Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang) Komariah, Komariah; Cahyani, Tinuk Dwi
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 24, No 2 (2016): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Enforcement of the Act No. 11 of 2012 on Juvenile Justice System provides protection of the rights of juvenile who commit criminal acts use the diversion approach to realize the concept of Restorative Justice. To figure out the implementation of the Act, it is necessary to study with the socio-legal research method in the Police District, the State Attorney and the District Court at Malang. The results of these studies found that the application of diversion has been effective although there are still some obstacles. One of the toughest obstacles to implementing a diversion to fit is the unavailability of places to educate, nurture and put the brat as stated in the law. The study also found that in Malang at least there are some organizations / institutions in applying the diversion of government supporters, among others: BAPAS and P2TP2A.

UPAYA HUKUM PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN NAFKAH HADHANAH (Studi Pelaksanaan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG) Cahyani, Tinuk Dwi Cahyani; Komariah, Komariah
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 25, No 1 (2017): Maret
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

The judge's ruling on the provision of a living has to be protected from legal certainty and justice in the decision Number: 0957 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg if the Petitioner (Defendant) is a civil servant (PNS). Implementation of the provision of income by the Petitioner (Defendant Reconciliation) to the Respondent (Plaintiff of Reconstruction) in the decision Number: 0957 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg. The supporting or inhibiting factor in the provision of the provision of income by the Petitioner (Defendant) to the Respondent (Plaintiff) in Decision Number: 0957 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg which has permanent legal force. To know the implementation of the decision, it is necessary to do research which is a sociological juridical research, using Primary data type which is a decision Number: 0957 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg. Data collection using the analysis of the decision that has been legally fixed (inkracht), interviews, documentation and literature study. The study was taken from the decision of the Panel of Judges in the Religious Courts of Malang and the interviews of the Respondent / Plaintiffs of Reconstruction. in order to be a reference for readers. Meanwhile, there are still obstacles in Malang education office that can not be interviewed because it is not willing to be questioned or information on the grounds there has never been a similar case. The result of research has been done by the researcher that the Petitioner / Defendant of Reconstruction does not fulfill its obligation as it existed in the ruling Decision Number: 0957 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg which is the basis of judge consideration already has elements of justice for the parties because it is in accordance with the circumstances and the ability of the parties to perform their respective obligations. Applicant/Defendant Rekonpensi able to carry out its obligations as an educator as well as a Civil Servant (PNS). Since the verdict was read by the Panel of Judges who had been inkracht, the Petitioner / Defendant of the Reconstruction for three years ignored or neglected his obligations (hadhanah's living). No seizure of guarantee or sanction if Petitioner / Defendant Reconcile neglects to its obligation.

Pendampingan Pengurusan Pensertifikatan Tanah wakaf yang dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang Cahyani, Tinuk Dwi; Luthfi, Muhammad
Community Empowerment Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

This community dedication program is a collaborative service program with PDM Kab. Malang in solving the problem of waqf certification on managed assets. The purpose of this service is to assist and provide education in terms of waqf certification problems. The method used in this service is by analyzing assets and mentoring partners. This community dedication is carried out in the DAU sub-district by taking 3 waqf objects. From the three waqf objects, the 2 objects are found in the data that 2 waqf objects have not made a waqf pledge and waqf certification on the first and second objects, while 1 object has made a waqf pledge but the waqf certification has not been registered, namely the third object. With regard to 2 objects that have not made a wakaf pledge and waqf certification, the community dedication Team coordinates with a Nadzir to analyze the administrative requirements of the waqf pledge process and complete the waqf pledge document process. In the process of analyzing and completing the data, there are different requirements because the first waqf object is a waqf object that already has a land title in the form of SHM, while in the second waqf object is a waqf object that does not have a land title base in the form of a Village Letter C Book Quote. The registration process for the certification of 3 waqf objects is carried out through 2 processes, namely the first, the registration process for the waqf certificate on land that already has a document of entitlement, namely in the first object, and the second, the process for registering a waqf certificate on land that does not have a document of entitlement, namely on the second and third objects.

Pendampingan dalam konsultasi hukum perkawinan Cahyani, Tinuk Dwi
Community Empowerment Forthcoming issue
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.4458

Tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk itu, KKS PDA Kota Malang berusaha memberikan kontribusi bagi masyarakat menuju keluarga sakinah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode konsultasi hukum melalui dialog, pemaparan kasus perkawinan oleh klien, dan pemaparan aturan hukum perkawinan oleh konsultan. Berdasarkan konsultasi hukum yang telah dilakukan, guna meminimalisir terjadinya kasus perceraian, rumah tangga membutuhkan pondasi agama yang kuat. Oleh karenanya, KKS PDA Kota Malang juga menyelenggarakan kegiatan pendukung berupa pendidikan pra nikah, sekolah ibu dan pendidikan lansia.

TINJAUAN NORMATIF BATAS MINIMAL USIA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN Tinuk Dwi Cahyani; Halimatus Khalidawati Salmah
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia secara umum memahami perkawinan sebagai sebuah ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan menurut UU No. 1 Â tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan itu membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut KHI, perkawinan itu akad yang sangat kuat dan untuk mentaati perintah Allah, melaksanakannya adalah sebuah ibadah. Dari seluruh makna yang ada, perkawinan seharusnya dapat menciptakan sesuatu hal yang mulia dalam kehidupan berumah tangga. Namun ternyata ada beberapa hal yang membuat suatu perkawinan tidak sesuai dengan arti dan tujuannya. Misal dalam hal ketentuan, umur dalam setiap peraturan perkawinan yang ada di Indonesia. Menurut UU no. 1 tahun 1974 usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan dalam KHI pasal 15 menerangkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang mencapai umur minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan (merujuk pada pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Fakta dilapangan soal ketentuan minimal umur yang seperti ini masih menimbulkan beberapa masalah diantaranya adalah adanya rasa ketidak adilan atau diskriminasi pada perempuan karena usia minimal dalam UU no. 1 tahun 1974 ini, salah satunya di rasa menimbulkan perbedaan dan ketidak setaraan antara perempuan dan laki-laki, dan lain sebagainya. Fakta lain yang terjadi dalam negara kita sekarang, banyak bermunculan perkawinan dini dengan dalih aturan dan agama, padahal banyak pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda ini, ternyata belum mampu untuk melakukan sebuah perkawinan baik itu secara fisik maupun mental mereka. Sering sekali hal-hal yang tidak di inginkan dalam sebuah rumah tangga, ketidak mampuan anak untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya menimbulkan banyaknya kejahatan dalam perkawinan. Parahnya lagi ternyata perkawinan dini yang kerap kali terjadi, tidak hanya terjadi atas keinginan dari masing-masing pihak saja, tetapi juga karena salah satunya ialah faktor hamil sebelum menikah. Mengetahui hal ini, maka penulis berfikir seharusnya ada analisis hukum yang lebih mendalam, mengenai batasan usia minimal untuk melakukan sebuah perkawinan karena itulah penelitian ini dibuat. Kemudian agar penelitian ini nantinya bias memberikan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis, maka penulis mengunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yang kualitatif, dengan jenis bahan hokum primer peraturan dan dasar hokum terkait. Berdasarkan penelitian ini, maka ditemukan bahwa seharusnya dalam hal ini pemerintah tidak hanya bingung memperhatikan bagaimana menetapkan batasan usia perkawinan dalam setiap peraturan yang ada saja, karena tentu akan sulit menetapkan batas usia untuk melakukan sebuah perkawinan sedangkan peraturan itu dibuat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan lain. Dari pada itu penulis berpendapat sebaiknya pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang nyata agar kalaupun perkawinan dini di Indonesia masih terjadi setidaknya perkawinan itu terjadi benar-benar atas dasar hal-hal yang dianggap baik atau tidak bertentangan dengan aturan negara dan norma, agar kekerasan dalam rumah tangga dan kasus-kasus hamil sebelum menikah tidak akan terjadi lagi. Dan ditemukan juga bahwa adanya dampak berupa kerugian-kerugian tidak hanya pada pihak pribadi orang yang melakukan perkawinan dini, tapi juga untuk pemerintah.

EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang) Komariah Komariah; Tinuk Dwi Cahyani
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24 No. 2 (2016): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Enforcement of the Act No. 11 of 2012 on Juvenile Justice System provides protection of the rights of juvenile who commit criminal acts use the diversion approach to realize the concept of Restorative Justice. To figure out the implementation of the Act, it is necessary to study with the socio-legal research method in the Police District, the State Attorney and the District Court at Malang. The results of these studies found that the application of diversion has been effective although there are still some obstacles. One of the toughest obstacles to implementing a diversion to fit is the unavailability of places to educate, nurture and put the brat as stated in the law. The study also found that in Malang at least there are some organizations / institutions in applying the diversion of government supporters, among others: BAPAS and P2TP2A.

UPAYA HUKUM PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN NAFKAH HADHANAH (Studi Pelaksanaan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG) Tinuk Dwi Cahyani Cahyani; Komariah Komariah
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 25 No. 1 (2017): Maret
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The judge's ruling on the provision of a living has to be protected from legal certainty and justice in the decision Number: 0957 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg if the Petitioner (Defendant) is a civil servant (PNS). Implementation of the provision of income by the Petitioner (Defendant Reconciliation) to the Respondent (Plaintiff of Reconstruction) in the decision Number: 0957 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg. The supporting or inhibiting factor in the provision of the provision of income by the Petitioner (Defendant) to the Respondent (Plaintiff) in Decision Number: 0957 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg which has permanent legal force. To know the implementation of the decision, it is necessary to do research which is a sociological juridical research, using Primary data type which is a decision Number: 0957 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg. Data collection using the analysis of the decision that has been legally fixed (inkracht), interviews, documentation and literature study. The study was taken from the decision of the Panel of Judges in the Religious Courts of Malang and the interviews of the Respondent / Plaintiffs of Reconstruction. in order to be a reference for readers. Meanwhile, there are still obstacles in Malang education office that can not be interviewed because it is not willing to be questioned or information on the grounds there has never been a similar case. The result of research has been done by the researcher that the Petitioner / Defendant of Reconstruction does not fulfill its obligation as it existed in the ruling Decision Number: 0957 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg which is the basis of judge consideration already has elements of justice for the parties because it is in accordance with the circumstances and the ability of the parties to perform their respective obligations. Applicant/Defendant Rekonpensi able to carry out its obligations as an educator as well as a Civil Servant (PNS). Since the verdict was read by the Panel of Judges who had been inkracht, the Petitioner / Defendant of the Reconstruction for three years ignored or neglected his obligations (hadhanah's living). No seizure of guarantee or sanction if Petitioner / Defendant Reconcile neglects to its obligation.

Rent-seeking Practices in the Budget Policymaking Processes at Local Government: Case Studies in Indonesia Salahudin Salahudin; Achmad Nurmandi; Kisman Karinda; Tinuk Dwi Cahyani
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i1.5849

ABSTRACTThis paper tries to analyze and utilizes qualitative document content analysis as a means of understanding rent- seeking practices in fiscal policymaking processes. This study revealed that rent-seeking practices in fiscal policymaking in Malang City, Malang Regency, and Batu City, Indonesia, involved the practices of bribery, corruption, collusion, lobbying, negotiation, and transactional politics between regional leaders, bureaucrats, private actors, and political brokers. Rent-seeking practices trough informal policymaking have a strong positive correlation to corruption. It shows that corruption resulted from rent-seeking practices in fiscal policymaking in Malang City, Malang Regency, and Batu City. Transactional politics, negotiations, bribery, collusive relations, and lobbying were also involved in rent-seeking, ultimately resulting in corruption. Therefore, the new thesis of this research is that transactional relations, negotiation, collusion, bribery, and political lobbies between regional heads, bureaucracy, parliamentary politicians, brokers, and businessmen trigger corruption in the formulation of regional budget policies. This research confirms that the practices of rent-seeking take place through informal budget policy formulation, such a transactional relations, negotiation, collusion, bribery, and political lobbies that result in acts of corruption in budget policies. Keywords: Informal policymaking, fiscal politics, local government, corruption, budget policy ABSTRAKArtikel ini mencoba menganalisis dan menggunakan analisis konten dokumen kualitatif sebagai sarana untuk memahami praktik rent-seeking dalam proses pembuatan kebijakan anggaran. Studi ini mengungkapkan bahwa praktik rent-seeking dalam pembuatan kebijakan anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Indonesia, melibatkan praktik penyuapan, korupsi, kolusi, lobi, negosiasi, dan politik transaksional antara pemimpin daerah, birokrat, aktor swasta, dan pialang politik. Praktik rent-seeking melalui pembuatan kebijakan informal memiliki korelasi positif yang kuat dengan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dihasilkan dari praktik rent-seeking dalam pembuatan kebijakan anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Politik transaksional, negosiasi, penyuapan, hubungan kolusi, dan lobi juga terlibat dalam rent-seeking, yang pada akhirnya mengakibatkan korupsi. Oleh karena itu, tesis baru dari penelitian ini adalah bahwa hubungan transaksional, negosiasi, kolusi, penyuapan, dan lobi-lobi politik antara kepala daerah, birokrasi, politisi parlemen, pialang, dan pengusaha memicu korupsi dalam perumusan kebijakan anggaran daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik rent-seeking terjadi melalui perumusan kebijakan anggaran informal yaitu hubungan transaksional, negosiasi, kolusi, penyuapan,dan lobi-lobi politik yang mengakibatkan tindakan korupsi dalam kebijakan anggaran.Kata kunci: Pembuatan kebijakan informal, politik anggaran, pemerintah daerah, korupsi, kebijakan anggaran

Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak dan Bekas Istri Pasca Putusan Cerai Tinuk Dwi Cahyani
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v3i1.2718

Bagi pegawai negeri sipil penentuan kewajiban oleh suami kepada bekas istri dan anak diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, yaitu: Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagaian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang ditentukan oleh pasal 8 huruf a Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh pegawai negeri sipil. Namun kenyataan di lapangan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada isteri dari suami yang pegawai negeri sipil dan sudah beberapa tahun mendapatkan putusan cerai dari pengadilan agama, artinya perkawinan sudah putus melalui cerai talak dan suami yang pegawai negeri sipil tadi tidak melaksanakan putusan dari pengadilan tersebut baik kewajiban kepada mantan isteri maupun anak-anak mereka. Padahal mantan isteri menunggu etikat baik dari suami pegawai negeri sipil tersebut untuk memenuhi kewajibannya minimal kepada anak-anak mereka yaitu biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan anak-anak lainnya. Tetapi snagat disayangkan mulai putusan pengadilan agama yang dijatuhkan pada tanggal 05 nopember 2014 sampai pada tanggal 20 Oktober 2016 suami pegawai negeri sipil tidak melaksanakan kewajibannnya baik kepaad mantan isteri maupun hak anak-anaknya. Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan. Sanksi Pegawai Negeri Sipil tertuang pada pasal 6 PP No 53 tahun 2010 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Putusan, Sanksi

Peran Muhammadiyah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Batu Tinuk Dwi Cahyani; Sholahuddin Al-Fatih
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v4i2.5399

In effort to prevent and eradicate corrupt behavior, the community also has rights and obligations, in the sense that the community seeks to prevent and eradicate criminal acts of corruption. One form of community participation in preventing and eradicating corruption is through community organizations (Ormas). Ormas are considered as a forum for people who are engaged in social affairs and those who are neutral and do not have a practical political orientation. This research is a type of legal research using primary data, secondary data and tertiary data. Corrupt mentality of course comes from the motivation to rule on the basis of excessive ambition and precisely indirectly facilitated by the existing political system conditions, I think it is quite simple when someone who wants to get a higher position, the "job mafia" has provided easy access through Such paths of corruption are open and have become common knowledge for the public, therefore the important role of the Regional Leadership of Muhammadiyah City of Batu in the prevention and eradication of criminal acts of corruption is the formation of Muhammadiyah cadres themselves.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search