Journal of Law and Policy Transformation
The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of legal and policy issues contains full-length theoretical and empirical articles from national and international authorities which analises legal and policy development, reformation and transformation.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 2 (2021)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[QUO VADIS HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ]]>
<![CDATA[Indra Hengky]]>;
<![CDATA[Florianus Yudhi Priyo Amboro]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i2.6318
<![CDATA[Perkembangan dan pertumbuhan bisnis melesat sangat cepat tentunya didukung dengan adanya sumber pendanaan/pembiayaan yang dapat berasal dari pinjaman ataupun kredit yang diperoleh para pengusaha selaku debitor dari pihak bank atau pihak ketiga lainnya selaku kreditor. Adapun salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya tersebut sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Namun demikian, tidak jarang debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau debitor berhenti membayar. Keadaan ini membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian utang-piutang yang terjadi diantara debitor dengan kreditor dapat dilakukan melalui kepailitan ataupun pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Suatu penundaan pembayaran utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui suatu Putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah mengenai cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk dengan cara merestrukturisasi utang tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PASIEN COVID-19 DALAM ASURANSI KESEHATAN OLEH E-CASH PADA APLIKASI OVO ]]>
<![CDATA[Adolf Brelly Pangaribuan]]>;
<![CDATA[Junimart Girsang]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i2.6314
<![CDATA[Banyak penulis yang telah mengungkap opininya tentang Covid-19. Sehingga, sudah cukup pembahasan bagaimana bahaya dan cara sementara untuk mengantisipasi covid-19. Akan tetapi, persoalan Covid-19 yang berhubungan jaminan kesehatan melalui lembaga keuangan yakni asuransi sebagai bentuk antisipasi yang dapat mengcover segala kendala keuangan para korban yang dinyatkan positiv covid-19 yang tergolong mahal. Faktor lain seperti kepesertaan bpjs juga tidak memberikan kepastian ditengah pandemi ini. Pemerintah sejatinya menanggung segala biaya bagi para korban yang telah dinyatakan positive covid-19, namun hal tersebut hanya terbatas pada kategori tertentu saja, mengingat jumlah korban yang setiap hari semakin bertambah banyak dalam waktu yang relatif sangat singkat, untuk itu bukan saat yang tepat untuk beradu argumen dan berdebat walaupun kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di dijamin negara. Diperlukan langkah penggebrak dan solutif ditengah wabah yang sedang menggerogoti dunia saat ini. Asuransi kesehatan adalah pilihan yang bijaksana dimasa pandemi yang masih berlangsung saat ini, sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien covid-19. Memang tidak semua asuransi menyediakan polis terhadap pasien yang terkonfirmasi positif covid-19. Namun ada beberapa asuransi memberikan perlindungan terhadap pasien tersebut. Dalam hal ini adalah aplikasi uang elektronik (e-cash) OVO yang bekerjasama dengan asuransi prudential dalam polisnya yang bermaksud agar dapat meringankan beban pikiran masyarakat yang memerlukan perlindungan tambahan dari Covid-19]]>
<![CDATA[PERANAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Jefri Harianto Nababan]]>;
<![CDATA[Rina S. Shahrullah]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i2.6322
<![CDATA[Kajian ini membahas tentang pengelolaan keuangan di era otonomi daerah. Pembangunan merupakan upaya perbaikan menuju kehidupan yang lebih baik, melalui memaksimalkan potensi negara. Sistem pembangunan Indonesia pada mulanya menerapkan sistem yang berpusat pada pemerintah pusat, namun karena tidak mampu menyebarkan perekonomian negara secara merata, maka pemerintah menerapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Perda ini menjelaskan penggunaan prinsip otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi yang nyata, transparan, dan akuntabel. Menurut peraturan ini, kepala pemerintah daerah harus membuat laporan anggaran keuangan, nota perhitungan, laporan arus kas, dan neraca yang sebelumnya hanya berupa laporan anggaran dan nota perhitungan anggaran. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan.]]>
<![CDATA[QUO VADIS PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Alvita Novanilia]]>;
<![CDATA[Elza Syarief]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i2.6315
<![CDATA[Secara normatif, berdasarkan putusan MK No 93/PUU/X/2012 penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun dalam tataran empiris masih ditemukan adanya sengketa ekonomi syariah lain yang masih diputus oleh Pengadilan Niaga (umum) yaitu perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah. Tulisan ini difokuskan pada tiga hal, pertama, apa penyebab perkara tersebut masih menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, kedua, apa akibat hukum jika perkara tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Niaga dan bagaimana argumentasi hukum tentang kompetensi Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah. Metode penelitian ini bersifat normative law dengan mengkaji sekumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU. Adapun analisis yang digunakan adalah sinkronisasi terhadap norma UU No 37 tahun 2008 dan PERMA No 2 tahun 2008. Dari hasil penelitian ditemukan penyebab bahwa perkara tersebut masih ditangani Pengadilan Niaga karena adanya konflik norma antara UU Kepailitan dengan PERMA tentang KHES yang masih belum selesai pengaturannya, adanya kondisi kekosongan hukum tentang kepailitan berdasarkan akad syariah dan eksistensi surat KMA No 32/SK/IV/2006 tentang instruksi pelaksanaan buku II. Akibat hukum jika perkara tersebut ditangani oleh Pengadilan Niaga akan terjadi pemaksaan terhadap substansi hukum ekonomi syariah menjadi hukum ekonomi konvensional, tidak sinkronnya antara penyelesaian sengketa dengan akad dan konsep penyelesaian perkara lebih mengutamakan prinsip bisnis dan kelangsungan usaha dari pada keadilan substantif. Berdasarkan teori kewenangan dan asas lex specialist ditemukan kesimpulan bahwa perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama]]>
<![CDATA[BIAS KEWENANGAN FIKTIF POSITIF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANAH PERIZINAN PASCA TERBITNYA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Andi Andi]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i2.6323
<![CDATA[Salah satu ketentuan mengenai perizinan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni mengenai kewenangan fiktif positif oleh pengadilan (dalam hal ini pengadilan tata usaha negara), yang sebelumnya dinormakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang kemudian norma tersebut diubah, dengan diawali oleh ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan narasi frasa ”Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden”, Kemudian diubah pula dalam ketentuan Pasal 175 Undang-Undang a quo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, hasil penelitian diketahui bahwa pengadilan tata usaha negara memiliki kewenangan baik dalam ranah kompetensi absolut, maupun kompetensi relatif dalam perkara fiktif positif pada ranah perizinan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, dan kekuatan hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam ranah perizinan (perkara fiktif positif) pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah sah dan mengikat secara hukum, sebab memenuhi unsur legalitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[TINGKAT EFEKTIVITAS MINAT PERTUMBUHAN INVESTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENANAM MODAL ASING DI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Shalza Bella Yashara]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i2.4970
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Perlindungan hukum bagi penanam modal asing terhadap minat pertumbuhan investasi berdasarkan Pergub Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah 2012-2025 di Provinsi Jawa Tengah; 2) Pengaruh penanam modal asing terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Pergub No.52 Tahun 2015 dapat dikatakan telah memuat perlindungan hukum yang mendorong/mendukung penanam modal asing untuk maju dan dalam hal ini pemerintah terus berinovasi dalam mengeluarkan kebijakan dimasa mendatang guna keberlangsungan penanam modal asing untuk berinvestasi di Jawa Tengah dengan susunan/rangkaian perencanaan jelas yang terbagi menjadi beberapa tahap dan dikolaborasikan dengan lahirnya UU Cipta Kerja yang semakin memberikan perlindungan hukum dengan adanya acuan baku/standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha; (2) Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan dan menunjukkan data yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah akan tetapi terbalik pada kenyataan di lapangan dimana masyarakat belum merasakan dampak positif terhadap kehidupannya.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MENGENAI TAKSI BERBASIS APLIKASI (ONLINE) ]]>
<![CDATA[Chana Oktavia Harefa]]>;
<![CDATA[Ampuan Situmeang]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i2.6316
<![CDATA[Pelayanan publik merupakan suatu fungsi aparatur negara sebagai perwujudan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.Transportasi merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat perkotaan serta mampu mempengaruhi segala aspek di kehidupan, sehingga transportasi berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat.Transportasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat selain kendaraan pribadi, masyarakat juga membutuhkan transportasi umum atau transportasi publik yang kemudian pada saat ini selain melalui metode konvensional juga diselenggarakan secara online. Sehingga kemudian dilakukan pengkajian mendalam pada beberapa point pembahasan berikut : 1) Bagaimana efektivitas kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (online) di Kota Batam ?; 2) Apa saja kendala pada pelaksanaan Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi online?; dan 3)Bagaimana solusi untuk kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi online?]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM FASILITIAS PENANAM MODAL PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS PENIKTA DARI UU NO 25 TAHUN 2007 DAN UU NO 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS ]]>
<![CDATA[Gita Eka Rahayu]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i2.4997
<![CDATA[Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ) merupakan bagian dari pengembangan investasi yang memberikan kemudahan bagi investor. Bentuk pengecualian untuk fasilitas penggabungan tidak diatur secara jelas dalam KEK sehingga memerlukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan terkait fasilitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pertimbangan UU KU (UU Ketenagakerjaan) dan UU KEK yang menyediakan fasilitas investasi khusus bagi investor, menyediakan fasilitas investasi bagi investor di SEZ dan peran pemerintah pusat dan kabupaten dalam penyediaan fasilitas. kepada investor di KEK. UU KIP dan KEK memberikan fasilitas investasi dengan pertimbangan ekonomi (pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat), pertimbangan politik (demokrasi ekonomi politik) dan pertimbangan hukum (kepastian hukum dalam reformasi hukum unifikasi Indonesia). masa depan). Selain itu, fasilitas di KEK dengan menetapkan CIL bahwa fasilitas bagi investor khususnya hak atas tanah tidak menjadi fasilitas yang menarik karena fasilitas hak atas tanah telah dicabut/dicabut oleh Pengadilan Negeri. Di sisi lain, fasilitas dalam UU KEK tidak sesuai dengan fasilitas yang ditentukan dalam peraturan terkait. Terakhir, peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kemudahan kepada SEZ melalui UU KIL dan KEK sangat diperlukan untuk memastikan kepastian hukum mengenai cukai, khususnya fasilitas fiskal. Kata Kunci : Facilites , Kawasan Ekonomi Khusus,Investor]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI DAERAH OTONOMI BATAM ]]>
<![CDATA[Titi Delima Panjaitan]]>;
<![CDATA[Rufinus Hotmaulana Hutauruk]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i2.6317
<![CDATA[Otonomi Fungsional (Functional Autonomy) adalah otonomi dilihat dari perspektif fungsi budgeting (daerah mencari duit), dilihat dari sektor ekonomi, pariwisata, lautan, perhubungan, pendidikan, perikanan, insfrastruktur, perlu diperkuat adanya dengan institusional, sehingga tugas pokok dan fungsi daerah menjadi kuat. Salah satu potensi Batam adalah pengembangan industri kreatif sehingga kemudian dengan menggunakan metode normatif dilakukan pengkajian terhadap bagaimana pengembangan dan hambatan yang ditemui dalam ekonomi kreatif di daerah otonomi Batam serta solusi hukum yang dapat ditawarkan]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SCREENING SAHAM PASAR MODAL SYARIAH ]]>
<![CDATA[Uswatun Khasanah]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v6i2.4952
<![CDATA[Sharia Capital Market (Pasar Modal Syariah) is a capital market that applies sharia principles in all aspects of its activities. It is regulated in OJK Regulation No.15 / POJK.04 / 2015 regarding the implementation of Sharia Principles in the Capital Market. Meanwhile, the regulatory and supervisory functions in the Capital Market are carried out by the OJK (Otoritas Jasa Keuangan) as regulated in law No.21/2011 regarding Otoritas Jasa Keuangan . This article aims to describe the dynamics occured in screening supervision mechanism of Sharia capital market share and how OJK plays its supervisory roles. This article is a library research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study reveals that the OJK has a role and authority in alss activities in Syaria Capital Market. Likewise the supervisory function in Capital Market institutions related to the stock screening process. However, OJK's supervisory role is only in activities related to transactions in the Capital Market and the screening process. It will work every six months or when there is incidental issuance of the Sharia Securities List. Furthermore, OJK is not responsible for the overall operational activities of the companies that are listed in the Sharia Securities List. Pasar Modal Syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek kegiatannya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Sementara fungsi pengaturan dan pengawasan di Pasar Modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika yang terjadi pada mekanisme pengawasan screening saham Pasar Modal Syariah dan sejauh mana pengaturan serta peran OJK menjalankan fungsi pengawasan di dalamnya. Artikel ini merupakan penelitian Kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa OJK memiliki peran dan wewenang terhadap aktivitas di Pasar Modal Syariah. Begitupula fungsi pengawasan di lembaga Pasar Modal terkait proses screening saham. Namun demikian, peran pengawasan OJK hanya pada aktivitas yang berhubungan dengan transaksi di Pasar Modal dan proses screening. Yakni setiap enam bulan sekali atau ketika dilakukan penerbitan Daftar Efek Syariah secara insidentil. Selanjutnya, OJK tidak bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional dari perusahan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah tersebut.]]>
