Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2 (2020)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[KARAKTERISTIK HUKUM FINTECH ILEGAL DALAM APLIKASI TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE ]]>
<![CDATA[Chrisjanto, Edy]]>;
<![CDATA[Tajsgoani, Nidya]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5859
<![CDATA[Pada umumnya para pelaku usaha Fintech Ilegal berlindung di balik Standar contrak atau perjnjian baku yang jelas merugikan konsumen. Sistem perjanjian baku di buat secara sepihak dinilai mengutungkan perusahaan dengan cara mempermudah dan bunga relative mahal sehingga adakalanya masyarakatnya sendiri tidak mengetahui dengan jelas yang di perjanjikan kerena tergiur dengan pinjaman. Selain itu peranan OJK dalam mengawasi keseluruhan dari perusahaan yang menawari pinjaman secara online ke konsumen di nilai lemah hal ini dapat di lihat dari proses pengambilan kebijakan Reaktif oleh OJK sedangkan kebijakan yang lebih besar dapat di ambil oleh Negara yang mempunyai kebijakan Resource. Selain itu dalam hal kelalaian atau tidak melaksanakan fungsinya OJK tidak diberikan sanksi atau hukuman, dikarenakan adanya kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur penerapan saksi. Negara dalam hal ini di harapkan dapat menyikapi persoalaan tersebut, dengan melakukan pembaharuan hukum guna mengefektifkan OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan]]>
<![CDATA[JUKSTAPOSISI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ]]>
<![CDATA[Edi Atmaja, A.P.]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.6694
<![CDATA[Tulisan ini berupaya untuk membedah permohonan uji materi atas tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tulisan ini hendak menganalisis dua permasalahan. Pertama adalah mengenai dalil-dalil para pemohon yang tertuang dalam alasan permohonan (posita) dan kedua ialah kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. Kesimpulan tulisan ini menunjukkan bahwa, pertama, para pemohon tidak memahami—bahkan keliru secara fatal dalam memahami—pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Kedua, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Tulisan ini merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PT JIWASRAYA TERHADAP NASABAH ]]>
<![CDATA[Suryono, Kelik Endro]]>;
<![CDATA[Alfin Rahadat, Brandon]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5860
<![CDATA[Pengaturan Hukum penyelesaian sengketa PT Jiwasraya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan setidaknya ada delapan (8) undang-undang. Hal ini di lakukan sebagai upaya perlindungan atas nasabah dalam menjamin hak konstitusional dan Undang-undang. Penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) difokuskan pada upaya pengembalian uang nasabah pengembalian ganti rugi dapat di lakukan menyita setiap person yang terlibat guna mengembalikan kerugian tersebut kepada nasabah dan negara. Selain itu fungsi dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga OJK tidak berjalan efektif dan dianggap telah lalai dalam proses pengawasannya. Hal ini dapat di lihat pada tahun 2018 dan 2019 PT Jiwasraya telah mengumumkan gagal bayar atas nasabahnya dan telah melakukan kerugian bagi uang negara. Namun dalam kelalaian yang dilakukan oleh OJK itu sendiri tidak ada sanksi atau hukuman bagi OJK, dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang belum mengaturnya. Negara dalam hal ini di harapkan dapat menyikapi persoalaan tersebut, dengan melakukan pembaharuan hukum guna menetapkan undang-undang yang mengikat bagi OJK atas kelalaian yang dilakukan oleh OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan dalam suatu kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DALAM PENCEGAHAN COVID 19. ]]>
<![CDATA[Sationo, Teguh Imam]]>;
<![CDATA[Sulistyanto Luhukay, Roni]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5864
<![CDATA[Pembebasan bersyarat kepada warga binaan merupakan suatu Langkah yang revolusioner guna mencegah penyebaran covid 19, adanya kelebihan muatan warga binaan sangat membahayakan terhadap keselamatannya apabila ada yang tertular dan alasan kemanusian. Ini sangat berbading terbalik jika di kaitkan dengan narapidana koruptor yang tidak memiliki potensi terhadap penularan corona virus/ covid 19 hal ini di karenakan narapidana koruptor dalam tahanan memiliki fasilitas mewah dan tidak ada alasan kelebihan muatan terhadap narapidana koruptor, Pemberian pembebasan bersyarat koruptor seolah mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana korupsi. Pembebasan bersyarat ini juga berpotensi untuk tidak memberikan efek jera pada terpidana korupsi hal ini dikarenakan pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian negara akibat dari kejahatan korupsi yang telah dilakukan. Pembebasan Bersyarat di lakukan dengan tidak melalui mekanisme tersebut yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012 hal ini di karenakan pencegahan terhadap pandemic corona virus atau covid 19. Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementrian hukum dan Ham di dasarkan pada surat edaran dengan nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus Corona atau covid 19]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN SEMUNYING DAN KAITANNYA DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ]]>
<![CDATA[CHRISTMAS, SANDY KURNIA]]>;
<![CDATA[Hardiyanti, Marzellina]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5739
<![CDATA[Lemahnya implementasi pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying menjadi persoalan terkait adanya praktek-praktek diskriminasi didalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah. Mengapa implementasi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying masih lemah serta bagaimanakah prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Sustainable Development Goals merupakan dua permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa saja hal-hal yang menjadi dasar lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat yang berperspektif tujuan pembangunan berkelanjutan]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN FILM ]]>
<![CDATA[Raharja, Gan Gan Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.6029
<![CDATA[Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh UndangUndang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegaldownloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk serta hukum download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERORISME ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Ikka]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5841
<![CDATA[Tindak Pidana Terorisme adalah kejatahatan yang telah mendunia yang terjadi diberbagai belahan dunia. Tindak pidana terorisme ini mengancam keselamatan warga negara yang terutama yang terjadi di Indonesia. Aksi terorisme biasanya berkaitan dengan ideologi. Aksi terorisme diduga telah menjadi idiologi perlawanan dari kelompok-kelompok anti kemapanan di Indonesia. Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dalam hukum di Indonesia sering digunakan untuk mengimplementasikan bentuk keagamaan yang merupakan bagian dari strategi perjuanga. Tindak pidana terorisme ini berbeda dengan kcjahatan biasa. Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Kejahatan terorisme yang dipandang melanggar dan menindas HAM mengalami pertentangan apabila pelakunya adalah seorang anak. Bagi seorang anak perlu mendapatkan perlindungan terhadap hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUMBERDADAP ]]>
<![CDATA[Widiantoro, Shendik]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.6557
<![CDATA[Pembangunan ialah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan juga sebagai perencanaan untuk perubahan dan pertumbuhan suatu tempat. Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan juga berupa perubahan untuk Negara. Dimana tujuan pembangunan nasional masyarakat Indonesia adalah mensejahterakan rakyat dengan adil dan makmur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap, dan Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong serta menghambat pembangungan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dimana untuk penggalian data dilakukuan wawancara, observasi dan dokumentasi.Proses pengalokasian dana desa yang meliputi pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik, transparan dan sudah sesuai dengan prosedur. Dan tujuan pemerintah desa sumberdadap untuk mensejahterakan rakyatnya sudah sesuai dengan realitanya. Masyarakat desa sumberdadap juga merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Akan tetapi pemerintah desa sumberdadap kurang baik dalam menetapkan waktu pembangunan, dimana prmbangunan dilakukan pada waktu musim hujan]]>
