Mulawarman Law Review
Mulawarman Law Review (MULREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Mulawarman University. MULREV published twice a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, State and Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Adat Law and Local Custom, Natural Resources and Environmental Law and another section related contemporary issues in law. ISSN: 2527-3485 | e-ISSN: 2527-3477
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Collaboration between Government and Palm Oil Industry to Achieve Sustainability Development Goals in Indonesia ]]>
<![CDATA[Handoko Limaho]]>;
<![CDATA[Rudy Pramono]]>;
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.757
<![CDATA[Palm oil plantation businesses have always been the subject of heavy scrutiny and are accused of causing the most environmental and social mishaps in Indonesia. Such condemnation comes from within the country and outside as well. Even though the palm oil industry is one of Indonesia’s biggest GDP contributors, the opposition in the past decade outweighs the support, and many attempts at reasoning fall on deaf ears. This article will argue that the need for transformation of the industry in order to support the nations’ sustainability development goals is an effort that involves all constituents. The relationship that is built upon the palm oil companies and its stakeholders must be met with certain legalities and support from the government in order to foster a green growth relationship that will sustain the economy and the environment, which will ultimately support Indonesia’s sustainable development goals.]]>
<![CDATA[Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang ]]>
<![CDATA[Aviany Yanti]]>;
<![CDATA[Winda Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.772
<![CDATA[Pengaturan sanksi pencemaran lingkungan hidup di Indonesia mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Terdapat beberapa perubahan dan penghapusan pasal-pasal krusial seperti perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penambahan sanksi baru berupa denda administratif, penghapusan sanksi pidana terkait pembuangan limbah B3 tanpa izin, pergeseran yang menyebabkan multitafsir makna terkait konsep strict liability, dan penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi yang dulunya diatur sebagai sanksi pidana kini menjadi denda administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat menimbulkan implikasi bagi pemberlakuan UU Cipta Kerja di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan ketentuan sanki lingkungan pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan mengetahui perbandingan ketentuan sanki lingkungan di negara Jepang. Utamanya untuk melakukan kajian terkait perbandingan hukum pengaturan di bidang lingkungan pada negara Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum lingkungan hidup di Jepang, dimana pengaturan penerapan sanksi pidana, pengawasan, perizinan dan penerapan mekanisme pembuktian dengan konsep strict liability lebih ketat, selain itu adanya kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang tinggi akan pentingnya lingkungan hidup itu sendiri yang dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi Indonesia.]]>
<![CDATA[Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>;
<![CDATA[Dea Linta Arlianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.780
<![CDATA[Dinamika ketatanegaraan yang terjadi saat ini menempatkan Hak Konstitusional harus terlanggar terlebih dahulu ketika disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat melakukan apa-apa dalam proses legislasi karena bukan kewenangannya. Meskipun begitu, Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal yang diperkuat dengan analisis data normatif. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Banyaknya jumlah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menjadi penegasan besarnya harapan masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirasa terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Hal ini dikarenakan penafsiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam melakukan pengujian Konstitusional hanya sebatas pengujian Undang-Undang. Sejatinya penafsiran pengujian Konstitusional juga mencakup kewenangan pengujian Rancangan Undang-Undang dan Constitutional Question yang saat ini belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi untuk dapat melindungi Hak Konstitusional warga negara secara maksimal.]]>
<![CDATA[Criminal Liability Of Misuse Personal Identity Number For Cellphone Cards Registration Illegally ]]>
<![CDATA[Ubait Kurniawan Aziz]]>;
<![CDATA[Nur Azizah Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.790
<![CDATA[Telecommunication network is a necessity needed today and ever after. This momentum is exploited by several cheaters who looking for big profits. The one of bad trick is misuse someone else's ID card to register cellphone SIM Card so it can be sells faster. And that’s actually against not only Law no. 24 of 2013 concerning Population Administration but also Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The regulations about criminal liability misuse ID cards other person for registration cellphone SIM card not get serious attention from government. Therefore, the purposes of this research are : (1) using someone else's Personal Identity Number and Family Identity Number for cellphone SIM Cards registration illegally is an act of crime; (2) criminal liability of misuse other people's Personal Identity Number and Family Identity Number for registration cellphone SIM Cards based on the ITE Law and the Population Administration Law. This research using normative legal research, while methods using Statute Approach and Conceptual Approach. The results of this research found criminal liability sanctions for misuse someone else’s Personal Identity Number and Family Identity Number for registration cellphone SIM Cards illegally based on the ITE Law, the Criminal Code Law, and the Population Administration Law.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurfaika Ishak]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.834
<![CDATA[Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “detournement de pouvoir”. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah atau birokrasi. Pelayanan publik yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik “good governance”. Pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, eksisnya sebuah lembaga independen yang berwenang untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik menjadi penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia. Kajian menarik adalah bagaimana kemudian efektivitas pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Pendekatan penelitian hukum normative, pengumpulan data dengan sumber hukum primer dan pengumpulan data sekunder dari literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa tidak seluruh laporan yang masuk ke meja Ombudsman RI dapat diselesaikan. Ombudsman masih memiliki keterbatasan, salah satunya adalah apabila laporan masyatakat tersebut tidak dapat dilanjutkan jika hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan. Namun, dapat dilihat bahwa masyarakat mulai memberikan kepercayaan kepada Ombudsman RI dengan terjadinya peningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan oleh masyarakat periode 2017-2021.]]>
<![CDATA[Collaboration between Government and Palm Oil Industry to Achieve Sustainability Development Goals in Indonesia ]]>
<![CDATA[Handoko Limaho]]>;
<![CDATA[Rudy Pramono]]>;
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.757
<![CDATA[Palm oil plantation businesses have always been the subject of heavy scrutiny and are accused of causing the most environmental and social mishaps in Indonesia. Such condemnation comes from within the country and outside as well. Even though the palm oil industry is one of Indonesia’s biggest GDP contributors, the opposition in the past decade outweighs the support, and many attempts at reasoning fall on deaf ears. This article will argue that the need for transformation of the industry in order to support the nations’ sustainability development goals is an effort that involves all constituents. The relationship that is built upon the palm oil companies and its stakeholders must be met with certain legalities and support from the government in order to foster a green growth relationship that will sustain the economy and the environment, which will ultimately support Indonesia’s sustainable development goals.]]>
<![CDATA[Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang ]]>
<![CDATA[Aviany Yanti]]>;
<![CDATA[Winda Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.772
<![CDATA[Pengaturan sanksi pencemaran lingkungan hidup di Indonesia mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Terdapat beberapa perubahan dan penghapusan pasal-pasal krusial seperti perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penambahan sanksi baru berupa denda administratif, penghapusan sanksi pidana terkait pembuangan limbah B3 tanpa izin, pergeseran yang menyebabkan multitafsir makna terkait konsep strict liability, dan penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi yang dulunya diatur sebagai sanksi pidana kini menjadi denda administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat menimbulkan implikasi bagi pemberlakuan UU Cipta Kerja di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan ketentuan sanki lingkungan pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan mengetahui perbandingan ketentuan sanki lingkungan di negara Jepang. Utamanya untuk melakukan kajian terkait perbandingan hukum pengaturan di bidang lingkungan pada negara Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum lingkungan hidup di Jepang, dimana pengaturan penerapan sanksi pidana, pengawasan, perizinan dan penerapan mekanisme pembuktian dengan konsep strict liability lebih ketat, selain itu adanya kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang tinggi akan pentingnya lingkungan hidup itu sendiri yang dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi Indonesia.]]>
<![CDATA[Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>;
<![CDATA[Dea Linta Arlianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.780
<![CDATA[Dinamika ketatanegaraan yang terjadi saat ini menempatkan Hak Konstitusional harus terlanggar terlebih dahulu ketika disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat melakukan apa-apa dalam proses legislasi karena bukan kewenangannya. Meskipun begitu, Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal yang diperkuat dengan analisis data normatif. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Banyaknya jumlah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menjadi penegasan besarnya harapan masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirasa terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Hal ini dikarenakan penafsiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam melakukan pengujian Konstitusional hanya sebatas pengujian Undang-Undang. Sejatinya penafsiran pengujian Konstitusional juga mencakup kewenangan pengujian Rancangan Undang-Undang dan Constitutional Question yang saat ini belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi untuk dapat melindungi Hak Konstitusional warga negara secara maksimal.]]>
<![CDATA[Criminal Liability Of Misuse Personal Identity Number For Cellphone Cards Registration Illegally ]]>
<![CDATA[Ubait Kurniawan Aziz]]>;
<![CDATA[Nur Azizah Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.790
<![CDATA[Telecommunication network is a necessity needed today and ever after. This momentum is exploited by several cheaters who looking for big profits. The one of bad trick is misuse someone else's ID card to register cellphone SIM Card so it can be sells faster. And that’s actually against not only Law no. 24 of 2013 concerning Population Administration but also Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The regulations about criminal liability misuse ID cards other person for registration cellphone SIM card not get serious attention from government. Therefore, the purposes of this research are : (1) using someone else's Personal Identity Number and Family Identity Number for cellphone SIM Cards registration illegally is an act of crime; (2) criminal liability of misuse other people's Personal Identity Number and Family Identity Number for registration cellphone SIM Cards based on the ITE Law and the Population Administration Law. This research using normative legal research, while methods using Statute Approach and Conceptual Approach. The results of this research found criminal liability sanctions for misuse someone else’s Personal Identity Number and Family Identity Number for registration cellphone SIM Cards illegally based on the ITE Law, the Criminal Code Law, and the Population Administration Law.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurfaika Ishak]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.834
<![CDATA[Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “detournement de pouvoir”. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah atau birokrasi. Pelayanan publik yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik “good governance”. Pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, eksisnya sebuah lembaga independen yang berwenang untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik menjadi penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia. Kajian menarik adalah bagaimana kemudian efektivitas pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Pendekatan penelitian hukum normative, pengumpulan data dengan sumber hukum primer dan pengumpulan data sekunder dari literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa tidak seluruh laporan yang masuk ke meja Ombudsman RI dapat diselesaikan. Ombudsman masih memiliki keterbatasan, salah satunya adalah apabila laporan masyatakat tersebut tidak dapat dilanjutkan jika hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan. Namun, dapat dilihat bahwa masyarakat mulai memberikan kepercayaan kepada Ombudsman RI dengan terjadinya peningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan oleh masyarakat periode 2017-2021.]]>
