Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum

jurnalilmiahhukumdejure
Website

Published by Universitas Singaperbangsa Karawang

ISSN : 24427578 EISSN : 25411594 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya.

Arjuna Subject : -

Articles 12 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2" : 12 Documents clear

PERANAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN Andrie Irawan, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKMelihat fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan penyadang disabilitas termasuk anak perempuan penyadang disabilitas menjadi permasalahan sosial yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selain itu juga menjadi permasalahan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Negara pihak dalam konvensi disabilitas, salah satunya Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan bersama-sama dengan pemerintah daerah karena urusan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini dititikberatkan pada peranan dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pedekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil pembahasan penelitian ini Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan, adalah membuat aturan hukum terkait dan menyediakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberikan perlindungan.Kata kunci: Pelindungan Hukum, Perempuan, Penyandang DisabilitasABSTRACTConsidering the phenomenon of violence against women with disability inclusion, including girls who have disabilities become social problems known as Social Welfare Problemers, it is also a problem in terms of women's empowerment and child protection. State parties to the convention of disability, one of which Indonesia is obliged to provide protection together with the local government because of social affairs as well as women's empowerment and child protection into obligatory matters of local government. Based on those problems in this study focused on the role of local governments in providing legal protection of persons with disabilities, especially women with disabilities are victims of violence. The approach method used in this research is the normative juridical approach method, the research specification used is descriptive. The results of this research discussion The role of Yogyakarta Government in Legal Protection against Women with Disabilities Victims of Violence, is to make the relevant legal rules and provide government agencies in charge of providing protection.Keyword: Legal Protection, Women, Persons with Disabilities

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (ANJAL) DI KOTA SAMARINDA Isnawati, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKAnak jalanan sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat perkotaan. Karakteristik anak jalanan di Kota Samarinda pada dasarnya menunjukkan ciri tersendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa dari cara bekerja di jalanan dapat diidentifikasikan berdasarkan asal mereka yakni: yang berasal dari Madura, Jawa, Buton, Banjar dan Sulawesi (suku pendatang) pada umumnya bekerja di jalanan sebagai pengemis anak, pengemis tua, pengemis cacat dan pengamen, sementara untuk mereka yang penduduk lahir dan berdomisili di Samarinda dengan keluarganya (Banjar) biasanya bekerja sebagai penjual koran, pedagang asongan dan tukang bersih-bersih mobil. Permasalahan dalam penelitian yaitu: Bagaimana pola pendekatan kebijakan hukum Pemerintahan Kota Samarinda dalam mengatasi anak jalanan? Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Samarinda dalam penertiban anak jalanan sebagai dampak dari pembangunan perkotaan di Kota Samarinda? Metode penelitian yang digunakan dalam mengatasi anak jalanan dalam perspektif hukum adalah Yuridis Normatif. Hasil Pembahasan bahwa terkait Peraturan Daerah Kota Samarinda di mana Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 harus dirubah dan dikaji ulang secara materiil karena tidak sesuai dengan pola hidup masyarakat Kota Samarinda saat ini dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Keberadaan anak jalanan sebagai suatu permasalahan perkotaan perlu untuk mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, terutama bagi instansi/dinas pemerintahan yang terkait dalam pengambilan kebijakan mengenai anak jalanan.Kata kunci: Peranan Pemerintah, Penertiban, Anak Jalanan ABSTRACTStreet children as a social problem, especially the urban community. Characteristics of street children in the city of Samarinda basically shows its own characteristics. It is intended that on the way to work on the streets can be identified based on their origin ie: those from Madura, Java, Buton, Banjar and Sulawesi (tribal settlers) generally work on the streets as a beggar child, the old beggar, beggar disabled and singers street, while for those people born and living in New York City with his family (Banjar) usually work as newspaper sellers, hawkers and cleaner cars. Problems in the research are: What is the pattern of policy approach of Samarinda City Government in overcoming street children? How is the legal effort made by Samarinda City Government in controlling street children as the impact of urban development in Samarinda City? The research method used in overcoming street children in legal perspective is Juridical Normative. Result Discussion that related to the Regional Regulation of Samarinda City in which the Regulation of Samarinda City Number 16 of 2002 should be changed and reviewed materially because it is not in accordance with the pattern of life of the people of Samarinda today and Law Number 35 of 2014.Keyword: Role of Government, Control, Street Children

IMPLEMENTASI PERDAMAIAN (ACCORD) PADA PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA Anita Afriana, S.H., M.H., dan Rai Mantili, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKDalam hukum kepailitan juga mengenal istilah perdamaian, perdamaian dalam hukum kepailitan ini merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu proses kepailitan yang sedang berjalan. Artikel ini dikhususkan pada perdamaian setelah putusan pernyataan pailit, yaitu akan meneliti mengenai implementasi perdamaian di Pengadilan Niaga Jakarta dan meneliti faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi para pihak untuk melaksanakan perdamaian. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan, dengan metode yuridis normatif yang tidak hanya terbatas pada penelitan kepustakaan akan tetapi juga memerlukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer diperoleh dari Pengadilan Niaga Jakarta dengan cara wawancara terhadap hakim niaga. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasarkan hasil penelitian lapangan didapatkan data bahwa mekanisme perdamaian ini jarang sekali dimanfaatkan oleh para pihak, sepanjang Pengadilan Niaga Jakarta berdiri hanya terdapat 2 (dua) perjanjian perdamaian yang disahkan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik sehingga perdamaian tidak dapat dicapai oleh kedua belah pihak di Pengadilan Niaga Jakarta terdiri dari beberapa faktor seperti tidak adanya peran dari hakim dan lembaga, tidak adanya kewajiban untuk berdamai, faktor para pihak (SDM) yang mencapai kesepakatan, adanya prosedur dan mekanisme tertentu, hasil perjanjian perdamaian yang kurang memberikan akibat hukum sehingga memberikan peluang besar bagi Debitur untuk melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama merupakan kendala yang terjadi dalam praktik sehingga perdamaian akan sulit tercapai dan dimanfaatkan para pihak sebagai suatu prosedur beracara dalam menyelesaikan perkara pailit.Kata kunci: Perdamaian, Kepailitan, Pengadilan NiagaABSTRACTIn bankruptcy law also known terms of peace, peace in bankruptcy law is one way to end an ongoing bankruptcy process. This article aims to know devoted to peace after the verdict of bankruptcy declaration, which will examine the implementation of peace in the Commercial Court of Jakarta and examine the factors that become obstacles for the parties to implement peace. This article is part of the research that has been done, with the normative juridical method that is not only limited to the research of the library but also require field research to obtain the primary data. Primary data were obtained from the Jakarta Commercial Court by interviewing commercial judges. Secondary data were obtained from library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of field research, it is found that the mechanism of peace is rarely used by the parties, as long as the Commercial Court of Jakarta stands only 2 (two) signed peace treaties. The barriers that occur in practice so that peace can not be achieved by both parties in the Jakarta Commercial Court consists of several factors such as the absence of roles of judges and institutions, the absence of obligation to reconcile, the factors of the parties (HR) to reach an agreement, the existence procedures and mechanisms, the result of a peace agreement that gives less legal effect, thus providing a great opportunity for the debtor to violate a mutually agreed agreement is a constraint in practice so that peace will be difficult to achieve and utilized by the parties as a procedural procedure in solving the bankruptcy case.Keyword: Peace, Bankrupty, Commercial Court

PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN (TALAK) DI PENGADILAN AGAMA Linda Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKGugat balas (rekonvensi) merupakan hak istimewa tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap penggugat, termasuk dalam perkara cerai (talak) di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dalam perihal apa saja perkara rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talak di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata dan mengenai sikap hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi di dalam perkara gugat cerai/permohonan talak. Rekonvensi dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian dalam Pasal 132a HIR. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Penerapan Gugat Balas (Rekonvensi) Sebagai Hak Istimewa Tergugat di dalam Praktik Pemeriksaan Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian, pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara contradictoir disertai gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban. Rekonvensi berkaitan dengan gugatan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut’ah, kiswah, maskan, hak asuh anak (hadhanah) serta biaya hadhanah, yang antara gugatan konvensi dengan rekonvensi memiliki koneksitas erat. Sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai (talak) dengan gugatan rekonvensi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi.Kata kunci: Rekonvensi, Tergugat, Pengadilan AgamaABSTRACTDefendant (reconvention) is the privilege of the defendant to file a counter-claim against the plaintiff, including in the divorce (talaq) case in The Court of Islamic Religion. This article aims to describe in what subject matter the reconvention may be filed by the defendant (petitioner) on divorce/divorce petition in The Court of Islamic Religion associated with the Civil Procedure Code and regarding the attitude of Religious Court judges in giving consideration and decision related to the lawsuit of reconciliation in the case divorce lawsuit/petition of divorce. Reconvention may be filed for each case with the exception of Article 132a HIR. The research specification used in this research is an analytical descriptive that aims to obtain a comprehensive description of the Application of Defense (Reconvention) as the Privileges of the Defendant in the Practice of Divorce Case Examination (Talaq) in The Court of Islamic Religion. Based on the research, generally the divorce cases in The Court of Islamic Religion are disconnected contradictoir accompanied by reconvention lawsuit filed simultaneously with the answer. Reconvention relating to the livelihood sued for divorce is the livelihood of iddah, mut'ah, kiswah, maskan, custody of the children (hadhanah) as well as the cost of hadhanah, which between claims and reconciliation claims have close connexity. The attitude of Religious Court judges in deciding divorce cases (talaq) with the lawsuit of reconvention accompanied by various legal considerations.Keyword: Reconvention, Defendants, The Court of Islamic Religion

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PASAR MALAM DAN DINAMIKANYA DI KOTA SAMARINDA Fatimah Asyari, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKKehadiran Pasar Malam di Kota Samarinda tidak dapat disangkal sudah menjadi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya, akan tetapi eksistensi pasar malam yang semakin marak di Kota Samarinda juga sering menimbulkan permasalahan diantaranya kenyataan bahwa Pasar Malam membuat kemacetan lalu lintas, sampah dan permasalahan penataan kota lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Peranan Pemerintahan Dalam Pengelolaan dan Dinamikanya Pasar Malam di Kota Samarinda? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil Pembahasan dalam penelitian harus dibentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, Peraturan Daerah diharapakan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda. Peraturan Daerah akan menciptakan pengelolaan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di Kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar Malam menjadi salah satu tambahan objek pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis Ekonomi Pancasila di Kota Samarinda dapat tercapai dengan lebih maksimal. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dan diharapkan pula dapat menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan Pasar Malam.Kata kunci: Pengelolaan, Pasar Malam, DinamikaABSTRACTThe presence of the Night Market in Samarinda City is undeniably the need of the community, especially the middle to lower society that can not be ruled out its existence, but the existence of a booming night market in the city of Samarinda also often cause problems including the fact that the Night Market makes traffic jams, garbage and other urban settlement issues. The problem in this research are: What Role Administration and Management Dynamics Night Market in Samarinda? The approach method used in this research is Normative Juridical approach method, the research specification used is descriptive. Results Discussion in the research should be established Samarinda City Regulation on Night Market Arrangement in the City of Samarinda, Regional Regulation is expected to be the answer to all problems related to the arrangement of Night Market in Samarinda City. Regional Regulations will create the management of Recreational Night Market and become one of the populist tourist destinations in Samarinda City and the increase of Local Own Revenue from Retail Market Service sector. Pasar Malam become one of the additional objects of development of Micro, Small and Medium Enterprises based on Economy Pancasila Paradigms in Samarinda City can be achieved with more leverage. With the formation of Regional Regulation on Night Market Arrangement in Samarinda City is expected to contribute to the original revenue of the region and is also expected to become a legal umbrella to protect the interests of all parties associated with the Night Market.Keyword: Management, Night Market, Dynamics

RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN MATI ATAU LUKA BERAT SEBAGAI SYARAT PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN DI POLRES KARAWANG Oci Senjaya, S.H., M.H.
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKTuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan dalam penelitian ini ialah terhadap korban dan pembuat tindak pidana pada tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat. Restitusi dan kompensasi yang pada kelahirannya merupakan hak korban dan keluarganya, kemudian diambil alih oleh Negara kepada korban atau keluarganya, karena restitusi dan kompensasi sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban terutama yang ekonominya lemah. Permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat diterima oleh masyarakat? dan Bagaimanakah pelaksanaan restitusi, maupun kompensasi kepada korban mati atau luka berat khususnya di Satuan Laka Lantas Polres Karawang, sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat dikembangkan oleh Satuan Laka Lantas Polres Karawang menjadi suatu diskresi penegak hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pedekatan normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil pembahasan bahwa pihak kepolisian harus aktif di dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Hak Atas Restitusi dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian agar masyarakat paham mengenai perundang-undangan yang berlaku. Mempermudah dalam proses pelaksanaan Hak Atas Restitusi dan mempercepat penyelesaian perkara pidana yang dialami oleh korban.Kata Kunci: Restitusi, Kompensasi, Tindak Pidana Lalu Lintas JalanABSTRACTThe demand for the balance of attention and treatment in this study is against victims and criminal offenders on road traffic crime resulting in death or serious injury. Restitution and compensation which at birth is the right of the victim and his family, then taken over by the State to the victim or his family, because restitution and compensation is very beneficial to the victim or the victim's family, especially the economically weak. The research problem is: How is the restitution to the dead or seriously injured as conditional conditional condition, is also a form of attention and equal treatment to the victim and the maker of road traffic crime can be accepted by society? and how the implementation of restitution, or compensation to the dead or seriously injured, especially in Unit Laka Latang Polres Karawang, as conditional conditional prerequisite, is also a form of attention and equal treatment to the victim and the crime maker of road traffic can be developed by Satuan Laka Lantas Polres Karawang becomes a law enforcement discretion. The approach method used in this research is the normative approach method, the research specification used is descriptive. The results of the discussion that the police should be active in providing socialization to the public regarding the Right to Restitution and Merger of Lawsuit for Indemnification that the public understands the applicable legislation. Facilitate the implementation process of the Right to Restitution and accelerate the settlement of criminal cases experienced by the victim.Keywords: Restitution, Compensation, Criminal Acts of Road Traffic

Formulir Berlangganan JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Formulir Berlangganan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLITIK HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN: DESENTRALISASI ATAU RE-SENTRALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengantikan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah banyak menjadi pembicaraan di kalangan Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana politik hukum ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di pemerintahan daerah: desentralisasi atau re-sentralisasi? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Urusan Pengawasan Ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar di semua tingkatan pemerintahan, sekarang dipusatkan ke Daerah Provinsi, yaitu dalam hal penyelenggaraannya. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai ekses negatif dari otonomi daerah, yang dihadapi di lapangan selama tidak kurang dari 10 tahun terakhir. Gambaran ke depannya, Pengawasan Ketenagakerjaan akan menjadi lebih independen, sehingga kinerjanya akan lebih efektif dan efisien dalam melindungi/menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pengusaha dan pekerja.Kata kunci: Pengawasan Ketenagakerjaan, Desentralisasi, Re-sentralisasiABSTRACTLabor inspection is a very important system in the enforcement or application of labor laws and regulations. Labor inspection is the activity of supervising and enforcing the implementation of legislation in the field of manpower. The birth of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government replacing Law Number 32 of 2004 on Regional Government has become a discussion among the Labor inspection in Indonesia. The research problem is: What is the politics of labor law in the implementation of labor inspection in local government: decentralization or re-centralization? The approach method used in this research is the normative juridical approach method, the research specification used is descriptive. The Supervisory of Labor Inspection which was previously spread in all levels of government, is now concentrated to the Provincial Region, namely in the case of its implementation. This system is expected to be a solution to various negative excesses of regional autonomy, which have been faced in the field for not less than 10 years. In the future, Labor Inspection will become more independent, so that its performance will be more effective and efficient in protecting/balancing the rights and obligations of employers and workers.Keyword: Labor Inspection, Decentralization, Re-centralisation

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN DI INDONESIA Rani Apriani, S.E., S.H., M.H.
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPerbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak bagi nasabah sebagai konsumen penggunan jasa bank di Indonesia? dan Risiko apa sajakah yang dapat timbul dalam kegiatan usaha bank terkait dengan penyimpanan dana nasabah sebagai konsumen di Indonesia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pedekatan normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Terkait dengan adanya hak bagi nasabah untuk mengajukan segala hal yang merugikannya kepada Lembaga Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, pihak bank perlu dalam hal ini Bank Indonesia mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut dan bagi bank-bank komersial perlu memberikan penjelasan mengenai hak-hak nasabah dan jika perlu mencantumkan agreement to mediate di dalam perjanjian kredit/pembiayaan serta pada rekening simpanan nasabah.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, PerbankanABSTRACTBanking as a financial intermediary institution plays an important role in the national development process. The main business activities of banks in the form of attracting funds directly from the community in the form of savings and channeling them back to the community in the form of credit and / or financing make it full of arrangements either through legislation in the field of banking itself or other related legislation. The problems discussed in this paper are as follows: How is the legal protection of the rights for the customer as a consumer of banking services in Indonesia? and What risks can arise in the bank's business activities related to the deposit of customer funds as a consumer in Indonesia? The approach method used in this research is the normative approach method, the research specification used is descriptive. In relation to the existence of the right for the customer to submit all matters that are detrimental to the Customer Complaints Institution and Banking Mediation, the bank needs to in this case Bank Indonesia socialize and educate the public about it and for commercial banks need to give explanation about the rights customer and if necessary include agreement to mediate in credit/financing agreement as well as on customer's savings account.Keywords: Legal Protection, Consumer, Banking

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari

Page 1 of 2 | Total Record : 12

1 2

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2 Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1 Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2 Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1 Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1 Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. karawang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA