cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusuf.saefudin12@ump.ac.id
Phone
+6285647946633
Journal Mail Official
kosmikhukum@ump.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, 53182
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Kosmik Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 14119781     EISSN : 26559242     DOI : 10.30595/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2012)" : 6 Documents clear
PENERAPAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MELAMIN IMPOR CHINA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DI KABUPATEN BANYUMA Suyadi Suyadi; Hendro Puntoadji
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.778

Abstract

Akibat globalisasi ekonomi perdagangan dan pasar bebas, permasalahan yang dihadapi konsumen semakin komplek.Lebih dari itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang ditunjang oleh pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) semakin membuat pesat dan luasnya ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan ke tengah pasar baik produk dalam negeri maupun luar negeri (baran import). Lahirnya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi perlindungan dengan mendasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan yang dlakukan oleh pihak lain. Produk wadah makanan dan minuman yang berbahan melamin dan dijual murah diklaim mengandung bahan kimia urea formaldehyde. Bahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan, karena jika terkena panas dapat langsung mengeluarkan zar formalin yang melebihi ambang batas kesehatan. Produk ini biasa disebut dengan melamin palsu dan banyak diimpor dari negeri China. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) terhadap produk melamin impor China khususnya di Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen dan Melamin Impor
IDENTIFIKASI BERBAGAI ALASAN PENYEBAB SUAMI BERPOLIGAMI Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.772

Abstract

Polygamy is not a new law which is the product of Islam as it existed before the arrival of Islam. In times of ignorance even Shoqoliyah community, that society as we know now the Russian state, Yugoslavia, and about this Bolonia have practiced polygamy. Islam came and gave the terms and limitations more clearly in the practice of polygamy.Understanding the terminology referring to polygamy is God's instructions that allow polygamy to four wives provided that fair to them. If you can not do justice, then just one wife (monogamy). This research is a descriptive normative studies using qualitative case study method, which is intended to provide a clear and comprehensive overview of the permission for polygamy by the examination in a court case, with reference to existing norms. Determination of the location of the research undertaken purposively in Navan Religious Courts jurisdiction. Things that underline the petition is granted permission for polygamy is that wife is not able to serve the needs of the most biologically husbands, wives do not have offspring (sterile), the husband of a relationship with another woman and feared happened adultery, the husband has impregnated another woman, the wife rarely gave the inner income to the husband. Key words: Polygamy, Religious Courts.
KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG PASCA SATU ATAP Syamsuhadi Irsyad
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.779

Abstract

Paradigma yang berkembang sebelum terwujudnya peradilan di bawah satu atap, ditandai dengan dipisahkannya secara tegas sistem administrasi di Pengadilan antara administrasi teknis dengan administrasi non teknis. Paradigma yang dibangun dalam pembaruan peradilan di bawah satu atap pada Mahkamah Agung melalui “Pendekatan Kesisteman” dengan “totalitas system” sehingga keterpaduan dan keutuhan kewenangan manajemen peradilan dan keutuhan kewenangan manajemen peradilan dapat berfungsi sebagai alat perubah pola pikir lama dari “separation of authority” menjadi “distribution of function”. Kebijakan yang sangat urgen antara lain, pembenahan struktur organisasi Mahkamah Agung RI, baik teknis maupun non teknis, sistem Pengawasan dan sisem pendidikan dan pelatihan hakim. Kata kunci : Mahkamah Agung dan Satu Atap.
ANALISIS YURIDIS DAN MALPRAKTIK MEDIS MENURUT HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN FIQH ISLAM Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.774

Abstract

Aborsi dan permasalahan malpraktek medis merupakan topic yang sangat controversial. Seiring dengan perekembangan zaman, praktik aborsi semakin banyak ditemui. Pelakunya tidak hanya terbatas di kalangan wanita tuna susila saja, melainkan dilakukan juga oleh ibu rumah tangga, wanita dewasa dan para remaja putrid. Jutaan janin setiap tahunnya digugurkan dari rahim sang ibu. Fakta aborsi di Indonesia terungkap pada tahun 1997 akibat kehamilan yang tidak direncanakan 1.000.000 janin dibnuh pertahun. Agustus 1998 penelitian jawa post 1.750.000 janin dibunuh pertahun. Abortus itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (abortus provokatus) maupun karena sebab-sebab alamiah, terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan perbuatan manusia (abortus spontanitus). Abortus yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (abortus provokatus terapeutikus atau biasa disebut abortus terapeutikus). Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter maupun para medis yang mengakibatkan keguguran. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri yang harus dicari pemecahannya. Kata kunci : Aborsi, Malpraktik Medis
PERBANDINGAN SISTEM PERS YANG BERLAKU PADA ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI BERDASARKAN UU PERS Indriati Amarini; Tri Hartomo
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.776

Abstract

Pers pada Era Orde Baru sangat dikendalikan oleh pemerintah. Kontrol pemerintah terhadap Pers tidak dapat diragukan lagi, begitu juga dengan pegaruhnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru sangat tidak mendukung keberadaan Pers. Salah satu contohnya adalah kebijakan Surat Izin untuk Penerbitan Pers (SIUPP), yang mana sangat tidak Pro-Pers. Pers mengalami kesulitan saat dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang secara alamiah melekat padanya, khususnya fungsi mereka bagi masyarakat (Panuj Redi, 1997: 34).
PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM ANALISIS PEMBIAYAAN PADA PT BANK BRI (PERSERO) TBK CABANG SYARIAH SEMARANG MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH Susilo Wardani
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.777

Abstract

Perbankan syariah lahir bersamaan dengan proses penyehatan Industri Perbankan Nasional, keberadaan Perbankan dengan prinsip syariah semakin dipertegas dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Ide dasar adanya bank syariah adalah upaya untuk menangkal sistem ribawi yang ada pada bank-bank konvensional sebagaimana kita tahu dewasa ini.Bank Islam sebagai bank komersial yang merupakan bagian integral dari sistem perbankan di Indonesia harus tunduk pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia. Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan bank syariah termuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil (profit sharing). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT BANK BRI (Persero) Tbk Cabang Syariah Semarang dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menangani pembiayaan yang bermasalah yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kata kunci : Prinsip kehati-hatian (prudential principle), bagi hasil (profit sharing

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 3 (2021) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) Vol 12, No 2 (2012) Vol 12, No 1 (2012) Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) More Issue