cover
Contact Name
Amal Zainun Na'im
Contact Email
blueswatprime84@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
legitimas.tribakti@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 26554909     EISSN : 2656565X     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Legitima: Jurnal hukum keluarga islam diterbitkan oleh Program Studi Al Ahwal Al syakhsiyah Islam Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Jurnal ini terbit secara berkala dua kali dalam satu tahun yakni bulan Agustus dan bulan Pebruari. Fokus dari Jurnal ini mengkaji penelitian dibidang pemikiran hukum Islam dan hukum keluarga Islam, baik penelitian literasi atau pun penelitian lapangan. Cakupan Kajian jurnal ini dalam bidang pemikiran islam dan pemikiran hukum islam yang berkaitan dengan pernikahan, talak cerai, waris, wasiat, zakat dan shodaqoh.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam" : 6 Documents clear
Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Abdul Manan Abdul Manan; Muhammad Ruzaipah
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (887.127 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1281

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan larangan nikah sesuku di Desa Tanjung Pauh. Masyarakat yang melakukan perkawinan diharuskan membayar denda adat berupa kambing atau kerbau. Jika tidak mampu, pelaku, kerabat dan keluarganya tidak dapat melakukan urusan adat lainnya bahkan sampai mereka diusir dari desa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Dalam mengkaji data primer yang didapat dari wawancara penulis menggunakan pendekatan kualittatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana adat perkawinan di Desa Tanjung Pauh perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan larangan adat ini tertuang dalam pasal 8 huruf f tentang larangan nikah pasal 66 yang melalui tafsir a contrario yang menerapkan hukum perkawinan adat. Hukum pernikahan adat dapat diterapkan selain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda dengan penerapan larangan nikah adat di Desa Tanjung Pauh yang ternyata telah tertuang dalam UU Perkawinan pasal 2 dan bertentangan dengan hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang melarang perkawinan adat di Desa Tanjung Pauh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri Ahmad Muthi uddin
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1267.189 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1538

Abstract

Tujuan pernikahan yang dilakukan oleh setiap manusia di bumi ini tidak lain adalah guna menciptakan keluarga yang harmonis serta bahagia. Pernikahan menyatukan perbedaan antara dua manusia. Perbedaan antara keduanya haruslah dikelola dengan bijaksana, saling menerima serta memahami bahwa perbedaan adalah fitrah. Dewasa ini penyebab rusaknya kerharmonisan sangat bermacam-macam.Seperti perselingkuhan, termasuk pengaruh Media Sosial pada putusan PA No. 0422/ pdt.G/2016/PA.Kdr, tentang ketidak harmonisan disebabkan selingkuh melalui medsos atau Hand phone sebagai latar belakang perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada hakim, panitera serta pihak pemohon perceraian. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya komunikasi antara kedua pasangan serta kurang bijak dalam bermedia sosial hingga lalai terhadap tanggungjawab masing-masing menjadi salah satu faktor perceraian di Kediri.
Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah Mohd.Rafi Riyawi
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (965.33 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1761

Abstract

Masa pandemi akibat wabah Covid-19 telah melanda hampir seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia yang memiliki dampak yang ditimbulkan akibat wabah ini baik dari segi sosial, ekonomi dan lain sebagainya, hal serupa juga dalam ranah pernikahan. Prosesi pernikahan yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh calon maupun keluarga pengantin dengan berat hati harus ditunda. Karena penundaan pernikahan ini menimbulkan banyak dampak negatif. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada kajian penundaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 dalam teori maslahah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menampilkan gejala suatu tradisi tertentu yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan pada orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Hasil dari penelitian ini adalah analisis maslahah mendukung adanya edaran dari pemerintah untuk sementara menunda pelaksanaan perkawinan di masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian kemaslahatan akan sulit terwujud tanpa adanya upaya bersama dalam melawan mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 ini. Dengan menolak sebuah kemadharatan maka yang tercipta hanyalah tinggal kemaslahatan.
Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Moh. Yustafad; Zarwaki
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1064.492 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1765

Abstract

Pernikahan adalah sah jika sudah memenuhi persyaratan akad, semua syarat sah akad dan semua syarat-syarat pelaksanaan seperti yang telah dilaksanakan yaitu dua orang yang berakad, ahli dalam melakukan akad, sighat yang menandakan pemilikan rasa senang secara abadi, bersatu di dalam satu majelis ijab-qabul, tidak adanya perbedaan di antara keduanya, masing-masing dari pihak ijab dan qabul saling mendengar suara yang lain, istri berperan sebagai penerima perkawinan yang diakadi, hadinya dua saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dan dua pihak yang berakad harus berakal, baligh. Ketika terkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara’ Masyarakat Kelurahan Bandar lor Kecematan Mojoroto Kota Kediri,pada umumnya lebih mengenal istilah Mbangun nikah, arti dari bangun nikah itu sendiri adalah memperbaharui nikah.dalam istilah fiqih dinamakan Tajiddun Nikah. Penelitian ini akan membahas permasalahan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi Mbangun nikah dan bagaimana pandangan masyarakat Bandar Lor mengenai tradisi Mbangun nikah. penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan istilah Field Research, Proses pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data terkait pelaksanaan mbangun nikah adalah melakukan wawancara secara lansung terhadap tokoh agama dan para pelaku mbangun nikah masyarakat. Hasil Penelitian yaitu dalam tinjauan hukum islam, hukum Mbangun nikah boleh-boleh saja, dengan unsur Tajammul (memperindah) dan ihtiyat (kehati-hatian), dan begitupun Mbangun nikah tidak boleh apabila ada unsur untuk merusak akad yang pertama. Adapun pandangan masyarakat Kelurahan Bandar lor, mengenai Tradisi Mbangun nikah, adalah merupakan Tradisi adat atau kebiasaan yang di lakukan turun temurun, ketika terjadinya kurang keharmonisan rumah tangga, rizki, belum diberikan keturunan, akan tetapi untuk masyarakat sekarang sedikit sekali yang mengenal istilah Mbangun nikah, tapi yang dikenal sekarang tajdidun nikah, yang mana intinya sama-sama memperbaharui nikah, yang mana Mbangun nikah itu istilah jawa dan tajdidun nikah istilah fiqih.
Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0 Hisam Ahyani; Asep Deni Adnan Bumaeri; Ahmad Hapidin; Hendi Kusnandar
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (968.545 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1787

Abstract

The phenomenon of underage marriage by the 5.0 Society has become a necessity, where one of the economic factors and boredom to study online as it is today during the Covid-19 pandemic has made many 5.0 people in Indonesia apply for early marriage. As a result, the phenomenon of Underage Marriage by Society 5.0 today needs special education for the nation's young people in welcoming a brighter and dignified future according to the demands of the times. The results of the study show that the phenomenon of underage marriage that occurred recently by Society 5.0 is a marriage carried out before the child enters the age of 18 years, this is as stated in Law No. 16 / 2019 About Marriage. Factors that support Society 5.0 to carry out underage marriages include Economic Factors and Factors Tired of learning online, this is because today in an all-digital era like today (the era of disruption 4.0), where people called Society 5.0 feel worried about their inability in competing through artificial intelligence technology so that the concerns of today's society's economic fulfillment are threatened. Constraints faced in the practice of underage marriage by Society 5.0 are from the physical aspect, from the cognitive aspect, the language aspect, the social aspect, and the emotional aspect, where these five aspects cause disharmony and the integrity of marriage in early childhood. The solution in responding to the phenomenon of underage marriage in the 5.0 community is that it can be done through various early prevention by parents, religious leaders, and mass organizations in order to socialize about marriage to the community through the integration of technology that is adapted to the demands of the times, such as online class training for young people, especially those under the age of 18.
Pandangan Hakim Terhadap Perwalian Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Ahmad Badi; Nailul Muna; Salman Al Farisy
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.438 KB) | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1928

Abstract

Banyak perkara-perkara permohonan yang masuk ke pengadilan agama kediri soal pengajuan perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur yang belum cakap dalam hukum untuk mencairkan dana di bank atau menjual asset/tanah, majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan wali tersebut. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana pandangan Hakim terhadap perwalian ahli waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A. Dari pokok permasalahan terebut terdapat dua sub masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum menurut hakim pengadilan agama kediri terhadap hak ahli waris yang masih dibawah umur, dan bagaimana pendapat hakim dalam upaya melindungi hak anak terhadap wali yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A, sedangkan respondennya adalah hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penetapan perwalian ini adalah sebagai salah satu solusi dalam melindungi hak ahli waris yang masih dibawah umur dan mencabut hak perwalian terhadap wali yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Page 1 of 1 | Total Record : 6