MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
Muwazah adalah jurnal kajian gender dengan ISSN Print: 2085-8353; Online: 2502-5368 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Pekalongan. Kata Muwazah berasal dari bahasa Arab yaitu (??????) yang memiliki arti kesetaraan. Jurnal ini fokus pada isu-isu aktual dan kontemporer yang berkaitan dengan kajian gender lokalitas dalam berbagai perspektif. Redaksi mengundang para ilmuwan, sarjana, professional, praktisi dan peneliti dalam berbagai disiplin ilmu yang konsern terhadap kajian gender berupa analisis, aplikasi teori, hasil penelitian, terjemahan, resensi buku, literature review untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Jurnal ini terbit setahun dua kali setiap bulan Juni dan Desember.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 2 (2014)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[HIBAH AYAH KEPADA ANAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQH GENDER ]]>
<![CDATA[Fauzi Saleh]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.441
<![CDATA[Hibah is a present that given by someone to other for sake Allah swt. Nowadays, parents use the term (hibah) for avoiding the improper debate especially toward daughter. They distribute the property to their women children after evaluating how do it properly. The problem here is this kind of pure hibah or other name of heritage eventhough it is done before the death of parent. Some ulemas responded the issue, again, many intepretations related to hadith regarding the issue. Among the problem must be focused is the portion of daughter related the amount of property, also some of them have no portion of that. The writer also try to analyze the interpretation of ulemas related to nass on this issue. Through the research, the writer found the Islamic law never forbade hibah to be specialized to certain gender such daughter and mother. Concerning the daughter, the Syariah law pursue the justice among the children. So, it should be the same portion between male and female in relating to hibah.Hibah adalah hadiah yang diberikan oleh seseorang dengan yang lain demi Allah swt. Saat ini, orang tua menggunakan istilah (hibah) untuk menghindari perdebatan yang tidak tepat terutama terhadap anak. Mereka mendistribusikan properti untuk anakanak perempuan mereka setelah mengevaluasi bagaimana melakukannya dengan benar. Masalahnya di sini adalah jenis hibah murni atau nama lain dari warisan walaupun hal itu dilakukan sebelum kematian orang tua. Beberapa ulama menanggapi masalah ini, sekali lagi, banyak intepretations terkait dengan hadits tentang masalah ini. Di antara masalah harus difokuskan adalah bagian putri terkait jumlah properti, juga beberapa dari mereka tidak memiliki bagian itu. Penulis juga mencoba untuk menganalisis interpretasi ulama yang berkaitan dengan nass tentang masalah ini. Melalui penelitian, penulis menemukan hukum Islam tidak pernah melarang hibah untuk khusus jenis kelamin anak seperti tertentu dan ibu. Mengenai putri, hukum Syariah mengejar keadilan di antara anak-anak. Jadi, itu harus porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berhubungan dengan hibah.]]>
<![CDATA[HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI DAN KONVENSI CEDAW ]]>
<![CDATA[Nuraida Jamil]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.442
<![CDATA[Women's Rights are rights held by a woman, because she was a human being and as a woman who has the dignity of humanity. Women's rights are part of human rights. As part of Human Rights, the Rights of Women is also provided in the Constitution is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In particular, Women's Rights set in CEDAW which was ratified by the government through Act No. 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Regulation on Rights of Women, giving responsibility and requires the state to respect, to protect and to fulfill the rights of Women. Hak-Hak Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita, karena dia manusia dan sebagai seorang wanita yang memiliki martabat kemanusiaan. Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan juga disediakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, Hak-Hak Perempuan diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Regulasi tentang Hak Perempuan, memberikan tanggung jawab dan membutuhkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan]]>
<![CDATA[MODEL PEMBACAAN KRITIS TEKS-TEKS KEISLAMAN KAUM FEMINIS ]]>
<![CDATA[Muhandis Azzuhri]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.443
<![CDATA[Study feminism can not be separated from theological studies. Almost all religions have bad treatments against women. The position of women in some religions are placed as "The Second Sex" and that religion perceives something usually considered "as it should be" (what exactly), instead of "as it is" (whatever they are). Riffat Hassan and Amina Wadud form of interpreting the verses of the Qur'an which is far from the spirit of liberation theology with a feminine approach. Feminism is understood as the liberation of all the oppression of humanity. feminisme Studi tidak dapat dipisahkan dari studi teologi. Hampir semua agama memiliki perawatan yang buruk terhadap perempuan. Posisi perempuan dalam beberapa agama ditempatkan sebagai "The Second Sex" dan agama yang merasakan sesuatu yang biasanya dianggap "sebagaimana mestinya" (apa sebenarnya), bukan "karena" (apa adanya). Riffat Hassan dan Amina Wadud bentuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang jauh dari semangat teologi pembebasan dengan pendekatan feminin. Feminisme dipahami sebagai pembebasan dari penindasan kemanusiaan.]]>
<![CDATA[HUKUM SEORANG WANITA YANG MAKMUM KEPADA SEORANG LELAKI YANG BUKAN MUHRIM ]]>
<![CDATA[Niki Alma Febriana Fauzi]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.444
<![CDATA[This study discusses the congregation law a woman to a man is not mahram. In society, consciously or unconsciously habit congregation woman to a man become commonplace. This raises questions regarding how the law? A tradition relates that the Prophet Muhammad, had been a priest of a beautiful woman who is not mahram. The hadith is weak status, but by looking at a few other reasons and arguments, concluded that the law of the congregation woman to a man who is not mahram is allowed. Penelitian ini membahas hukum jemaat seorang wanita untuk seorang pria bukan mahram. Dalam masyarakat, sadar atau tidak sadar kebiasaan jemaat wanita untuk seorang pria menjadi hal yang biasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum? Tradisi menceritakan bahwa Nabi Muhammad, telah menjadi imam wanita cantik yang bukan mahram. Hadits ini statusnya lemah, tetapi dengan melihat beberapa alasan lain dan argumen, menyimpulkan bahwa hukum wanita jemaat dengan seorang pria yang bukan mahram diperbolehkan]]>
<![CDATA[PANDANGAN IBNU JARIR AT-THABARI TENTANG KEDUDUKAN WANITA SEBAGAI HAKIM DAN IMAM SALAT ]]>
<![CDATA[Ali Trigiyatno]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.445
<![CDATA[Study about the defense of women's rights was not only done by scholars today. Classical scholars who died in 310 H named Ibn Jarir At-Thabari has shown concern as well as defense of women's rights, even though he should at odds with the opinion of the majority of scholars at that time. Recorded two controversial fatwa in his time the priesthood of women's issues in front of the man and his status as court judges. His opinion that assessed syadz in his time was now beginning to be used and practiced in many Muslim countries Studi tentang pembelaan hak-hak perempuan tidak hanya dilakukan oleh para sarjana saat ini. Sarjana klasik yang meninggal pada 310 H yang bernama Ibnu Jarir AtThabari telah menunjukkan kepedulian serta membela hak-hak perempuan, meskipun ia harus bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama pada saat itu. Tercatat dua fatwa yang kontroversial pada masanya imamat isu-isu perempuan di depan pria itu dan statusnya sebagai hakim pengadilan. Pendapatnya yang dinilai syadz pada masanya sekarang mulai digunakan dan dipraktekkan di banyak negara Muslim]]>
<![CDATA[KETIKA PEREMPUAN LUPA (Etnografi Perempuan TQN, PP Suryalaya, Tasikmalaya-Jawa Barat) ]]>
<![CDATA[Ade Yamin]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.446
<![CDATA[This ethnographic study shows that, the conception of gender equality is interpreted by Suryalaya TQN community is a result of discrimination on gender in the form of male domination of women. This happens because, for dogmatic reasons and traditions, or precisely because women have been shown to surrender to what happened so long in the community. Therefore, efforts need to begin to affect the habits that put the subordination of women as men, through lectures, explanations to the provision of community models TQN Suryalaya in looking at the presence of womenStudi etnografi ini menunjukkan bahwa, konsepsi kesetaraan gender ditafsirkan oleh masyarakat Suryalaya TQN adalah hasil dari diskriminasi gender dalam bentuk dominasi laki-laki perempuan. Hal ini terjadi karena, untuk alasan dogmatis dan tradisi, atau justru karena perempuan telah terbukti untuk menyerah kepada apa yang terjadi begitu lama di masyarakat. Oleh karena itu, upaya harus mulai mempengaruhi kebiasaan yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki, melalui ceramah, penjelasan untuk penyediaan model masyarakat TQN Suryalaya dalam melihat kehadiran perempuan.]]>
<![CDATA[PERSEPSI POLIGAMI DI MATA PEREMPUAN PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Shinta Dewi Rismawati]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.447
<![CDATA[Polygamy has always been an interesting discussion that gave birth to two groups that are always in the position of the pros and cons in the community. It is encouraging to conduct research on women's perception about polygamy in Pekalongan. Research results and analysis indicate that the perception of women Pekalongan on polygamy is quite diverse, but most rejected polygamy with a variety of reasons. They also say that polygamy could potentially bring up domestic violencePoligami selalu menjadi diskusi yang menarik yang melahirkan dua kelompok yang selalu dalam posisi pro dan kontra di masyarakat. Hal ini mendorong untuk melakukan penelitian tentang persepsi perempuan tentang poligami di Pekalongan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa persepsi wanita Pekalongan pada poligami cukup beragam, namun kebanyakan menolak poligami dengan berbagai alasan. Mereka juga mengatakan bahwa poligami berpotensi memunculkan kekerasan dalam rumah tangga]]>
<![CDATA[MOTIVASI DALAM KASUS PEMERKOSAAN (PERSPEKTIF GENDER) ]]>
<![CDATA[Supomo Ari Sasongko]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.448
<![CDATA[The rapes is a serious form of sexual crimes, so that rape has been defined as a form of sexual criminal offense. Real rape case comes down to the issue of motivation of the perpetrator. Results of research and analysis indicate that the rape victim offender motivation was very diverse and influenced by internal and external factors. Cases of rape are also related to the issue of inequality of gender relations, ie, sub-ordinated, steorotipe and gender-based violence.pemerkosaan adalah bentuk serius dari kejahatan seksual, sehingga perkosaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk tindak pidana seksual. Kasus pemerkosaan nyata turun ke masalah motivasi pelaku. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa korban perkosaan motivasi pelaku sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kasus perkosaan juga terkait dengan masalah ketimpangan relasi gender, yaitu, sub-ordinasi, steorotipe dan kekerasan berbasis gender.]]>
<![CDATA[SIKAP PEREMPUAN MISKIN TERHADAP HUKUM YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN (Studi Di Kabupaten Cilacap) ]]>
<![CDATA[Zulfatun Ni'mah]]>
<![CDATA[ Muwazah Vol 6 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.449
<![CDATA[This qualitative research is studying the responds of poor women who have a child born out of wedlock to replacement of law about law relationship between a child born out of wedlock with his or father biological father. At first, Marriage Act rules that a child born out of wedlock is only have legal relation with his or her mother, but this rule has replaced by a new rule, it is Constitution Court Judgement No 41/PUU/2012 that says that a child born out of wedlock also have legal relation with his biological father. The result of research show that poor women who have a child born out of wedlock are don’t respond the new rule happily because of they think that law is a difficult and complicated affair. Need to some money to solve the problem by law. Beside it, they are avoid to meet and take a part to get affair with the biological father of their child, a person who ever leave them in suffer because make them pragnanc but unresponsible.penelitian kualitatif ini adalah mempelajari respon perempuan miskin yang memiliki anak yang lahir di luar nikah untuk penggantian hukum tentang hubungan hukum antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah kandungnya atau ayah. Pada awalnya, UU Perkawinan aturan bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan atau ibunya, tetapi aturan ini telah diganti dengan aturan baru, itu adalah Mahkamah Konstitusi Pengadilan No 41 / PUU / 2012 yang menyebutkan bahwa seorang anak lahir di luar nikah juga memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan miskin yang memiliki anak yang lahir di luar nikah yang tidak merespon aturan baru bahagia karena mereka berpikir bahwa hukum adalah urusan sulit dan rumit. Perlu uang untuk memecahkan masalah dengan hukum. Selain itu, mereka menghindari untuk bertemu dan mengambil bagian untuk mendapatkan hubungan dengan ayah biologis dari anak mereka, orang yang pernah meninggalkan mereka di menderita karena membuat mereka pragnanc tapi tidak bertanggung jawab.]]>
