cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2019)" : 7 Documents clear
UPAYA HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA YANG BELUM DI ATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ratna Luhfitasari
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.793 KB) | DOI: 10.36277/.v11i2.343

Abstract

Hakim didalam memutuskan suatu perkara memegang peranan yang penting dalam menegakkan Hukum dan Keadilan. Karena dalam hal ini Hakim memutuskan setiap perkara Hukum “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian bunyi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Penemuan hukum terutama yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap mempunyai wibawa.
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PERKANTORAN-COASTAL ROAD DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Johans Kadir Putra; Sri Endang Rayung Wulan; Usman Usman
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.733 KB) | DOI: 10.36277/.v11i2.344

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjadi aturan dasar untuk melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan lingkar perkantoran coastal road di Kabupaten Penajam Paser Utara belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Lingkar Perkantoran-Coastal Road di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan lingkar perkantoran-coastal roadKabupaten Penajam Paser Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah.Kata kunci:Tanah, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum
ANALISIS HUKUM TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI PERKARA MALADMINISTRASI DI DINAS PERTANAHAN PADA KASUS PERTANAHAN DI KOTA BALIKPAPAN Mohammad Ardi
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.101 KB) | DOI: 10.36277/.v11i2.345

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia kota Balikpapan mengamati Badan Pertanahan Nasional yang kinerjanya termasuk dalam kriteria buruk, berdasarkan Informasi statistic dari data Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 31 Desember 2017, agraria/ Pertanahan menduduki posisi pertama dengan jumlah pengaduan sebesar 19 laporan dari laporan-laporan yang lainnya dan terdapat pula pungutan liar masih di jumpai oleh sejumlah oknum pegawai negeri sipil Badan Pertanahan di Kota Balikpapan untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat kepemilikan hak atas tanah sehingga perlu kiranya permasalahan semacam ini supaya diselesaikan agar terciptanya suatu pemerintahan yang baik. Dari hasil laporan masyarakat Kelurahan Gunung Sari Ulu. Masyarakat kurang mengenal dengan adanya peranan Ombudsman Republik Indonesia di Kota Balikpapan serta beberapa masyarakat yang telah mengadukan permasalahan kepada Ombudsman Republik Indonesia di Kota Balikpapan telah melaporkan bahwa banyaknya maladministrasi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah langkah strategis yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani pekara maladministrasi di Dinas Pertanahan  pada kasus Pertanahan di Kota Balikpapan? Jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan sebuah kenyataan fakta materiil yang ada menegenai hal-hal empiris.
NILAI NILAI PANCASILA YANG MASIH KUAT TERHADAP BUDAYA HUKUM DALAM ADAT TORAJA Jens Batara Marewa
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.114 KB) | DOI: 10.36277/.v11i2.307

Abstract

Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni merupakan sebuah momentum yang selalu di peringati oleh Negara Indonesia Sila 1 sampai sila 5 sudah sangat jelas bahwa Pancasila harus di laksanakan penerapanya dalam kehidupan Bermasyarakat. Banyak Orang beranggapan bahwa Nilai Pancasila tidak begitu maksimal penerapannya di Toraja tetapi faktanya Pancasila Sebagai dasar Negara sudah mulai diterapkan sejak Lama di Toraja itu didasari dari Perilaku masyarakat Toraja yang sangat kental dengan Nilai – Nilai Pancasila. Toraja bahkan bisa dikatakan sebagai Laboratorium Pancasila sebab budaya Toraja membangun kerukunan, keharmonisan, dan kearifan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Nilai – Nilai Pancasila di Toraja ? Faktor – Faktor apa yang mendasari sehingga Pancasila bisa diterapkan di Toraja ? Jenis Penelitian yang Penulis Gunakan adalah Kajian Literatur dengan beberapa kasus dan survey yang pernah dilakukan .Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif yang merupakan Penelitian yang bersifat konstestual yang berusaha menekankan pada pemaknaan suatu fenomena interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Pancasila sebagai Ideologi Negara jangan hanya dijadikan simbol tapi harus betul -betul dipahami makna dari nilainya . Toraja yang merupakan sebuah wilayah kecil mampu menerapkan Nilai-nilai Pancasila daerah lain pun harus demikian . Ketika kita mau melihat penerapan Pancasila Ayo ke Toraja.
TINJAUAN NORMATIF BATAS MINIMAL USIA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN Tinuk Dwi Cahyani; Halimatus Khalidawati Salmah
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.901 KB) | DOI: 10.36277/.v11i2.346

Abstract

Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia secara umum memahami perkawinan sebagai sebuah ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan menurut UU No. 1  tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan itu membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut KHI, perkawinan itu akad yang sangat kuat dan untuk mentaati perintah Allah, melaksanakannya adalah sebuah ibadah. Dari seluruh makna yang ada, perkawinan seharusnya dapat menciptakan sesuatu hal yang mulia dalam kehidupan berumah tangga. Namun ternyata ada beberapa hal yang membuat suatu perkawinan tidak sesuai dengan arti dan tujuannya. Misal dalam hal ketentuan, umur dalam setiap peraturan perkawinan yang ada di Indonesia. Menurut UU no. 1 tahun 1974 usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan dalam KHI pasal 15 menerangkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang mencapai umur minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan (merujuk pada pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Fakta dilapangan soal ketentuan minimal umur yang seperti ini masih menimbulkan beberapa masalah diantaranya adalah adanya rasa ketidak adilan atau diskriminasi pada perempuan karena usia minimal dalam UU no. 1 tahun 1974 ini, salah satunya di rasa menimbulkan perbedaan dan ketidak setaraan antara perempuan dan laki-laki, dan lain sebagainya. Fakta lain yang terjadi dalam negara kita sekarang, banyak bermunculan perkawinan dini dengan dalih aturan dan agama, padahal banyak pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda ini, ternyata belum mampu untuk melakukan sebuah perkawinan baik itu secara fisik maupun mental mereka. Sering sekali hal-hal yang tidak di inginkan dalam sebuah rumah tangga, ketidak mampuan anak untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya menimbulkan banyaknya kejahatan dalam perkawinan. Parahnya lagi ternyata perkawinan dini yang kerap kali terjadi, tidak hanya terjadi atas keinginan dari masing-masing pihak saja, tetapi juga karena salah satunya ialah faktor hamil sebelum menikah. Mengetahui hal ini, maka penulis berfikir seharusnya ada analisis hukum yang lebih mendalam, mengenai batasan usia minimal untuk melakukan sebuah perkawinan karena itulah penelitian ini dibuat. Kemudian agar penelitian ini nantinya bias memberikan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis, maka penulis mengunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yang kualitatif, dengan jenis bahan hokum primer peraturan dan dasar hokum terkait. Berdasarkan penelitian ini, maka ditemukan bahwa seharusnya dalam hal ini pemerintah tidak hanya bingung memperhatikan bagaimana menetapkan batasan usia perkawinan dalam setiap peraturan yang ada saja, karena tentu akan sulit menetapkan batas usia untuk melakukan sebuah perkawinan sedangkan peraturan itu dibuat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan lain. Dari pada itu penulis berpendapat sebaiknya pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang nyata agar kalaupun perkawinan dini di Indonesia masih terjadi setidaknya perkawinan itu terjadi benar-benar atas dasar hal-hal yang dianggap baik atau tidak bertentangan dengan aturan negara dan norma, agar kekerasan dalam rumah tangga dan kasus-kasus hamil sebelum menikah tidak akan terjadi lagi. Dan ditemukan juga bahwa adanya dampak berupa kerugian-kerugian tidak hanya pada pihak pribadi orang yang melakukan perkawinan dini, tapi juga untuk pemerintah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG MEROKOK DI PESAWAT UDARA DI BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN Suhadi Suhadi; Elsa Aprina; Abdul Wahab
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.506 KB) | DOI: 10.36277/.v11i2.329

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan terkait adanya penumpang yang merokok di Pesawat Udara di Bandara udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terkait adanya penumpang yang merokok di dalam pesawat udara bandara udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya yang didukung dengan cara wawancara dengan responden terkait. Adapun hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terkait adanya penumpang yang merokok di Pesawat Udara Bandara Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan ialah melakukan upaya Preventif yang telah dilakukan meliputi Sosialisasi keselamatan dan keamanan penerbangan dan tindakan Represif nya dengan melakukan Blacklist di semua penerbangan maskapai tersebut karena pelaku belum dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA Suhartini Suhartini
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.17 KB) | DOI: 10.36277/.v11i2.347

Abstract

Pemerintah daerah melaksanakan dan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat. Kewenangan mengelola keuangan daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenaangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Membuat laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini merupakan kewajiban daerah yang selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK) dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Rumusan masalah penelitian adalah pertama, Bagaimana mekanisme pertanggung-jawaban pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut hukum keuangan Negara? Kedua, Konsekuensi apa yang diterima Papabila hasil pemeriksaan pertanggungjawaban  APBD terindikasi menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara/Daerah? Metode yang digunakan adalah yuridis normative, meneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan daerah dan ABPD serta studi pustaka dari berbagai buku, karya ilmiah dan lainnya.Kesimpulan pertama, pertanggungjawaban diawali dengan laporan keuangan yang dibuat bendahara pada akhir tahun masa anggaran, selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada lembaga perwakilan dan tindak lanjut ditingkat DPRD ini dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Kedua, Bendahara daerah selaku penerima kuasa pengelola keuangan daerah mengganti kerugian apabila hasil pemeriksaan laporan petanggungjawaban APBD menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara/daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue