cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Contact Email
jurnaladliya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaladliya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 19788312     EISSN : 26572125     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan merupakan terbitan berkala ilmiah ini berisi artikel bidang ilmu Hukum yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan" : 8 Documents clear
PELAKSANAAN GADAI PADA PERBANAKAN SYARIAH DI INDONESIA Iwan Setiawan
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.281 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6161

Abstract

AbstrakAkad Rahn dipakai dalam Perbankan Syariah sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan atau collateral) terhadap produk lain seperti pembiayaan bai‟ almurabah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Sebagai produk tersendiri akad rahn telah dipakai sebagai alternative dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan penggadaian biasa, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, juga penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.
PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA AGAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN Suwanda Suwanda
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.295 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6156

Abstract

AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang peran hakim di Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman dalam proses penegakan hukum. Peran hakim di Peradilan Agama dituntut mampu untuk menyediakan ruang dalam penegakan hukum melalui proses mediasi. Salah satu sebabnya adalah adanya tuntutan terhadap kalangan aparat penegak hukum seperti hakim, panitera, dan jurusita yang belum mampu sepenuhnya berperan efektif dalam proses penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator umumnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara, ia harus berada di tengah-tengah (posisi netral) dan tidak memihak salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum di Peradilan Agama umumnya lebih efektif jika dilakukan melalui mediasi olehhakim, advokat, dan para pihak. Upaya pembentukan kesadaran hukum di dalam masyarakat bukan hanya kewajiban aparatur penegak hukum, tetapi juga kewajiban hakim mediator, advokat, dan masyarakat itu sendiri. Tujuan umum dilakukannya mediasi di Peradilan Agama adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta tegaknya supremasi hukum bagi para pencarikeadilan.
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS Muhamad Kholid
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6162

Abstract

AbstrakPasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan(litigation) dan luar pengadilan (non litigation). Untuk kasus sengketa bisnis maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang berada di lingkungan Peradilan Umum sedangkan luar pengadilan diantaranya dapat dilakukan melalui Lembaga Arbitrase. Dengan demikian masing-masing lembaga merasa memiliki kewenangan untuk memeriksa mengadili, danmemutus suatu perkara bisnis sehingga terjadi tarik-menarikkewenangan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Tulisan ini akan memberikan gambaran tentang kewenangan masing-masing dari Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase dalam memeriksa mengadili, dan memutus suatu perkara bisnis yang selaras (konsisten) dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG. DITINJAU DARI ASPEK HUKUM FORMIL Muhammad Burhanudin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.744 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6157

Abstract

AbstrakPerkara ini dilatarbelakangi oleh permohonan perceraian yangdiajukan Pemohon/Termohon Banding yang kemudian, pemeriksaan pada tingkat pertama, Termohon mengajukan rekonvensi yang berisi gugatan nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak. Jika ditinjau dari aspek hukum formil, putusan tingkat pertama juga memiliki masalah yang mana sebagian gugatan rekonvensi tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan putusannya sehingga menurut Yurisprodensi MA Nomor: 672 K/Sip/1972 bahwa suatu putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan, yang sering dalam praktik disebut onvolduende gemetivereed merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Selain itu juga, putusan pada tingkat banding tidak mencantumkan ringkasan dasar permohonan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika ditinjau dari aspek hukum formil, putusan tersebut tidak menyalahi perundang-undangan meskipun pada putusan banding tersebut tidak mencantumkan posita permohonan dan tidak lantas menyebabkan putusan ini batal demi hukum karena putusannya tetap merujuk pada putusan tingkat sebelumnya. Selain itu, putusan tersebut juga telah memenuhi asas-asas dan struktur putusan. Adapun mengenai tidak dipertimbangkan sebagian rekonvensi pada tingkat pertama, ternyata pada tingkat banding telah disempurnakan pertimbangannya. Sehingga putusannya sah dan tidak cacat hukum.
POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER Didi Sumardi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6163

Abstract

AbstrakSecara historis, poligami poligami muncul sebagai dampak daripeperangan pada masa perluasan wilayah Islam, mereka (parasuami) yang gugur di medan pertempuran meninggalkan anakdan isteri, sementara anak dan isterinya masih perlu mendapatkan bimbingan, perhatian, nafkah, dan kasih sayang darisuami yang dicintainya. Sebagai pengganti ayah yang gugur dimedan pertempuran, maka kaum laki-laki diminta untukmengayomi anak yatim dan janda-janda tersebut. Namun menurut kaum feminis tidak demikian, poligami merupakanbentuk ketidakadilan terhadap perempuan, karena perempuandianggapnya sebagai pemuas hawa nafsu kaum laki-laki belaka.Perempuan menjadi subordinasi bagi kaum patriarki, dijadikanselir para raja, dan dipandang sebagai perempuan murah yangdapat ditukar dan diperjualbelikan. Kenyataan seperti ini berlangsung sejak dahulu hingga sekarang, hal ini dapat dilihatdengan maraknya traficking atau penjualan anak gadis atauperempuan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawabuntuk mendapatkan keuntungan materi pribadi belaka, dengantidak memperhatikan kondisi fisik dan fsikis perempuan yangmenjadi korban. Pada tulisan ini, penulis mengkaji mengenaipoligami yang ditinjau dari keadilan gender.
HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HAK PERWALIAN DAN KEWARISAN ANAK Ahmad Zahid Hakespelani
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.939 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6158

Abstract

AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang akibat hukum perkawinanbeda agama terhadap hak perwalian dan hukum kewarisanbagi anak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah, sehingga hal tersebut akan berimplikasi terhadap perwalian dan kewarisan bagi anak. Hasildari tulisan ini adalah bahwa: pertama, kedudukan hukum ahliwaris beda agama dalam hukum Islam jelas dilarang berdasarkan al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijtihad Ulama Mazhab; Kedua, hak waris bagi ahli waris beda agama tidak boleh diberikan oleh ahli waris utama bisa dianggap ijtihad yang keliru (haillah syar‟iyyah), karena bertentangan dengan ketentuansyari‟at dan azas ijbari; Ketiga, pemberian harta warisan kepada ahli waris beda dalam Pasal 194-209 KHI dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan ahli waris utama, hendaknya diamandemen dan direkonstruksi kembali sesuai dengan al-Qur‟an dan Sunnah; dan keempat, pemberian harta warisan kepada ahliwaris beda agama sebagaimana didasarkan kepada Pasal 194-209 di bawah Bab V KHI dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah juga merupakan fakta yuridis masuknya pengaruh hukum Adat dan hukum Barat ke dalam KHI.
NAZHARIYYAT AL-FIQIH AL-SIYASI DALAM MEMILIH PEMIMPIN PEMERINTAHAN DAN NEGARA MENURUT AL-MAWARDI Abdul Hamid
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.094 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6159

Abstract

AbstrakTulisan ini menjelaskan mekanisme memilih pemimpin pemerintahan dan Negara menurut teori maslahat Abu Hassan alMawardi. Menurut al-Mawardi, ajaran Islam syarat denganmuatan muatan norma-norma hukum yang erat kaitannyadengan masalah politik dan ketatanegaraan. Berpijak kepadapenafsiran Q.S. Ali Imran ayat 59, al-Mawardi merekonstruksimakna Ulil Amri sebagai representasi politik rakyat dalam sistem kekuasaan negara. Menurutnya, Ulim Amri adalah sekelompok orang terpilih dari berbagai kalangan yakni tentara,ulama, ilmuwan, dan sebagainya yang memiliki kunci pentingdalam proses pengambilan keputusan politik. Hal menarik daripemikiran al-Mawardi adalah ia banyak menonjolkan sisikonsensus politik (ijma fi fiqh al-siyasi) dalam proses pengambilan keputusan politik, yang salah satunya digunakan dalammemilih pemimpin pemerintahan dan negara.
PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PASAR MODAL SYARIAH Muhammad Abduh
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.065 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6160

Abstract

AbstrakPasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalamperekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaanyang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untukmenyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi saraf finansial dunia ekonomi modern. Bahkan, perekonomian modern tidak akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan baik. Apalagi dengan hadirnya pasar modal yang berbasis syariah. Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi kalangan muslim maupunnon muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal. Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah.Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JIImaupun ISSI seperti saham, obligasi, sukuk , reksadana syariah, dsb. Melalui makalah ini, penulis berusaha untuk menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pasar modal syariah yang dijadikan pijakan dalam pengoperasionalan pasar modal syariah.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 2 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 2 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 1 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 2 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 1 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan More Issue