Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Jurnal Penelitian Transportasi Laut merupakan majalah ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam bidang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang meliputi operasional kepelabuhanan, manajemendan jaringan angkutan, hukum laut, desain dan sistem perkapalan, dan lingkungan maritim.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PENINGKATAN SISTIM MANAJEMEN KEPELABUHANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sujarwanto, Sujarwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v18i1.1396
<![CDATA[Legislasi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 menandai era baru penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia.Penyelenggaraan pelabuhan yang diusahakan secara komersial mengalami perubahan dari service port menjadi landlord port. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelabuhan yang efektif dan efisien. Otoritas pelabuhan menjadi regulator yang menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan badan usaha pelabuhan menjalankan fungsi pengusahaan di pelabuhan.Enam tahun pasca legislasi ini, kinerja pelabuhan di Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Secara inheren, tata kelola pelabuhan bersifat kompleks karena melibatkan isu yang lintas sektor dan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan dirijen menjadi syarat wajib untuk mengarahkan dan mengendalikan orkestra yang diungkit oleh visi kolektif untuk mewujudkan sistem pelabuhan yang berdaya saing, efisien dan responsif. Selain itu, perubahan lingkungan eksternal yang dinamis mensyaratkan perlunya struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif untuk merespon perubahan, serta didukung oleh penerapan balanced scorecard sebagai strategi untuk menginterasikan berbagai interaksi dalam suatu kesatuan sistem manajemen.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENERAPAN ISPS CODE DI PELABUHAN BITUNG ]]>
<![CDATA[Khafendi, Khafendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v18i1.1397
<![CDATA[Pemberlakuan International Ships and Port Facility Security (ISPS )Code 1 Juli 2004 sesuai ketentuan International Maritime Organiztion (IMO), mutlak dilaksanakan di seluruh pelabuhan secara Internasional, demikian juga di pelabuhan Bitungtelah dinyatakan sebagai pelabuhan yang telah comply oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui ?Short Term Statement of Comphance of a Port Facility (SoCPF) ? nomor KL.94/93/ISPS/DV/ST-04 tanggal 01 Juli 2004 di Jakarta,tetap harus melakukan ISPS Code secara penuh bila tidak sertifikat Comply akan dicabut kembali. Hal ini berdasarkan ketentuan IMO (International Maritime Organization), dan bila melewati batas waktu pelabuhan bersangkutan belum diratifikasi maka kapal Indonesia tidak akan diterima / ditolak di pelabuhan asing dan selanjutnya pelabuhan Bitungdilarang dimasuki oleh kapal asing.Pendekatan analisa SWOT pelabuhan Bitungberada pada kwadran I artinya pelabuhan Bitung belum sepenuhnya menerapkan ISPS code yang harus segera dibenahi,dengan demikian pelabuhan Bitung, dari aspek keamanan pelabuhan berkembang dan diharapkan memberikan kenyamanan,keamanan bagi kapal yang berkunjung.]]>
<![CDATA[HALAMAN PEDOMAN ]]>
<![CDATA[Banjarnahor, Ekawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v18i1.1399
<![CDATA[RETRACTED ARTICLE: KELEMBAGAAN PELABUHAN LAUT DAN PELABUHAN PERIKANAN DI KENDARI ]]>
<![CDATA[Biasane, Dewi Indira]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v18i1.1490
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan Kendari, yang ditinjau dari aspek kelembagaan dan kewenangan masing-masing instansi. Efektifitas dan efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terpenuhi. Salah satu indikasi adanya tidak efektif dan efisiensi dari kedua lembaga tersebut bahwa sama-sama mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar. Metode analisis menggunakan analisis SWOT dan analisis perbandingan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari semakin meningkat, namun demikian di salah satu sisi terjadi peningkatan tuntutan akan pertambahan sarana dan prasarana sebagi akibat meningkatnya permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas oleh pengguna pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kota Kendari perlu dilakukan dengan cara inventarisasi dan harmonisasi pasal demi pasal dari peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, antara lain: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.]]>
<![CDATA[KINERJA PELAYANAN KAPAL DAN KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TILAMUTA GORONTALO ]]>
<![CDATA[Nasril, Nasril]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v18i1.1400
<![CDATA[Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan).Pelabuhan Tilamuta berada di kawasan Teluk Tomini Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, tengah dikembangkan dan dibangun sejak tahun 2012 secara resmi menjadi pelabuhan yang rutin disinggahi oleh kapal barang. Saat ini dermaga pelabuhan Tilamuta yang memiliki panjang 60 meter hanya dapat disandari oleh satu buah kapal, sehingga jika ada kapal yang sedang bongkar muat di dermaga, maka kapal lain harus berlabuh di area kolam labuh untuk menunggu bongkar muat kapal.Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan model formula kinerja pelabuhan. Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan lapangan dengan melakukan pemindahan muara sungai maka ada kemungkinan telah reklamasi, lokasi tersebut bisa dilakukan lapangan penumpukan peti kemas dimasa mendatang.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEMANFAATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI LAUT REVISI ANGGARAN TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Sinaga, Rosita]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v18i1.1394
<![CDATA[Sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP. 45 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan bahwa dalam melakukan investasi di sektor transportasi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya serta mempunyai output dan outcome yang bermanfaat untuk penyelenggaraan transportasi, sehingga setiap kegiatan pembangunan sektor transportasi laut perlu ditelaah lebih mendalam, terkait dengan metode dan tata cara evaluasi penilaian terhadap proyek-proyek pembangunan di bidang transportasi laut. Data kuantitatif dianalisis menggunakan penilaian dan evaluasi kelayakan berdasarkan kriteria penilaian kemanfaatan pembangunan, yaitu manfaat pelayanan dan kesiapan operasional. Evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 terdapat 15 kegiatan yang sudah memenuhi aspek pelayanan dan kesiapan operasionalnya. Evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 terdapat 14 kegiatan tidak memiliki dampak yang signifikan dari aspek peningkatan konektifitas dan aksesibilitas.]]>
<![CDATA[halaman pedoman ]]>
<![CDATA[Ekawati Banjarnahor]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v18i1.1399
<![CDATA[Retracted article: Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan di Kendari ]]>
<![CDATA[Dewi Indira Biasane]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v18i1.1490
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan Kendari, yang ditinjau dari aspek kelembagaan dan kewenangan masing-masing instansi. Efektifitas dan efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terpenuhi. Salah satu indikasi adanya tidak efektif dan efisiensi dari kedua lembaga tersebut bahwa sama-sama mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar. Metode analisis menggunakan analisis SWOT dan analisis perbandingan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari semakin meningkat, namun demikian di salah satu sisi terjadi peningkatan tuntutan akan pertambahan sarana dan prasarana sebagi akibat meningkatnya permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas oleh pengguna pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kota Kendari perlu dilakukan dengan cara inventarisasi dan harmonisasi pasal demi pasal dari peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, antara lain: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.]]>
<![CDATA[Kinerja Pelayanan Kapal dan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tilamuta Gorontalo ]]>
<![CDATA[Nasril Nasril]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v18i1.1400
<![CDATA[Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan).Pelabuhan Tilamuta berada di kawasan Teluk Tomini Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, tengah dikembangkan dan dibangun sejak tahun 2012 secara resmi menjadi pelabuhan yang rutin disinggahi oleh kapal barang. Saat ini dermaga pelabuhan Tilamuta yang memiliki panjang 60 meter hanya dapat disandari oleh satu buah kapal, sehingga jika ada kapal yang sedang bongkar muat di dermaga, maka kapal lain harus berlabuh di area kolam labuh untuk menunggu bongkar muat kapal.Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan model formula kinerja pelabuhan. Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan lapangan dengan melakukan pemindahan muara sungai maka ada kemungkinan telah reklamasi, lokasi tersebut bisa dilakukan lapangan penumpukan peti kemas dimasa mendatang.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Laut Revisi Anggaran Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Rosita Sinaga]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v18i1.1394
<![CDATA[Sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP. 45 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan bahwa dalam melakukan investasi di sektor transportasi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya serta mempunyai output dan outcome yang bermanfaat untuk penyelenggaraan transportasi, sehingga setiap kegiatan pembangunan sektor transportasi laut perlu ditelaah lebih mendalam, terkait dengan metode dan tata cara evaluasi penilaian terhadap proyek-proyek pembangunan di bidang transportasi laut. Data kuantitatif dianalisis menggunakan penilaian dan evaluasi kelayakan berdasarkan kriteria penilaian kemanfaatan pembangunan, yaitu manfaat pelayanan dan kesiapan operasional. Evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 terdapat 15 kegiatan yang sudah memenuhi aspek pelayanan dan kesiapan operasionalnya. Evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 terdapat 14 kegiatan tidak memiliki dampak yang signifikan dari aspek peningkatan konektifitas dan aksesibilitas.]]>
