Jurnal Restorative Justice
Jurnal Restorative Justice is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship
Articles
144 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH BERNYANYI ]]>
<![CDATA[Reza Jonatan Abrahams]]>;
<![CDATA[Yuldiana Seza Azis]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i2.2212
<![CDATA[Hak cipta lagu adalah hak yang harus diberikan perlindungan hukum oleh Pemerintah. Dalam hak cipta lagu terdapat aspek hak moral dan hak ekonomi. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum untuk melindungi aspek hak moral dan hak ekonomi. Namun, hingga kini masih sering terjadi penyalahgunaan hak cipta lagu yang dilakukan oleh rumah bernyanyi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyalahgunaan hak cipta lagu oleh rumah bernyanyi dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap pemilik rumah bernyanyi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang di mana melihat peraturan perundang-undangan atau dalam pemasalahan ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai pedoman terkait penggunaan hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait penyalahgunaan hak cipta lagu oleh rumah bernyanyi meliputi dua aspek, yaitu aspek hak moral dan aspek hak ekonomi. perlindungan dalam aspek moral yang diberikan pemerintah adalah dengan adanya suatu system tentang informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Sedangkan untuk perlindungan dari aspek hak ekonomi adalah dengan dibuatnya suatu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk memungut royalti dari pihak-pihak yang menggunakan karya cipta lagu tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan ada dua yaitu upaya hukum litigasi dan upaya hukum non litigasi.]]>
<![CDATA[KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU ]]>
<![CDATA[Rudini Hasyim Rado]]>;
<![CDATA[Nurul Badillah]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i2.2214
<![CDATA[Keadilan restoratif sebenarnya telah dikenal dalam kenyataan sehari-hari bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai hukum adat di Indonesia. Kearifan lokal yang merupakan mutiara terpendam itu sudah sepatutnya dikaji dan dimodifikasi ulang agar bersinar kembali, menerangi kepudaran dan kegelapan wajah hukum saat ini. Kegelapan wajah hukum saat ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep “restorative justice”. Kedudukan restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan sekalipun masih terbatas dalam sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif dapat dikontribusikan melalui dua cara atau bentuk, yaitu bentuk penyelesaian di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) serta bentuk penyelesaian sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK ATAS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Darmawati Darmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i2.2215
<![CDATA[Bentuk pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebatas melalui metode di dalam saja, melainkan metode pembinaan di luar lapas yang salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf (k) adalah narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsimemiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adanya persyaratan tambahan bagi terpidana kasus korupsi dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dikarenakan tindak pidana korupsi memiliki dampak dan pengaruh yang besar dibandingkan tindak pidana umum lainnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemenuhan hak pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi serta apakah pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sejalan dengan asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat. Prosedur Pemenuhan Hak Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dimana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi selain harus memenuhi pensyaratan pada pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi pensyaratan tambahan yang diatur dalam Pasal 43 A Ayat (1) Peraturan pemerintah tersebut. Pemberian Program Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana korupsi harus memenuhi dasar pertimbangan aspek legalitas, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dimana dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Fransiska Jaftoran]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i2.2220
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga pada masa kini bukan hanya terjadi pada pasangan suami istri melainkan dapat melibatkan orang- orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam satu rumah, oleh sebab itu hadirnya Undang-Undang tesebut menjadi suatu terobosan baru dari pemerintah agar dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dilengkapi dari data yang terkumpul disinkronisasi secara sistematif, dan dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga di temukan kebenaran ilmiah. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Upaya perlindungan yang di lakukan oleh pihak P2TP2A dan unit PPA sejauh ini telah terakomodir dengan baik, dengan adanya pemberdayaan upaya pre-emtif, preventif dan reperesif pada masyarakat. (2) faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas P2TP2A dan unit PPA yaitu terkait sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[INKORPORASI HUKUM ISLAM KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i2.2251
<![CDATA[Hukum nasional Indonesia secara historis adalah kumpulan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Berbicara tentang Hukum Islam, maka yang dimaksud adalah terjemahan dari dua istilah: syariat dan fikih. Syariat adalah firman-firman Allah SWT. (Al-Qur’an) dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya SAW. (Al-Sunnah), keduanya bersifat sakral, universal dan kontemporal; berlaku untuk semua tempat dan segala zaman. Hukum Islam ini baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air, namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai ketepatan masuknya Islam ke Indonesia. Sistem hukum Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepan]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Sofyan]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i2.2400
<![CDATA[Korupsi merupakan kewajiban semua pihak untuk mengatasinya, karena hal itu merupakan amanat konstitusi Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Artinya negara mempunyai hak untuk menerima pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh para koruptor, sebab uang yang dikorupsi tersebut adalah termasuk keuangan negara yang merupakan hak dan kewajiban negara itu sendiri untuk memilikinya. Sebagaimana diatur dalam kententuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang berbunyi : Bahwa kuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan hak dan kewajiban negara yang dimaksud, telah diatur dalam Pasal 23 C Bab VIII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi salah satu bentuk problematika dari sekian banyak masalah kebangsaan lainnya. Korupsi ditengarai sebagai penyebab kehancuran ekonomi yang memiliki dampak negatif pada terjadinya multi krisis di hampir semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang mencapai angka triliunan rupiah bukanlah suatu perkara mudah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, namun membutuhkan kerja keras baik oleh aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan pengembalian atas kerugian keuangan negara yang dimaksud kedalam kas negara.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fikry Latukau]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i1.2649
<![CDATA[One of the criminal law enforcement efforts, through this instrument, is expected to be able to ward off national banking crimes aimed at disrupting the economic life and national economic system. Characteristics or typologies of banking crime with a new dimension. The new dimension can be seen and discovered at the United Nations Congress, in 1985, the Criminal Law Policy must also see the crime in the banking world as a new crime and must be prevented from developing. In this article, the research method used is normative legal research that emphasizes the use of secondary data material or research material with support from library data. The goal is that the reader can know that in the world developed increasingly sophisticated evil with new dimensions also appear. Therefore, the benefits of this paper are for law enforcers to be able to formulate relevant criminal law policies.]]>
<![CDATA[RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK, SESUAI DALAM UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Anggara Dwi Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i1.2711
<![CDATA[Abstract Law enforcement is needed in order to provide a sense of justice to the community and prevent lawbreakers from committing criminal acts (recidivists) to lawbreakers. adult and child. Children are the younger generation who are the successors as a resource for achieving national development goals. In the Indonesian constitution, children have a strategic role that is explicitly stated that the State guarantees the right of every child to survival, growth and development and to protection from violence and discrimination. Diversion is done with the reason to provide an opportunity for lawbreakers to become good people again through non-formal channels by involving community resources, diversion seeks to provide justice for cases of children who have already committed a crime to the law enforcement officials as law enforcement parties. Keywords: Diversion, Out-of-Court Settlement, Children in Confront with the Law]]>
<![CDATA[PERAN PPNS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KABUPATEN SLEMAN ]]>
<![CDATA[Wantara Wantara]]>;
<![CDATA[Hartanto Hartanto]]>;
<![CDATA[Kelik Endro Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i1.2730
<![CDATA[The problems examined in this study are based on problems that occur in the storage, distribution, and sale of alcoholic beverages and the prohibition of unlicensed mixed drinks in the Sleman Regency area. Even though the Sleman Regency Government has just Regulated the Regional Regulation of Sleman Regency Number 8 Year 2019 regarding Control and Supervision of Alcoholic Beverages and Prohibition of Mixed Beverages. This study is to determine the role and constraints of Civil Servants' Discipline in law enforcement against violations of the law reaching the Court. The study was conducted with empirical juridical research methods. The results showed that the only regional apparatus that was authorized to enforce the Regional Regulation was the Sleman District Civil Service Police Unit, whereas for law enforcement against criminal offenses the authorities other than the National Police Investigators were the Civil Servant Investigators (PPNS). PPNS actions in handling this case refer to the Criminal Procedure Code and in its filing use the Quick Examination Program which is intended for Light Criminal Acts (Tipiring) Keywords: Violation, Regional Regulation, Beverage, Alcoholic]]>
<![CDATA[MEDIATION IN HANDLING OF CRIMINAL HOUSEHOLD ACCIDENT AT THE LEVEL OF INVESTIGATION ]]>
<![CDATA[Arhjayati Rahim]]>;
<![CDATA[Astika Hunawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i1.2735
<![CDATA[The crime of neglect of the household is one of the criminal acts of domestic violence that is categorized as a crime in the criminal law which solves its case through a criminal course, but because of its sphere in the family environment, the path of settlement through the criminal law will have an adverse impact on the survival and household harmony. This is contrary to the mandate of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which is maintaining the integrity of a harmonious and prosperous household, so that in handling these criminal cases it is necessary to use a special approach, technique and effort so that the case does not lead to the downfall criminal but leads to Alternative Dispute Resolution (ADR) which is mediation based on the restorative justice theory approach. The research location in Gorontalo Regional Police uses Field Research type of research, qualitative research methods and analyzed using descriptive analysis. The results showed that the implementation of mediation in handling this criminal act had been carried out using the theory of restorative justice but there were still obstacles that affected the implementation of mediation. The need for formal regulations and SOPs as a reference in carrying out mediation in the investigation process.]]>
