cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewi Triwahyuni
Contact Email
dewi.triwahyuni@email.unikom.ac.id
Phone
+6281220184242
Journal Mail Official
gps@email.unikom.ac.id
Editorial Address
Smart UNIKOM Building, Floor 9th, Jln .Dipati Ukur No.112 -116 . Bandung, Indonesia 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Global Political Studies Journal
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 2301749X     EISSN : 26862905     DOI : https://doi.org/10.34010/gps
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Global Political Studies (GPS) Journal is a peer-reviewed scientific journal published twice a year, every April and October. GPS Journal published by the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). GPS Journal accepts both research and opinion articles.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
Hubungan Yunani Dan Uni Eropa Pasca Krisis Yunani Tahun 2010 Kensy Dewi Asmiantyningsi; Andrias Darmayadi
Global Political Studies Journal Vol 5 No 1 (2021): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v5i1.5882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca terjadinya krisis Yunani tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka, penelusuran data online, dan wawancara. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan teori-teori yang berhubungan dengan Hubungan Internasional. Ketika Yunani mengalami krisis pada tahun 2010, Uni Eropa memberikan bantuan dana pinjaman kepada Yunani. Bantuan tersebut diberikan dengan kesepakatan Pemerintah Yunani dan Uni Eropa melalui program-program bantuan ekonomi dengan syarat Yunani harus melakukan kebijakan penghematan yang diatur oleh Uni Eropa. Hal ini menempatkan Yunani pada siklus bailoutausterity sejak tahun 2010 hingga 2018. Hal ini juga kemudian mengakibatkan munculnya desakan Grexit atau Greece Exit dari keanggotaan Uni Eropa.
Upaya Mercado Comun Del Sur (Mercosur) Dalam Meningkatkan Perekonomian Negara Anggota Tahun 2000 – 2018 Suryani Dwi Guna
Global Political Studies Journal Vol 5 No 1 (2021): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v5i1.5883

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Mercosur dalam meningkatkan perekonomian negara anggota. Peran organisasi untuk mengetahui bagaimana mercosur berupaya dalam meningkatkan perekonomian negara anggota. Regionalisme yang membantu dalam menganalisa keberlangsungan suatu kawasan, dan Integrasi Ekonomi untuk membantu dalam mengetahui bagaimana Integrasi ekonomi negara anggota. Mercosur (Southern common market) memiliki peran yang signifikan untuk mengubah ekonomi negara-negara Amerika Latin untuk memperbaiki keadaan melalui liberalisasi ekonomi dengan mengadakan kerjasama internasional dan membentuk suatu forum kerjasama, yaitu Mercosur. Dilihat dari sudut pandang sejarah dan asosiasi yang pernah berdiri di Amerika Latin, Mercosur bukanlah asosiasi pertama yang berdiri untuk mengatur integrasi regional dan kerjasama di Amerika Latin. Mercosur sangat efektif dalam mengoordinasi kawasan baik secara ekonomi maupun politik. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, Mercosur pun telah melakukan sebuah pencapaian yang baik di dalam bidang politik dimana Mercosur telah cukup berhasil mengurangi tensi sengketa perbatasan dan perlombaan senjata antara negara anggota dengan cara membentuk zona damai. Di sisi lain, organisasi regional ini juga mendorong negara-negara anggota untuk menghormati HAM dan nilai-nilai demokrasi.
Kepentingan Amerika Serikat Dalam Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Tahun 2017 Silvi Oktaviani
Global Political Studies Journal Vol 5 No 1 (2021): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v5i1.5884

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel serta dampak yang ditimbulkan atas pengakuan tersebut. Status kota Yerusalem sendiri berada dibawah kewenangan internasional berdasarkan resolusi Majelis DK PBB nomor 181 tahun 1947 dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah (separated body). Resolusi ini juga memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel)yang masing-masing berstatus merdeka. Dalam menjelaskan fenomena yang peneliti telaah, peneliti menggunakan teori kepentingan nasional, hal ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat dalam usaha pemenuhan kepentingan nasionalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi dan penelusuran data online. Penelitian dilakukan di Kedutaan Amerika untuk Indonesia di Jakarta dan pusat kajian kebijakan yaitu Center for Strategic and International Studies Indonesia di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang dilakukan Amerika Serikat adalah upaya untuk pemenuhan kepentingan nasional negaranya, hal ini berdampak terhadap hubungan kedua negara yang semakin erat pasca pengakuan tersebut. Dibawah kepemimpinan Trump, untuk pertama kalinya Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan melakukan pemindahan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pengakuan tersebut pun mendapat penolakan dari berbagai aktor internasional.
Peran Food And Agriculture Organization (FAO) Melalui Program Emergency Center For Transboundary Animal Disease (ECTAD) Dalam Mengurangi Resiko Penyakit Pada Peternakan Unggas Di Indonesia Nadya Juliani Nursandy
Global Political Studies Journal Vol 5 No 1 (2021): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v5i1.5886

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai peran organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan di Indonesia. Permasalahan dari penelitian ini ialah dengan munculnya penyakit pada hewan ternak unggas di Indonesia semenjak tahun 2003 yang menyebabkan kematian jutaan ekor unggas serta kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah bagi para peternak. Selain itu, permasalahan mengenai penyakit pada unggas pula tidak hanya mengancam kerugian materi akan tetapi dapat berdampak bagi Kesehatan manusia serta lingkungan. Maka dari itu Food and Agriculture Organization hadir melalui program ECTAD untuk berupaya mengurangi resiko penyebaran penyakit pada unggas dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, jurnal, studi pustaka dan penelusuran online dianalisis menggunakan pendekatan Hubungan Internasional. Penelitian dilaksanakan melalui wawancara kepada staff Food and Agriculture Organization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Food and Agriculture Organization melalui program Emergency Center for Transboundary Animal Disease (ECTAD) memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia dalam membantu mengurangi resiko penyebaran penyakit pada unggas di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya angka penurunan di setiap tahunnya untuk kematian unggas yang disebabkan oleh penyakit di Indonesia.
Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa Dalam Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009 - 2019 Andrian Pramana
Global Political Studies Journal Vol 5 No 1 (2021): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v5i1.5887

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pembangunan berkelanjutan Uni Eropa dalam ekspor minyak sawit Indonesia tahun 2009-2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melakukan analisa hubungan keterkaitan arahan pengembangan energi terbarukan sebagai paramater dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang memiliki hubungan dengan ekspor minyak sawit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam mengumpulkan datadata peneliti melakukan studi lapangan dengan wawancara, studi pustaka, penelusuran online dan menggunakan teknik purposive untuk menentukan narasumber. Sedangkan teknik untuk menganalisis data menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa sebagai bentuk penerapan pembangunan berkelanjutan dalam ekspor minyak sawit Indonesia, dengan menggunakan paramater regulasi pengembangan energi terbarukan Uni Eropa. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara berbagai kebijakan dan regulasi Uni Eropa di sektor energi terbarukan seperti EU-RED, Resolusi Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan, ILUC. Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam merespon regulasi yang dikeluarkan adalah upaya diplomasi dan negosiasi dalam bentuk kunjungan kerja pemerintah Indonesia, negosiasi di forum internasional, negosiasi oleh organisasi non pemerintah Indonesia yakni IASI, dan penguatan standar ISPO untukdapat diterima di pasar Uni Eropa.
Indonesian Foreign Policy Maintaining In Maritime Security Towards China’s New Silk Road Gizem Butun; Yanyan Mochamad Yani; Arry Bainus
Global Political Studies Journal Vol 5 No 2 (2021): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v5i2.5949

Abstract

Indonesian Maritime Domain has overlapping area with one of the immense project which is China’s New Silk Road. Thus, with providing opportunities such as financial loans and infrastructure investment which are essential to realize the appealing policy of Joko Widodo’s, Global Maritime Fulcrum. However, this project doesn’t seem without implications for Indonesian Maritime Security given current unsolved problems, South China Sea Dispute, IUU fishing and Natuna island. Indonesian Foreign Policy has always been on one of the main policy which is Free and Active. Also, internal and external factors such as anti-Chinese sentiment and US-China rivalry have been determinative for Joko Widodo’s Policy as well. The researcher used the Qualitative research method with an explanatory approach in conducting the research and processing the data. The primary data document directly from ministries as an official statement and speech of leaders. Secondary data, written and visual sources such as scientific books or journals, archival sources, personal documents, internet sources, other official documents. This research concluded that Indonesian Foreign Policy is crucial in order to obtain benefits while reducing implications. Therefore, this research sought to establish how Indonesian Foreign Policy has been managing China’s New Silk Road to maintain Maritime Security of Indonesia. Keywords : Foreign Policy, Maritime Security, Silk Road
United States of America Policies in Managing Treats of Drugs from Mexico (2017-2019) Hendra Maujana Saragih; Muhammad Zulham; Laras Deaziska
Global Political Studies Journal Vol 5 No 2 (2021): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v5i2.5952

Abstract

Drugs has become a trend among the US – Mexico citizens that resulted imbalance in the national security of each country especially in the border area between US – Mexico. In this study, author use the national interest theory with the concept of national security and Transnational Organized Crime. By using descriptive qualitative research, this study aims to determine the efficiency of US policies that were continued by President Donald Trump. Even though the relationship between Mexico and the US is going-well and President Donald Trump is taking serious way for handling drug abuse in the US, unfortunately, the large sense of dependence from US citizen on drugs makes the policies that have been implemented inefficient. In addition, President Donald Trump’s policy can also have other impacts, such as an increase in the number of illegal immigrants entering the US through the border wall and an increasing number of the availability of several types of drugs such as heroin and marijuana in some states. Keyword : Drugs, Drug Trafficking, Drug Abuse, Mexico Cartel
Implementasi Axioo Class Program Berdasarkan Relevansi Incheon Declaration Dalam Memajukan Pendidikan SMK di Indonesia Alfons Kristianto
Global Political Studies Journal Vol 5 No 2 (2021): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v5i2.5953

Abstract

Abstract Various educational problems hinder the development and progress of the nation. A global forum, namely the World Education Forum (WEF) 2015 was held as an effort to formulate solutions and strategies for advancing education with a target in 2030. WEF 2015 also produced the Incheon Declaration as a education observer actors’ commitment and seriousness to advance education. Indonesia is a country that attended WEF 2015 when at the same time have been experiencing problems in its education sector, especially vocational education (SMK). Mabito Karya Indonesia Company is a private company actor that is serious in advancing vocational education in Indonesia through the implementation of the Axioo Class Program. All efforts in the Axioo Class Program are implicitly aligned with the articles of the Incheon Declaration.The implementation of the Axioo Class Program also involves various local and international actors. This research uses narrative analysis method in qualitative research method. This study concludes the importance of synergy in efforts to advance vocational education in Indonesia with the Incheon Declaration as global development ideas so that educational progress can be successfully realized. Keywords : Axioo Class Program, Incheon Declaration, Advancing Vocational Education (SMK), Mabito Karya Indonesia Company, WEF 2015
Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar Zahratunnisa Ramadhani; Mabrurah Mabrurah
Global Political Studies Journal Vol 5 No 2 (2021): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v5i2.5954

Abstract

On 1 February 2021 Myanmar's democratization was once again threatened, following a military junta coup against the Government of Myanmar, by detaining several leaders, including Myanmar President Win Myint and Aung san suu kyi, the State Advisor. This study aims to analyze the Indonesia government's efforts to disarm the current conflict in Myanmar, while still respecting the principle of non-intervention, a mutual agreement between the ASEAN members. The method of research chosen is qualitative descriptive using techniques used for data collection through journals, papers, web sites and other reliable sources. Moreover, to strengthen the argument, the author uses the constructivism theory of Alexander Went which is linked by an analysis of Indonesia's efforts in the conflict in Myanmar. This study focuses on the effect of the ASEAN non-intervention principle on Indonesia's conflict resolution efforts. The results of this study show that the application of the ASEAN principle of non-intervention by ASEAN on the one hand gives Member States the flexibility to solve their internal problems without any interference from other countries. however, on the other hand, this principle becomes a barrier for ASEAN member countries to implement certain mechanisms in some cases, such as the current case of the coup conflict. Keywords : The principle of non-intervention, Myanmar Conflict, Negotiation
Diplomasi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020 dalam Mempromosikan Program Prison Deradicalization Arfin Sudirman; Rafidha Dinda Putri
Global Political Studies Journal Vol 5 No 2 (2021): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v5i2.5956

Abstract

Terrorism remains as an urgent and important matter to be discussed. It has been realized that a comprehensive strategy is needed to deal with what happened to the terrorist after they’re caught, since there’s a high possibility of radicalism and recruitment of new member might happen inside the prisons. Moreover, along with the increasing concern of foreign terrorist fighters and human rights issues, using merely hard approaches in dealing with terrorism is no longer sufficient, hence, Indonesia proposed a soft approach using deradicalization program. This research attempts to elaborate the details of Indonesia’s diplomacy as UNSC non-permanent member in 2019-2020 in promoting and encouraging the development of a comprehensive strategy to tackle the problems of terrorism more efficiently and effectively. Descriptive analysis with a qualitative approach was used to arrange this research, with supporting information that was gathered through interviews, official documents and repots, also other literature study. The result shows how Indonesia is using this chance to enhance its role in decision-making process on international forum and increasing its influence as a middle power country in the international community. Keywords : Diplomacy, Deradicalization, Indonesia, Terrorism, UNSC

Page 5 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2023): Global Political Studies Journal Vol 6 No 2 (2022): Global Political Studies Journal Vol 6 No 1 (2022): Global Political Studies Journal Vol 5 No 2 (2021): Global Political Studies Journal Vol 5 No 1 (2021): Global Political Studies Journal Vol 4 No 2 (2020): Global Political Studies Journal Vol 4 No 1 (2020): Global Political Studies Journal Vol 3 No 2 (2019): Global Political Studies Journal Vol 3 No 1 (2019): Global Political Studies Journal Vol 2 No 2 (2018): Global Political Studies Journal Vol 2 No 1 (2018): Global Political Studies Journal Vol 1 No 2 (2017): Global Political Studies Journal Vol 1 No 1 (2017): Global Political Studies Journal More Issue