cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bambang Joyo Supeno
Contact Email
-
Phone
+6281336355089
Journal Mail Official
magistralawreview@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pemuda No. 70 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
MAGISTRA Law Review
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : -     EISSN : 27152502     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
MAGISTRA Law Review, selanjutnya disebut MaLRev adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. MaLRev diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan Januari dan Juli. Ditujukan sebagai sarana publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum dalam menerbitkan artikel hasil penelitian (riset) maupun artikel telaah konseptual (review). Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review" : 6 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG Denis Ventidenada Munif
MAGISTRA Law Review Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v3i02.2904

Abstract

Perencanaan penataan ruang wilayah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota akibat adanya pelanggaran pembangunan bangunan gedung oleh masyarakat yang tidak hanya merugikan masyarakat sekitar tetapi juga mengganggu tatanan tata ruang wilayah yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota. Penelitian ini membahas beberapa Peraturan penegakan hukum pelanggaran pembangunan bangunan gedung di Kota Semarang dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan statute approach/pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan serta wawancara dengan Dinas terkait dengan tujuan agar masyarakat memahami perencanaan tata kota serta akibat apabila melanggar. Peraturan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan bangunan gedung Kota Semarang antara lain mengacu pada UU Cipta Kerja, Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, serta Perwal Kota Semarang No. 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan bangunan gedung berupa SDM yang kurang dan akses yang sulit.
JAMINAN KREDIT PADA PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI Susilowati Susilowati; Sri Mulyani
MAGISTRA Law Review Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v3i2.3173

Abstract

Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi Bank merupakan jaminan yang penting dalam pembahasan utama Penulisan Hukum ini.  Metode yang penulis gunakan dalam Penelitian Hukum ini Yuridis Normatif, dokumen pedoman dalam penyusunan adalah dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi adalah jaminan kredit dengan hak konsesi yang meliputi pendapatan pengusahaan jalan tol, rekening penampungan, dan klaim asuransi. Jaminan Kredit untuk menjamin Para Kreditur dalam Sindikasi Bank apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi atau kredit macet dari Debitur. Jaminan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jaminan diartikan “keyakinan iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai yang diperjanjikan”. Jaminan Kredit juga diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata: “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Konsesi adalah pemberian hak, ijin, atau tanah oleh Pemerintah. Yang membedakan Kredit Sindikasi adalah jumlah krediturnya lebih dari satu kreditur. Pembahasan adalah Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT. TMJ dengan Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BPD Jateng dalam hal pengusahaan Jalan Tol Semarang Solo.  
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM KASUS PENCURIAN GETAH KARET OLEH KAKEK SAMIRIN Agung Kurniawan Prawira
MAGISTRA Law Review Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v3i02.3039

Abstract

Katagori tindak pidana pencurian riangan menurut Pasal 362 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah ketika nilai perkara lebih kecil dari batas minimum yang telah ditentukan yaitu Rp2.500.000,- dan atas hal tersebut tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada kenyataannya banyak kasus tindak pidana pencurian ringan yang mendapat sanksi pemidanaan, salah satunya Kasus Kakek Samirin dalam Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim, sehingga terdapat kekaburan hukum karena hakim memutus perkara Kakek Samirin menggunakan Undang-Undang Perkebunan dan tidak menggunakan dasar dari KUHP. Penelitian ini dapat dikatagorikan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang  (statue  approach)  dan pendekatan  kasus  (case  approach) terhadap data pustaka. Analisis penulis berdasarkan pendekatan undang-undang (Pasal 362 Kitab KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012) dan pendekatan kasus, tindakan yang dilakukan oleh kakek Samirin dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan. Atas dasar tersebut, seharusnya kakek Samirin tidak boleh ditahan dan perkaranya diputuskan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Keputusan hakim dalam memutuskan perkara Kakek Samirin berdasarkan Pasal 107 huruf d Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan hak hakim yang tidak dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur kemanfaatan yaitu untuk memberikan didikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana pencurian ringan seperti yang dilakukan oleh Samirin 
PROBLEMATIK PEMBERIAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Krismiyarsi Krismiyarsi; Mahmuda Pancawisma Febriharini
MAGISTRA Law Review Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v3i2.3204

Abstract

Kebijakan pembebasan warga binaan pemasyarakatan melalui asimilasi dalam upaya menekan laju penyebaran virus Covid-19 di Lapas oleh Pemerintah  menyisakan problematik di masyarakat. Masyarakat belum siap untuk menerima warga binaan. Masyarakat resah, was-was  terhadap keamanan di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat umum, karena faktor ekonomi yang tidak jelas, dan pengangguran sehingga menjadi factor kriminogen. Over capacity Lapas tetap merupakan problematik social yang harus dicarikan solusinya, oleh karenanya perlu membuat pedoman pemidanaan yang ditujukan pada hakim. Pedoman pemidanaan tersebut misalnya hakim harus mengefektifkan pidana denda, tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda, mengefektifkan pidana bersyarat, restorative justice, dan sebagainya, atau melakukan pembaharuan hukum pidana dengan tujuan menghemat pidana penjara
PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Aniek Tyaswati W.L; Sri Retno Widyorini
MAGISTRA Law Review Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v3i2.3202

Abstract

Salah satu bagian dari pembangunan hukum dapat dilakukan dengan jalan  peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu.  Undang-Undang  Nomor.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu contoh usaha pembaharuan hukum tersebut . Pembaharuan hukum Perseroan Terbatas melalui UU Nomot 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  harus diarahkan bukan hanya pembaharuan substansi hukumnya, melainkan juga memungkinkan hukum itu bekerja sebagaimana diharapkan oleh pelaku pasar. Pembaharuan ekonomi dilakukan bukan sekedar memperbaharui hukum materiilnya, melainkan juga bagaimana hukum itu dapat bekerja, bagaimana pelaku ekonomi dapat mengakses hukum itu Pembaharuan hukum tersebut  harus tetap mencakup tiga komponen besar yaitu : pengembangan hukum, perbaikan pendidikan hukum, dan penyempurnaan system informasi hukum. Dengan demikian bekerjanya ketiga komponen  tersebut secara kait mengait diharapkan dapat memberi jawaban tantangan dan sasaran pembangunan ekonomi.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 Muhamad Arfiyanto
MAGISTRA Law Review Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v3i02.3174

Abstract

Kesadaran hukum merupakan keadaan di mana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang tinggi, tetapi masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang penuh untuk melindungi diri sebelum ke orang lain. Dalam rangka Penanganan COVID-19, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang rendah akan kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan pemerintah. Dengan kurangya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan pemerintah, mengakibatkan terus bertambahnya korban yang terpapar virus covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 menimbulkan masalah terhadap penyebaran virus yang ada di masyarakat. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data primer dan sekunder. Analisi data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memicu tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan preventif dengan melakukan pembinaan, memberikan imbauan serta edukasi terhadap masyarakat dan represif yaitu pemidaan terhadap masyarakat yang melanggar.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 02 (2023): MAGISTRA Law Review Vol 4, No 01 (2023): MAGISTRA Law Review Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review Vol 3, No 01 (2022): MAGISTRA Law Review Vol 2, No 02 (2021): MAGISTRA Law Review Vol 2, No 01 (2021): MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review