cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marlyn Jane Alputila
Contact Email
marlyn@unmus.ac.id
Phone
+6282259859484
Journal Mail Official
jrj@unmus.ac.id
Editorial Address
Jl. Kamizaun Mopah Lama Kec. Merauke, Kab. Merauke, Papua Selatan 99611
Location
Kab. merauke,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal Restorative Justice
Published by Universitas Musamus
ISSN : 25804200     EISSN : 26222051     DOI : https://doi.org/10.35724
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Restorative Justice is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 144 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN COVER NOTE SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK Yosman Leonard Silubun; Yuldiana Zesa Azis
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1916

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan cover note yang digunakan sebagai jaminan kredit pada bank dan perlindungan terhadap bank apabila cover note yang digunakan sebagai jaminan kredit terjadi masalah Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Notaris dan PPAT kabupaten Merauke, BRI Cabang Merauke dan BNI Cabang Merauke. Metode penelitan Empiris di gunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan melalui wawancara. Keabsahan dari cover note sebagai jaminan kredit oleh Bank adalah hanya sebagai jaminan sementara. Cover note bukan bukti agunan, hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris karena kepentingan yang mendesak, dan selalu dibuat oleh Notaris berdasarkan kebiasaan dalam penerbitan akta atau sertifikat yang masih dalam proses berjalan seperti sertifikat hak tanggungan. Dan apabila terjadi masalah maka Bank dapat melakukan tuntutan pengembalian piutang dari debitor melalui jalur mediasi atau pemasukan gugatan di Pengadilan Negeri.
ASPEK HUKUM DALAM PEMELIHARAAN SITUS BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN MERAUKE Mulyadi Alrianto Tajuddin; Stefanie Gabriella Putri
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1917

Abstract

Adapun masalah – masalah yang ingin dikaji adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam memelihara situs benda cagar budaya di kabupaten merauke bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten merauke untuk memelihara warisan situs benda cagar budaya. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap bangunan kuno peninggalan belanda, untuk dapat disebut sebagai cagar budaya, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: tahap pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan pemanfaatan, belum adanya upaya dari pemerintah daerah merauke untuk memelihara bangunan peninggalan bersejarah ini dapat dilihat dari bangunan kantor pos merauke 1920, baru tahun 2017 dan rumah lepro.
TINJAUAN HUKUM DALAM PROSES LELANG JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KABUPATEN MERAUKE Gerry Alexander Lakay; Yuldiana Zesa Azis
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1918

Abstract

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada lembaga pembiyaan dan juga menganalisa proses lelang jaminan fidusia oleh lembaga pembiyaan. Penelitian dilaksanakan pada lembaga pembiayaan di kabupaten merauke yaitu bertempat pada BFI, FIF, dan BAF dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan seluruh data baik primer maupun sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa beberapa lembaga pembiyaan dikabupaten Merauke belum dapat menjalankan proses pelelangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
PERANAN PEMERINTAH KAMPUNG MATARA TERKAIT PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Hendrik Febby; Ruloff F Waas
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1919

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa terkait Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 di Kampung Matara yang kewenangannya tersebut dapat memberdayakan masyarakatnya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah kampung Matara dalam memberdayakan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Matara, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke dengan menggunakan metode penelitian hukum maka metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pemerintah Kampung Matara dalam melaksanakan kewenangannya tidak berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari sistem pemerintahan yang tidak terbuka untuk masyararakat kampung seperti fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan juga kelompok usaha yang ada sebagai wujud pemberdayaan kepada masyarakat, dengan faktor pengahambat adalah, kondisi kerja pemerintah kampung yang tidak efektif kondisi kerja pemerintahan yang tidak maksimal, kualitas sumberdaya manusia pemerintah kampung yang terbatas, dan tentunya partisipasi dari masyarakat Kampung Matara untuk mendukung perkembangan dan kemajuan kampung.
ANALISIS PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN Mohamad Aris Dianto Aris Dianto; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1922

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk kordinasi oleh jaksa dan penyidik dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan dengan teknik pendekatan Yuridis empiris,Secara Yuridis dengan mengkaji peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Prapenuntutan di Lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Dari uraian diatas yang didasari oleh hasil penelitian, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Penyelesaian Perkara Pidana khususnya Pidana Umum tahap Prapenuntutan antara Penyidik /Penyidik Pembantu Polri dan Jaksa penuntut Umum ( Kejaksaan ) belum berjalan sebagaimana yang seharusnya ( sesuai dengan KUHAP dan aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelesaian Berkas Perkara ) dan belum maksimal sesuai yang diharapkan masyarakat. Faktor penghambat dalam proses pra penuntutan adalah dari segi subtansi yaitu undang-undang, penegak hukum, budaya hukum.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT. CHINA GATE AGRICULTURE DEVELOPMENT ( CGAD ) DI KABUPATEN MERAUKE Sitti Zaenab; Yuldiana Zesa Azis
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan perusahaan dan juga penerapan tanggung jawab sosial dalam perusahaan kepada masyarakat yang ada disekitar apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. China Gate Agriculture Development (CGAD) Merauke dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. CG Agriculture Development secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya.
UANG PENGGANTI SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Yuda Musatajab; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1924

Abstract

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti. Penelitian ini mengambil sampel di Kejaksaan Negeri Merauke dan Beberapa Jaksa yang ada di Merauke. Sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi sesuatu yang penting, karena salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Oleh karna itu Jaksa diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku Koruptor yang merugikan keuangan negara, serta jaksa dapat mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi melalui uang pengganti.
EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Paskalina Wessyau; Ruloff F. Y. Waas
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1925

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi atau kedudukan dari partai politik lokal di Provinsi Papua dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan sesuai tertulis dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana seharusnya hanya terdapat partai politik nasional saja, namun pada kenyataannya di Provinsi Papua terdapat partai politik yang bersifat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis (sejarah). Adapun bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik lokal di Papua telah mendapat tempat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan tidakbertentangan dengan undang - undang lainnya sebab partai lokal di Provinsi Papua bersifat lex specialis derograt lex generale. Partai politik lokal sesuai dengan asas demokrasi, keinginan dari masyarakat Papua sendiri untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam politik serta hak dipilih, rangkap jabatan, afiliasi atau kerjasama dalam tingkat nasional telah sesuai dengan asas demokrasi. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.
ANALISIS SOSIO-YURIDIS TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MERAUKE Edison Rawar; Ruloff F. Waas
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1926

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan Penangguhan Penahanan. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP. Terkait dengan jaminan, KUHAP menjelaskan jaminan itu bias berupa uang atau jaminan orang. Menyangkut tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur dalam Bab X Pasal 35 dan 36 PP No. 27/1983. Namun besaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur baik didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Kewenangan itu diberikan kepada instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan untuk menetapkan besarannya. Dengan tidak diaturnya besaran nilai nominal uang jaminan tersebut akan membuka ruang kepada aparat penegak hukum untuk memberikan maupun tidak memberikan penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penangguhan dengan jaminan uang. Sehingga permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana penerapan Pasal 31 KUHAP terkait Pembayaran Uang Jaminan dan Bagaimana menentukan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 31 KUHAP terkait pembayaran uang jaminan dan penentuan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Pasal 31 KUHAP dan PP No. 27 tahun 1983 serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03/1983, telah mengatur terkait pembayaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Selanjutnya untuk menentukan besaran uang jaminan dilihat dari beberapa ukuran yaitu besarnya kerugian Negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN YANG DIKAITKAN DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KABUPATEN MERAUKE Fransiskus Samderubun; Ruloff F. Wass
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1927

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian mulai dari penetapan, pengelolaan , dan pemanfaatan yang berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind kabupaten merauke. Untuk mendapatkan data maka peneliti melakukan wawancara kepada 8 informan menggunakan metode penelitian hukum dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dari peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1980 mempengaruhi dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke, sehingga terdapat beberapa aspek yang di rugikan yaitu : a) aspek sosial budaya, tentang bagaimana masyarakat adat mempertahankan budayanya yang semakin hari semakin terkikis. b) aspek sumberdaya alam, tentang bagaimana pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab mempertahankan sumberdaya alam untuk generasi yang akan datang. c) aspek Ekonomi, tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penggalian yang tidak terkontrol terhadap pertumbuhan ekonomi di Kampung Kumbe dan Pendapatan Asli Daerah. d) aspek hukum dan kebijakan, tentang bagaimana kebijakan yang di keluarkan mengakibatkan kekosongan hukum di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke.

Page 2 of 15 | Total Record : 144

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice More Issue