cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iqbal Aidar Idrus Dm
Contact Email
idrusiqbal@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalofgovernment.uta45@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24601977     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT adalah Jurnal Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi daerah yang merupakan jurnal terbitan Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah" : 8 Documents clear
Implementasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas PPAPP di Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Seksual di DKI Jakarta idrus, Iqbal aidar; Permatasari, Delfi Itamla
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang korban kekerasan seksual pada anak yang pada saat ini masih terjadi disekitaran kita, dinas PPAPP dan hal ini akan bertangung jawab pada anak – anak yang mengalami hal tersebut, maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas PPPA perlu untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan P2TP2A DKI Jakarta. Masih banyak kasus kekerasan seksual anak dan permasalahan yang muncul yang di sebabkan ketidaktahuan masyarakat untuk melapor tindak kekerasan anak dan rendahnya kesadaran orangtua atau masyarakat terhadap kekerasan anak. Metode penelitian yang digunakan  kualitatif. Dimana dari hasil penelitian ini melihat pelaksanaan PPPA yang membuat suatu kebijakan untuk diimplementasikan pada program kebijakan dan strategi perlindungan anak, melalui upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang terdiri atas pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan sesuai dengan regulasi tentang perlindungan anak, serta management pelaksanaan yang memuat unsur-unsur perencanaan, organisasi, penerapan, dan pengawasan yang di laksanakan oleh Pemerintah tersebut dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di DKI Jakarta. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah sub PPPA bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar, dan terarah sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 283 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi guna untuk pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak dengan melakukan peran pada pelaksanaan implementasi yang bekerja sama dan di bantu dengan lembaga swadaya masyarakat yaitu UPT P2TP2A DKI Jakarta dalam penanganan pelayanan pengaduan. 
ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING DI KABUPATEN MEMPAWAH Sujendra, Bima; Eka, Agus
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai proyek strategis nasional tentu perlu mendapat dukungan dari semua pihak, terutama pada level pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Mempawah menjalankan fungsinya, terutama fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan dalam mendukung pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Terutama pada aspek pembebasan lahan dan proses kepindahan dokumen kependudukan ke lokasi yang baru. Sedangkan pada aspek pengaturan atau regulasi, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga belum menunjukan kinerja yang maksimal. Karena sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah belum memiliki aturan turunan untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Kijing, terutama yang mengatur masalah pembebasan lahan dan juga kepastian layanan perpindahan masyarakat terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.
PENGARUH PENILAIAN OMBUDSMAN TENTANG NILAI KEPATUHAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan) Apriza, Tiyas
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas pelayanan masyarakat menekankan pada kepentingan publik, mempermudah urusan, mempersingkat waktu dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan hasil penilaian lembaga Ombudsman terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 mendapatkan nilai kepatuhan penyelenggaraan standar pelayanan publik sebesar 86,92 atau masuk dalam zona kategori hijau. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan cara membagikan kuesioner kepada 95 responden masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan teori 8 dimensi kualitas menurut Garvin dalam (Tjiptono2004:68) menggunakan metode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan PERMENPANRB No.14 Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil nilai survei yang tinggi yaitu 88,75 Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”, dan Mutu Pelayanan A (Sangat Memuaskan).
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN REALIZING PRIMARY SERVICE IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC Amantha, Goestyari Kurnia; Rahmaini, Putri Rahmaini; Utami, Martharia Putri
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public satisfaction with the quality of public services in Indonesia is still very low, this is evident from the many complaints and public dissatisfaction with the public service process provided by the government. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various community activities, including public sector service activities. The high number of Covid-19 cases in Lampung Province had even resulted in almost all regencies and cities simultaneously being included in the red zone category, however the COVID-19 pandemic did not reduce the urgency of the need for high population administration and civil registration services, so that the implementation of e-government is a way of life. provide excellent service during the covid-19 pandemic. The purpose of this study is to see how the implementation of e-government in realizing excellent service during the covid-19 pandemic. The methodology used is descriptive qualitative where data and information are obtained through interviews, observations and documentation, so as to provide a direct description of the research results. Based on the research results, the implementation of e-government at the Department of Population and Civil Registration of Metro City has reached the second stage, namely interaction. This is based on the ability to represent the stages of web presence and interaction by aligning the concept of excellent service with the fulfillment of aspects of attitude, attention, action, ability, appearance, and responsibility. Meanwhile, at the transaction and transformation stage as a benchmark for the implementation of e-government, it has not been implemented comprehensively if it is associated with aspects of excellent service.
EFEKTIVITAS SOSIALISASI SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2020 OLEH BPS TERHADAP MASYARAKAT ACEH BARAT DAYA khartika, nur safridha; darman, su
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the socialization of the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) by BPS to the people of Aceh Barat Daya. This research also looks at the process of social approach to the community, how officers and supervisors communicate with the community, what are the conditions and situation in the field. This study uses qualitative methods with data collection techniques using interviews. The data collected consisted of primary data, namely from information obtained from enumerators and supervisors in the field. The conclusion of this research is that there is an effectiveness of SUSENAS socialization conducted by BPS to the people of Aceh Barat Daya. The effectiveness can be seen from the level of community participation to 100% in SUSENAS in September 2020, compared to March the community participation rate of 98.2%. This shows that the role of SUSENAS socialization in the achievement of data on the people of  Aceh Barat Daya by BPS has reached the target of effectiveness with an increase in September.
PERANAN BAPPEDA KABUPATEN SIMEULUE DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) TAHUN 2021 Riski, Riski Riski; Marefanda, Nodi; Siregar, Eva Anzani
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Bappeda Kabupaten Simeulue dalam proses penyusunan RKPK Simeulue Tahun 2021, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penyusunan RKPK Simeulue Tahun 2021. Penelitian ini berlokasi di Bappeda Kabupaten Simeulue, dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kabid, Kasubbid, dan staf Bidang P2EPD Bappeda Kabupaten Simeulue. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari analisis dokumen RKPK Simeulue Tahun 2021, serta melalui studi pustaka yang bersumber dari artikel online, tesis online, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan tahunan yang dilakukan Pemerintah Pusat atau Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Simeulue dalam menjalankan peranannya sebagai penyusun RKPK Simeulue Tahun 2021 belum terlaksana dengan cukup baik, Terjadi keterlambatan penetapan Peraturan Bupati Simeulue Tentang RKPK Simeulue Tahun 2021, ±1 (satu) bulan lamanya, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu adanya mutasi dan rotasi pegawai di Bappeda Kabupaten Simeulue, belum tersedianya data perencanaan secara menyeluruh, kurangnya sumber daya manusia, adanya perubahan Permendagri No 13 Tahun 2006 ke Permendagri No 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan lagi ke Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020.
PERUBAHAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) MENJADI ORGANISASI TERORIS OLEH PEMERINTAH INDONESIA: SEBUAH ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HAM Kusuma, Ardli Johan; Setiawan, M. Chairil Akbar; Ilmar, Anwar; Situmeang, Nurmasari
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In dealing with the conflict in Papua, the Indonesian government has made various efforts, one of which is changing the status of the Free Papua Organization (OPM) which was originally defined as an armed criminal group, then changed to a terrorist group. The focus of this research is the change in the status of the OPM to the terrorist organization. This research is analytical with an explanatory approach that explains the reasons behind the policy taken by the Indonesian government to change the status of OPM to a terrorist organization. In collecting data to build arguments in this study using a literature study approach, where data is obtained from various literature sources such as books, journals, documents or reports, and also from internet sources that are considered relevant. The findings of this study can be illustrated that the Indonesian government's policy to change the status of the OPM to a terrorist organization has been motivated by several reasons, including: OPM has met the definitive requirements as a terrorist; expanding the space for the Indonesian government to deal with the OPM, including facilitating the tracking and blocking of funding for the OPM movement; To gain legitimacy from any efforts or steps taken to confront OPM; Using the "war on terror" norm to reduce the perception of human rights violations committed by the Indonesian government.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 fira, dia mus; handayani, sri wahyu
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Peraturan Daerah  rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD berfungsi sebagai perencanaan, pengalokasian, pengawasan, pengesahan, penyaluran, dan pemantapan keuangan daerah. Dampak dari keterlambatan penetapan APBD adalah pelaksanaan pembangunan di daerah akan tertunda, setelah berlakunya Permendagri  Nomor 77 tahun 2020 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.  Akibat keterlambatan penetapan APBD, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi tidak efektif dan efisien pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Simeulue tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Suatu pendekatan atau penelusuran untuk menggali dan memahami suatu fenomena sentral berguna untuk mengidentifikasi variabel-variabel masalah yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Simeulue Tahun 2021. Dari hasil penelitian diperoleh 5 faktor yang menjelaskan pengaruh keterlambatan APBD Kabupaten Simeulue terhadap Tahun Anggaran 2021, yaitu: (1) Pengaruh faktor komitmen dan kepentingan eksekutif. (2) Pengaruh faktor kurang baiknya hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif (3) Pengaruh faktor koordinasi dan kompetensi SKPD (4) pengaruh faktor perubahan peraturan perundang-undangan dan Peraturan  Menteri Dalam Negeri (5) Pengaruh faktor latar belakang pendidikan dan terjadinya mutasi dilingkungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Faktor ini membuktikan keterlambatan penyampaian data APBD, sehingga perlu ditingkatkan kompetensi dan kualitas TPAD serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Da Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Of Government (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 2, No 1 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 1, No 2 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 1, No 1 (2015): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) More Issue