cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Devy Pramudiana
Contact Email
jimpks6@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jimpks6@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
Published by Universitas Dr. Soetomo Surabaya
ISSN : 25811231     EISSN : 25977334     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
editors accept scientific articles in the form of scientific studies, research works and scientific innovation ideas in the field of public administration, especially related to the development and innovation of public management and public policy that contains social issues that have not been published in journals or other scientific media either in Indonesia or abroad.
Arjuna Subject : -
Articles 138 Documents
 1   2   3   4   5 
Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.536 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.792

Abstract

Landasan hukum pengelolaan SDA Indonesia sebelum era desentralisasi dan otonomi daerah khususnya di sektor mineral dan batubara adalah UU No 11 tahun 1967. UU tersebut mengatur tentang kontrak karya generasi pertama dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Semangat didalam kontrak karya sebagai legalitas pengelolaan SDA dalam negeri bersifat hubungan lex spesialis antara pemilik modal dengan negara. Dalam era reformasi sistem pemerintahan yang sebelumnya di kendalikan oleh pusat yang sentalistik berubah menjadi desentralisasi dengan dibentuknya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di ganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terakhir telah diganti menjadi UU No 23 Tahun 2014. Dari sinilah pemerintah daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya masing-masing. Desentralisasi dan otonomi daerah melatarbelakangi terciptanya suatu perubahan Peraturan dibidang pertambangan yang lebih banyak memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola usaha pertambangan di daerahnya masingmasing. Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam konteks areal division of power belum berjalan secara maksimal.
Implementasi Kebijakan Lanal Kotabaru (Di Kalimantan Selatan) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.436 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v1i1.287

Abstract

In developing countries, fishermen are a group of society experiencing social problems such aspoverty and education. The marine high posttension of Indonesia should heve made thefishermen wealthy. In contrast, their economic condition is still so far from wealth, so theyreally need empowerment in order to reach their better future. Kotabaru Lanal Station is one ofthe institutions conducting empowerment for the fishermen in the its responsibility area throughthe empowering programs. To conduct the empowering programs, Kotabaru Lanal Stationcooperates with Kotabaru Regency Government, the empowerment partner.This qualitative research uses the main theory of George Edward III Implementation consistingof four variables, i.e. communication, bureaucracy structure, resources, and disposition. Thepolicy implementation of Kotabaru Lanal Station in fishermen community empowerment hasbeen done well through socialization activities, social assistances, and training, that impactingpositively to Kotabaru fishermen development. The blocking factors to conduct the programsare the minimal budget and the limited human resources of Kotabaru Naval Station. Thesupporting factors to conduct the programs are the supports of Kotabaru Naval Stationpersonnels, Kotabaru Regency Government, and the fishermen.
Pelayanan Pengaduan masyarakat tentang penerangan jalan umum di unit pelaksana Tehnis penerangan jalan umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Surabaya
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.501 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1363

Abstract

Aparatur di Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya dapat menangani keluhan masyarakat terkait keluhan terhadap PJU di Surabaya. Keluhan yang masuk ditangani dengan pertimbangan urgensi / ketersediaan spare part. Semua jajaran di UPT Penerangan Jalan, mulai Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga Kepala Rayon terlibat dalam penanganan PJU. Pada saat siang hari diterima oleh petugas bidang administrasi yang menerima dan merekap keluhan, lalu dilaporkan ke Kepala Rayon. Bila laporan pada malam hari, ada petugas bidang posko yang akan menerima dan langsung dilaporkan ke petugas lapangan. Karena keterbatasan aparatur, semua keluhan yang masuk, tentu akan memerlukan waktu untuk ditangani, jadi, semua keluhan tetap akan ditangani, namun memerlukan waktu. Bila tidak ditangani disaat setelah melaporkan, warga dapat melaporkan keluhannya kembali, sampai dengan keluhan tersebut dapat ditangani oleh petugas.Hubungan antara masyarakat dan Dinas, dalam hal ini UPT Penerangan Jalan Umum, sifatnya 1 arah, warga melaporkan keluhan, petugas menindak lanjuti hubungan bisa menjadi dua arah, bila warga melaporkan keluhannya melalui media, baik itu media massa maupun media sosial. Setelah warga melaporkan keluhannya dan akan di follow up oleh Kepala Seksi atau Kepala Rayon dan warga dapat mendapatkan feedback atau tanggapan dari Kepala BIdang, Kepala Seksi atau Kepala Rayon mengenai status keluhan, yang sudah ditangani oleh petugas.Dalam setiap list keluhan warga, Kepala Seksi menetapkan prioritas – prioritas, hasil cek lokasi ke lapangan oleh Kepala Rayon, untuk mana saja lokasi yang lebih dulu ditangani, berdasarkan pertimbangan urgensi dan ketersediaan alat dan bahan. Kata Kunci : Strategi, Pelayanan, Keluhan Publik, PJU
Pelayanan Pendidikan Dalam Perspektif Sound Governance (Studi Kasus MBS dan Pelayanan Publik di Kota Probolinggo Tahun 2016) 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.696 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1068

Abstract

Penelitian tentang pelayanan pendidikan di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah-Berorientasi Pelayanan Publik ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program MBS-BPP dalam perspektif sound governance. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih difokuskan pada pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik. Data diperoleh dengan menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam kepada  informan, angket, dan telaah dokumen. Sumber informasi penelitian mencakup penyedia pelayanan, pengguna pelayanan, eksekutif, legislatif, media massa, dan lembaga kemasyarakatan yang lain. Analisis data mengacu pada langlah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell. Temuan penelitian ini memperlihatkan seluruh tahapan pelaksanaan program MBS-BPP terjadi interaksi secara dinamis dan saling mendukung dari seluruh dimensi sound governance, sehingga sekolah dapat memperbaiki pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program MBS-BPP sekolah dapat memadukan seluruh dimensi sound governance, sehingga ada jaminan pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Implikasi teoretis yang dapat dikemukakan adalah adanya “modifikasi” terhadap teori sound governance Farazmand (2004) pada level lokal, dengan diajukannya sebuah teori sound local governance (SLG). 
Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.878 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.784

Abstract

Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah cukup serius di Indonesia. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarkat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebihmenitikberatkan pada adanya fenomena rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Strategi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan dua hal: pertama penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional. Birokrasi profesional harus dijalankandengan menerapkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaanya dikontrol oleh atasan secaraketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memilikikompetensi memadai. Kedua penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mendorongbirokrasi diisi oleh orang-orang yang profesional. Sumber daya manusia yang profesionaladalah pegawai yang bekerja dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai danmemiliki integritas yang unggul. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukanmelalui profesional development program dan character building program.
Implementasi Pelaksanaan Program Sosialisasi, dan Motivasi dalam Peningkatan Kesadaran Kebersihan Lingkungan Masyarakat
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.213 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v1i1.282

Abstract

With thepopulation growthis increasingand the progress ofhuman technologyis growing, garbageis a serious problemandneedhandlingcarefully, as directedbyinnovation-innovation thatisadequatein terms ofall aspects, be it social,economic aspects, as well astechnical aspects. Such conditionscan be predicted thatthe futureof hiscitywill producemoregarbage. Therefore,if nobettertreatmentfrom now onit willresult in achange ofbalancethat can harmthe environmentandis not expected tocontaminate the environmenteitherto water, soil, air, aestheticview ofa city, andcan bedetrimental to health.Forthat we need thecommunications madecleanlinessandlandscapingserviceswithmasyarakaattoprovide counselingabout the need tobe aware of thecleanliness ofthe environment, especiallyin an environmentthat stillthere isnomajorityofpeople who are lessaware oftheenvironmental hygienebecausetheyoccurat randomgarbage disposal. Keywords: Implementation Program, socialization, motivation, andawareness ofHygiene.
Anti Klimaks Implementasi E-Government: Analisis Partisipasi Masyarakat Petani Di Kabupaten Gunungkidul
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.079 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1358

Abstract

This research is located in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region (DIY). The rapid development of global information technology has driven a paradigm shift in society towards the era of digital society. This fact directs the massive use of electronic media in the public service bureaucracy in Indonesia. In order to realize a clean, transparent public service and be able to answer the demands of change effectively, in line with Presidential Instruction No. 3 of 2003. Dilemma when the Gunungkidul Regency Government is seeking e-government as a reform of the public service bureaucracy that is intended for the community as the recipient of service benefits, there are elements of farmer communities that tend to be difficult to adopt new technologies. The Gunungkidul Regency Government has consistently developed a website up to the sub-district level totaling 18 sub-districts and village levels totaling 144 villages with domains namely "name of village-sub-districts.desa.id", known as the Village Information System (SID). The author uses descriptive exploratory research methods to explain the limitations of peasant communities in the use of e-government. This situation can trigger barriers to optimizing the implementation of e-government in Indonesia. The author finds the limitations of the farming community in Gunungkidul Regency in the use of e-government due to 2 (two) aspects namely the lack of habituation in the use of information technology media and the characteristics of community associations that are inherent in the social activities of farmers in Gunungkidul Regency. The character of the farming community tends to be difficult to correlate with the development of digital information technology in its activities, making it difficult to create an habit of using internet media for everyday life. Keywords: e-government, public service, farmer community, limitations
Program Pertahanan dalam Mendorong Perekonomian Nasional Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Papua 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.025 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1077

Abstract

Menurut ekonomi pertahanan, dampak penggunaan anggaran pertahanan terhadap perekonomian dapat ditinjau dari pendekatan permintaan atau konsumsi dan penawaran atau produksi. Dari sisi konsumsi, pertahanan  dapat melindungi sumber daya nasional terhadap berbagai ancaman, sehingga konsumsi nasional menjadi stabil bahkan meningkat. Sebaliknya, dalam paper ini ingin melihat program pertahanan dari sisi produksi. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka, tulisan ini bertujuan melihat pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan oleh TNI. Pembangunan 4325 km jalan Trans Papua yang tertutup hutan dan ancaman keamanan menjadi kendala utama. Satuan Zeni yang sudah terlatih dapat melaksanakannya dengan baik, dimana tidak mampu dilakukan oleh instansi sipil.
Penggunaan Aplikasi WhatsApp dalam Komunikasi Organisasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.331 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.788

Abstract

Adanya kemajuan teknologi yang terjadi memberikan banyak pengaruh pada setiap  aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal komunikasi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam hal komunikasi ialah berkembangnya media komunikasi, yakni WhatsApp. Di era yang modern ini penggunaan aplikasi WhatsApp menjadi perihal yang umum dilakukan oleh instansi ataupun perusahaan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi kerja. Hal ini juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari adanya penelitian ini ialah mendeskripsikan peranan aplikasi WhatsApp dalam komunikasi organisasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan observasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Setelah memperoleh data, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa komunikasi organisasi yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  Kabupaten Sidoarjo sangat dibantu oleh aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp memiliki peran penting dalam mendukung fungsi komunikasi organisasi yang meliputi fungsi produksidan pengaturan, fungsi pembaharuan, fungsi pemeliharaan, fungsi tugas, fungsi perintah, dan fungsi relasional tetap dapat terkomunikasikan, dengan percepatan dan efisiensi dari fasilitas aplikasi WhatsApp yang ditawarkan. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami dalam komunikasi organisasi yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, yakni kendala baterai telepongenggam yang cepat habis dan kesulitan dalam mencari sinyal yang baik ketika berada di lapangan.
New Public Service : Pelayanan Publik Berbasis Humanistik untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.166 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v1i1.283

Abstract

Reformasi birokrasi telah menjadi kajian menarik dalam  pemerintahan khususnya pasca reformasi.. Bagaimana menjadi pelayan publik yang diharapkan,serta apa saja yang harus dilakukan seorang birokrat untuk mencapai sebuah birokrasi yang diharapkan rakyatnya akan dibahas dalam tulisan ini. Mewujudkan pelayan publik yang humanistik menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan NPS (New Publik Service).  Dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga prinsip utama untuk mewujudkan pelayan publik berbasis humanistik. Pertama, pelayan publik harus mempunyai keinginan untuk melayani masyarakat. Kedua, pelayan publik harus merespon segala bentuk pelyanan tidak hanya dari klien tetapi  seluruh warga negara. Ketiga, akuntabilitas dari pelayanan publik adalah multiaspek. Dari ketiga prinsip tersebut tentunya didukung juga dengan berbagai aspek pendukung lainnya dalam organisasi publik yang tentunya masih akan menjadikajian menarik pada pembahasan tulisan tulisan selanjtnya. Kata kunci : Reformasi birokrasi, New Public Service,  Pelayan Publik, Humanistik

Page 1 of 14 | Total Record : 138

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 5 No 2 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue