cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bramantyo Tri Asmoro
Contact Email
bramasmoro@uniramalang.ac.id
Phone
+628125232470
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang Jl. Raya Mojosari 02, Kepanjen, Kabupaten Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Governance Innovation
Published by Universitas Islam Raden Rahmat Malang
ISSN : 26566273     EISSN : 26571714     DOI : https://doi.org/10.36636/jogiv
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Governance Innovation adalah sebuah terbitan ilmiah berkala dwi tahunan atau terbit dua kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Maret dan September. Journal of Governance Innovation (JOGIV) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 71 Documents
 2   3   4   5   6 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya) Denden Ramsyah Hikmatulloh
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i1.461

Abstract

Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2014 concerning peace and public order in Tasikmalaya Regency seems to be not functioning. Many public facilities have shifted from their function and seem to have been left alone by those who say the perda is not working. The most noticeable function transfers include sidewalks and road shoulders in the Singaparna District area. The formulation of the research problem is the implementation of the Government's policy on Peace and Public Order in Singaparna Market, Singaparna District, Tasikmalaya District and the impact of the implementation of Government policies on Public Peace and Order in the Singaparna Market, Singaparna District, Tasikmalaya Regency. The research method used a qualitative approach, with data through observation, interviews and documentation. The results of research related to the implementation of government policies on peace and public order specifically related to controlling street vendors (PKL) where there is reciprocity between the community and street vendors in fulfilling their needs, as well as the negative impact that is felt, namely the general public unrest regarding the behavior of street vendors. often used by the general public, such as shoulder roads and sidewalks for pedestrians, very disturbing peace and public order.   Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tasikmalaya seolah tidak berfungsi. Banyaknya fasilitas umum yang beralih fungsi dan seakan dibiarkan oleh yang berwenang mengindikasikan tidak berjalannya perda tersebut. Peralihan fungsi yang paling mencolok diantaranya trotoar dan bahu jalan di wilayah Kecamatan Singaparna. Perumusan masalah penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan dampak implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana adanya timbal-balik antara masyarakat dengan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, serta dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar untuk pejalan kaki sangat dirasakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Siska Yulia Defitri; Dessofrida Yona; Witra Maison
Journal of Governance Innovation Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 (September 2020)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v2i2.468

Abstract

Penerimaan pemerintah dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk pembangunan, baik untuk aspek ekonomi maupun infrastruktur. Agar dapat mencapainya secara maksimal dibutuhkan sistem yang mumpuni dan kesadaran oleh wajib pajak dalam melakukan pembayarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh penerapan e-filling dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan teknik survey dan menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Pengujian regresi, uji t dan R Square dilakukan untuk menjawab hipotesis dengan alat aplikasi statistik SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-filling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun berpengaruh secara simultan. Pemanfaatan sistem memberi dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak hal ini memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya tetapi kesadaran wajib pajak bukan menjadi pemicu dalam peningkatan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya karena pelaksananya berada pada bendahara organisasinya bekerja. 
Urgensi Open Government Melalui Inisiatif Open Data dalam Mencegah Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia Dimas Aufar Dwi Cahya; Janwan Sri Rejekinta Tarigan; Tomy Rivaldo
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i1.503

Abstract

This article explains the process of managing Covid-19 funds in several regions in Indonesia. Using the grand theory of open government and qualitative approaches to the type of literature study research, researchers conducted data collection to be able to explain the importance of using Open Government through open data initiatives in order to manage the Covid-19 budget and avoid potential corruption. The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia since the beginning of March 2020, has directly encouraged several local governments to be able to act quickly to deal with the spread of the virus before increasing. Some areas were detected as the main points of the spread of the virus which was marked by the increasing number of corona virus sufferers becoming the center of attention of the researchers, especially in relation to the handling budget of Covid-19 which automatically participated to swell. From the analysis of data that has been done, it shows that some regions that experienced a surge in corona virus sufferers accompanied by swelling of the Covid-19 budget, apparently did not include a clear budget management process. Some regions were found to only focus on efforts to reduce the virus distribution statistics, without giving serious attention to transparency, openness, and accountability in managing co-19 budget management. Artikel ini menjelaskan permasalahan tata kelola angaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Menggunakan grand theory open government dan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi literatur, peneliti melakukan pengumpulan data sekunder untuk dapat menjelaskan pentingnya penggunaan open government melalui inisiatif open data dalam mengelola anggaran Covid-19 demi menghindari potensi korupsi. Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, telah secara langsung mendorong beberapa pemerintah daerah untuk dapat bertindak cepat melakukan penanganan sebelum persebaran virus semakin meningkat. Beberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatian peneliti, terutama kaitannya dengan anggaran penanganan Covid-19 yang secara otomatis turut serta membengkak. Dari analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa beberapa daerah yang mengalami lonjakan penderita virus corona disertai dengan pembengkakan anggaran penanganan Covid-19, ternyata tidak mengikutsertakan proses pengelolaan anggaran yang jelas. Beberapa daerah kedapatan hanya berfokus pada upaya menurunkan statistik persebaran virus, tanpa memberikan perhatian serius pada transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran penanganan covid-19.
Menakar Peran Kiai Dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi Di Provinsi Jawa Timur) Dafis Ubaidillah Assiddiq
Journal of Governance Innovation Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 (September 2020)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v2i2.505

Abstract

This research is to examine the role of kiai in East Java province during the Indonesian presidential election in 2019. To find out what strategies were used by kiai and TKD (Tim Kampanye Daerah) Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin in East Java region also as several political figures who worked with JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional) to win Jokowi-Kiai  Ma'ruf.  The  type  of  research  used  in  this  research  is descriptive qualitative using the case study method.  The data collection techniques used are interviews and documentation.  The purpose of this research is to describe the role of kiai with TKD and JKSN during the presidential election. The results of this research is that the role of kiai includes being opinion leaders, political mediators and vote getter.
This article explains the process of managing Covid-19 funds in several regions in Indonesia. Using the grand theory of open government and qualitative approaches to the type of literature study research, researchers conducted data collection to be able to explain the importance of using Open Government through open data initiatives in order to manage the Covid-19 budget and avoid potential corruption. The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia since the beginning of March 2020, has directly e Rizki Zakariya
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i1.507

Abstract

The disruption of the economic life of rural communities is the impact of the current Covid-19 Pandemic. So that it is detrimental to the economic gains of the village community. Therefore, to alleviate this impact, the Government has launched a program to utilize village funds for direct cash assistance for village communities. However, the implementation of the program has a gap in corruption. So it is necessary to make efforts to prevent this corruption, in order to streamline the provision of direct cash assistance to the public. The method used in this research is descriptive qualitative with a case approach and a statute approach. Furthermore, the legal materials used are primary and secondary legal materials. Then a qualitative analysis was carried out. The purpose of this study consists of 2 (two) things. First, outlining the urgency of preventing corruption in the use of village funds for direct cash assistance for handling Covid-19. Second, outlining alternative efforts that can be made to prevent corruption in the use of village funds for direct cash assistance for handling Covid-19. The results of this study indicate the urgency of preventing corruption in the use of village funds for direct cash assistance for handling Covid-19 for several reasons, including: the socio-economic conditions of rural communities who are vulnerable to Covid-19 transmission, data collection and distribution of direct cash assistance from village funds to vulnerable beneficiaries. there is corruption. Furthermore, alternative efforts that can be made to prevent corrupt practices in the use of village funds for direct cash assistance for village communities consist of 2 (two) things, namely: active involvement of village communities in special / incidental village deliberations, for validation / finalization of KPM data. Then optimize the supervisory role of the Village Consultative Body in the village / incidental deliberations.   Terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat desa merupakan dampak Pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga merugikan perolehan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk meringankan dampak tersebut, maka Pemerintah mencanangkan program pemanfaatan dana desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program tersebut memiliki celah terjadinya korupsi. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut, demi mengefektifkan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang. Selanjutnya bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, menguraikan urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Kedua, menguraikan alternatif upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah korupsi pengggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 karena beberapa sebab, diantaranya: kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang rentan mengalami penularan Covid-19, pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ke penerima manfaat rentan terjadi korupsi. Selanjutnya alternatif upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa terdiri atas 2 (dua) hal, yakni: pelibatan aktif masyarakat desa dalam musyawarah desa khusus/insidentil, untuk validasi/finalisasi data KPM. Kemudian optimalkan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa/insidentil tersebut.
Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen ASN di Kabupaten Kampar lisa nurmaya; Rury Febrina
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i1.628

Abstract

ASN recruitment is important in recruiting employees  needed in running the organization. Recruitment or placement of employees according to the merit system is the placement of the best people to occupy the positions needed because of the quality and capacity they control. As for the purpose of the implementation of this study, namely to understand the application of ASN recruitment in Kampar District. As for the research method used in this research is descriptive research. The conclusions obtained from this study are indicators of implementation of merit system rules which are related to the implementation of recruitment, namely: 1) organized and orderly planning carried out throughcreative and innovative recruitment techniques, 2) each participant selection candidate must have a responsibility and be well explained, 3) the implementation of the recruitment system links participants who have the ability and become an appropriate source in the implementation of the survey to be ableaccommodating all people from various groups, 4) each candidate for selection is given fair treatment regardless of their background from which race 5) recruitment is carried out on knowledge, ability and expertise based on open and fair competition for everyone forget equal opportunities available, 6) the implementation of procedures for selection can be carried out in order to confirm that candidates have the ability and the right to get a position in the right job according to their abilities, 7) staff who are accepted should be protected from various special attitudesbecause of something or the attitude of deception for political purposes.   Rekrutmen ASN adalah hal penting dalam pengadaan pegawai sesuai kebutuhan di dalam menjalankan organisasi. Rekrutmen atau penempatan pegawai menurut sistem merit merupakan penempatan orang-orang terbaik untuk menempati jabatan yang diperlukan karena kualitas dan kapasitas  yang dikuasainya. Adapun tujuan pelaksanaan Penelitian ini yaitu untuk memahami penerapan rekrutmen ASN yang berada dalam Kabupaten Kampar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah  Indikator pelaksanaan aturan merit sistem dimana terkait dengan pelaksaaan  rekrutmen  yaitu: 1) perencanaan yang tertata dan teratur yang dilakukan melalui teknik rekrut merekrut yang kreatif dan inovatif, 2) setiap calon seleksi ikut berperan serta harus memiliki tanggung jawab dan dijelaskan dengan baik, 3) pelaksanaan sistem rekrutmen mengaitkan peserta yang memiliki kemampuan dan menjadi sumber yang sesuai dalam pelaksanaan rekrumet agar mampu menampung semua masyarakat dari berbagai golongan, 4) setap calon seleksi diberi perlakuan yang adil tidak memedulikan latar belakang dia dari ras mana 5) rekrutmen dilaksanakan pada pengetahuan, kemampuan dan keahlian berdasarkan persaingan yang terbuka dan adil terhadap segala orang untuk mendapatkan kesetaraan pada kesempatan yang ada, 6) pelaksanaan prosedur pada seleksi dapat dilaksanakan guna menegaskan calon  yang memiliki kemampuan dan tepat dalam memperoleh posisi di pekerjaan yang tepat sesuai kemampuannya, 7) staf yang diterima patut terlindungi dari berbagai sikap spesial karena suatu hal atau adanya sikap pembohongan untuk tujuan perpolitikan.
Imperialisme Gaya Baru Terhadap Buruh Industri Garmen di Bangladesh dalam Kerangka Modern World System Sukma Ayu Putri
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i1.682

Abstract

Exploitation of labour has been big problems in Bangladesh, its combination between imperialist (thats the US and European Garment Consortium), local factory owners and government. Dependence Bangladesh as a periphery country under fashion companies from core country is the evidence of existing modern world system. This paper discusses about how exploitation and poverty correlate with development failures in Bangladesh. Actually, working in the garment industry are the another way to reach their basic needs, but in fact, they all getting low salary which is under minimum cost of living. Until now, the ready-made garments (RMG) industry of Bangladesh still being "big power" endorser for low skills populations within considerable polemics. Bangladesh “terperangkap” dalam skema eksploitasi tenaga kerja dari kombinasi praktek Imperialis pengusaha fashion dunia (Konsorsium Garmen AS dan Eropa) dengan pemilik pabrik dan penguasa. Ketergantungan Bangladesh sebagai negara periphery pada pengusaha fashion sebagai pemain dari negara core merupakan bentuk dari adanya modern world system yang berlaku. Tulisan ini membahas bagaimana eksploitasi, kemiskinan dan kesenjangan berkorelasi dengan gagalnya upaya-upaya pembangunan di Bangladesh. Bekerja pada industri garmen adalah pilihan terakhir para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun pada kenyataannya upah yang diterima masih dibawah biaya hidup minimal yang ditetapkan. Industri garmen Bangladesh adalah “kekuatan besar” penopang ekonomi penduduk berkeahlian rendah (low-skill)  yang didalamnya mempunyai segudang polemik. 
DIFFUSION OF INNOVATION APPLICATION COMPLAINT ONLINE COMMUNITY APEKESAH IN BATAM CITY IN 2020 (STUDY IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATICS BATAM): 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia Zukhrufi Syasdawita
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i1.686

Abstract

ABSTRAKAplikasi Apekesah merupakan sebuah aplikasi pengaduan online masyarakat yang digagas olehPemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada tahun 2017.Berdasarkan data dari Ombudsman RI, instansi yang paling banyak mendapatkan laporan terkait masalahpelayanan publik di Indonesia adalah pemerintah daerah yakni sebesar 681 laporan. Oleh karena itu,pemerintah daerah harus melakukan pembenahan terutama dalam hal bidang pelayanan publik. Salahsatu, pemerintah daerah yang melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik adalah Kota Batam.Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika membuat gagasan berupa inovasipengaduan online yang diberi nama Apekesah. Inovasi tersebut menjadi salah satu cara yang ingindilakukan pemerintah agar dapat menampung aduan dan keluhan masyarakat Kota Batam. Berdasarkandata yang diperoleh dari Obudsman Perwakilan Kepulauan Riau, dari 6 kabupaten/kota yang ada diKepulauan Riau, pada tahun 2017 Kota Batam menempati urutan pertama sebagai Kota yang palingbanyak mendapatkan aduan dari masyarakat yaitu sebesar 129 laporan. Tujuan dari penelitian ini untukmelihat bagaimana difusi inovasi aplikasi apekesah pada masyarakat Kota Batam. Metode Penelitianyang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data primer dan sekundermelalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Difusi Inovasimilik Everett M. Rogers dan Floyd Shoemaker dengan menganalisis 4 indikator utama yaitu inovasi;jangka waktu; anggota sistem sosial dan saluran komunikasi. Hasil dari penelitian ini, aplikasi apekesahbelum secara keseluruhan telah memenuhi indikator dari difusi inovasi khususnya indikator inovasi yaitukerumitan. Serta dalam penelitian ini, diperoleh hasil perbedaan jangka waktu masyarakat Kota Batamdalam mengadopsi aplikasi apekesah yang dapat dilihat perbedaannya bedasarkan tipe anggota sosial dansaluran komunikasi yang digunakan Dinas Komunikasi Kota Batam dengan media massa maupuninterpersonal. Kata kunci: Aplikasi Pengaduan Online Apekesah, Penyebaran/difusi, Kota Batam
Analisis Strategi Keberhasilan Analisis Strategi Keberhasilan E-Government di Kabupaten Bojonegoro: Analisis Strategi Keberhasilan E-Government di Kabupaten Bojonegoro Taufik Hidayat Taufik; Sarah Wijayanti Sarah; Yusuf Amrozi Yusuf
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i1.1116

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keberhasilan implementasi E-Government di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Metode penelitian menggunaan pendekatan Literature riview dengan metode deskriptif secara kualitatif. Penelitian dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, memberikan evaluasi situs website pemerintahan Kabuapten Bojonegoro terhadap implementasi website pelayanan e-government dengan berdasarkan aspek penilaian Transparansi, Layanan, Efisiensi, Ekonomi, Aspirasi Tampilan, dan Update. Tahap kedua yaitu memberikan evaluasi menggunakan pendekatan literatur penelitian sebelumnya yaitu ada empat fase yang diusulkan oleh World Bank yakni Presence (kehadiran), Interaction (interaksi), Transaction (transaksi), dan Transformation (transformasi). Tahap ketiga yaitu melakukan analisa terhadap tahap satu dan tahap dua dengan menggunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa layanan e-government selama ini masih belum berjalan dengan maksimal. Temuan penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan menggunakan berbagai metode yang memungkinkan sasaran penelitian dapat di "potret" secara lebih akurat, misalnya teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion atau yang lain.
Pemetaan Potensi Desa Sebagai Bentuk Rancangan Membangun Desa Mandiri (Studi Pada Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang): Pemetaan Potensi Desa Sebagai Bentuk Rancangan Membangun Desa Mandiri (Studi Pada Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang) Moh Royan Hadaf
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i1.1162

Abstract

Desa merupakan salah satu tempat yang dipergunakan untuk mengetahui setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti permasalahan ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Permasalahan tersebut tidak bisa lepas dari potensi desa baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tanpa adanya pemetaan dan pengelolaan potensi desa secara maksimal dapat mempengaruhi tercapainya desa mandiri. Pemetaan potensi desa merupakan penentu yang digunakan untuk mengetahui segala sesuatu terkait sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemetaan potensi desa juga dapat menentukan permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat desa. Sehingga diperlukan pemetaan potensi sumber daya untuk mempermudah kinerja pemerintah desa dan kehidupan masyarakat desa menjadi lebih stabil. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu adanya program kerja desa serta merealisasikan program kerja desa tersebut. Dalam penelitian ini obyek yang digunakan untuk pengamatan yaitu Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Desa jatirejoyoso merupakan salah satu desa berkembang di kecamatan kepanjen. Adapun untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Page 4 of 8 | Total Record : 71

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2, September 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Vol. 3 No. 2 (2021): Volume 3 Nomor 2, September 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 (September 2020) Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 (Maret 2020) Vol. 1 No. 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 (September 2019) Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 (Maret 2019)