Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 31, No 1 (2015)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Relevansi Kaedah-Kaedah Filsafat Hukum Islam dengan Ijtihad Kontemporer ]]>
<![CDATA[Duhriah, Duhriah]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i1.57
<![CDATA[Hukum Islam semenjak Rasulullah sampai hari ini selalu memperlihatkan dialektikanya dengan realitas zaman. Ketentuan-ketentuan Hukum Islam secara jelas tidak semuanya memberikan jawaban atas problematika kehidupan umat, sehingga ijtihad menjadi satu-satunya solusi dalam menemukan hukum-hukum Allah dalam menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kehadiran ijtihad sebagai metode dalam menemukan hukum syara' telah dimulai semenjak zaman Rasulullah yang diilustrasikan melalui sebuah hadis yang sangat populer tentang diskusi Rasulullah dengan Muaz ibn Jabal sewaktu diutus menjadi gubernur di Yaman. Untuk mengetahui secara praktis dan mudah tentang realitas hukum yang ditemukan dalam nash sharih (dalil pasti), maka peran kaedah filsafat hukum islam menjadi penting. Hal ini dilatari oleh banyaknya hukum-hukum furuiyyah yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya. Dinamisasi dan akselerasi fenomena hukum syara' akan mudah terjawab melalui kaedah filsafat hukum Islam yang mudah, praktis dan ringkas]]>
<![CDATA[Akidah Ekonomi Islam ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Adi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i1.58
<![CDATA[Humans ini their daily activities can not be seperated from a conviction, and convidence exist in every human being. Belief that someone will affect the thingking and attitudes, including how he runs an economic activity in searching and getting rizki. Various economic system in the world can not be separated from a faith, so that shows a typical syakhsiyyah. Western economics formulate various activities by relying on the theory and analysis that they believe to be the truth, the Malthus theory as basis for taking action, whereas in Islam, has described how a Muslim run economic activity rests on two main sources if Islamic law, the al-Quran and sunnah, and that is the source of Islamic economics.]]>
<![CDATA[Memahami Kaidah Fikih Politik (Siyasah) dalam Menetapkan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Raja, Irdas]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i1.53
<![CDATA[Syariah dibangun atas dasar kemashlahatan dan menolak adanya kerusakan di dunai dan akhirat. Ia selalu berhubungan dengan kemashlahatan, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan. Karenanya, tidak mungkin ada pertentangan antara syariah dengan kemashlahatan. Sebab syariah selalu menunjukkan pada kemashlahatan merkipun tidak diketahui keberadaan letak kemahlahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemashlahatan yang ada dalam syari'ah tidak akan menimbulkan kerusakan.]]>
<![CDATA[Hukum Pembatalan Kontrak dalam Perspektif Fiqh Muamalah ]]>
<![CDATA[Afrida, Yenti]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i1.59
<![CDATA[This paper titled, "contact cancellation law in Fiqh Muamalah Perspective". This discussion is motivated by the current economic system that applies the rules to bind the parties contract, so that in the event od cancellation of the contract, if any, between on party can be minimized. Forms of contract are likely occurrence of such cancallation is selling tickets, where the customer after buying a ticket sometimes cancel and request a refund of the ticket price diverse reasons. Another form is cancellation of the contract which resulted in a scorching or advances that have benn deposited when the transaction did not take a place. Such problems often occur in the middle of the community and need to be studied law. After doing research on fiqh muamalah and see the reality thar occurs in the community, the cancellation of the contract with the price cuts and the loss of advance cancellation allowed and not against the law in fiqh studies muamalah.]]>
<![CDATA[Aplikasi Pola Penalaran Bayani Pada Surat Annisa' Ayat 43: Suatu Kajian Usul Fiqih Menurut Metode Penafsiran Semantik ]]>
<![CDATA[Muchlis, Bahar]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i1.52
<![CDATA[Studi ini akan menelaah secara mendalam Surat Annisa ayat 43 dengan metode penalaran yang dikenal dalam ilmu ushul fiqih. Metode penalaran bayani merupakan salah satu metode penalaran terhadap teks-teks keagamaan dengan pendekatan makna kebahasaan (semantik). Misalnya, apakah makna dari suatu kata (lafaz) bermakna haqiqi (makna yang sebenarnya/makna aslinya) atau majazi (makna metamorforis), cakupan makna suatu kata untuk umum (al-'amm) atau khusus (al-khass), berlaku mutlak (tanpa batas) atau muqayyad (terikat/terbatas dengna kata-kata lain), suatu kata itu sudah jelas maknanya (wadhih) atau masih perlu penjelasan lain, dan kajian lainnya yang sudah dikenal dalam ushul fiqh.]]>
<![CDATA[Penolakan Imam Al-Syafii terhadap Istihsan sebagai Dalil Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Azwar, Zainal]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i1.54
<![CDATA[Tidak semua bentuk istihsan yang digunakan oleh Mazhab Hanafi ditolak oleh Imam al-Syafi'i. dapun alasan penolakan Imam Al-Syafii yaitu; 1) Pada dasarnya setiap muslim hanya dituntut untuk mengikuti hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, atau hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas, sedangkan hukum yang dihasilkan berdasarkan ketetapan istihsan merupakan hukum buatan manusia (bukan syara') dan didasarkan pada taladzawwuq (perasaan); 2) Sesungguhnya Allah SWT telah mensyariatkan bagi setiap peristiwa dan menjelaskan sebahagian hukum-hukumnya melalui nash al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya, serta memerintahkan untuk mengikuti ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, seseorang tidak dibenarkan berpaling daripadanya lalu berpindah kepada istihsan. Karena itu berarti mendahulukan hukum yang didasarkan atas ra'yu daripada dalil syara'.]]>
<![CDATA[Kedudukan Wanita dalam Adat Perpatih di Negeri Sembilan Malaysia ]]>
<![CDATA[Nelmawarni, Nelmawarni]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i1.55
<![CDATA[Masyarakat Adat Perpatih di Negeri Sembilan dipandang unik dibanding dengan masyarakat Melayu lainnya yang memakai sistem Adat Temenggung di Malaysia. Bahkan kedudukan wanita di Negeri Sembilan yang terserlah terkadang disalahtafsirkan sebagai "queen control" oleh sebagian pandangan, sehingga tidak jarang "takut" menikah dengan wanita Negeri Sembilan terutama pemuda-pemuda yang bukan berasal dari Negeri Sembilan. Dalam memberikan hak kepada wanita, Adat Perpatih telah memberi lebih dari apa yang dituntut oleh wanita modern sekarang. Adat Perpatih bukan saja memberi kedudukan yang setaraf dengan laki-laki termasuk mewarisi tanah pusaka. Sebagai balasan atas keistimewaan ini, yang tidak akan didapat secara otomatis oleh wanita barat adalah bahwa Adat Perpatih memberi tanggung jawab serta peranan yang harus dipikul oleh seorang wanita demi menjaga keutuhan, keharmonisan, serta keselamatan anggota keluarga dan kelompok kekeluargaannya.]]>
<![CDATA[Ijtihad, Fatwa, dan Taqlid ]]>
<![CDATA[Zulfan, Zulfan]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i1.56
<![CDATA[Alquran dan hatis atau yang disebut juga dengan nash merupakan sumber penetapan hukum yang pertama dalam Islam. Namun demikian, tidak semua ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dapat dipahami secara jelas dan rinci, karena sebagian bersar ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an bersifat mujmal dan zhanni. Di samping dalil yang bersifat mujmal dan zhanni tersebut, perubahan waktu dan tempat serta adanya perkembangan masyarakat dan peradabannya menimbulkan banyaknya persoalan baru dalam masyarakat yang tidak ditemui jawabannya dalam al-Qur'an, maupun hadits Nabi SAW. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya ijtihad dalam menemukan atas setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat.]]>
