cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Sosiologi Hukum Maisandra Helena Lohy; Aguz Machfud Fauzi
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2475

Abstract

Pandemic Covid-19 memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan manusia, Baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Namun salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang jumlahnya dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah dibentuk. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena kenaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama pandemi Covid-19 melalui perpektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literature dari jurnal, buku, serta website. Data yang di peroleh akan di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga selama pandemic Covid-19 ini disebabkan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengharuskan korban untuk tetap tinggal bersama-sama dengan pelaku kekerasan, selain itu masalah ekonomi selama pandemi juga turut menimbulkan konflik antar suami-istri yang berujung pada tindak kekerasan. Tidak hanya itu saja kekerasan terjadi karena ada faktor-faktor perbedaan, budaya, perselingkuhan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni bisa berbentuk kekerasan fisik, ekonomi, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Kesimpulan dari penelitian yakni bahwa UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga tidak bisa benar-benar menghapus kekerasan dalam rumah tangga karena korban sering tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib karena kuatnya budaya patriarkhi serta faktor penyebab lainnya. Maka dari itu UU ini harus lebih di sosialisasikan lagi ke masyarakat.  Kata kunci: Pandemi Covid-19, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga The Covid-19 pandemic has an impact in various fields of human life, both in the fields of education, social, economy, culture and others. However, one of the researchers' concerns is the increase in domestic violence (KDRT), which is twice as high as in previous years. Even though the Law on the Elimination of Domestic Violence has been established. This study aims to describe the phenomenon of the increase in cases of Domestic Violence during the Covid-19 pandemic through a sociology of law perspective. This study uses a qualitative research method with a literature study approach from journals, books, and websites. The data obtained will be analyzed descriptively. The results showed that the increase in cases of domestic violence during the Covid-19 pandemic was due to the large-scale social restrictions that required victims to stay with the perpetrators of violence, besides that economic problems during the pandemic also caused conflict between husband and wife. Which leads to violence. Not only that, violence occurs because there are factors of difference, culture, infidelity, and others. Forms of domestic violence include physical, economic, psychological, and household neglect. The conclusion from the research is that the Law on the Elimination of Domestic Violence cannot really eradicate domestic violence because victims often do not report it to the authorities because of the strong patriarchal culture and other contributing factors. Therefore, this law must be further disseminated to the public.Keywords: The Covid-19 Pandemic, Domestic Violence, Law on the Elimination of Domestic Violence
STATUS KEPEGAWAIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Hadis Turmudi
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2744

Abstract

Dalam Pemerintahan Desa, perangkat desa memegang peranan yang sangat penting selain Kepala desa. Etos kerja mereka dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban selama ini belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebabnya yakni tidak adanya kejelasan status kepegawaian para abdi masyarakat tersebut, padahal status kepegawaian merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai di suatu organisasi atau instansi. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri belum ada klausal khusus terkait  status kepegawaian perangkat desa. Oleh karena itu obyek penelitian tentang status kepegawaian perangkat desa sangat penting untuk dilakukan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengelaborasi status kepegawaian perangkat desa yang ada di dalam UU tentang Desa dalam perspektif UU tentang ASN. Penelitian ini merupakan penelitian Juridis – Normatif dengan menggunakan metode perbandingan antara dua peraturan yang terkait yakni UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). Dari hasil penelitian didapatkan suatu kesimpulan bahwa berdasarkan fungsi, tugas dan kewajiban perangkat desa terdapat kemiripan dengan fungsi, tugas dan kewajiban pegawai ASN yang ada di instansi pemerintah lainnya. Oleh karena itu menurut peneliti status kepegawaian perangkat desa dapat di tingkatkan menjadi pegawai ASN, baik sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Syahan Nur Muhammad Haiba; Sofia Annisa; Riska Andi Fitriono
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3150

Abstract

Salah satu permasalahan yang masih tetap eksis sampai sekarang ialah kejahatan maritim. Kejahatan maritim merupakan kejahatan yang terjadi di perairan khususnya di laut. Kejahatan maritim dapat berupa pembajakan laut, penyelundupan, tindak pidana pelayaran, tindak pidana pencemaran laut, dan masih banyak lagi. Faktanya, di Indonesia masih banyak terjadi kejahatan maritim, hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah perairan yang ada di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dijelaskan berbagai macam kejahatan maritim, alasan terjadinya kejahatan maritim, serta upaya pencegahannya dalam aspek kriminologi. Kejahatan maritim harus segera ditangani sehingga tidak ada yang dirugikan baik negara maupun lingkungan. Kriminologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan tindakan kriminal, oleh karena itu kriminologi dan kejahatan maritim mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyebab adanya kejahatan di laut dapat dijelaskan melalui teori kriminologi yaitu, teori positive, teori kritis, dan teori klasik.
REFORMULASI REKRUTMEN PENYELIDIK DAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF INDEPENDENSI Ndaru Satrio; Sintong Arion Hutapea
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3203

Abstract

Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan indikasi awal bahwa salah satu Nilai Cita Hukum Pancasila yaitu independensi dari KPK mulai dipertanyakan. Kekhawatiran bahwa independensi akan luntur dengan seiring masuknya unsur lain di luar KPK tentunya bukan alasan yang mengada-ada. Rekrutmen penyelidik dan penyidik KPK yang berasal dari luar institusi KPK secara prinsip menimbulkan problematika. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Problematikanya, antara lain: (1) Penyelidik dan penyidik yang diambilkan dari instansi di luar KPK terebut menyimpangi harapan dan cita-cita awal pembentukan KPK, yaitu independen dan terlepas dari kepentingan manapun, (2) Penyelidik dan penyidik yang diambilkan dari instansi di luar KPK akan mempersulit pembentukan sebuah budaya hukum yang baru di lingkungan KPK, (3) Penyelidik dan penyidik yang diambilkan dari instansi di luar KPK memunculkan kekhawatiran bocornya rahasia KPK dalam berbagai perkara yang mungkin mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pejabat-pejabat dari institusi penyelidik dan penyidik yang sebelumnya. Mengubah redaksi yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPKMenjadi sebuah keharusan. Penyelidik dan Penyidik KPK wajib dari internal KPK itu sendiri yang merupakan hasil dari rekrutmen secara independen yang dilakukan oleh KPK.
POLITIK HUKUM PERUBAHAN AKTA OTENTIK DENGAN DIPARAF ATAU DIBERI TANDA PENGESAHAN LAIN HANA DJAJA WALUJA; J. ANDY HARTANTO; HERLIN DJAJA WALUJA
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3016

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menambah ilmu dalam bidang Kenotariatan, dan untuk mengetahui bahwa Politik Hukum Perubahan Akta Otentik dengan Diparaf atau diberi tanda Pengesahan lain dapat mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penelitian ini menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu : statute approach dan conceptual approach. Hasilnya adalah perlunya memperjelas dan dipertegas aturan Pasal 48 UUJN, sebab apabila tidak diperjelas dan dipertegas maka dapat menimbulkan politik hukum antara Notaris dengan para pihak (penghadap), dan saksi.
JUAL-BELI SATWA BURUNG DILINDUNGI NEGARA: TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Muhammad Hajir Susanto; Pribadi Nur Angga; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3102

Abstract

Maraknya perdagangan satwa burung yang dilindungi negara menjadikan jumlah spesies tersebut semakin sedikit dan cenderung punah. Kepunahan suatu spesies akan berdampak terhadap ekosistem yang lainnya. Salah satu penyebab banyaknya praktik jual-beli satwa burung dilindungi adalah rendahnya proses penegakan hukum, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Artikel ini bertujuan untuk membahas tinjauan hukum perjanjian terhadap jual-beli burung yang dilindungi negara dan mengulas mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normative (normative legal research) dengan menelusuri studi pustaka (literatur research) yang relevan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli satwa burung yang dilindungi negara bertentangan dengan hukum perjanjian, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Terutama syarat objektif berupa objek perjanjian termasuk yang dilarang untuk diperdagangkan, dan tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal karena jual-beli satwa yang dilindungi negara masuk kategori tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelaku perdagangan satwa burung dilindungi dapat dilakukan penegakan hukum menggunakan sanksi pidana dengan dipidana denda minimal 100-500 juta dan penjara 1-5 tahun, atau melalui gugatan perdata dengan minta kompensasi ganti rugi.
ANALISIS YURIDIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN: PENYIMPANGAN DANA BANSOS DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Nunik Nurhayati; DEVA ANGGER RAKASIWI; FADHLIYAH TIA NUR; SANTIKA ANJASWATI
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3111

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang berupaya untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya. Kurun waktu ini, Indonesia sedang dilanda pendemic Covid-19 yang membuat sendi-sendi negara mengalami kelumpuhan, contohnya masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi perwujudan negara kesejahteraan dan pengaturan penyaluran bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan fakta atau kenyataan. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh banyak masyarakat yang berakibat pendapatan menurun dan berpotensi menimbulkan kekacauan, membuat kebijakan Pemerintah disorot publik dalam penanganan masalah tersebut. Indonesia sebagai penganut konsep negara kesejahteraan, dituntut untuk mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat misalnya dengan program bantuan sosial (bansos) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Pemerintah dengan kewenangannya mewujudkan negara kesejahteraan yang menjamin hak masyarakat, berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat ditengah pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, proses pendistribusian bansos yang dilakukan pemerintah mengalami berbagai kendala atau permasalahan. Mulai dari bansos salah sasaran, warga terdampak pandemi Covid-19 belum semua terdata, serta terdapat kasus korupsi dana bansos oleh beberapa oknum.
Analisis Yuridis Terhadap Rencana Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Sebagai Langkah Preventif Menekan Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pontianak Heru Yudi Kurniawan; Tri Atika Febriany
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3762

Abstract

ABSTRACT The purpose of this research is to find out whether the utilization of land that is indicated neglected if it is utilized can be a preventive measure to suppress the increasing area of land fires in the city of Pontianak. This study uses a normative research method, by conducting a study of Government Regulation No. 11/2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land. To support this research, direct monitoring was also carried out at the locations where land fires had occurred in the city of Pontianak. From the activities that have been carried out, the application of land use indicates that neglect has not fully occurred considering that there are still many lands that have not been utilized, either as locations for planting or used for other uses, such as residential development. In order for synergy in preventing forest and land fires in the city of Pontianak, there needs to be synergy between the government, universities and the community so that the use of abandoned land / non-productive land can have an impact on improving the economy of the people of Pontianak city so that it has an impact on Regional Original Income (PAD) in Pontianak CityKeywords: Indicated Derelict Land, forest fires, Pontianak City. ABSTRAKTujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pemanfaatan tanah yang terindikasi terlantar apabila dimanfaatkan dapat menjadi Langkah pencegahan untuk menekan bertambahnya luas area kebakaran lahan di kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, dengan melakukan kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Untuk mendukung penelitian ini dilakukan pula pemantauan langsung pada lokasi-lokasi bekas terjadinya kebakaran lahan di kota Pontianak. Dari kegiatan yang telah dilakukan penerapan penggunaan tanah terindikasi terlantar belum sepenuhnya terjadi mengingat masih banyak lahan-lahan yang belum digunakan sebagai lokasi bercocok tanam maupun dipakai pada peruntukan lainnya seperti pembangunan pemukiman penduduk. Agar terjadinya sinergisitas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kota Pontianak, perlu adanya sinergisitas antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat agar pemanfatan tanah terindikasi terlantar / lahan non produktif dapat memberikan dampak bagi peningkatan perekonomian masyarkat kota pontianak sehingga berdampak pada Pedapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.Kata Kunci: Tanah Terindikasi Terlantar, Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla, Kota Pontianak
Eksistensi Pembagian Harta Waris Adat Lampung Pepadun Secara Sistem Patrilineal Pada Lampung Timur Yapiter Marpi
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.4309

Abstract

The customary inheritance law differs along with the differences in the kinship system used in each tribe. The inheritance of the indigenous people of Lampung Pepadun is in the form of inheritance by the majority of men, because the Lampung Pepadun tribe tends to a patrilineal kinship system, the eldest son becomes the sole heir to replace his father. The legal consequences that then arise with the occurrence of death are about the management and continuation of the rights and obligations of both the person who died and the relatives left behind. In the Indonesian context, it is necessary to have legal conceptions and principles derived from customary law to formulate a national law in order to meet the legal needs of the Indonesian people. This type of research is a field research using a qualitative approach with inductive data analysis. The result of this research is the system applied in the distribution of inheritance rights to the eldest child in the Lampung Pepadun indigenous community. The law of parental or bilateral inheritance is to provide equal rights between male heirs and female heirs, both to husbands and wives, as well as boys and girls, including male and female families.
Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Memperkuat Ketahanan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tawangsari Boyolali Hadis Turmudi; Mursid Mursid
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.3320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa Tawangsari di Kabupaten Boyolali dalam pemberdayaan warga masyarakat sehubungan adanya wabah Covid-19 di bidang perekonomian. Wabah Covid -19 yang melanda Bangsa Indonesia pada awal Maret 2020 membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional. Begitu pula terhadap ketahanan ekonomi warga masyarakat di pedesaan yang terjadi kerentanan. dan sangat penting untuk mendapatkan solusi Peran Kepala Desa sebagai pengambil kebjakan pada tingkat lokal yang sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu berjalan secara maksimal. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel, maka peneliti mencoba metode penelitian hukum Nondoktrinal.Hal ini dilakukan dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan fungsi, tugas dan peran Kepala Desa baik secara umum maupun kebijakan pemerintah desa selama adanya pandemi covid-19. Selain itu juga dilakukan observasi langsung di lapangan terhadap proses pemberdayaan masyarakat selama pandemi. Sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan Kepala Desa Tawangsari dI Boyolali memiliki berbagai program inovasi guna memperkuat ketahanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Program dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga dlakukan dengan menggandeng pihak ketiga untuk dapat bersinergi bersama, sehingga ketahanan ekonomi mampu diciptakanSedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan Kepala Desa Tawangsari dI Boyolali memiliki berbagai program inovasi guna memperkuat ketahanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Program dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga dlakukan dengan menggandeng pihak ketiga untuk dapat bersinergi bersama, sehingga ketahanan ekonomi mampu diciptakan sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan Kepala Desa Tawangsari dI Boyolali memiliki berbagai program inovasi guna memperkuat ketahanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19.Program dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga dlakukan dengan menggandeng pihak ketiga untuk dapat bersinergi bersama, sehingga ketahanan ekonomi mampu diciptakan

Page 5 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue