cover
Contact Name
Achmad Syafii
Contact Email
karimahmadsyafii@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
karimahmadsyafii@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Islam
ISSN : 23383801     EISSN : 26563134     DOI : -
Arjuna Subject : -
Articles 23 Documents
RELEVANSI QIYAS UANG KERTAS TERHADAP EMAS DAN PERAK Barakah, Ainun
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 2 (2019): September 2019
Publisher : Jurnal Kajian Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There is a debate between the scholars about the status of banknotes, whether he can be sent to Naqdain (gold and silver) or not, or can be given but not completely. If it can be based on gold and silver, What is the legal consequence? What law is accompanying it? Is there any similarity between paper money and silver gold so it can be in the state, how the scholars ' views and opinions on the law of banknotes. In this research, some of the questions above are described and shown in the following scholars in each group, accompanied by arguments from each party. Keywords : qiyas, naqdain. Emas dan Perak
KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG KAMPANYE POLITIK SEBAGAI PEMBELAJARAN AKHLAK Syafi'i, Ahmad; Mukarrom, Azmil
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2019): March 2019
Publisher : Jurnal Kajian Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is literacy based on moral teachings and democrative values of Indonesian national leaders and expert opinion is further combined with the history of Islamic politics in the days of friends whose teachings in Islam as a reference for adherents to faith and the applicable provisions in the al-The qur’an and the Hadith of the Prophet and the ijma’ the ulamas’ and Qiyas in the future which are the ideal foundation as human beings who obey and obey the rules of the Islamic religion along with the teachings of their humanity values, thus each person can play a good personal and balance of course is closely related to ethics in politics, campaigning to demonstrate Islamic law in the real form is not just camouflage because besides personal relationships to the community but also to the Divine who is certainly every prospective candidate pays attention to the norms and values in Islam when agreeing with him n displaying the best without elemens of disdain, verbal abuse and mutual defamation, the information conveyed to the community remains in terms of the program and planning that is well adhered to morally and morals virtue in Islam.
KRITIK NALAR ISLAM M. ARKOUN Farid, Mohamad
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2019): March 2019
Publisher : Jurnal Kajian Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Naskah ini mengakaji tentang pemikiran M. Arkoun yang mana sederet karya yang bersangkutan dapat di lihat diantaranya adalah; (1) The Unthought in Contemporary Islamic; (2) Thought, 2002, London; (3) The Aga Khan Award as a Process of Thinking, 1998; (4) L'immigration: défis et richesses, LXXIIe session des Semaines sociales de France, Paris and Issy-les-Moulineaux, France, 1997; (5) Spirituality in Architecture, 1995; (6) Rethinking Islam: common questions, uncommon answers, Boulder, Col. 1994; (7) Les cultures del Magreb, 1994; (8) L'Islam et les musulmans dans le monde, 1993; (9) La passione del conoscere Preta, Lorena, 1993; (10) Architectural Alternatives in Deteriorating Societies, 1992; (11) The Meaning of Cultural Conservation in Muslim Societies, 1990; (12) A Policy for Architectural Conservation, 1990; (13) Muslim Character: The Essential and the Changeable, 1989; (14) Current Islam Faces its Tradition, 1989 (15) L'islam, morale et politique, 1986; (16) Pour une critique de la raison islamique, 1984; (17) Islam, Urbanism, and Human Existence Today, 1983; (18) Building and Meaning in the Islamic World, 1983 )19) L'Islam, religion et société, 1982; (20) Lectures du Coran, 1982; (21) La Pensée arabe, 1975; (22) Essais sur la pensée islamique, 1973; (23) Les Musulmans. Consultation islamo-chrétienne entre Muhammad Arkoun [et al.] et Youakim Moubarac. Postface par M. Kamel Hussein et par Daniel Pézeril, 1971; (24) Contribution à l'étude de l'humanisme arabe au 4e/10e siècle, 1969/1970
PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI DI CV. SARI TIRTA JAYA DALAM PANDANGAN ISLAM Ngaisyah, Dewi
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2019): March 2019
Publisher : Jurnal Kajian Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. karena itu perlu mendapat perhatian dengan memberikan pelatihan dan motivasi agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan, penelitian ini adalah menelusuri tentang pelatihan dan motivasikerja dan pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian produksi di CV Sari Tirta Jaya di Surabaya dalam pandangan Islam, sementara teori yang digunakan untuk mendukung pembahasan penelitian ini adalah teori Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pelatihan, motivasi dan kinerja karyawan serta kaidah-kaidah yang ada dalam Islam, sehingga penelitian ini dikategorikan dalam penelitian surve dengan pendekatan kuantitatif dan jenis deskriptif, dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Penelitian ini adalah penelitian populasi denganjumlah responden sebanyak 110 karyawan, adapun metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier ganda dengan menggunakan sofware SPSS yang hasil dari penelitian lebih lanjut dikonsultasikan pada sisi kajian Islam secara literer, walhasil luaran penelitian menemukan bahwa: (1) Pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh yang kuat dengan nilai R sebesar 0,881 sedangkan dari nilai R squarenya 77,62 menunjukkan bahwa variabel pelatihan kerja dan motivasi berpengaruh sebesar 77,62%sedangkan sisanya sebesar 22,3% dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar penelitian (2) Pelatihan dan motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan hal ini dibuktikan dengan uji F diperoleh Fhitung = 49,332 lebih besar dari Ftabel=1,83 sementara kajian literasi mengatakan perbuatan pelatihan dan motivasi sangat dianjurkan karena untuk peningkatan potensi diri sebagai manusia dan ahli dalam bidangnya.
MAQASID SYARIAH DAN PENDEKATAN TEORI SISTEM DALAM HUKUM ISLAM MENURUT YASSER AUDA Marfiyanto, Tri
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2019): March 2019
Publisher : Jurnal Kajian Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini merupakan kajian literasi melalui motode deskriptif berkenaan dengan pandangan Yasser Auda tentang penerapan hukum Islam dan tujuan dari penerapan hukum tersebut, di mana penerapan suatu hukum pasti memiliki tujuan. Menurut Jasser Auda syariat pada dasarnya berpijak pada hikmah dan kemaslahatan umat manusia. Jasser Auda menjabarkan pengertian syariah Islam melalui spektrum perbedaan antara konsep syariah, fiqh dan fatwa. Pendekatan berbasis maqashid mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ushul fiqh, karena teori maqashid cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional, sehingga tujuan akhir penerapan syari’at yaiyu terciptanya kemaslahatan, hilangnya kemufsadatan dapat tercapai, dan pada akhirnya dapat memberikan manfaatnya bagi semua manusia sesuai visi Islam rahmatan li al-„alamin.
DAMPAK PROPAGAN DAN PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL SERTA TRANSGENDER BAGI PERKEMBANGAN ANAK Haniyah, Haniyah
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2019): March 2019
Publisher : Jurnal Kajian Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jumlah komunitas Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender di Indonesia semakin meningkat setiap tahun, dampak yang ditimbulkan dari berbagai propaganda seperti dimaksud dapat mengakibatkan komunitas tersebut menjadi semakin besar, bahkan Indonesia menduduki populasi perinkat ke-5 setelah Cina, Indiah, Eropa dan Amerika. Sebagai negara yang menjunjung tinggi norma susila bahkan agama ini menjadi tidak patut jika lepas mendapat perhatian serius dari pihak terkait, propaganda Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender yang begitu masif dan memberi dampak negatif bagi perkembangan anak dan remaja harus segera diatasi oleh pemerintah dalam hal ini adalah penegakan hukum, kemudian tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran dampak bagi negatif bagi anak dan remaja atas maraknya propaganda Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender di Indonesia, maka penelitian ini mengunakan metode normatif yuridis terhadap propaganda Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 3000 pelajar dikota batam diketahui sebagai penyuka sesama jenis demikian juga hasil Survei AUSAID terdapat 700 atau 22% anak usia 16-20 tahun di kota Tanjungpinang dan Bintan juga berperilaku menyukai sesama jenis.
URGENSI SINKRONISASI AKAD PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD JAMINAN HARTA BENDA MENURUT PRINSIP SYARIAH Nurfadillah, Nurfadillah
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2019): March 2019
Publisher : Jurnal Kajian Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In accordance with the needs and principles of benefits and goods, muamalah agreements based on sharia principles have been politicized into national law with the enactment of the Law on Sharia Banking. The law has clearly set out about sharia banking activities and procedures for resolving disputes. However, it does not regulate the guarantee law according to sharia principles. From the results of the study, it can be concluded that the collateral position in the muamalah contract must be trustworthy so that no collateral is needed. But in practice Islamic banks often require collateral for property as a condition for financing. This is also confirmed by the National Sharia Board which allows financing with assets (rahn). Because there is no arrangement of guarantee contracts based on sharia principles, the binding of the collateral is carried out using national guarantee law, which is not a guarantee contract based on sharia principles. So that synchronization is needed between muamalah contract and rahn guarantee contract
IJMA’ SEBAGAI YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I Ihya', Rachmat
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2019): March 2019
Publisher : Jurnal Kajian Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbincangan (discourse) tentang ijma‟ menjadi sangat signifikan dan urgen, sebab pada segmen-segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur‟an dan al-Hadits, sementara realita perkembangan budaya dan peradaban manusia semakin kompleks seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semakin banya dijumpai wacana-wacana serta permasalahan baru yang secara ekplisit dasara hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur‟an dan al-Hadits. Dari perspektif ini ijma‟ berada pada tempat yang signifikan, sangat menentukan untuk menetapkan sebuah kepastian hukum, lebih dari itu ijma‟ juga memainkan peran penting dalam perkembangan syari‟ah, dari pada itu ijma‟ memberi validitas final pada struktur Islam yang kokoh. Kehujjahan ijma‟ terkait dengan kepentingan hukum menurut dua imam madzhab, Imam Hanafi dan Imam Syafi‟i, bila dikaji secara mendalam dan ilmiah ternyata tetap sangat menarik, ibarat sumber air tidak pernah kering sekalipun telah terkuras dari waktu-kewaktu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ijma‟ merupakan hujjah qat‟iyah yang wajib diamalkan, jika dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan hukum syara‟, maka ijma‟ itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma‟ sharih dan ijma‟ sukuti, menurut pendapat imam Hanafi antara ijma‟ sharih dan ijma‟ sukuti kedua-duanya layak dijadikan hujjah (argumentasi). Sedangkan menurut pendapat imam Syafi‟i tentang ijma‟ menyatakan bahwa, hanya ijma‟ sharih yang bisa digunakan sebagai dalil hukum, dan imam Syafi‟i menolak kehujjahan ijma‟ sukuti sebagai dalil hukum. Dalam pendapat kedua imam (Hanafi dan Syafi‟i) terdapat persama‟an pada kehujjahan ijma‟ sharih sebagai dalil hukum
ISLAMIC LEGAL BASIS FOR MARRIAGE Mukarrom, Azmil
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2018): September 2018
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.102 KB)

Abstract

Marriage is common and applies to all of its creatures, whether in humans, animals, or herbs. It is a chosen way by God. In Islamic religion, God encourages us to perform marriage. Marriage is a process in which a woman and a man unite their relationships in a family bond with the aim of organizing home life and offspring. Marriage in Islam is a sacred process, having certain manners and cannot be done in random. If the marriage is not performed based on Islamic law, then the marriage can be an act of adultery. Therefore, we as Muslims must know the tips of marriage in accordance with the rules of Islamic religion so that our marriage is judged by Allah SWT
URGENSI SINKRONISASI AKAD PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD JAMINAN HARTA BENDA MENURUT PRINSIP SYARIAH Nurfadillah, Nurfadillah
Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2019): March 2019
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.001 KB)

Abstract

In accordance with the needs and principles of benefits and goods, muamalah agreements based on sharia principles have been politicized into national law with the enactment of the Law on Sharia Banking. The law has clearly set out about sharia banking activities and procedures for resolving disputes. However, it does not regulate the guarantee law according to sharia principles. From the results of the study, it can be concluded that the collateral position in the muamalah contract must be trustworthy so that no collateral is needed. But in practice Islamic banks often require collateral for property as a condition for financing. This is also confirmed by the National Sharia Board which allows financing with assets (rahn). Because there is no arrangement of guarantee contracts based on sharia principles, the binding of the collateral is carried out using national guarantee law, which is not a guarantee contract based on sharia principles. So that synchronization is needed between muamalah contract and rahn guarantee contract

Page 1 of 3 | Total Record : 23