cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 2: Mei 2021" : 20 Documents clear
ANALISIS PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI PADA NASABAH PENGGUNA PRODUK LAYANAN MOBILE BANKING BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH ACEH Hanafittya Hanafittya; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan norma hukum mengenai perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah pengguna produk layanan mobile banking bagi nasabah pada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh, serta mekanisme perlindungan hukum dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh terhadap data pribadi nasabah pengguna produk layanan mobile banking. Hasil penelitian bahwa Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh telah menerapkan dan menjalankan seluruh norma yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah pengguna produk layanan mobile banking. Namun, penerapan norma ini belum sepenuhnya dapat bekerja secara optimal, dikarenakan masih adanya celah bagi pelaku kejahatan dunia maya untuk mengakses dan memanfaatkan data pribadi nasabah pengguna layanan mobile banking.Adapun mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh kepada nasabah pengguna layanan mobile banking adalah dengan menerapkan sistem berupa kode keamanan yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh nasabah yang bersangkutan, serta menyediakan metode login layanan mobile banking melalui biometric login. Bank hanya bertanggung jawab apabila pencurian data pribadi terjadi akibat kesalahan dari sistem mobile banking atau kesalahan dari pihak bank dan tidak akan bertanggung jawab apabila diketahuinya kode keamanan mobile banking nasabah oleh orang lain akibat kelalaian nasabah itu sendiri. Disarankan kepada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh melalui costumer service agar memberikan edukasi kepada nasabah sebelum melakukan pendaftaran pada layanan mobile banking mengenai risiko dari produk layanan mobile banking, serta hak dan kewajiban nasabah untuk melindungi data pribadi saat menggunakan layanan mobile banking.Kata Kunci: Analisis, Perlindungan, Data Pribadi, Nasabah, Mobile Banking
PELAKSANAAN PENJUALAN KONSINYASI ANTARA PEMBUAT DAN PENJUAL KUE TRADISONAL ACEH (SUATU PENELITIAN DI DESA LAMPISANG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR) Irhamna Irhamna; Teuku Saiful
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. ”Pada praktiknya perjanjian yang dibuat antara pembuat dan penjual kue tradisional Aceh masih sering timbul permasalahan atau tidak sesuainya apa yang telah mereka sepakati bersama. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk penjualan konsinyasi antara penjual dan pembuat kue tradisional Aceh, bentuk-bentuk wanprestasi dalam penjualan konsinyasi, dan cara penyelesaian permasalahan antara pembuat dan penjual kue tradisional Aceh. Teknik dalam penelitian diambil dengan teknik Total Sampling, data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, dan undang-undang, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualintatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual kue Aceh masih menggunakan perjanjian dengan secara lisan atau saling percaya bukan menggunakan perjanjian melalui tulisan sehingga apabila ada permasalahan yang timbul sulit untuk diminta pertanggung jawabannya. penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam penjualan konsinyasi antara pembuat dan penjual dilakukan dengan sistem kekeluargaan atau secara sistem bermusyawarah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak. Disarankan kepada pembuat dan penjual kue tradisional Aceh mesti dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi seharusnya tertulis agar  memperjelas kesepakatan yang akan dibuat, adapun dalam perjanjian tersebut seharusnya dijalankan sesuai dengan apa yang disepakati secara bersama, dan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara bermusyawarah tanpa harus menggunakan jalur pengadilan.Kata Kunci : Konsinyasi, Kue Tradisional Aceh
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KEDAI KOPI YANG BELUM DIDAFTARKAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh) Rizqi Haikal; Ishak Ishak
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan tanggung jawab pemilik kedai kopi kepada kepada pekerja kedai kopi yang belum didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, penerapan sanksi kepada pemilik kedai kopi yang belum mendaftarkan pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum kepada pekerja kedai kopi yang belum didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tanggung jawab pemilik kedai kopi di wilayah Kota Banda Aceh yang tidak mendaftarkan pekerja kedai kopi kedalam program BPJS Ketenagakerjaan maka saat terjadi kecelakaan kerja, segala biaya pengobatan ditanggung secara penuh oleh pemilik kedai kopi sampai para pekerja yang menderita sakit akibat kecelakaan kerja sembuh dan dapat bekerja kembali. Sanksi yang diterima oleh pemilik kedai kopi yang tidak mendaftarkan pekerja kedalam program BPJS Ketenagakerjaan adalah sanksi teguran dan pencabutan izin usaha oleh Dinas ketenagakerjaan. Disarankan kepada pihak BPJS untuk melakukan sosialisasi kepada pemilik kedai kopi dan pekerja tentang pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan sehingga menimbulkan kesadaran kepada pemilik kedai kopi, mencabut izin oleh Dinas ketenagakerjaan untuk usaha pemilik kedai kopi jika pekerja tidak menerima hak pengobatan dari pemilik kedai kopi saat terjadi kecelakaan kerja serta pekerja kedai kopi disarankan meminta hak pekerja untuk didaftarkan kedalam program BPJS Ketenagakerjaan.Kata Kunci : perlindungan hukum, jaminan sosial, ketenagakerjaan, pekerja kedai kopi
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PROPERTI YANG BELUM DIBANGUN OLEH DEVELOPER DI KOTA BANDA ACEH Atika Ayu Putri; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 4  UU  No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak memenuhi kesepakatan atau tidak memenuhi persyaratan, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian”. Namun, terhadap ganti rugi dalam iklan produk properti yang belum dibangun oleh di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha, bentuk perlindungan konsumen terhadap iklan produk properti yang belum dibangun, serta penyelesaian sengketa yang timbul terhadap janji iklan perumahan yang belum dibangun. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode yuridis empiris. Dalam hal ini lokasi penelitian di wilayah Kota Banda Aceh, dengan mewawancarai  pemilik perusahaan properti dan konsumen properti serta untuk melengkapi data tersebut peneliti juga melakukan metode kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Tanggung jawab badan usaha terkait periklanan produk properti yang dibangun di wilayah Kota Banda Aceh belum terlaksana sepenuhnya. Sebagian pelaku usaha produk properti yang dalam hal ini sebagai pengiklan tidak semuanya memberikan ganti kerugian terhadap konsumen. Perlindungan konsumen terhadap iklan produk  properti yang belum dibangun di Kota Banda Aceh berupa pemberian surat perjanjian yang memuat hak serta kewajiban kedua belah pihak, dan diberikannya ganti kerugian atau unit baru. Penyelesaian Sengketa  terhadap janji iklan perumahan di Banda Aceh dilaksanakan dengan  mengajukan laporan kepada pihak YaPKA. Pihak YaPKA akan membantu konsumen dan developer dalam hal untuk mencapai kesepakatan pihak developer untuk mengganti kerugian yang di derita oleh konsumen dengan upaya non litigasi yang dilakukan dengan cara mediasi. Disarankan kepada pelaku usaha terkait dengan iklan produk properti agar melaksanakan iklan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen. Kepada konsumen untuk lebih berhati-hati terhadap iklan produk properti yang ditawarkan. Kepada pemerintah perlu adanya aturan tambahan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen dibidang periklanan di Indonesia.Kata Kunci : developer kota Banda Aceh, iklan properti, perlindungan konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI SARANA TELEMARKETING (DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) Rahmatan Rahmatan; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung yang melakukan perjanjian asuransi melalui sarana telemarketing dan menjelaskan kekuatan pembuktian dari perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa POJK No.1 /POJK.07/2013. Mengatur tentang tata cara menawarkan produk dalam sektor jasa keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang transparan, bersikap adil, handal, merahasiakan dan mengamankan data dari konsumen, dan menyediakan fasilitas pengaduan serta menerapkan penyelesaian sengketa yang sederhana, singkat serta biaya yang terjangkau, informasi tersebut harus bermuatkan manfaat-manfaat, resiko-resiko, dan biaya produk asuransi tersebut. disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Bukti elektronik diatur melalui UUITE dalam pasal 5, informasi serta dokumen dalam bentuk elektronik maupun hasil dari cetakannya merupakan bagian dari alat bukti yang sah dimata hukum dan mempunyai akibat hukum yang sah, ketentuan tersebut termasuk perluasan dari macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata yang berlaku di-Indonesia. Disarankan kepada Tertanggung lebih berhati-hati dalam memilih produk asuransi agar terhindar dari perusahaan asuransi yang tidak mempunyai itikad baik. Kepada Pemerintah segera merampungkan RUU Hukum Acara Perdata agar pengetahuan masyarakat terkait dengan alat bukti elektronik lebih jelas.Kata Kunci : perjanjian asuransi, telemarketing, pembuktian.
CERAI GUGAT KARENA FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilyah Hukum Mahkamah Syar’iyah Bireun) Maya Syirurrifka; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa alasan diperbolehkannya perceraian.  Pada dasarnya perceraian akan sah jika dilakukan oleh pihak laki laki. Namun dalam peraturan ini menentukan bahwa perceraian dapat saja dilakukan dengan alasan-alasan tertentu oleh pihak wanita sehingga atas adanya peraturan ini menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi cerai gugat.  Terhitung dari tahun 2018 hingga 2020 di Mahkamah Syar’iyah Bireuen terdapat 36 kasus cerai gugat yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan terjadinya cerai gugat serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor KDRT di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan perceraian karena KDRT disebabkan karena faktor ekonomi, perselisihan yang berkepanjangan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu dengan menggunakan fakta persidangan. Disarankan kepada suami dan istri untuk menyelesaikan permasalahan dengan menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya dan musyawarah secara kekeluargaan dengan tidak melanggar hukum positif. Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mendapat nasehat tentang kehidupan dalam rumah tangga terkait hak dan kewajiban satu sama lain.Kata Kunci : Cerai gugat, perceraian, KDRT
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA LAUNDRY ( Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh ) Rosalia Noviza; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan kewajiban dan pemenuhan hak para pihak wanprestasi yang dilakukan serta upaya hukum dalam menyelesaikan permasalahan perjanjian jasa laundry. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pelaksanaan perjanjian di Laundry dry clean menggunakan perjanjian baku dimana dalam perjanjian ini salah satu pihak beritikad tidak baik. Adapun bentuknya pelaku usaha tidak mengganti kerugian atas pakaian yang luntur, tidak mengatur perjanjian secara detail mengenai layanan tambahan. Sehingga atas perjanjian baku ini dapat disimpulkan kedua diantaranya tidak menyelesaikan laundry tepat waktu, luntur, hilang, pencucian tidak bersih, tidak memberikan faktur/bon. Sedangkan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen seperti lupa membawa faktur/bon. Upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah bermusyawarah untuk mengganti kerugian atau yang mencuci ulang laundry dengan memisahkan baju yang luntur serta memperbaiki mesin cuci yang rusak. Upaya yang dilakukan konsumen adalah bermusyawarah dengan pelaku usaha terhadap pertangggungjawaban hukum yang diberikan, namun dalam kasus ini belum ada kasus yang masuk hingga ke Pengadilan. Disarankan kepada pelaku usaha dan konsumen jasa laundry agar melaksanakan perjanjian jasa laundry dengan iktikad baik, mengatur poin-poin perjanjian secara detail dan mengajukan upaya penyelesaian melalui proses pengadilan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah antara para pihak.Kata Kunci : Wanprestasi, perjanjian, jasa laundry
ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) Mohamad Iqbal Riskiawan; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan asas kepastian hukum di dalam penerapan suatu peraturan yang berlaku, dalam hal ini terkait pendaftaran akta pendirian CV. Kemudian juga menjelaskan peraturan yang seharusnya menjadi dasar hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pendaftaran akta pendirian CV dari sudut pandang normatif. Hasil pada penelitian diketahui bahwa, berdasarkan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka tidak ada kepastian hukum pada peraturan pendaftaran akta pendirian CV, sebab ada perbedaan hierarki antara KUHD dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Dari sudut pandangan normatif, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, seharusnya Pasal 23 KUHD adalah peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pendaftaran akta pendirian CV, karena KUHD memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri. Disarankan kepada pihak pemerintah untuk melakukan crosscheck terkait peraturan yang akan dibuat. Agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan sehingga dapat menimbulkan ketidak kepastian hukum, serta disarankan agar membuat suatu Undang-Undang terkait pendaftaran akta pendirian CV.Kata Kunci: Asas Kepastian Hukum, Pendaftaran, Akta Pendirian, Commanditaire Vennootschap
PELAKSANAAN PERJANJIAN PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK NPK-CHEMICAL ANTARA PT PUPUK ISKANDAR MUDA DAN PT. PP (PERSERO) TBK (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA) Edwin Rahmat Ilahi Sukma; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, dan untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak terhadap proyek pembangunan pabrik NPK-Chemical. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. PP dibuat secara tertulis, para pihak dalam perjanjian menuangkannya dalam bentuk tertulis mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian, didalam pelaksanaanya terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan pabrik NPK-Chemical. Faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan pabrik NPK-Chemical disebabkan oleh keadaan memaksa yaitu pada dampak Covid-19 dan pertimbangan ketersediaan sumber daya manusia baik lokal maupun sub-vendor. Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh PT. PIM dilakukan secara non litigasi, dimana didalamnya terdapat teguran secara lisan maupun tulisan dan musyawarah, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. PP melakukan perubahan kontrak melalui addendum kontrak. Disarankan kepada PT. PP dengan adanya persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan penyelesaian proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor Kalium Chemical dapat terlaksanakan dengan baik.Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Proyek, Pembangunan Pabrik.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI MEULABOH) Mutiara Marni; Darmawan Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan terkait pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum, menjelaskan hambatan mediasi, serta  menjelaskan  upaya  yang  dilakukan  pengadilan  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa gugatan   perbuatan   melawan   hukum   di   Pengadilan   Negeri   Meulaboh.   Penelitian   ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu membandingkan  antara peristiwa hukum di masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan informan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian lapangan terkait proses mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh diantaranya, mediasi belum menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa di pengadilan, hal ini dapat dilihat berdasarkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, kurang aktifnya para pihak dalam proses mediasi, serta peran kuasa hukum yang terlalu mendominasi dalam proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh pengadilan  antara  lain  melatih  cara  berkomunikasi,  melatih menentukan fokus sengketa, berfikir cepat, mengupayakan teknik kaukus, teknik bina suasana atau membangun suasana dan kesadaran kepada para pihak, dan pandai dalam bernegosiasi. Disarankan di Pengadilan Negeri Meulaboh terus berusaha dan mengoptimalkan jalur mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, hakim mediator dituntut untuk lebih pandai membaca kondisi dan keinginan para pihak yang bersengketa, dan diadakannya program pelatihan mediasi bagi hakim mediator untuk meningkatkan kemampuan bermediasi.Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue