman tersebut. Kepada pemerintah disarankan agar memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha temasuk pedagang pasar musiman tentang hak dan kewajibannya terhadap konsumen. Di samping itu, kepada penyelenggara pasar musiman disarankan agar dalam pendaftaran dicantumkan informasi yang lebih rinci dan akurat menyangkut data pelaku usaha/pedagang musiman guna memudahkan konsumen dalam meminta pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang dideritanya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) OLEH KANTOR CABANG PT. SOCFIN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syafriman Syafriman]]>;
<![CDATA[Rismawati Rismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.755 KB)
<![CDATA[Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa setiap penanaman modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan TJSLP. Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan yang menjalankan usaha dan/atau di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan kegiatan TJSLP. Kewajiban itu juga dimuat dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Serta Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan/ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur perusahaan perkebunan berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun inti plasma. Ketentuan TJSLP harus merupakan program yang berkelanjutan, tetapi PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya tidak melakukannya sebagaimana ketentuan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan TJSLP PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya, hambatan dalam penerapan TJSLP pada PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya dan implikasi hukum bagi PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya bila tidak melaksanakan TJSLP. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai informan dan responden. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk artikel. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya melaksanakan program TJSLP atas dasar instruksi dari kantor pusat PT. Socfin Indonesia di Medan seperti program TJSLP di bidang PT. Socfin Indonesia dan masyarakat, PT. Socfin Indonesia dan lingkungan, PT. Socfin Indonesia dan keagamaan, serta PT. Socfin Indonesia dan pendidikan. Diantaranya terdapat program yang bersifat sumbangan sosial (charity) semata. Beberapa hambatan antara lain PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya tidak memiliki kewenangan membuat program TJSLP, perbedaan pemahaman antara masyarakat dan perusahaan dalam memahami konsep TJSLP dan pembangunan kebun inti plasma terhambat pada penyedian lahan untuk pembangunan kebun inti plasma. Seharusnya PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya membuat program TJSLP sendiri dengan meminta persetujuan saja dari kantor pusat. Perlu peran aktif dari pemerintah dalam upaya mengawasi pelaksanaan TJSLP dan dibuat regulasi dan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak melakukan TJSLP.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA LOGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Hidayat Arfan]]>;
<![CDATA[Dahlan Dahlan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.818 KB)
<![CDATA[Tujuan Penulisan artikel ini untuk menjelaskan perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Logo tanpa adanya pencatatan serta penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta dan untuk menjelaskan Faktor-faktor yang menyebabkan pencipta untuk melakukan pencatatan atau tidak melakukan pencatatan Hak Cipta Logo. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hak cipta logo di Kota Banda Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih terjadi pelanggaran terhadap hak cipta logo yang tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan azas deklaratif ( yang pertama kali mengumumkan). Adapun penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta logo yaitu rendahnya pengetahuan hukum tentang hak cipta, keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, perkembangan tekhnologi, dan kesulitan pengawasan. Demi melindungi hak cipta logo, dapat dilakukan pencatatan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta . Namun faktor pencipta logo tidak melakukan pencatatan dikarenakan jumlah logo yang banyak serta pengetahuan hukum tentang hak cipta yang kurang. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Aceh agar pelaksanaan perlindungan hak cipta atas logo terus ditingkatkan, dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat, terkait pentinggnya menjaga hak cipta. Kemudian untuk pihak yang telah dilanggar hak ciptanya diharapkan agar dapat melakukan upaya hukum secara litigasi maupun non-litigasi sehingga hak atas logo tidak dirampas dengan sewenang-wenang.]]>
<![CDATA[GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTAR SESAMAPENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA DALAM BERLALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Benny Kurnia Putra]]>;
<![CDATA[M. Jafar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.646 KB)
<![CDATA[Sesuai dengan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa setiap perbuatan melawan hukum wajib membayar ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 240 huruf b huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun kenyataannya di Kota Banda Aceh terdapat pelaku kecelakaan lalu lintas yang tidak memberikan ganti kerugian kepada korban kecelakaan dalam berlalu lintas. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda dua kepada korban kecelakaan lalu lintas, mengetahui dan menjelaskan alasan pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan serta untuk mengetahui dan menjelaskan alasan pihak pengemudi kendaraan roda dua tidak membayar ganti kerugian yang dialami korban akibat kecelakaan lalu lintas. Data yang digunakan untuk penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai para responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda dua dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak tanpa melalui jalur pengadilan, namun pihak pengemudi tidak memberikan ganti kerugian kepada korban yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dalam berlalu lintas. Alasan pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan karena akan membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dan ganti kerugian tidak sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, sehingga para pihak menyelesaikan permasalahan mereka melalui musyawarah. Alasan pihak pengemudi kendaraan roda dua tidak membayar ganti kerugian disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu tidak adanya biaya untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dan faktor kesalahan dari kedua belah pihak sehingga kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Disarankan kepada pengemudi kendaraan roda dua dalam bermusyawarah mengenai ganti kerugian harus mengundang perangkat desa dan saksi yang melihat kecelakaan tersebut. Jika tidak puas atas segala upaya yang telah dilakukan melalui cara perdamaian berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan maka wajib di selesaikan melalui pengadilan dan pihak pelaku kecelakaan berlalu lintas wajib memberikan ganti kerugian berdasarkan tingkat kerugian yang dialami oleh korban.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SITA HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK BANK KEPADA NASABAH KARENA WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN KREDIT PADA PT. BANK ACEH CABANG JEURAM ]]>
<![CDATA[Said Munassar]]>;
<![CDATA[M. Jafar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.617 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan sita Hak Tanggungan dalam hal nasabah wanprestasi dalam pembayaran kredit dapat dilaksanakan melakukan sita jaminan langsung terhadap objek hak tanggungan yang dianggunkan oleh nasabah tanpa penetapan pengadilan hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan diantaranya terdapat nasabah debitur yang tidak mengosongkan aset jaminan atau tetap menempati aset jaminan tersebut. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri kepada pihak bank dalam melakukan sita Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor wanprestasi dalam pembayaran kredit pada Bank Aceh cabang Jeuram, pelaksanaan sita Hak Tanggungan yang dilakukan Bank Aceh cabang Jeuram, dan upaya-upaya yang dilakukan Bank Aceh cabang Jeuram dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sita Hak Tanggungan. Data dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu berupa data penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor wanprestasi dalam pembayaran kredit pada Bank Aceh cabang jeuram secara garis besar dapat dibagi dua yaitu faktor intern dan ektern adapun yang menjadi faktor intern yaitu karakter nasabah debitur dalam melaksanakan kewajibannya melunaskan hutang kreditnya kepada pihak bank adapun yang menjadi faktor ekstern yaitu pemasaran produk, permasalahan ekonomi, dan keadaan memaksa (force Majeure). Pelaksanaan sita Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Bank Aceh cabang Jeuram dilaksanakan dengan cara menjual objek Hak Tanggungan (melelang) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Disarankan kepada pihak Bank Aceh cabang Jeuram dalam melakukan Pengawasan dan pembinaan yang telah dengan baik yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh perlu terus ditingkatkan. Tanpa mengesampingkan asas kehati-hatian. Dan kepada para debitur hendaknya beriktikad baik untuk menyerahkan jaminan yang berupa Hak Tanggungan kepada kreditur penerima Hak tanggungan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB SUPIR KEPADA PEMILIK TRUK KARENA KESALAHAN SUPIR YANG MENYEBABKAN RUSAKNYA TRUK ]]>
<![CDATA[Al Kautsar]]>;
<![CDATA[M. Jafar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.718 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilakukan dengan itikat baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, maka yang mengingkari perjanjian tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi. Meskipun telah dibuat suatu perjanjian antara supir dengan pemilik truk, tetapi pada kenyataannya masih ada penyimpangan perjanjian antara supir dengan pemilik truk dalam pelaksanaannya. Supir tidak mau bertanggung jawab terhadap kerusakan truk yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri padahal sebelumnya sudah ada perjanjian yang dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan supir, menjelaskan tanggung jawab supir kepada pemilik karena kesalahannya yang menyebabkan rusaknya truk serta upaya penyelesaian terhadap wanprestasi oleh para pihak. Data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para sarjana yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai resfonden dan informan.Hasil penelitian diketahui bahwa Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan supir yaitu membawa truk dengan tidak hati-hati, membawa muatan melebihi kapasitas truk dan membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Tanggung jawab supir kepada pemilik truk sesuai dengan penyebab rusaknya truk, apabila karena kelalaian supir sendiri maka supir harus bertanggung jawab untuk memperbaiki truk yang rusak, kecuali kecelakaan itu terjadi karena adanya keadaan memaksa yang tidak bisa dihindari, dicegah atau tidak bisa dielakkan oleh supir. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap wanprestasi oleh kedua belah pihak dengan menempuh jalur musyawarah dan mediasi agar tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak. Disarankan kepada pemilik truk hendaknya dapat membuat perjanjian tertulis dengan supir supaya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan supir dikemudian hari, pemilik truk mempunyai bukti yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum, Kepada supir hendaknya tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik truk supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan dapat merugikan pihak lain.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA - MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK MANDIRI CABANG BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Tia Rizky]]>;
<![CDATA[Rismawati Rismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.09 KB)
<![CDATA[Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang di buat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”. Dalam prakteknya, Bank Mandiri Cabang Banda Aceh masih saja mencantumkan perihal tersebut pada Pasal 25 perjanjian sewa-menyewa Safe Deposite Box. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Safe Deposit Box menurut peraturan perundang-undangan. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pihak bank mencantumkan klausul eksonerasi di dalam perjanjian Safe Deposit Box. Serta Untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dengan dicantumkannya klausul eksonerasi. Metode penelitian uang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normativ - empiris. Penelitian Yuridis Normatif – Empiris adalah suatu metode penelitian hukum untuk menarik dan memahami asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat, maupun tidak tersirat didalam suatu peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan gejala-gejala yang menjadi permasalahan di dalam suatu penelitian. Hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Safe Deposit Box menurut perundang-undangan adalah pelaku usaha jasa keuangan wajib menginformasikan kepada konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, resiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan. Faktor-faktor pihak bank mencantumkan klausul eksonerasi didalam perjanjian sewa-menyewa Safe Deposite Box adalah berdasarkan faktor efisiensi waktu, faktor keamanan, dan faktor menghindari kerugian. Upaya dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha Safe Deposite Box pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dapat ditempuh melalui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Aceh, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta melalui jalur Pengadilan. Disarankan kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh untuk dapat mereview kembali isi perjanjian sewa-menyewa Safe Depositi Box khususnya pada Pasal 25 sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 dalam sub kesimpulan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARIAN TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UUHC TAHUN 2014 DI PROVINSI ACEH ]]>
<![CDATA[Intan Shania]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.124 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 31-38 Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC Tahun 2014. Dalam praktiknya perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional tersebut belum terlaksana secara maksimal yaitu ditemukannya pelanggaran berupa penggunaan secara komersial terhadap tarian tradisional tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan belum adanya inventarisasi berupa dokumen terhadap tarian-tarian tradisional yang ada di Provinsi Aceh sehingga sulit memperoleh perlindungan untuk melakukan pendaftaran. Alasan itulah penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional di Provinsi Aceh, mengenai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisonal sebagai eskpresi budaya tradisional pada praktiknya, dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam penegakan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional.Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum hak cipta. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan didukung bahan hukum primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional belum sesuai dengan ketentuan UUHC Tahun 2014. Hal ini diketahui penggunaan secara komersial terhadap tarian tradisional sering dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tarian tradisional di Aceh. Syarat pendaftaran untuk memperoleh hak cipta bersifat fakultatif. Hambatan sehingga tidak terlaksananya pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional diakibatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta belum memahami secara utuh mengenai hak ekonomi dan hak moral yang terdapat pada hak cipta. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh yaitu mendaftarkan tarian-tarian tradisional sebagai Warisan Budaya Tak Benda kepada UNESCO, dan melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan seminar tentang Hak Cipta. Disarankan kepada Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh, Disbudpar Provinsi Aceh, dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tarian tradisional untuk lebih proaktif dalam melindungi dan menjaga kelestarian tarian tradisional di Provinsi Aceh dan diharapkan dapat mendaftarkan tarian-tarian tradisional tersebut ke Kanwil Kemenkum dan HAM dan mendaftarkan ke UNESCO.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI USAHATANI PADI PADA PT. ASURANSI JASINDO CABANG BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[M. Herizal]]>;
<![CDATA[T. Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.545 KB)
<![CDATA[Judul dari penulisan ini adalah penyelesaian klaim asuransi usahatani padi pada PT. Asuransi Jasindo cabang Banda Aceh. Rumusan masalah adalah hambatan dalam penyelesaian kliam serta upaya penyelesaian yang akan ditempuh. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesain klaim asuransi usahatani padi dalam prakteknya oleh PT. Asuransi Jasindo Banda Aceh, hambatan-hambatan yang timbul dalam pengajuan klaim asuransi terhadap usahatani padi akibat gagal panen, upaya penyelesaian yang akan ditempuh oleh pihak tertanggung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Data untuk penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada reverensinya, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian klaim dalam prakteknya jauh berbeda dengan yang ada dalam sistem yang telah diatur, terlambat pembayaran ganti kerugian disebabkan karena terlambat penyerahan dokumen penyelesaian klaim kepada PT. Asuransi Jasindo dan kurangnya karyawan bagian Teknik dan klaim pada PT. Asuransi Jasindo, hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian klaim dimana masyarakat masih beranggapan bahwa asuransi itu haram, tidak dapat ditandakan sawah yang telah didaftarkan dalam polis, asuransi lalu adanya kecurigaan kepada tertanggung yang tidak jujur ketika melakukan klaim, disamping itu pula karyawan bagian klaim PT. Asuransi Jasindo yang sedikit sehingga memperlambat kerja. Upaya penyelesaian yang akan ditempuh memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya berasuransi dan akan membentuk suatu kelompok pegawai kontrak untuk membantu mempermudah melakukan survey ke lapangan. Disarankan kepada pihak penanggung harus membuat sosialisasi terhadap masyarakat di setiap desa, Diharapkan PT. Asuransi Jasindo dalam membentuk tenaga kerja kontrak, dan kepada pihak PT. Asuransi Jasindo hendaknya membuat kantor cabang disetiap kabupaten yang khusus menangani asuransi usahatani padi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI CIPTAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK ASING DALAM UUHC TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Santi Nurmaidar]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.381 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan dan pelanggaran, hambatan perlindungan dan upaya-upaya yang telah ditempuh dalam penyelesaian sengketa para pihak terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik asing dalam praktiknya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier didukung oleh data primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengaturan UUHC telah cukup baik memberikan perlindungan. Namun dalam praktiknya belum dilindungi karena UUHC menganut delik aduan. Implementasi perlindungan yang diberikan menempatkan baik pencipta lagu dan/atau musik asing maupun Indonesia harus inisiatif dan pro-aktif dalam melindungi hak ciptanya sendiri. Kondisi tersebut belum dilakukan karena sulit menjangkau bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan Indonesia. Hambatannya yaitu hambatan internal yang dirasakan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual di Kemenkum dan HAM Aceh yaitu tidak sesuainya tugas dan fungsi SDM sesuai basis profesionalitas keilmuan yang dimiliki, hambatan eksternal dari seniman-seniman lagu dan/atau musik di Aceh yang masih belum memahami UUHC Tahun 2014. Penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak yang ditemukan sampai saat ini di Aceh diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan model mediasi. Diharapkan kepada Kanwil Hukum dan HAM harus melindungi ciptaan lagu dan/atau musik asing meskipun UUHC Tahun 2014 mengatur delik aduan. Pencipta dan pemegang hak cipta maupun AIRA harus lebih pro-aktif dalam melindungi ciptaannya. Disarankan bagi pejabat PPNS-HKI dan penyidik pejabat polri yang bertanggung jawab dalam perlindungan hak cipta mendapatkan program pelatihan pencegahan pelanggaran hak cipta. Diharapkan Konsultan HKI mampu membantu memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta yang sudah diketahui terjadi pelanggaran.]]>
