Jurnal Restorative Justice
Jurnal Restorative Justice is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship
Articles
144 Documents
<![CDATA[PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS ANAK ]]>
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>;
<![CDATA[Anton Johanis Silubun]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1898
<![CDATA[Adopsi memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak – haknya sesuai dengan asas perlindungan anak. Bentuk penyelewengan terhadap fungsi pengangkatan anak (adopsi) sebagai sarana perlindungan dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak- pihak yang mencari keuntungan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data – data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kuantitatif untuk pelaksanaan pengangkatan anak.]]>
<![CDATA[ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK ULAYAT DENGAN PELEPASAN ADAT SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH PADA SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>;
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1899
<![CDATA[Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat sering dilakukan dengan tidak sesuai hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah sengketa perkara tanah di Kabupaten Merauke disebabkan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan, karena begitu kuatnya pengaruh pemerintahan orde baru dalam pengalihan hak atas tanah adat melalui penindasan, intimidasi dan lembaga peradilan. Maka banyak terjadi Kasus sengketa perkara tanah jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat yang terjadi di kabupaten Merauke. Tujuan dari penelitian ini mengetahui akibat hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah Hak Ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftaran tanah. Jika terjadi sengketa tanah Hak Ulayat yang sudah didaftarkan dan terbit sertifikat maka akan dilakukan penyelesaaian melalui mediasi dan dilakukan di kantor pernahan oleh kedua be lah pihak yang bersengketa dan kepala kantor pertanahan yang akan menjadi mediator.]]>
<![CDATA[PANDANGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS PANTI PIJAT DI KOTA MERAUKE ]]>
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>;
<![CDATA[Emiliana B. Rahail]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1900
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Panangan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat di Kota Merauke” adapun masalah-masalah yang ingin dikaji adalah bagaimanakah pandangan kriminologi terhadap praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat, faktor-Faktor apakah yang mendorong praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan di atas. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi kriminologi praktek prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan melawan hukum. Akan tetapi praktek prostitusi yang merupakan suatu kejahatan tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP, faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis, berupa faktor yang berasal dari dalam diri individu Dan juga faktor di luar individu, usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya prostitusi berkedok bisnis panti pijat adalah dengan cara preventif dan represif.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLIKASI PUNGUTAN SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PROSES PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA ]]>
<![CDATA[Stefanie Gabriella Alexander Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1908
<![CDATA[Otonomi daerah merupakan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan termasuk kemampuan daerah untuk mengolah dan memanfaatkan potensi setiap daerah yang dimiliki seperti kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi Daerah. Salah satu sumbernya adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan daerah. Tidak terkecuali di Kabupaten Toraja Utara. Sebagai daerah pariwisata, pungutan pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata telah memberikan sumbangsi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. Meskipun demikian, bukan berarti permasalahan di bidang pariwisata terselesaikan dengan baik. Pemerataan pembangunan pariwisata belum terlaksana dengan baik bahkan sampai saat ini fasilitas dan pelayanan masih sangat terbatas.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI NOKEN SEBAGAI SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA ]]>
<![CDATA[Nasri Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1909
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Sistem Noken dalam prespektif Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mengetahui eksistensi sistem noken pada masyarakat adat Papua. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Kesimpulan dari penelitian adalah Kearifan Lokal di akui keberadannya dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, dan Noken merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang terkait dengan sistem pemilihan umum dan secara otomatis di akui keberadannya dalam UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan sistem noken bagi daerah Komunitas Noken itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu pertama di Papua yaitu pada tahun 1971, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dinamakan sebagai Komunitas Noken.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUTUSAN No.44/PUU-XII/2014) ]]>
<![CDATA[Thimon Febby]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1910
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PMK Nomor 06 Tahun 2005 yang dimaksud pengujian adalah pengujian formil dan/atau materil. Sedangkan Hak dan/atau kewenangan konstitusional adalah hak dan/atau kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap hal diatas maka Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara dengan Nomor Register 44/PUU- XII/2014 Tentang Pengujian Undang – Undang. Putusan ini bersifat prinsip, masif dan sistematis sehingga mempengaruhi hak konstitusionalitas pemohon. Berdasarkan hal tersebut diatas, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang – undang yang diajukan para pemohon. Karena dianggap sebagai badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki perluasan kewenangan dalam memutus Perkara Pengujian Undang-Undang berdasarkan UUD 1945. Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa perkara pengujian undang-undang didasarkan atas keadilan. Demi keadilan mahkamah konstitusi mengesampingkan kepastian hukum, demikian juga demi keadilan mahkamah konstitusi mengutamakan kepastian hukum. Sehingga dasar pertimbangan yang diambil oleh mahkamah konstitusi dalam menolak permohonan pemohon sesuai dengan pasal 36 huruf b dan c PMK No. 06/2005 didasarkan atas kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar dengan tetap memperhatikan asas proporsional.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Sitti Jamalia Saleh]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1912
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Perorangan melalui jalur non-litigasidi Kabupaten Merauke dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses mediasi melalui ajalur Non-litigasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke tepatnya di Kantor Lembaga Adat Marind Imbuti Kabupaten Merauke dan juga di Pengadilan Negeri Merauke, badan Pertanahan Merauke serta Para Pihak Yang Bersengketa LMA Marind Imbuti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan fokus dengan kajian yuridis empiris, secara yuridis dengan mengkaji putusan-putusan yang berkaitan dengan mediasi melalui jalur non-litigasi secara empiris melihat kenyataan yang ada di lapangan dan yang berkaitan langsung. Hasil penelitian penulis, terdapat bagaimana penyelesaian sengeketa yang dilakukan diluar pengadilan yaitu dengan melakukan rapat musyawarah dan didengarkan pendapat mereka tujuan mereka. Dalam mengatasi penyelesaian sengketa hak milik atas tanah diluar pengadilan harus ada keepakatan antara kedua bela pihak yang bersengketa agar tidak terjadi permasalahan yang diinginkan, untuk itu kepada kedua bela pihak untuk tidak saling menerima putusan pertama atas penyelesaian sengketa yang diajukan bersama dan tidak dapat terulang kembali peristiwa ini.]]>
<![CDATA[PEMBAYARAN UANG JAMINAN SEBAGAI SYARAT MENDAPATKANPENANGGUHAN PENAHANAN ]]>
<![CDATA[Jolanda Uruilal]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1913
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan Penangguhan Penahanan. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP. Terkait dengan jaminan, KUHAP menjelaskan jaminan itu bias berupa uang atau jaminan orang. Menyangkut tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur dalam Bab X Pasal 35 dan 36 PP No. 27/1983. Namun besaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur baik didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Kewenangan itu diberikan kepada instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan untuk menetapkan besarannya. Dengan tidak diaturnya besaran nilai nominal uang jaminan tersebut akan membuka ruang kepada aparat penegak hukum untuk memberikan maupun tidak memberikan penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penangguhan dengan jaminan uang. Sehingga permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana penerapan Pasal 31 KUHAP terkait Pembayaran Uang Jaminan dan Bagaimana menentukan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 31 KUHAP terkait pembayaran uang jaminan dan penentuan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Pasal 31 KUHAP dan PP No. 27 tahun 1983 serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03/1983, telah mengatur terkait pembayaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Selanjutnya untuk menentukan besaran uang jaminan dilihat dari beberapa ukuran yaitu besarnya kerugian Negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE ]]>
<![CDATA[Iriany Ernawati Tahya]]>;
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1914
<![CDATA[Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana oleh penegak hukum terkait kasus pemerkosaan anak yang terjadi di Merauke sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Penelitian ini mengambil sampel di Pengadilan Negeri Merauke dan Beberapa Hakim yang ada di Merauke. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dinilai sebagai kejahatan yang kejam karna merusak masa depan anak tersebut. Banyak putusan hakim dinilai kurang tepat sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku dan juga masyarakat.Oleh karna itu putusan hakim diharapkan mampu memberikan efek jera dan sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar dapat menurunkan tingkat pemerkosaan terhadap anak sekaligus melindungi anak yang merupakan objek yang harus dilindungi untuk masa depan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA JUAL BELI ONLINE ]]>
<![CDATA[Basyirah Mustarin]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1915
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui hakikat perjanjian jual beli melalui media elektronik, 2) untuk mengetahui dampak positif dan negative dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik , dan 3) untuk mengetahui pandangan 4 Imam Mazhab dan pandangan hukum Islam terhadap adanya perjanjian jual beli media elektronik. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syar.I (hukum Islam). Hasil penelitian penunjukkan bahwa dalam pelaksaan jual beli media elektronik pada website atau via online sama halnya dengan transaksi jual beli yang biasa dilakukan di dunia nyata dan dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli via online ini para pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain hanya melalui internet. Ijab qabulnya dilakukan dengan cara via sms yang mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli.Pandangan hukum Islam tentang bisnis online atau website menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini. Website merupakan suatu sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk atau service dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingg harga dari produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi kualitas yang ada Proses pelaksanan website (e-commerce) telah berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi IT.]]>
