cover
Contact Name
Zainal Abidin
Contact Email
zainal.abidin@fisip.unsika.ac.id
Phone
+6282117345670
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Perum. Pemda Sukaharja Blok G2 No. 1. Rt.01/Rw.09. Desa Sukaharja. Kecamatan Telukjambe Timur
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Politikom Indonesiana
ISSN : -     EISSN : 25282069     DOI : https://doi.org/10.35706
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Politikom Indonesiana, adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal ini berisi tentang kajian-kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi. Melalui kerjasama UNSIKA dan UNPAD, maka jurnal Politikom Indonesiana diharapkan menjadi jurnal Nasional dan akan diterbitkan dua kali dalam satu tahun.
Articles 221 Documents
Representasi Nasionalisme dalam Film Naga Bonar Jadi 2: Analisis Semiotika Roland Barthes Mengenai Representasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Film Nagabonar Jadi 2 Zainal Abidin
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.764 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v2i1.938

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa adegan-adegan yang merepresentasikan nilai-nilai nasionalisme dalam film Nagabonar Jadi 2 melalui analisa pada tahap denotasi dan tahap konotasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan varian analisis semiotika untuk mengetahui dan menganalisa kedalaman dan makna dibalik berbagai tanda. Data pada penelitian ini diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara mendalam dan studi kepustakaan atau analisis dokumen yang diperoleh dari lapangan, berbagai dokumentasi dan arsip, maupun sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film Nagabonar Jadi 2 telah mampu merepresentasikan nilai dan makna nasionalisme melalui berbagai adegan yang ditampilkan. Makna nasionalisme tersebut muncul melalui dua tahap pemaknaan yaitu pemaknaan denotasi dan pemaknaan konotasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sikap nasionalisme seseorang diantaranya bisa dilihat melalui rasa penghargaan dan penghormatannya terhadap jasa-jasa para pahlawan dan terhadap simbol/lambang kenegaraan.Kata Kunci: Film, Semiotika, Nasionalisme
Perempuan dan Kekuasaan: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan oleh TNI di Aceh pada Masa Darurat Militer dan Darurat Sipil Tahun 2003-2005 Haura Atthahara
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.844 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i2.1659

Abstract

Berawal dari rakyat Aceh yang hanya bisa melihat kekayaan alamnya dikuras oleh pemerintah pusat serta dekadensi moral yang terjadi mengakibatkan memudarnya nilai-nilai islam sehingga melahirkan konflik antara TNI versus gerakan separatisme Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Kasus kekerasan yang terjadi di Aceh ketika konflik dimulai dari tahun 1977 dimana Gerakan Aceh Merdeka mulai melancarkan serangan mereka hingga masa Darurat Militer dan Darurat Sipil merupakan pengalaman pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Aparat. Kekerasan perempuan di Aceh khususnya penyiksaan seksual, perlakuan kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan strategi penundukan oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai sarana perebutan kekuasaan politik pasca konflik.Kata Kunci: Kekerasan terhadap perempuan, Kekuasaan dan Militer.
penghargaan dan ucapan terima kasih nurkinan nurkinan
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.25 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v2i1.947

Abstract

penghargaan dan ucapan terima kasih
Aksesbilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Nelly Martini; Eka Yulyana
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.128 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i2.1664

Abstract

Perwujudan nilai demokrasi di Indonesia sebagai aktualisasi kekuasaan berada di tangan rakyaat adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah.Tahun 2018 meupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Jawa Barat karena pada tahun ini Jawa Barat akan mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketidakberpihakan yang kurang kepada kaum disabilitas termasuk pada pengelolaan aksesbilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang pada pemilu dan pilkada sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian aksesbilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian ini memerlukan data-data untuk menyimpulkan hasil penelitian, terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk menggali data dan informasi, peneliti akan melakukan melalui tekhnik wawancara dengan informan dan informan kunci, observasi non participant serta melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur yang bersumber dari buku, jurnal elektronik, surat kabar, peraturan - peraturan dan dokumen - dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Penentuan Informan dalam penelitian  ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu informan yang disesuaikan dengan kebutuhan data terkait penelitian yang dilakukan perwakilan KPUD Kabupaten Karawang, serta masyarakat difable. Dalam penelitian ini menggunakan teknik validasi data dengan cara hasil wawancara dilakukan validitas dan proses triangulasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa aksesbilitas pemilih pada pemilihan gubernur Jawa Barat masih terdapat kelemahan pada saat pra pemilihan KPUD yaitu sosialisasi aksesbilitas untuk pemilih difable tidak menjangkau seluruh kaum difable yang ada di Kecamatan Karawang Timur sehingga menyebabkan pemilih disabilitas yang memberikan hak suaranya hanya sebanyak 20 orang dari total pemilih disabilitas sebanyak 51 orang sehingga hanya sebesar 39,2% dari total seluruh pemilih difable, sehingga masih ada penyandang disabilitas yang tidak memberikan suaranya pada saat hari pemilihan.Kata Kunci: Aksesbilitas, Penyandang Disabilitas, Pilgub, Pemilu.
cover jurnal volume 2 no 2 2017 nurkinan nurkinan
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.153 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v2i2.953

Abstract

cover jurnal volume 2 no 2 2017
Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamini/Pommini di Kabupaten Karawang Tahun 2018 Dadan Kurniansyah; H. Lukmanul Hakim
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.037 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i2.1669

Abstract

Persyaratan menjadi Sub Penyalur BBM yang diatur oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalu Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 belum didukung kebijakan Daerah dalam kebijakan perijinan usaha bidang minyak dan gas yang menjadi kewenangannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan  Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015  terhadap pelaku usaha  Pertamini/Pom Mini di Kabupaten Karawang.  Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Informan Kunci adalah Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dan Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia Karawang. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan BPH Migas membangun kemitraan hanya sampai SPBU dan belum mencapai Sub penyalur, yang disebabkan minimnya sosialisasi pemenuhan persyaratan normatif sub penyalur. Kurang tertibnya penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada pelaku usaha pertamini/POM Mini menyebabkan legalitasnya tidak diakui. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang hanya mengawasi dan tera terhadap akuratisasi mesin SPBU sesuai Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan dan tidak mengakui keberadaan para pelaku usaha Pertamini/POM Mini. Kedua, Pilar intepretasi. Penguatan kewenangan yang dimiliki oleh BPH Migas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam pengaturan penyaluran BBM tertentu maupun penugasan khusus, berpatokan kepada MoU (Nota Kesepahaman) antara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan BPH Migas, yang bertolakbelakang dengan pemahaman pihak pelaku usaha pertamini/POM Mini yang memiliki kesepakatan dengan pihak pemerintah desa/kecamatan setempat. Ketiga, pilar penerapan. Penerimaan masyarakat terhadap pelaku usaha pertamini/POM Mini di Kabupaten Karawang cukup baik dan merasa terbantu serta menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi masyarakat dan pengawasan dilapangan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terhambat oleh belum adanya pedoman operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.Kata Kunci : Penerapan Kebijakan, Kewenangan, Sub Penyalur 
PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO TENTANG DEMOKRASI TERPIMPIN Gili Argenti
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.939 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v2i2.960

Abstract

ABSTRAK Soekarno salah satu tokoh dari empat pendiri Republik Indonesia, pemikiran politiknya sangatluas, salah satu pemikiran politiknya tentang demokrasi yaitu demokrasi terpimpin menjadikontroversi, mengingat di masa mudanya, Soekarno di kenal sebagai sosok pemikir politik yangsangat revolusioner, humanis dan progresif di zamannya. Sedangkan, pemikirannya tentangdemokrasi terpimpin menempatkan sosoknya sebagai pemimpin yang dinilai otoriter oleh lawanlawanpolitiknya. Tulisan ini merupakan studi pemikiran tentang Soekarno, khususnyapemikirannya tentang konsep demokrasi yang dia nilai sebagai konsep politik khas tradisi-budayaIndonesia.Kata kunci : Soekarno dan Demokrasi
Tinjauan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Cimahi Tahun 2017 Dadan Kurniansyah
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.043 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i2.1679

Abstract

Cimahi City is one of the three regions that carried out  national concurrent election in West Java Province. The victory of the pair Ir. H. Ajay M. Priatna, MM and Lieutenant Colonel (Ret.) Ngatiyana as determined by KPU on February 23, 2017 must undergo a long journey towards the inauguration for 9 (nine) months plus 6 (six) months of the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) for 2017-2022. Thus, the government for the 2017-2022 period only has 4 (four) years effective time to carry out its vision and mission. This study will review the synchronization of development planning after simultaneous regional head elections in Cimahi City in 2017, with descriptive methods through a qualitative approach. The source of research data is a group of government officials involved in the synchronization process. The study concluded that the synchronization of development planning in Cimahi City was in accordance with the legislation governing regional planning, the synchronization process of development planning was in transition to leadership which affected the drafting of the  RKPD 2018 which became the basis for the RAPBD KUA-PPAS 2018 document.  Although there are still human resource capacity constraints and an understanding of the technical division employee and the budget burden for 2018, the synchronization pattern of program priorities becomes a strategy to achieve leadership effectiveness Mayor/Vice Mayor of Cimahi Period 2017-2022.Keywords: synchronization, leadership transition and development planning
KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA PERNIKAHAN PASANGAN BEDA ETNIS Sri Wahyuni; Fardiah O Lubis; Nurkinan Nurkinan
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.104 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v4i1.1986

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Komunikasi Lintas Budaya Pernikahan Pasangan Beda Etnis di Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilaksanakan di Karawang pada pasangan pernikahan beda Etnis antara Etnis Sunda dengan Etnis Minang. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam dengan tiga Pasangan Pernikahan Beda Etnis (Narasumber) yaitu Pasangan AR dengan RR (Kampung Baru/Cikampek), Pasangan NH denganM (Poponcol Dauan Tengah/Cikampek), Pasangan II dengan SIR (Bintang Alam Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur) serta melakukan observasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian studi deskriptif kulaitatif dimana teknik analisis secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses komunikasi dalam pernikahan pasangan etnis Sunda dan Etnis Minang di Karawang berjalan harmonis. Proses komunkasi yang merujuk pada pelaku komunikasi, pesan, media, dan efek komunikasi yang terjadi dalam pernikahan etnis Sunda dan etnis Minang berjalan efektif. Interaksi pelaku dalam pasangan pernikahan beda etnis lebih sering menggunakan bahasa Sunda di dalam keluarganya, pesan yang disampaikan juga lebih mudah diterimah karena pasangan dari etnis Minang telah fasih menggunakan bahasa Sunda, sehingga umpan balik dalam berkomunikasiberjalan lancar.
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Yeyet Sholihat
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.402 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v2i2.967

Abstract

Abstrak Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warganegara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membelakepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia berdasakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian initercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai Politik sebagaisalah satu instrumen politik yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan. Selain memiliki tujuan yang jelasadapula fungsi-fungsi yang harus dijalankan yaitu rekrutmen politik, komunikasi politik, pengendali konflik danlain-lain. Disamping itu partai politik merupakan representasi dari beberapa kelompok yang ada di dalammasyarakat. Untuk menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituen itu, struktur organisasipartai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakatdapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin. Karena itu, struktur internal partai politik penting untukdisusun secara tepat. Di satu pihak ia harus sesuai dengan kebutuhan untuk mobilisasi dukungan dan penyaluranaspirasi konstituen. Di pihak lain, struktur organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format organisasipemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikandukungan mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajatpelembagaan organisasi yang bersangkutan.Kata Kunci: tinjauan yuridis-sosiologis, Undang-undang, partai politik.

Page 1 of 23 | Total Record : 221