Articles
110 Documents
<![CDATA[Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum ]]>
<![CDATA[sunardi, sunardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2917
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dari kinerja pemerintahan, serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPR tidak memuaskan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terdiri dari 1) ketidak mampuan Parlemen untuk membawa pejabat negara berkenaan dengan hak interpelasi DPR, 2) kurangnya anggaran yang memadai untuk fungsi pengawasan langsung dari pelaksanaan kebijakan pemerintah, 3) berkaitan dengan rekrutmen internal partai politik yang merupakan wadah tempat calon anggota legislatif dipersiapkan untuk dipilih rakyat dalam pemilu legislatif., 4) akuntabilitas internal dari DPR yang membuat kinerja dari DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan menjadi terhambat. Kata kunci: Fungsi Pengawasan DPR, Good Governance dan Clean  Government]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENETAPAN STATUS BANK CENTURY SEBAGAI BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) ]]>
<![CDATA[fuad, fuad]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5622
<![CDATA[Abstrak: Lembaga perbankan mempunyai peranan yang penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai agent of development dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, serta tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. pengaturan terhadap definisi dampak sistemik harus diatur dalam undang-undang, dan juga perlunya pengetatan terhadap persyaratan bagi bank-bank yang membutuhkan fasilitas pendanaan darurat yang akan menerima bantuan dari pemerintah.]]>
<![CDATA[Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v1i1.2864
<![CDATA[AbstrakPerguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, yang kemudian bertugas meningkatan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga KPK. Melihat pentingnya lembaga perguruan tinggi di bidang bidang hukum maka tidaklah menutup hipotesa bahwa problematika hukum di Indonesia tidaklah terlepas dari peranan perguruan tinggi. Sehingga perlu dicari seberapa tinggi tingkat pendidikan hukum di Indonesia dan bagaimana mengatasinya yang berpegang pada metode penelitian yuridis normatif.Hasil pembahasan menunjukkan Rendahnya tingkat pendidikan terutama dalam taraf lulusan perguruan tinggi berpengaruh erat dengan tingkat kriminalitas karena hal ini erat kaitannya dengan tingkat pengangguran. Tren ini disebabkan karena dengan rendahnya tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi akan berakibat sulit terserapnya dan juga rendahnya tingkat tenaga kerja. Hal ini tentu berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas.Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya-upaya untuk memampukan Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumber daya manusia yang terintegrasi guna memenuhi (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masayarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.Kata Kunci : Peranan, Perguruan Tinggi, Problematika Hukum, Indonesia]]>
<![CDATA[ABORSI DALAM PERPEKTIF AGAMA DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[hartanto, hartanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4373
<![CDATA[Aborsi Dari Sudut Pandang Agama dan Hukum Positif di Indonesia". Aborsi adalah sebuah fenomena yang ada di masyarakat, tetapi solusi dari hukum dan agama masih meninggalkan perdebatan, dari hal paling sederhana mengenai definisi aborsi, aborsi dapat dipenuhi jika janin sudah dinyatakan, maka unsur-unsur kehidupan ini pun waktu dapat ditentukan mulai. Jadi dari sudut pandang melibatkan agama dan hukum positif. Menulis bermasalah didasarkan pada aborsi khususnya ulasan agama dan hukum yang positif di Indonesia. Memahami aborsi, menjadi pedoman bagi kita untuk berperilaku, atau bahkan menjadi melakukan aborsi hukum dan mendorong pembentukan positif dan mengakomodasi norma agama. Fakta tentang realitas aborsi menunjukkan bahwa terus terjadi di sekitar kita dikaitkan dengan dasar-dasar / teori. Pada kesimpulannya dalam pikiran bahwa aborsi adalah tindakan jahat, namun perasaan seorang ibu sebagai subjek hukum patut dipertimbangkan untuk memilah bahwa tidak semua aborsi ilegal, dan harus terus dikembangkan untuk memenuhi realitas realitas rasa keadilan dalam masyarakat]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Hanum, Cholidah]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3520
<![CDATA[AbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 membawa angin segar bagi para pencari keadilan di negeri ini. Majelis hakim MK menetapkan bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada frasa “usia 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan kepada legislatif untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang perkawinan khususnya pada rumusan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Setelah rumusan batas minimal perkawinan bagi perempuan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, selanjutnya patut ditelaah dan dianalisis bagaimana konsekuensi dan dampak putusan tersebut bagi Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan yang terkait. Idealnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini dimuat dalam berita negara Indoneisa maka para pembentuk Undang-Undang segera melaksanakan kehendak putusan tersebut demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum ]]>
<![CDATA[Widodo, Wahyu]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v1i1.2903
<![CDATA[AbstrakPerdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkrak kinerjanya dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pemilih akan menjadikan kinerja pemerintah sebagai rujukan dalam rasionalitas pilihannya. Masih banyaknya angka golput yang terjadi pada era reformasi ini makin meneguhkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimis melihat kinerja pemerintahan selanjutnya. Perspektif politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 mengacu pada Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap MK. Pada hakikatnya apapun yang diputuskan oleh MK merupakan sebuah keputusan final, dimana MK merupakan Lembaga Negara yang berhak mengartikan dan menafsirkan konstitusi. Konstruksi hukum pemilu serentak pada tahun 2019 mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 Kata kunci: Pemilu Serentak, Perspektif Politik dan Hukum]]>
<![CDATA[FUNGSI DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN BERBENTUK PACTUM DE COMPROMITTENDO DALAM SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[SULISTIANINGSIH, DEWI]]>;
<![CDATA[PUJIONO, PUJIONO]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v3i1.4659
<![CDATA[Sengketa kekayaan intelektual yang terjadi antara para pihak yang melakukan perjanjian lisensi atau perjanjian penggunaan hak kekayaan intelektual dari pemilik kekayaan. Pemegang hak kekayaan intelektual mendapatkan izin untuk menggunakan hak kekayaan intelektual secara sah berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara dirinya dengan pemilik hak kekayaan intelektual. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, mekanisme khusus (aturan main perdata), wanprestasi, force majeur, pilihan hukum, pilihan forum, dll. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat memungkinkan terjadinya gugatan dari salah satu pihak yang menderita kerugian. Gugatan sengketa hak kekayaan dapat didaftarkan pada Pengadilan Niaga atau dapat diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa berdasarkan klausula dalam suatu perjanjian sebelum sengketa terjadi, atau dibuat perjanjian tersendiri setelah sengketa timbul. Pactum de compromittendo merupakan bentuk klausula yang dibuat sebelumter sengketa kekayaan intelektual terjadi, Para pihak yang bersengketa membuat perjanjian tertulis bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pactum de compromittendo memiliki kedudukan yang penting didalam penyelesaian sengketa karena klausul tersebut telah menentukan cara menyelesaiakan snegketa apabila benar sengketa terjadi diantara keduanya.Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan kedudukan pactum de compromittendo dalam penyelesian snegketa hak kekayaan intelektual.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring ]]>
<![CDATA[Ningsih, Ayup Suran]]>;
<![CDATA[Hediyati Maharani, Balqis]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3440
<![CDATA[Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegal downloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Statute Approach.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>;
<![CDATA[Galang Windi Pratama, Toebagus]]>;
<![CDATA[Haryono, Haryono]]>;
<![CDATA[Timur, Wahyu]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v1i2.3384
<![CDATA[Penegakan Plagiasi di Indonesia dapat dibilang belum cukup efektif karena tingkat plagaisi yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2013 saja sudah ditemukan bahwa setidaknya ada 808 kasus Plagiasi di Indonesia. hal ini perlu dikaji lebih dalam, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini. Dengan pokok permasalahan yakni kenapa hal ini bisa terjadi, dan apakah pengaturan di Indonesia sendiri sudah cukup efektif.hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang menjadi kelemahan dari sistem penegakan Plagiasi di Indonesia yakni belum diaturnya Plagiasi terkait Kriptomnesia yang terjadi ketika memori yang terlupakan kembali tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, yang mempercayai bahwa memori tersebut merupakan suatu hal baru dan pertama kalinya sehingga ide yang muncul tanpa disadari meniru Karya orang lain. Hal yang juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa plagiasi dilakukan ini berbeda dengan self-plagiarism yang dilakukan dengan sengaja sehingga masukan yang bisa diberikan adalah perlu adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut.]]>
<![CDATA[PENERAPAN MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aminullah, Bayu Ardian]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5637
<![CDATA[Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 cara yakni melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Penyelesaian sengketa melalu mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Namun, penerapan mediasi penal selama ini belum memiliki landasan hukum formal, sehingga sering terjadi suatu kasus yang sudah diselesaikan dengan mediasi penal namu tetap diproses di pengadilan. Sehingga memunculkan permasalahan mengenai Apakah mediasi penal dengan pendekatan restorative justice dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia. Tujuan penelitian ini menganalisis dan mendeksripsikan penerapan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice dalam upaya penanggulangan kejahatan. Metode penelitian normatif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Dapat disimpulkan mediasi penal dengan pendekatan Restorative Justice sudah seharusnya dapat diterapkan dalam upaya penegakan hukum pidana dan penanggulangan hukum pidana di IndonesiaKata Kunci: Mediasi Penal, Restorative Justice, Kejahatan]]>
